batampos – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024 yang menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenangnya, tim hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan hasil pilpres tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Uniknya, dalam gugatan tersebut, pihaknya meminta agar Pilpres 2024 diulang tanpa mengikutsertakan cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.

Merespon hal tersebut, komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan mengatakan gugatan dugaan kecurangan ke MK baik dari kubu paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar maupun kubu paslon 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD sekedar dagelan atau lelucon politik.

Menurutnya, gugatan tersebut pesimis dapat dikabulkan MK khususnya dari kubu Anies – Muhaimin yang meminta Pilpres 2024 dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih dari Prabowo Subianto, hal itu dinilai tidak masuk akal dan mengada-ngada

“Pernyataan tim hukum Anies yang meminta agar pemilu dilakukan ulang tanpa cawapres dari paslon 02, saya kira mereka tidak paham UU Pemilu, dan statement saya, tim hukum Anies-Muhaimin ini sedang “berstandup komedi” di ruang publik,” kata Tamil Selvan saat dihubungi, Jumat (22/03/2024).

Tamil menambahkan jika yang dipermasalahkan sejak awal oleh pihak 01 dan 03 terhadap lolosnya Gibran sebagai cawapres, seharusnya sejak awal mereka melakukan walk out atau keluar sebagai peserta pemilu sebagai bentuk protes sehingga tahapan Pilpres 2024 dibatalkan karena dinilai ada pelanggaran.

“Kalau memang mereka merasa diterimanya pendaftaran Gibran sebagai cawapres itu tidak sah, seharusnya mereka melakukan walk out pada saat itu, sehingga tahapan pemilu bisa berhenti. Lalu dilakukan Angket oleh DPR pada saat itu. Bukan sekarang, ketika pemilunya sudah usai, dan mereka kalah lalu teriak-teriak bahwa tahapannya bermasalah. Pertanyaannya tahapan bermasalah, kok malah ikut,” ucapnya.

Atas dasar itu, Tamil menilai pernyataan tim hukum 01 maupun 03 yang melontarkan dugaan kecurangan adalah bagian dari propaganda politik semata di ruang publik.

“Jadi saya menilai upaya paslon 01 dan 03 ini hanya membuat propaganda di ruang publik. Tapi kita lihat saja prosesnya di MK nanti, dan saya mengajak semua pihak untuk menghormati proses yang ada,” jelasnya.

Dikatakan Tamil, hasil pengumuman pilpres oleh KPU bahwa Prabowo-Gibran menang dalam pemilu dengan suara unggul di 36 provinsi merupakan bukti kehendak rakyat kepada mereka.

Bahkan, beberapa basis suara PDIP berbalik menjadi lumbung suara Prabowo-Gibran, artinya masyarakat menginginkan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya.

“Saya kira itu adalah kehendak rakyat. Jadi artinya, suka atau tidak suka, memang rakyat menghendaki Prabowo, bukan Ganjar atau Anies. Persoalan bahwa Ganjar dan Anies tidak setuju dengan kemenangan Prabowo, saya kira itu hak konstitusi mereka yang harus mereka buktikan dengan cara yang konstitusi pula, bukan dengan mengumbar isu di ruang publik yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik,” ungkapnya.

Lanjut Tamil menyampaikan jika fokus atau objek gugatan bukan pada selisih suara yang jaraknya sangat jauh dan sulit dibantah, ia juga meyakini kemungkinan besar gugatan itu akan gugur karena yang diributkan adalah terkait permasalahan di luar pencoblosan pemilu.

“Saya menyoroti pernyataan paslon Anies maupun Ganjar yang semuanya bicara kecurangan pada pra pencoblosan, artinya mereka sepakat bahwa proses pencoblosan di TPS tidak mengalami kecurangan. Kalau narasi yang dibawa saat ini, bahwa ada proses-proses sebelum pemilihan yang dianggap curang, saya kira itu narasi cengeng yang dikeluarkan oleh pihak yang kalah,” paparnya.

“Kalau memang sejak awal mereka mengetahui curang, mengapa mereka tidak walkout sehingga pemilu ini bisa ditunda, dan kecurigaan mereka bisa diperiksa? Ini setelah proses selesai, baru meributkan awal proses yang sama-sama mereka jalani. Jadi saya lihat ini hanya bentuk “kecengengan” politik,” pungkasnya. (*)

batampos – Wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 bakal membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perdagangan. Pasalnya, kebijakan itu berdampak ke seluruh lapisan masyarakat.

Menurut pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta Ariawan Gunadi, kenaikan PPN sebesar 1 persen berpotensi semakin mendorong inflasi. “Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sedikit, tetapi dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa,” ujar Ariawan Gunadi di Jakarta, Jumat (22/3).

Ariawan mengatakan, sebuah studi yang dilakukan Aaron yang diterbitkan oleh Ernst & Young pada 2010 menunjukkan, bahwa 1 persen kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada kenaikan tingkat harga agregat kurang dari 1 persen. Selain itu, kenaikan PPN berpotensi menyebabkan kenaikan harga produk, sehingga akan membuat barang dan jasa menjadi lebih mahal bagi masyarakat.

Selain itu, dengan adanya kenaikan PPN akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan tingkat konsumsi rumah tangga melemah. Penyebab utamanya, masyarakat merasa terbebani dengan peningkatan pajak yang harus mereka bayarkan. Tak ayal masyarakat cenderung mengurangi pola konsumsi dan lebih memilih untuk menyimpan uang daripada mengeluarkannya untuk membeli barang dan jasa.

“Perlambatan dalam tingkat konsumsi ini kemudian berdampak secara luas pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Ariawan.
Lebih jauh dikatakannya, hal itu ini cukup mengkhawatirkan, karena kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 tumbuh 4,82 persen. Secara kumulatif mencapai sebesar 53,18 persen terhadap pertumbuhan PDB nasional. Semua itu berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tidak hanya itu, kenaikan PPN berpotensi mengganggu supply chain perdagangan. Kenaikan PPN akan menimbulkan efek domino terhadap kenaikan biaya yang diperlukan dalam proses distribusi dan mempengaruhi seluruh supply chain perdagangan, khususnya jika perusahaan mengalami kesulitan dalam menanggung biaya tambahan tersebut atau mengalami kesulitan dalam menaikkan harga produk dengan efisien kepada konsumen akhir.

“Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan dengan supplier serta distribusi produk secara keseluruhan. Kebijakan kenaikan PPN dapat memicu perubahan yang cukup substansial dalam cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan mitra bisnisnya karena sebagian perusahaan perlu mencari mencari supplier alternatif atau meninjau kembali kontrak kerja sama yang ada,” sambungnya.

Lebih jauh lagi Ariawan mengkhawatirkan kebijakan kenaikan PPN dapat berpotensi meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Kenaikan PPN akan menyebabkan menurunnya penjualan barang dan jasa sehingga mempengaruhi penurunan kinerja perusahaan. Ketika kinerja perusahaan menurun, hal ini dapat mengakibatkan penurunan dalam penyerapan tenaga kerja bahkan terjadinya PHK dan meningkatkan angka pengangguran.

“Kebijakan kenaikan PPN harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap pasar tenaga kerja dan perekonomian secara holistik agar tidak menimbulkan gejolak yang dapat membahayakan kondisi dan keselamatan bangsa,” tandasnya. (*)

batampos – Matahari (kode saham: LPPF) telah mengumumkan pembukaan gerai terbarunya di AEON Deltamas, Cikarang, yang menandai pembukaan gerai pertama Matahari di tahun 2024 dan menjadi gerai pertama Matahari yang berlokasi di jaringan mal AEON.

Gerai Matahari di AEON Deltamas mengusung konsep ritel baru yang menawarkan suasana belanja yang berbeda dari portofolio gerai Matahari lainnya. Dengan desain modern dan mewah, gerai ini memperkenalkan konsep shop-in-shop, di mana setiap merek memiliki area khusus tersendiri. Dengan puluhan merek terkenal yang telah dikurasi khusus, termasuk Nike, Cole Haan, Disney, Nevada, dan SUKO, pelanggan dapat menikmati pengalaman berbelanja yang unik dan eksklusif.

“Kami senang dapat memperkenalkan gerai terbaru kami di AEON Deltamas,” kata Monish Mansukhani, CEO Matahari. “Pembukaan gerai ini menegaskan komitmen kami terhadap inovasi dan keinginan kami untuk terus melampaui ekspektasi pelanggan.”

Dengan luas area 5.788 meter persegi, Matahari AEON Deltamas mempekerjakan sekitar 70% penduduk lokal dan menunjukkan dedikasinya terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan donasi dan bantuan untuk anak yatim piatu yang tinggal di sekitar lokasi gerai.

AEON Deltamas, dengan lokasi strategis di jantung Kota Deltamas, Cikarang, Bekasi, merupakan Mal AEON terbesar di Asia Tenggara. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Kota Deltamas menjadikan Matahari AEON Deltamas sebagai tujuan belanja utama bagi masyarakat.

Matahari mengundang masyarakat untuk merayakan grand opening gerai Matahari di AEON Deltamas dan menikmati suasana baru gerai serta berbelanja beragam merek menarik. Tersedia juga beragam promosi menarik untuk dinikmati oleh pelanggan. (*)

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,58 persen.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei teranyarnya menemukan, bahwa mayoritas publik menyetujui penetapan KPU yang memutuskan pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran.

“Sebesar 89,8 persen menyatakan akan setuju dengan keputusan KPU. Sebesar 9,3 persen menyatakan tidak setuju dan 0,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa saat paparan surveinya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Jumat (22/3).

LSI Denny JA melakukan survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1200 responden di seluruh Indonesia. Dengan survei ini sebesar 2,9 persen.

Survei dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 Maret 2024. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in–depth interview, expert judgement dan focus group discussion.

Dibedah dari pemilih Capres-Cawapres 2024, baik pemilih 01, 02, maupun 03, mayoritas setuju dengan keputusan KPU. Pemilih 01 yang setuju dengan keputusan KPU sebesar 79,9 persen. Pemilih 02 yang setuju dengan keputusan KPU sebesar 93,8 persen. Pemilih 03 yang setuju dengan keputusan KPU sebesar 90,5 persen.

“Pemilih Prabowo-Gibran yang tertinggi persetujuanya dengan KPU. Di ikuti pemilih Ganjar-Mahfud, baru pemilih Anies-Muhaimin,” ujarnya.

Dari sisi pemilih partai, pemilih partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju (Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN) persetujuannya di atas 95 peesen dengan tertinggi adalah pemilih Gerindra(98,6 persen), pemilih Golkar (95,9 persen), PAN (96,7 persen) dan Demokrat (95,1 persen). Sementara itu, dari Pemilih PDI Perjuangan yang setuju sebesar 92,4 persen, Pemilih PKB (83,1 persen), Nasdem (79,4 persen), dan PKS (71,4 persen).

Hasil kemenangan pasangan Prabowo-Gibran satu putaran sudah diketahui pada hari pencoblosan melalui quick count (hitung cepat) LSI Denny JA. Jika dibandingkan hasil KPU dengan hitung cepat LSI Denny JA, hasilnya presisi.

Hitung cepat LSI Denny JA diumumkan pada hari H, KPU mengumumkan hasilnya lima minggu kemudian.

Pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam hitung cepat LSI Denny JA mendapatkan 24,98 persen. Hasil resmi KPU sebesar 24,95 persen. Selisih dsebesar 0,03 persen.

Pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hitung cepat LSI Denny JA mendapatkan 58,47 persen. Hasil resmi KPU sebesar 58,58 persen. Selisih sebesar 0,11 persen.

Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam hitung cepat LSI Denny JA mendapatkan 16,55 persen. Hasil resmi KPU sebesar 16,47 persen. Selisih sebesar 0,08 persen.

“Simpangan baku (rata-rata selisih) antara hasil KPU dan hitung cepat LSI Denny JA pada Pilpres 2024 sebesar 0,07 persen,” paparnya.