batampos – Presiden dan Wakil terpilih Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah ramai memperbincangkan susunan kabinet yang akan datang. Bahkan, kini beredar lagi susunan kabinet Prabowo-Gibran untuk masa periode 2024-2029.

Dalam susunan kabinet yang beredar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menempati posisi Dewan Pertimbangan Presiden.

BACA JUGA: Pemerintah Rilis 10 Imbauan Wujudkan Mudik Aman, Salah Satunya Ikuti Mudik Gratis

Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, susunan kabinet pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto.

“Saya tidak paham karena itu hak priogratif presiden, tentu saja presiden dan wakil presiden berikan pandangan,” kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (26/3).

Muzani tak menampik Prabowo Subianto akan meminta pendapat kepada Presiden Jokowi. Ia mengamini, permasalahan kursi menteri mulai dibahas oleh Prabowo.

“Jadi apa yang dikatakan Gibran kepada pak Presiden terpilih pak Prabowo itu mungkin saja, tapi bahwa persoalan kabinet sudah mulai diomongkan beberapa kali memang saya denger dari pak Prabowo,” ucap Muzani.

Meski demikian, Muzani menampik nama-nama susunan kabinet telah dibahas oleh Prebowo bersama partai koalisi. “Belum, belum,” pungkas Muzani. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mudik yang aman dan nyaman adalah harapan dari masyarakat saat merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Untuk mewujudkannya, para pemudik tentu harus mempersiapkan dan memperhatikan berbagai hal.

Para pemudik bisa juga berpatokan pada imbauan pemerintah untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman mulai dari berangkat hingga sampai ke tujuan.

BACA JUGA: THR Bagi Pekerja Diusulkan Diberikan H-14 Lebaran Seperti PNS dan TNI/Polri

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan sepuluh imbauan kepada masyarakat pada masa mudik Lebaran 2024. Imbauan yang pertama adalah pemudik wajib memeriksa kelayakan kendaraan pribadi.

Imbauan kedua, pemudik yang akan mudik hendaknya melapor dulu kepada RT, RW, dan Bhabinkamtibmas sebelum berangkat, agar saat ditinggal, kondisinya cukup aman.

Ketiga, pengemudi kendaraan harus berada dalam kondisi bugar saat berkendara. Jika lelah, bisa beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga dan pikiran.

Keempat, pemudik harus memastikan bahan bakar pada kendaraan yang digunakan untuk mudik dalam kondisi cukup.

Saat BBM hampir habis, segera diisi dan jangan menunda jika sudah menemukan pom bensin, karena pemudik belum tentu mengetahui berapa jarak terdekat antara pom bensin satu dengan lainnya.

“Kelima, bagi pengguna jalan tol, jangan sampai kehabisan e-tol, pastikan saldo cukup,” tegas Muhadjir.

Keenam, muatan penumpangan tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan karena selain membuat penumpang di dalam kendaraan tidak nyaman jika berdesak-desakan, kendaraan yang kelebihan muatan juga tidak aman untuk perjalanan.

Ketujuh, Muhadjir mengimbau pemudik untuk tidak berhenti di bahu jalan tol. Lebih baik berhenti di rest area yang banyak tersedia di ruas tol.

“Banyak sekali terjadi kecelakaan karena parkir di bahu jalan, diseruduk dari belakang. Oleh karena itu, mohon betul-betul diperhatikan,” imbaunya.

Kedelapan, pemudik segera meninggalkan rest area jika sudah istirahat cukup dan memenuhi keperluannya, karena saat mudik akan ada banyak pengendara yang ingin beristirahat di rest area.

“Jangan berlama-lama di rest area karena yang akan masuk juga berdesak-desakan,” kata Muhadjir.

Maka dari itu, durasi pemudik beristirahat di rest area maksimal 30 menit. Jika kurang dari itu maka lebih baik.

Karena peran rest area cukup krusial bagi pemudik, maka akan ditambah fasilitas antara lain penambahan toilet, khususnya toilet perempuan.

Imbauan kesembilan, hindari mudik dengan menggunakan sepeda motor dan lebih baik mengikuti program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, mulai dari Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, hingga BUMN. Sekitar 1.067 kendaraan mudik gratis akan disediakan pada tahun ini.

“Bagi pemudik motor dimohon dengan hormat, ikut mudik gratis,” ujarnya.

Kesepuluh, bagi pemudik yang akan menggunakan kapal untuk menyeberang antarpulau seperti dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya di Pelabuhan Merak-Bakauheni, atau dari Gilimanuk ke Ketapang, belilah tiket secara online melalui aplikasi Ferizy.

“Kami putuskan tidak ada pelayanan pembelian tiket di luar online. Oleh karena itu, mohon dipastikan semua yang akan menyeberang segera membeli tiket online,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – THR bagi pekerja secara resmi harus diberikan paling lambat pada H-7 sebelum lebaran. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahan.

Tak hanya itu, waktu pemberian THR bagi pekerja juga sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kegamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengubah waktu pemberian THR dari H-7 menjadi H-14 sebelum Hari Raya Idul Fitri seperti halnya aturan yang berlaku bagi PNS dan TNI/Polri.

Adapun alasannya, pemberian THR pada H-7 dinilai sangat singkat untuk pekerja yang akan melakukan pelaporan terkait THR di perusahaannya.

“Memang pemberian THR H-7 sesuai dengan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 itu waktunya sangat mepet dengan hari raya, kalau saya hitung misalnya, H-7 diketahui perusahaan tidak memberikan THR, H-6 pekerja baru melapor, H-5 laporan diproses, sementara H-4 itu sudah libur,” kata Edy dalam Rapat Kerja dengan Menaker terkait THR bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Edy menilai, dengan singkatnya waktu pelaporan yang bisa dimanfaatkan pekerja untuk melakukan pengaduan terkait THR. Dia memprediksi bahwa Kemnaker justru akan menyelesaikan laporan kerja itu justru setelah lebaran.

Melihat kondisi itu, Edy menilai bahwa hal tersebut justru sangat merugikan bagi pekerja. Sementara di sisi lain, kata Edy, THR bagi ASN dan TNI/Polri justru bisa diberikan lebih awal, yakni H-14.

“Oleh karena itu, ini merugikan pekerja, sangat merugikan pekerja. Sementara THR ASN, TNI/Polri, itu diberikan H-14, sebelum hari raya. Jatuh pada tanggal 22 Maret 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edy membeberkan alasan lain di balik usulannya kepada Kemnaker untuk bisa melakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 agar ke depan, THR bagi pekerja/buruh bisa diberikan sama seperti ASN dan TNI/Polri, yakni dimulai pada H-14 lebaran.

Alasan tersebut, kata Edy ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi serta besarnya pengeluaran pekerja saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, Edy menilai bahwa pemberian THR paling lambat H-7 membuat para pekerja tidak bisa merencanakan kebutugan yang meningkat, termasuk untuk mudik.

“Pekerja biar juga ada perencanaan pengeluaran hari raya karena kebutuhan meningkat, harga-harga naik, tiket juga naik besar, mudik juga butuh tiket. Kalau diberikan H-7 tidak ada waktu bagi pekerja untuk merencanakan semua kebutuhan itu,” jelas Edy.

“Oleh karena itu, saya mengusulkan perubahan Permenaker menjadi H-14 karena juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, saya yakin daya beli masyarakat pada saat kebutuhannya tinggi, harga harga naik, jika tidak diimbangi dengan daya beli yang tinggi ini menyulitkan pekerja,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Isu kesehatan masih menjadi atensi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Hal ini tak lepas dari kondisi para calon jemaah haji (CJH) Indonesia yang bakal berangkat.

Berdasarkan data Siskohat Kesehatan Kementerian Agama (kemenag) RI, dari 200.362 CJH yang telah menjalani pemeriksaan, 76 persen di antaranya masuk ketegori risiko tinggi. Temuan ini terjadi merata. Hampir di semua daerah, mayoritas CJH-nya memiliki risiko tinggi kesehatan.

Berdasarkan data itu, jenis penyakit yang paling banyak diderita para CJH adalah Disiplidemia alias kelainan pada lemak dalam darah. Total ada 73.517 jemaah alias 34 persen.

Gangguan ini tak bisa diremehkan. Sebab bisa memicu sejumlah penyakit berat. Mulai dari stroke, hingga penyembatan aliran darah. Empat jenis penyakit lain yang paling banyak diidap para CJH juga tidak ringan. Mulai dari hipertensi, diabetes, jantung, serta penyakit hati.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Lilik Mahendro Susilo menyebut, kondisi ini tak lepas dari komposisi CJH Indonesia yang masih banyak diisi para lanjut usia (lansia).

“Karena itu, ada beberapa kebijakan baru yang kami terapkan pada masa haji tahun ini,” katanya.

Salah satu yang saat ini berlangsung adalah Istitaah kesehatan. Yakni memeriksa kemampuan CJH dari segi kesehatan. Jika mampu secara jasmani maka boleh diberangkatkan.

Data terakhir, dari 200 ribu lebih CJH yang diperiksa, sebanyak 2.129 calon jemaah dinyataan tidak istitaah (mampu) dari sisi kesehatan. Mereka berpotensi gagal berangkat.

Lantas bagaimana dengan jemaah lainnya yang masuk kategori tinggi? Lilik menyebut, mereka dinyatakan masih masuk kategori istitaah kesehatan. “Mereka akan terus dipantau kondisinya oleh tim kesehatan di semua tingkatan,” katanya.

Selain itu kara Lilik, Pusat Kesehatan Haji juga memberlakukan kebijakan baru lainnya. Di antaranya pemasangan kode deteksi kesehatan para CJH. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar kasus penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.

Hal ini diputuskan oleh Majelis Sidang sekaligus Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di ruang sidang, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (26/3).

Adapun perkara tersebut dilaporkan oleh saksi dari partai Demokrat, Saman dan telah terdaftar dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

“Memutuskan, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional,” ujar Bagja yang dikutip dari ANTARA, Selasa (26/3).

Bawaslu pun memberikan sanksi teguran KPU dan meminta agar KPU untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan,” kata Bagja.

Anggota Majelis Sidang, Puadi menambahkan, soal perselisihan perolehan suara hasil pemilu itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, KPU sudah menetapkan hasil Pemilu 2024 dalam Surat Keputusan KPU pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

Sehingga dengan alasan hukum tersebut, majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara. Namun diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor atas pelanggaran yang telah ditetapkan.

Bawaslu menilai, KPU terbukti melanggar administrasi pemilu lantaran tidak menjalankan ketentuan pasal 91 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

“Tindakan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi partai demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar Dapil Jatim VI merupakan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,” kata Puadi.

Sebelumnya pada kamis 21 Maret lalu, saksi dari partai Demokrat, Saman mengaku mengetahui dugaan penambahan suara tersebut melalui Sirekap KPU.

Di mana ia menilai mulanya formulir C-Hasil suara Golkar lebih rendah, tetapi di D-Hasil suaranya tiba-tiba bertambah.

Saksi dari Demokrat itu menyebut dugaan penggelembungan suara tersebut terjadi di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulung Agung, dan Kota Blitar.

Atas dasar itulah, Saman meminta kepada Bawasu untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menghitung ulang C-Hasil seluruh tps di kecamatan pada kabupaten/kota tersebut serta mengembalikan suara Golkar dan menyesuaikan hasil suara untuk partai yang terkait. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada sebanyak 12 pemerintah daerah (pemda) yang telah merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Luky Alfirman tidak merinci daerah mana saja yang sudah melakukan pembayaran THR. Hanya saja secara total nilai anggaran yang telah dicairkan untuk THR tersebut sebesar Rp 322 miliar, dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 19 triliun.

“Untuk Pemda, berdasarkan data pada Senin, 25 Maret 2024 per 10.45 WIB telah ada 12 pemda yang menyalurkan THR-nya, yaitu sebesar Rp 322 miliar,” kata Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, ditulis Selasa (26/3).

BACA JUGA: Mulai Hari Ini, THR PNS Cair

Luky memastikan paling lambat hari ini, Selasa (26/3), Treasury Deposit Facility (TDF) yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai.

“Dan kami juga sebagaimana halnya tahun lalu, nanti kami akan salurkan juga sebagian dari TDF yang menjadi haknya Pemda. paling lambat hari ini, itu disalurkan untuk kebutuhan THR di masing-masing pemda untuk tambahan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, komponen THR bagi para aparatur sipil negara di daerah sama dengan ASN di tingkat pusat. Terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, 100 persen tunjangan kinerja atau nama lain di ASN Daerah, serta 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.

Adapun mereka yang akan menerima THR terdiri dari ASN daerah, meliputi PNS dan PPPK. Lalu guru yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah, serta guru yang menerima tambahan penghasilan atau tamsil guru ASN daerah.

Di sisi lain, sebanyak 625.112 pegawai ASN di pusat dan TNI/Polri di 4.722 satuan kerja (satker) telah menerima THR per 24 Maret 2024 dengan total APBN yang dikucurkan sebesar Rp 3,2 triliun.

Angka itu baru sebagian kecil dari total pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 18 triliun. Kemudian, pensiunan dipastikan telah menerima THR dengan sebanyak 3,07 juta pensiunan PNS yang telah dibayarkan PT Taspen sebesar Rp 9,98 triliun.

Kemudian, sebanyak 57,4 ribu pensiunan TNI/Polri yang telah mendapat THR dan dibayarkan oleh PT Asabri dengan total anggaran mencapai Rp 10,2 Triliun dari pagu sebesar Rp 11,7 triliun. (*)

Sumber: JP Group

batampos – McDonald’s telah mengakhiri perjanjian dengan mitra lokalnya di Sri Lanka. Akibatnya 12 gerai di negara tersebut telah ditutup.

Dikutip dari www.reuters.com Selasa (26/3), pengacara McDonald’s Sanath Wijewardane mengungkapkan bahwa perusahaan induk memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan pewaralaba (franchisor) karena masalah standar.

“Mereka tidak menjalankan bisnis di dalam negeri. Mereka mungkin memutuskan untuk kembali dengan pewaralaba baru,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Mitra Lokal Abans menolak berkomentar. Namun media lokal melaporkan bahwa McDonald’s mengajukan gugatan terhadap Abans atas tuduhan kebersihan yang buruk.

Perlu diketahui, McDonald’s pertama kali dibuka di Sri Lanka pada tahun 1998. Sri Lanka merupakan sebuah pulau di Samudra Hindia yang memiliki penduduk sebesar 22 juta jiwa, yang sedang dalam tahap pemulihan dari krisis keuangan besar-besaran.

Di sisi lain, McDonald’s Corporation adalah pengecer jasa makanan dengan lebih dari 40.000 lokasi di lebih dari 100 negara. Segmen Perusahaan mencakup Amerika Serikat, pasar yang dioperasikan Internasional, dan pasar & korporasi berlisensi pembangunan Internasional.

Segmen pasar yang dioperasikan Internasional terdiri dari pasar, atau negara tempat perusahaan beroperasi dan mewaralabakan restoran, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris.

Segmen ini lebih dari 89 persen merupakan waralaba. Untuk segmen pasar & korporasi berlisensi pembangunan Internasional terdiri dari pemegang lisensi pengembangan dan pasar afiliasi dalam sistem McDonald’s.

Menunya menyajikan Hamburger dan Burger Keju, Big Mac, Quarter Pounder dengan Keju, Filet-O-Fish, dan beberapa sandwich ayam seperti McChicken, McCrispy, dan McSpicy. Sekitar 95 persen restoran McDonald’s di seluruh dunia dimiliki dan dioperasikan oleh pemilik bisnis lokal independen. (*)

Sumber: JP Group