Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 3835

Pakar Ungkap Kaesang dan Jokowi Tak Bawa Pengaruh Terkait Suara PSI yang Masih di Bawah Ambang Batas Parlemen

0
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono menunjukkan jari kelingking yang dibubuhi tinta usai menyalurkan hak suara di di TPS 063, Setiabudi, Jaksel (ANTARA/Fath Putra Mulya)

batampos – Hasil hitung sementara real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru mencapai 2,73 persen. Raihan itu didapatkan berdasarkan total sementara suara yang dihimpun KPU sebesar 56,58 per Senin (19/2).

Dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 414 ayat 1 disebutkan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold paling rendah sebesar 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional, untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan, secara tertulis memang PSI tidak bisa lolos parlemen jika merujuk hasil real count KPU RI, yang masih menempatkan total suara di bawah 4 persen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PSI tidak lolos lagi ke Parlemen dalam pesta demokrasi.

Pertama, Dedi menilai PSI tidak punya sosok yang bisa dibanggakan. Ia menyebut, didapuknya Kaesang Pangarep, putra bungsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin PSI dinilai tidak menambah elektabilitas PSI.

“Secara umum memang PSI tidak punya simbol yang bisa dibanggakan, Kaesang sendiri hanya mampu meriuhkan, bukan menambah elektabilitas,” kata Dedi kepada JawaPos.com, Senin (19/2).

Dedi menyatakan, pengaruh Jokowi ke PSI juga tidak terlalu besar. Hal ini terbukti meski ditengarai mendukung paslon Prabowo-Gibran, raihan suara Partai Gerindra di parlemen tidak memberikan efek yang nyata.

“Jokowi juga sebenarnya rendah pengaruhnya terhadap elektabilitas partai. Terbukti, meskipun ia mendukung Prabowo, Gerindra tak kunjung naik dibanding 2019,” papar Dedi.

Menurut Dedi, jika ada isu penggabungan suara dari partai kecil untuk PSI, seharusnya itu dilakukan sebelum gelaran Pemilu 2024. Sehingga, penggabungan parpol itu hanya menggunakan satu nama partai.

“Jika situasi saat ini dipaksakan, PSI lolos dan suara partai non parlemen menjadi kosong dengan asumsi digabung ke PSI, maka sebaiknya Presiden keluarkan dekrit untuk bubarkan KPU, Bawaslu, DKPP, sekaligus meniadakan Pemilu, lalu keluarkan kembali Perpres yang nyatakan Presiden berhak menentukan lolos tidaknya sebuah partai di Parlemen,” urainya. (*)

Sumber: JP Group

Anak Vincent Rompies Salah Satu Pelaku Bullying yang Bikin Korban Masuk RS Dibenarkan Binus

0
Ilustrasi perundungan anak. (Andre Angkawijaya/Antara)

batampos – Pihak Binus Serpong, Tangerang Selatan, membenarkan kalau anak dari Vincent Rompies menjadi salah satu pelaku perundungan dan kekerasan. Namun pihak binus belum banyak berkata mengenai keterlibatan anak Vincent

“Iyah (salah satu pelaku anak Vincent),” kata Corporate PR Binus University Haris Suhendra saat dikonfirmasi, Senin (19/2).

Haris memastikan pihak sekolah akan memanggil orang tua para pelaku. “Proses pemanggilan,” jelasnya.

Ia pun meyakinkan kalau Binus akan memberikan sanksi kepada para pelaku bila terbukti bersalah. Hal itu sudah tertuang dalam peraturan sekolah.

Sebelumnya, viral kabar terjadi aksi kekerasan di Binus Serpong, Tangerang Selatan. Dalam informasi yang beredar disebutkan di sekolah tersebut ada siswa yang membentuk geng dan sudah berlangsung 9 generasi.

Geng ini menamakan diri Geng Tai (GT). Kelompok ini dikendalikan oleh senior kelas 12 yang disebut Agit. Agit selain bertugas sebagai pemimpin juga menjadi pihak yang merekrut anggota baru.

Keuntungan bergabung dengan geng ini yakni diberi uang, mendapat parkir kendaraan dekat Binus, dan yang terpenting adalah status hierarki yang lebih tinggi dibanding siswa lain. Siswa yang tidak bergabung ke dalam geng kerap mendapat perundungan atau bullying bahkan pemukulan.

Geng Tai ini biasanya nongkrong sepulang sekolah di Warung Ibu Gaul (WIG) yang terletak di belakang sekolah. Di sana mereka biasa melakukan kegiatan menyimpang, seperti merokok, vaping, dan melakukan kekerasan, termasuk melalukan rekruitmen anggota baru.

Syarat untuk masuk ke geng ini harus melewati beberapa tahapan. Mulai dari disuruh meneriakan nama seseorang, membelikan makanan untuk senior, mendapat aksi kekerasan hingga pelecehan. (*)

Sumber: JP Group

Jam Kerja Lampaui Ambang Batas, Menkes: Mitigasi Kondisi Fisik Petugas Pemilu Perlu Dipersiapkan Lebih Dini

0
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikina. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com) 

batampos-  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan mitigasi kondisi fisik petugas Pemilu perlu dipersiapkan lebih dini untuk mengantisipasi jam kerja yang melampaui ambang batas toleransi stamina.

“Mereka kerja di atas 10 jam, bahkan 16 jam seperti Kopassus, khusus dan berat,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers usai rapat evaluasi kesehatan petugas Pemilu di Gedung Kemenkes Jakarta, Senin, (19/2).

Dikatakan Budi, skrining kesehatan yang lebih dini juga diterapkan Korps TNI dalam mempersiapkan prajuritnya, jauh-jauh hari sebelum mereka bertugas.

Ketentuan yang mengatur mengenai jam kerja atau waktu kerja dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa waktu kerja meliputi 7 jam 1 hari, dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja dalam seminggu.

Ia mengatakan jam kerja yang relatif berat bagi petugas Pemilu itu perlu diimbangi dengan mitigasi kesehatan para petugas Pemilu yang lebih dini, salah satunya lewat skrining kesehatan.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memfasilitasi aplikasi skrining kesehatan gratis di platform JKN Mobile.

Selain itu, kata Budi, Puskesmas di seluruh daerah di Indonesia juga telah dilengkapi dengan alat skrining kesehatan berupa cek tekanan darah, denyut jantung, dan saturasi.

Budi juga mengusulkan agar skrining kesehatan bagi petugas Pemilu diterapkan sebelum mereka mendaftar di KPU.

Kemenkes bersama otoritas terkait telah mengagendakan pertemuan lanjutan dengan sejumlah otoritas terkait untuk menyempurnakan sistem deteksi dini kesehatan bagi petugas Pemilu, kata Budi menambahkan.

“Kerja mereka over time. Bisa nggak uji kesehatan kelilingnya setiap 6 jam sekali. Kami berpikir TPS 823 ribu, bisa nggak satu Puskesmas cover TPS di kecamatan itu untuk yang berisiko tinggi, seenggaknya didatengin,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Budi mengatasnamakan pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas insiden wafatnya para petugas Pemilu 2024.

“Atas nama pemerintah kami mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya petugas Pemilu. Kami doakan para almarhum diampuni dosa dan diterima amal ibadahnya,” katanya.

Kemenkes melaporkan persentase petugas Pemilu yang wafat per 14–18 Februari 2024, berada pada kisaran 16 persen dari angka insiden serupa pada 2019 yang mencapai 554 jiwa. (*) 

Sumber: JP Group

TPN Ganjar-Mahfud Duga Jokowi Lagi Usaha Rangkul NasDem Terima Hasil Pemilu

0
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.(belumadajudul.com)

batampos – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menduga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berupaya merangkul Partai NasDem untuk menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun tanggapan tersebut merupakan komentar atas pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2).

“Kami melihat pertemuan ini sebagai upaya Jokowi untuk merangkul NasDem dan ini juga menjadi pandangan yang umum di masyarakat, walaupun tentu sebenarnya pemilu belum berakhir,” ujar Chico di Jakarta, Senin, (19/2).

Kendati demikian, dirinya tidak mau terlalu jauh mengomentari pertemuan tersebut lantaran yang paling mengetahui isi pertemuan, yaitu kedua belah pihak. Dengan begitu, TPN Ganjar Mahfud hanya akan berfokus dalam mengusut dan mengumpulkan berbagai bukti mengenai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Dugaan kecurangan tersebut, sambung Chico, baik yang terjadi sebelum pencoblosan, ketika pencoblosan, maupun usai pencoblosan.

“Ini yang paling penting karena kami ingin pemilu tetap dalam koridor yang benar, yaitu pemilu yang dilaksanakan jujur dan adil,” tuturnya.

Oleh karenanya, Chico pun berharap pelaksanaan Pemilu 2024 bisa dikoreksi. Jika tidak, ia menilai satu-satunya cara yang akan dipertimbangkan, yakni dengan menolak hasil pemilu yang dinilai cukup banyak permasalahan.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh untuk menjadi “jembatan” atau menjembatani sesuatu.

“Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, kami sampaikan. Akan tetapi, itu sebetulnya saya hanya menjadi ‘jembatan’, yang paling penting kan nanti partai-partai lah,” ujar Jokowi usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin (19/2).

Jokowi tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi “jembatan”. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Jokowi hanya mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi “jembatan” bagi semua pihak.

“Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya karena urusan, urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai,” kata Jokowi.

Presiden dalam kesempatan itu juga menyebut pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa untuk membicarakan masalah politik.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. (*) 

Sumber: JP Group

Loncat dari KM Kelud, Warga Batam Belum Ditemukan

0
tenggelam 1
ilustrasi (freepik0

batampos – Seorang penumpang KM Kelud asal Batam nekad melompat ke laut saat kapal tengah berlayar. Hingga saat ini, penumpang atas nama Huda RH, 23, belum ditemukan.

Informasi yang didapatkan, Huda melompat saat menumpangi kapal rute Jakarta-Batam pada Sabtu (17/2) pagi sekira pukul 07.00 WIB. Lokasinya yakni di Perairan Laut Jawa atau disekitar Kepulauan Seribu.

“Benar. Kami terima informasi itu penumpang warga Batam,” ujar Kapolsek KKP Batam, AKP P. Jaya Tarigan, Senin (19/2).

Huda merupakan warga Kecamatan Batam Kota. Ia diketahui ingin kembali ke Batam setelah berlibur di kampung halamannya di Ponorogo Jawa Timur.

“Itu laporannya di Polda Metro. Dan yang turunpun Basarnas sana,” kata Jaya.

Sementara Kepala Cabang Pelni Batam, Muhammad Iqbal yang dikonfirmasi membenarkan kejadian penumpang yang melompat dari Kapal Pelni tersebut.

“Benar. Saat kejadian, terdapat satu orang saksi. Namun, karena panik, saksi tidak melaporkan kejadian tersebut,” katanya.

Iqbal mengatakan usai mengetahui adanya penumpang melompat, nahkoda kapal sempat memutuskan kembali ke lokasi.

“Setelah dilakukan pencarian di area yang diperkirakan menjadi titik kejadian, pihak kapal tidak dapat menemukan penumpang tersebut, dan sesuai SOP yang berlaku, kapal melanjutkan perjalanan ke Batam,” ungkapnya.

Dengan kejadian ini, kata Iqbal, pihak kapal juga meneruskan kejadian tersebut ke pihak-pihak terkait seperti Basarnas dan Radio Pantai Jakarta.

“Karena TKP di Laut Jawa maka pelaporannya di Jakarta,” tutupnya. (*)

Sirekap Disebut Bentuk Transparansi, Tapi Bukan Hasil Resmi Penentu Akhir

0
Ilustrasi logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Dok.JawaPos.com)

batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanfaatkan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi. Pemanfaatan Sirekap tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu.

“Sirekap merupakan sistem informasi yang digunakan oleh KPU untuk memotret proses penghitungan suara di TPS berdasarkan formulir C. Hasil yang ditulis oleh KPPS dan disaksikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam proses tersebut,” kata Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Senin (19/2).

Dalam proses tersebut, petugas KPPS memfoto formulir C secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat. Lalu mengirimkannya ke server KPU melalui SIREKAP.

Sistem kemudian akan melakukan konversi gambar menjadi data digital. KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

“Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C Hasil,” jelasnya.

KPU juga membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C Hasil, berserta hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id.

“Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis (diagram lingkaran dan diagram batang) serta tabel yang berisi rincian data. Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS sehingga dapat memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU,” sambungnya.

Sementara itu, formulir C Hasil yang didokumentasikan dan dicatat dalam SIREKAP menjadi data otentik terhadap proses yang terjadi di TPS yang harus dijaga dan dimiliki oleh KPU sebagai penyelengara. Perlindungan atas data ini dijaga dengan ketat melalui lembaga yang berwenang.

“KPU bersama gugus tugas keamanan siber melakukan mitigasi dan optimalisasi keamanan data dan informasi. Sirekap juga telah melalui proses assessment oleh lembaga yang berwenang,” ujarnya.

Melalui Sirekap ini, KPU memiliki harapan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Yang jelas, KPU mengajak masyarakat turut serta dalam mengawal hasil Pemilu,” pungkasnya.

Perlu diketahui, apliksi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara resmi. (*)

Sumber: JP Group

Institute for Democracy Nilai Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh Bentuk Pengkhianatan di Internal Koalisi Perubahan

0
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.(belumadajudul.com)

batampos – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memunculkan spekulasi. Terlebih manuver Surya Paloh itu tak diketahui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan fungsionaris PKS yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai wajar internal Koalisi Perubahan mulai gusar, karena khawatir merasa akan dikhianati. Ia menduga, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di internal PKS dan PKB tentang komitmen spirit perubahan dalam diri Surya Paloh dan Partai NasDem.

“Selain itu, manuver Paloh ini seolah membenarkan penyataan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres pertama, yang pernah menyatakan banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi, karena membuat mereka tidak bisa berbisnis,” kata Umam dalam keterangannya, Senin (19/2).

BACA JUGA: Ini Isi Obrolan Surya Paloh dan Presiden Jokowi saat Bertemu di Istana

Umam menjelaskan, manuver Paloh tampaknya memanfaatkan momentum pasca statemen capres terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan siap merangkul semua pihak di kubu 01 dan 03 untuk memperkuat pemerintahannya. Terlebih, realitas Pilpres 2024 tidak menghadirkan coat-tail effect sama sekali, dimana partainya Prabowo yakni Gerindra harus berpuas diri di peringkat ketiga dengan elektabilitas 13 persen.

“Konsekuensinya, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik (political dependency) yang sangat tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal kekuasaan yang seringkali penuh turbulensi. Untuk mengamankan itu, Prabowo setidaknya harus bisa mengumpulkan sekitar 70 persen kekuatan politik di parlemen,” papar Umam.

Oleh karena itu, kesempatan itu seolah menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah dan untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi politik dan stabilitas internal partainya, ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan. Problemnya, keputusan untuk bergabung dengan kekuasaan ini merupakan ujian riil terhadap konsistensi atau keistiqomahan partai-partai politik itu terhadap gerakan perubahan dan narasi kritis yang mereka usung selama kampanye jelang Pemilu 2024 lalu,” papar Umam.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, lanjut Umam, Partai NasDem dikabarkan positif akan masuk ke pemerintahan setelah mengeruk cerug massa properubahan yang menentang pemerintahan. Selain itu, lingkaran istana dan Prabowo juga sedang mengusahakan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut memback up pemerintahan ke depan.

“Sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca kekalahannya dari Jokowi di Pilpres 2019. Sementara itu, PPP jelas tidak kuat bertahan dari luar kekuasaan dan akan terus mencari jalan untuk bergabung,” ungkap Umam.

Sementara jika PKS dan PKB bergabung, tampaknya agak problematik di fase awal. Sebab, PKS tergolong paling kuat menyerang pemerintahan Jokowi. Sedangkan PKB sendiri intens menggunakan ‘slepetnya’ untuk menghantam kredibilitas pemerintahan dan Jokowi secara personal.

“Namun, semua itu akan bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan,” pungkas Umam.(*)

Sumber: JP Group

Keterbatasan Fisik, Elia Rohmawati Tetap Semangat Kawal Pelaksanaan Pemilu

0

 

Elia Rohmawati dan tandan pengenal sebagai relawan pemantau pemilu. (Elia Rohmawati untuk Jawa Pos)

Demi bisa total menjalankan tugas sebagai relawan pemantau Pemilu 2024, Elia Rohmawati izin kepada ibunya untuk absen dua hari membantu berjualan ikan asap. Cuaca terik pesisir Gresik di TPS yang tidak berkipas angin jadi kendala, tapi dia tetap ingin berpartisipasi kembali dalam pelaksanaan pilkada serentak pada November mendatang.

LUDRY PRAYOGA, Gresik

PELAKSANAAN Pemilu 2024 membuat aktivitas Elia Rohmawati tak seperti hari-hari biasanya. Rabu (14/2) dan Kamis (15/2) pekan lalu, dia memohon izin kepada ibunya tidak bisa membantu berjualan ikan asap di pasar Desa Pangkahkulon, Gresik, Jawa Timur.

Sebab, perempuan 24 tahun itu mendapat amanah dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Gresik untuk memantau pemungutan dan penghitungan suara.

Baca Juga: Sekjen PDIP Tuding Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh untuk Konsolidasi Tutupi Kecurangan Pemilu 2024

’’Sementara libur jualan dulu. Apalagi tugas pengawasan baru selesai pukul 05.00 WIB (Kamis, 15/2), jadi perlu istirahat,’’ ucapnya kepada Jawa Pos sehari setelah pelaksanaan coblosan Pemilu 2024.

Keterlibatan Elia sebagai pemantau pemilu tidak terlepas dari peran KPI Cabang Gresik. Lembaga itu menerjunkan 50 perempuan inklusi untuk menjadi relawan di beberapa kecamatan. Terdiri atas kelompok difabel, janda, petani, nelayan, dan lansia.

Elia yang mengalami kelainan di punggung sejak lahir termasuk dalam kelompok penyandang disabilitas. ’’Kami mendapat akreditasi pemantau pemilu dari Bawaslu Gresik. Untuk menjadi relawan pemantau dari kalangan akar rumput,’’ papar Ketua KPI Cabang Gresik Duta Bintan.

Elia bertugas mengawasi jalannya pemilu di Desa Pangkahkulon. Tepatnya di TPS 18 desa setempat. Berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. ’’Pengalaman pertama jadi pengawas di TPS. Sangat antusias meskipun sifatnya hanya sukarelawan dan tidak dibayar,’’ ungkap putri dari pasangan Umar Buang dan Zainab itu.

Elia tertarik mengetahui secara langsung proses pesta demokrasi. Terlebih, pada pemilu tahun ini, banyak anak muda yang terlibat sebagai peserta maupun penyelenggara. Anak sulung dari empat bersaudara itu pun berniat mencari pengalaman. Sekaligus menguji ketelitian dan kemampuannya dalam berhitung. ’’Salah satu tugasnya kan memastikan hitungan suara sesuai. Saya sudah terbiasa karena sering berdagang,’’ ungkapnya.

Hal itu dibuktikan dengan eksekusi di lapangan. Keterbatasan fisiknya tak lantas menyurutkan semangat untuk mengawasi. Bahkan sejak penghitungan suara tingkat pilpres hingga DPRD kabupaten benar-benar rampung. ’’Mulai pukul 14.00 dan baru selesai subuh pukul 05.00,’’ katanya. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara juga memicu semangat Elia. TPS tetap ramai hingga larut malam.

Meski terbilang lancar, pengawasan yang dilakukan Elia pun bukan tanpa kendala. Cuaca terik di kawasan pesisir pantai utara membuatnya harus menahan panas. ’’Karena di TPS tidak ada kipas angin, terpaksa pakai kardus air mineral untuk kipas-kipas,’’ ujarnya, lantas tertawa.

Selain itu, dia tetap memaksimalkan waktu istirahat untuk beribadah. Bahkan meneguk kopi cukup banyak untuk menahan kantuk. ’’Beberapa kali sempat pulang ke rumah untuk ngeleset sebentar. Untung, jarak TPS dari rumah berdekatan,’’ terangnya.

Elia pun bertekad untuk kembali terlibat sebagai penyelenggara pesta demokrasi. Khususnya pada pilkada yang rencananya digelar November tahun ini. ’’Pengalaman yang cukup berharga. Semoga diberi kesehatan dan umur panjang untuk mengawal demokrasi pada kesempatan selanjutnya,’’ harapnya.

Menurut Duta Bintan, partisipasi relawan inklusi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan demokrasi berjalan inklusif dan ramah disabilitas. Tujuannya, memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik.

’’Antusiasme relawan dalam menjalankan tugas pengawasan juga luar biasa. Aktif mengawasi mulai dari pendirian TPS, pembukaan, sampai penghitungan suara hingga dini meskipun tidak dibayar,’’ katanya. Elia adalah salah satu contohnya. Bukan cuma tidak dibayar, dia bahkan merelakan kesempatan mendapat uang dengan absen membantu ibunya berjualan. (*)

Sistem Autogate Cap Paspor masih Bermasalah, Penumpang Memilih Cap Paspor Manual

0
WhatsApp Image 2023 12 25 at 11.35.27 e1703479237570
Autogate Pelabuhan Internasional Batamcenter F.Syahbandar Pelabuhan Batamcenter untuk Batampos

batampos – Sistem autogate atau pintu otomatisasi cap paspor Imigrasi di Pelabuhan Internasional Feri Batamcenter masih bermasalah. Karena itu, banyak penumpang yang lebih memilih untuk cap paspor secara manual.

Seperti yang dirasakan salah satu penumpang yang gagal menggunakan autogate di keberangkatan. Paspor yang ia tempel pada sensor autogate tak terbaca, sehingga pintu otomatis Autogate tak kunjung terbuka.

“Saya coba pakai autogate tapi gagal, tujuan ke Singapura. Saya terpaksa pakai cap paspor manual,” ujar salah satu penumpang yang enggan namanya disebut.

General Manager Operasional Pelabuhan Internasional Feri Batamcenter, Nika Astaga mengatakan sistem Autogate yang ada di keberangkatan itu masih sama. Dimana ada sebagian penumpang yang bisa lewat autogate dan ada juga yang tidak bisa sama sekali.

Baca juga: Biaya Urus Paspor

“Masih sama, banyak juga yang tidak bisa menggunakan autogate. Tapi ada juga yang bisa,” ujar Nika.

Menurut dia, saat ini arus penumpang sudah kembali normal. Sehingga ada atau tidaknya autogate penumpang dapat terurai dengan baik karena tak adanya lonjakan penumpang.

“Penumpang sepi, ya jadi tak ada pengaruh nya. Kecuali ramai seperti kemarin,” sebutnya .

Sementara, Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (Aspabri) Batam, Surya Wijaya menyayangkan situasi servis pelayanan keluar masuk Batam yang tak maksimal dari Pelabuhan Internasional Feri Batamcenter. Padahal Pelabuhan tersebut memiliki lebih banyak operator kapal dibandingkan pelabuhan internasional lainnya.

Baca Juga: Sistem Autogate Gangguan, Antrean Penumpang Mengular

“Bisa saya katakan, servis pelayanan dari Imigrasi yang tidak sigap. Padahal disana lebih banyak operator kapal dibanding pelabuhan lainnya. Dan saat terjadi fix season kemarin, hanya ada 3 petugas yang stanby,” ujar Surya yang dihubungi, kemarin.

Menurut dia, kondisi itu akhirnya membuat banyak dari wisatawan yang ketinggalan penerbangan. Penyebabnya karena antre berjam-jam menunggu giliran untuk di cap paspor saat dikedatangan.

“Yang antre kemarin tak hanya ratusan, tapi ribuan. Ada juga yang masih antre di kapal. Jadi memang banyak yang harus cancel flight. Dan tentunya situasi itu membuat wisatawan kaget,” sebut Surya.

Tak hanya itu, Surya juga menyayangkan fungsi autogate yang ada di keberangkatan tidak bekerja maksimal. Dimana autogate hanya berfungsi untuk tujuang ke Singapura, namun untuk tujuan Malaysia langsung ditolak. Ia pun sempat mengkonfirmasi kepada petugas Imigrasi di Malaysia, yang memang menjelaskan autogate dari Pelabuhan Internasional Batamcenter belum terkoneksi ke Imigrasi Malaysia.

Baca Juga: Imigrasi Tambah Jadwal Pendaftaran M-Paspor

*Saat saya hendak ke Malaysia, petugas Imigrasi juga mengingatkan saya agar memilih cap paspor manual, karena di autogate sering ditolak. Artinya petugas sudah tahu kekurangan itu, namun baru diberi tahu saat hendak melewati jalur autogate. Ternyata memang autogate pelabuhan Batamcenter belum terkoneksi dengan Imigrasi Malaysia,” tegas Surya.

Karena itu, Surya meminta agar Imigrasi bisa mensosialisasikan informasi terkait autogate. Pihak imigrasi juga bisa mensosialisasikan kepada pelaku pariwisata atau asosiasi pariwisata sebagai perpanjangan tangan kepada wisatawan.

“Jadi kalau memang ada sosialisasi pasti kami sampaikan kepada wisatawan. Para wisatawan pasti mengerti jika memang sudah ada informasi awal. Yang berat itu, tak ada informasi yang akhirnya membuat wisatawan kaget,” jelas Surya .
Dikirim dari Yahoo Mail di Android (*)

BMKG Imbau Daftar Wilayah Pesisir Indonesia yang Berisiko Banjir Rob, Termasuk Wilayah Kepri

0
BMKG imbau masyarakat waspada potensi terjadinya banjir pesisir. ((Instagram/@infobmkg))

batampos – Banjir pesisir atau rob adalah peristiwa naiknya air laut ke daratan akibat adanya faktor astronomis maupun meteorologis.

Faktor astronomis adalah posisi bulan dan matahari yang mempengaruhi pasang surut air laut.

Faktor meteorologis adalah angin, tekanan udara, gelombang, dan arus laut yang mempengaruhi ketinggian air laut.

Pada bulan Februari 2024, ada fenomena Fase Bulan Purnama pada tanggal 24 Februari 2024 yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

Hal ini dapat menyebabkan banjir pesisir di beberapa wilayah pesisir Indonesia, terutama yang memiliki ketinggian rendah dan kurang memiliki proteksi alam.

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG, yang dilansir dari Instagram @infobmkg, Senin (19/2), berikut adalah daftar wilayah pesisir Indonesia yang berpotensi terjadi banjir pesisir beserta tanggal perkiraannya:

– Pesisir Sumatera Utara, khususnya Pesisir Belawan dan Pesisir Bintan, berpotensi terjadi banjir pesisir dari tanggal 25 hingga 29 Februari 2024.

– Pesisir Kepulauan Riau, termasuk Pesisir Bintan tanggal 18 sampai 25 Februari, Pesisir Batam tanggal 20 sampai 24 Februari, dan Pesisir Karimun tanggal 20 sampai 26 Februari. Untuk itu, potensi banjir di pesisir ini terjadi antara tanggal 18 hingga 26 Februari 2024.

– Pesisir Sumatera Barat, yang meliputi wilayah Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Painan dan Pasaman Barat, berpotensi terjadi banjir pesisir pada tanggal 23 Februari 2024.

– Pesisir DKI Jakarta, khususnya pesisir utara Jakarta, berpotensi terjadi banjir pesisir dari tanggal 20 hingga 23 Februari 2024.

– Pesisir Jawa Tengah, yang mencakup wilayah Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak, berpotensi terjadi banjir pesisir dari tanggal 20 hingga 22 Februari 2024.
– Pesisir Kalimantan Barat, tepatnya di pesisir provinsi tersebut, berpotensi terjadi banjir pesisir dari tanggal 22 hingga 24 Februari 2024.

Banjir pesisir ini dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti info prakiraan terbaru dari BMKG.

Informasi selengkapnya tentang banjir pesisir dapat dilihat di situs maritim.bmkg.go.id atau dapat langsung hubungi kantor BMKG terdekat. (*)

Sumber: JP Group