batampos – Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung dirinya untuk menggunakan hak angket di DPR RI atas kecurangan Pemilu 2024. Melalui cara ini, DPR RI bisa meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu RI.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani tak mempersoalkan bila Ganjar menyarankan angket tersebut. Sebab, angket memang dibolehkan secara aturan.
“Hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota dewan untuk ajukan sesuatu yang dianggap perlu. Oleh karena itu, kami hormati atas pandangan tersebut,” kata Muzani kepada wartawan, Rabu (21/2).
Namun, Muzani tidak sepakat bila Pemilu 2024 dinarasikan banyak kecurangan. Terlebih, banyak negara sahabat memuji keberhasilan Indonesia menjalankan pemilu.
“Seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari rabu 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler,” jelas Sekjen Gerindra itu.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR. Ada pun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2).
Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024. (*)
