batampos – Lembaga survei Polling Institute mengemukakan bahwa sebanyak 72,8 persen responden mempercayai Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang adil dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Polling Institute menyampaikan bahwa 72,8 persen responden tersebut merupakan bagian dari 52,7 persen yang mengetahui bahwa MK telah memutuskan perkara PHPU Pilpres 2024.

“Di antara mereka yang mengikuti sidang dan tahu soal putusan MK tersebut, tingkat kepercayaan mereka bahwa keputusan yang dikeluarkan MK itu sudah memenuhi prinsip keadilan, dan juga sesuai kewenangan itu lebih tinggi di angka 72,8 persen,” kata Peneliti Utama Polling Institute Kennedy Muslim dalam rilis yang disiarkan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Rabu.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa sebanyak 24,7 persen responden yang mengetahui itu menyatakan tidak setuju bahwa MK telah membuat putusan PHPU Pilpres yang adil.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa berdasarkan basis pemilih, terdapat 67,6 persen pendukung Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sepakat MK telah memutuskan perkara dengan adil.

“Ini juga cukup masuk akal di kalangan pemilih Prabowo-Gibran, mereka sudah puas dengan hasil putusan MK tersebut,” jelasnya.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa hanya sebanyak 32,2 persen pemilih pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang merasa puas dengan putusan MK, sedangkan pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang puas yakni 46,2 responden.

“Kalangan pemilih Ganjar-Mahfud ini cukup berimbang, hampir 50 persen mereka yang bisa dikatakan percaya atau diinterpretasikan puas terhadap hasil putusan MK tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Polling Institute melakukan survei pada periode 27-30 April 2024 dengan metode pengambilan data dilakukan melalui telepon.

Target populasi survei tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, dan memiliki telepon, yakni sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel survei dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) sebanyak 1.217 responden; terdiri dari 50,5 persen laki-laki, dan 49,5 persen perempuan. Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling. (*)

Sumber: Antara

batampos – Pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden Joe Biden telah mendesak negara-negara Arab untuk mengambil bagian dalam pasukan penjaga perdamaian yang akan dikerahkan di Jalur Gaza setelah konflik berakhir.

Hal tersebut diwartakan oleh Financial Times pada Rabu, dengan mengutip sejumlah narasumber yang mengetahui masalah tersebut.

Mesir, Uni Emirat Arab dan Maroko sedang mempertimbangkan inisiatif ini. Pemerintahan Biden tidak ingin menempatkan pasukan AS di Gaza, menurut surat kabar tersebut, dengan mengutip pejabat dari negara-negara Barat dan Arab.

Negara-negara Arab lainnya, termasuk Arab Saudi, dilaporkan menolak gagasan mengerahkan pasukan mereka karena mereka tidak ingin dianggap bersekongkol dengan Israel.

Sebelumnya pada Maret, situs berita asal AS Axios melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah menyarankan pembentukan unit militer multinasional dengan pasukan Arab untuk meningkatkan hukum dan ketertiban Gaza serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman.

Pada 6 Mei, angkatan bersenjata Israel (IDF) melancarkan apa yang disebutnya operasi kontraterorisme di timur Rafah di perbatasan dengan Mesir, dan mengambil alih perbatasan di sisi Gaza.

Pekan lalu, media Israel melaporkan bahwa kabinet militer Israel telah menyetujui perluasan operasi darat.

Pihak berwenang Israel mengatakan operasi tersebut bertujuan untuk melenyapkan sisa batalion gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dan melanggar perbatasan, menyerang kawasan sipil dan pangkalan militer. Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik dalam serangan itu.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.

Lebih dari 35.100 orang telah terbunuh sejauh ini akibat serangan Israel di Jalur Gaza, kata pihak berwenang setempat. Lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza. (*)

Sumber: Antara

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (Persero). Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan setelah lembaga antirasuah menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya, Catur Wibowo.

Adapun, kedua tersangka baru itu merupakan karyawan PT Amarta Karya, yakni Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga.

“Dalam persidangan terdakwa Catur Prabowo dkk, terungkap adanya keterlibatan aktif dari pihak lain sehingga menguatkan adanya peran maupun kerjasama yang erat dan berakibat timbulnya kerugian keuangan dalam proyek pengadaan subkontraktor fiktif PT AK Persero termasuk ikut serta menikmati aliran sejumlah uang,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/5).

Asep menjelaskan, Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga merupakan orang kepercayaan dari Catur Prabowo yang diperintahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi dari Catur Prabowo. Karena itu, untuk merealisasikan perintah Catur, Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga
berkoordinasi dengan Trisna Sutisna selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya.

“Dengan persetujuan Trisna Sutisna, Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV yang akan dijadikan seolah-olah sebagai subkontraktor untuk menerima pembayaran kerjasama subkontraktor PT Amarta Karya. Dibentuk tiga CV sebagai subkontraktor fiktif, dimana sebagai Komisaris dan Direkturnya adalah keluarga dari Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga,” ucap Asep.

Selain itu, pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen pembayaran pekerjaan atas tiga CV tersebut merupakan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan, maupun yang tidak pernah dilaksanakan.

“Pekerjaan proyek dari tahun 2018-2020, PT Amarta Karya mencairkan sejumlah dana untuk pembayaran subkontraktor fiktif ke tiga CV yang sepenuhnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari Catur Prabowo dan Trisna Sutisna,” ujar Asep.

Menurutnya, hasil penerimaan uang kepada tiga CB itu masuk ke dalam rekening yang dikuasai dan dipegang oleh Deden Prayoga.
Namun, pencairan dan peruntukan uang menunggu perintah dari Catur Prabowo dan Trisna Sutisna. Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 46 miliar.

“Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sejumlah sekitar Rp 46 miliar. Terdapat aliran uang dari proyek subkontraktor fiktif ini yang dinikmati Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga. Sehingga Tim Penyidik masih akan melakukan penelusuran dan pendalaman,” tegas Asep.

Kedua tersangka itu langsung menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan cabang KPK. Langkah penahanan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan.

“Untuk kebutuhan proses penyidikan, dilakukan penahanan para Tersangka masing-masing 20 hari pertama mulai 15 Mei 2024-3 Juni 2024 di Rutan Cabang KPK,” ungkap Asep.

Kedua tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group