batampos– Pekan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua Komisioner KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Faizal, secara teknis pelaksanaan PSU di 8 TPS yang menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari 2024.
“PSU yang dilaksanakan sesuai dengan kesalahan di TPS masing-masing dan akan dilaksanakan oleh petugas KPPS,” kata Faizal, Minggu (18/2).
Pelaksanaan PSU, kata Faizal sesuai rekomendasi yang diterimanya dari Bawaslu Kota Tanjungpinang. Seperti di TPS 028 di Kelurahan Tanjungpinang Barat dan TPS 009 di Kelurahan Bukit Cermin hanya akan dilakukan pemungutan ulang suata presiden dan wakil presiden.
“Sesuai rekomendasi, maka pemilihan yang diulang hanya pada Pilpres saja. Itu yang akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Faizal memastikan PSU itu tidak akan mengganggu proses rekapitulasi perhitungan suara di Penitia Pemungutan Kecamatan (PPK), hanya saja harus menunggu sampai proses PSU selesai.
“Nanti saat rekapitulasi oleh PPK, pada TPS yang masih PSU maka diskorsing dulu rekapitulasinya,” bebernya.
Saat ini untuk ketersedian logistik surat suara dari kekuatan logistik PSU itu belum mencukupi sehingga harus dilakukan permohonan tambahan logistik surat suara sesuai kebutuhannya.
“Kita sudah ajukan tambahan surat suara untuk PSU nanti secara berjenjang ke KPU Kepri,” tambahnya.
Sebelumnya Bawaslu Kota Tanjungpinang telah merekomendasikan PSU di delapan TPS yaitu TPS 006, 015 di Kelurahan Tanjungpinang Kota, kemudian TPS 092, 059 di Kelurahan Batu IX, selanjutnya TPS 065, 037 di Kelurahan Pinang Kencana, TPS 028 di Kelurahan Tanjungpinang Barat serta TPS 009 di Kelurahan Bukit Cermin. (*)
batampos – Bea Cukai (BC) Batam hingga saat ini memeriksa maraton para saksi dalam penyidikan kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp 6,9 miliar. Total saksi yang diperiksa berjumlah 10 orang.
”Ada satu orang saksi lagi yang kami periksa. Tunggu saja hasilnya,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Rizki Baidilah, Minggu (18/2).
Informasi yang didapatkan, saksi ini merupakan otak dari penyelundupan barang ilegal tersebut dari Singapura. Pria tersebut bekerja sama dengan AN, pemilik mikol yang sebelumnya ditetapkan BC Batam sebagai tersangka.
”Rencana pemanggilan sekaligus penetapan (tersangka),” katanya.
Petugas Bea Cukai Batam memeriksa minuman beralkohol satu Kontainer setelah diamankan di Gudang Bea Cukai di Tanjunguncang, Batuaji, Jumat (2/2). (F. Dalil Harahap/Batam Pos)
Namun, Rizki enggan membeberkan siapa saja maupun jumlah orang yang terlibat dalam penyelundupan mikol yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,2 miliar tersebut.
”Kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Biarkan dulu penyidik bekerja, pasti maksimal ini prosesnya,” tegasnya.
Sebelumnya, penyidik BC Batam menetapkan satu tersangka dalam kasus penyelundupan mikol ilegal senilai Rp 6,9 miliar. Tersangkanya yakni AN, pemilik mikol ilegal tersebut.
BC Batam menegah mikol ilegal tersebut di Pelabuhan Petikemas Batuampar, Kamis (1/2) lalu. Dari pemeriksaan, mikol tersebut terdiri dari golongan A berupa bir dan golangan C berupa spirit dengan total 30.864 botol atau 10.057,8 liter. Untuk golongan C sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter). (*)
Warga Afrika Selatan mengibarkan bendera Palestina untuk memberikan dukungan bagi delegasinya yang berjuang di International Court of Justice (ICJ), Minggu (14/1). (F. Alaister Russell/AFP)
batampos – Negara-negara anggota Kelompok Tujuh (G7) tegas menyuarakan dukungan mereka terhadap pendirian negara Palestina. hal ini diungkap oleh Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani.
Tajani menekankan perlunya menghentikan pertempuran di Gaza sebagai langkah awal yang penting dalam proses tersebut. Menurutnya, dokumen resmi G7 menegaskan aspirasi untuk mencapai solusi dua negara yang adil, yang dimulai dengan mengakhiri konflik.
Langkah ini diharapkan ditin-daklanjuti dengan pembebasan sandera Israel tanpa syarat dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil Palestina yang membutuhkan. Tajani menyoroti bahwa langkah selanjutnya setelah penghentian konflik adalah memulai perundingan, dengan harapan bahwa hal itu akan membawa pada terciptanya perdamaian yang diinginkan.
Ancaman serangan darat Israel di Kota Rafah, Gaza selatan, ditegaskan oleh badan-badan PBB sebagai risiko serius bagi warga sipil di sana, menambah urgensi untuk segera mengakhiri pertempuran. Sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina yang terusir akibat serangan Israel di Gaza kini mencari perlindu-ngan di Rafah, melarikan diri dari konflik yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah enklaf Palestina tersebut.
Tajani menyatakan bahwa para menteri luar negeri G7 mengutuk kelompok perlawanan Palestina, Hamas, dan mengesampingkan peran politik mereka di Gaza setelah perang berakhir. Sebagai gantinya, G7 mendukung Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki, tetapi menekankan perlunya merombak organisasi tersebut agar dapat menjadi ”pemain utama” di Gaza, kata Tajani.
“Posisi kami adalah, untuk menjamin keamanan Israel, kami minta agar para sandera segera dibebaskan dan mengupayakan deeskalasi untuk membantu warga sipil di Gaza,” katanya, Minggu (18/2).
Dia menambahkan bahwa para menteri luar negeri G7 mengutuk kekerasan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina, yang meningkat sejak 7 Oktober di Tepi Barat yang diduduki. PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel tidak hanya ilegal, tetapi juga merusak upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara.
AS, Inggris, dan Prancis telah memberlakukan sanksi terhadap para pemukim yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Serta meminta Israel untuk bertindak lebih tegas dalam menghentikan tindakan kejahatan tersebut.
Israel dituduh melakukan genosida oleh Mahkamah Internasional. Putusan sementara Mahkamah tersebut pada bulan Januari mengarah pada perintah kepada Israel untuk memastikan bahwa pasukan mereka tidak terlibat dalam genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat diakses oleh warga sipil Palestina di Gaza.
Tajani juga menyatakan bahwa G7 terus memberikan dukungan kepada Ukraina dalam konflik melawan Rusia. “Kami terus memberikan dukungan kepada negara ini (Ukraina), yang menjadi korban serangan tidak berdasar. Kami juga menyatakan dengan jelas bahwa batasan wilayah udara harus dihormati, setelah kami menerima berita tentang inisiatif ruang angkasa nuklir Rusia,” ujarnya, Minggu (18/2).
Dia merujuk pada laporan tentang rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir di luar angkasa. Meskipun Italia memberikan kontribusi senjata yang lebih kecil ke Ukraina dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya, Tajani menegaskan bahwa Italia berkomitmen untuk membantu Ukraina dalam upaya rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat perang.
Sebelum pertemuan di Munich, para menteri luar negeri G7 menghormati tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny yang meninggal di penjara Rusia pada Jumat, dengan mengamati satu menit keheningan, menurut pernyataan dari presiden Italia dalam G7. ”Rusia harus menjelaskan kematiannya dan menghentikan penindasan yang tidak dapat diterima terhadap perbedaan pandangan politik,” jelas Tajani. (*)
Sebanyak 292 daftar pemilih tetap dan daftar pemilihan tambahan di TPS 036 melakukan pemilihan ulang, Minggu (18/2). Pemilihan ulang dilakukan karena ditemukan penyalahgunaan surat undangan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan hak suara masyarakat setempat yang terdaftar sebagai pemilih suara sah. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Di tengah persoalan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini sendiri, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan.
Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024.
Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.
Namun dari informasi yang diperoleh dari beberapa anggota KPU daerah, memang ada penghentian untuk sebagian daerah.
Tak hanya itu, sejumlah partai politik juga telah mendapatkan informasi serupa dari jajarannya di daerah. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, Partai Buruh menerima laporan dari banyak pengurus daerah bahwa ada penghentian proses rekap di kecamatan oleh PPK, Minggu (18/2). Alasannya, telah terjadi error pada sistem Sirekap.
Said menilai janggal, alasan atas keputusan itu. Sebab, proses rekap manual dan Sirekap merupakan dua entitas yang berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.
”Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda?” ujarnya.
Menurutnya, Sirekap hanyalah instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Data Sirekap pun bukanlah data resmi hasil pemilu. Sehingga, ketika muncul masalah pada Sirekap, itu semata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.
”Sebab, hasil resmi pemilu justru diperoleh dari proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan oleh PPK. Begitu pengaturannya menurut Undang-Undang Pemilu,” paparnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, terkait munculnya masalah teknis pada Sirekap yang perlu dilakukan KPU adalah cukup memperbaiki sistem pengolahan data formulir model C.Hasil dari tiap TPS ke dalam sistem Sirekap. Tak perlu dikaitkan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan.
”Permasalahan yang muncul pada Sirekap tidak boleh mengganggu berjalannya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,” tegasnya.
Di sisi lain, agar permasalahan Sirekap tidak terus menjadi ganjalan, Said merekomendasikan KPU untuk memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menempelkan formulir model C. Hasil Salinan di tiap desa/kelurahan. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa melihat hasil pemilu.
”Permasalahnnya, hampir semua PPS tidak mau menempelkan formulir model C.Hasil Salinan. Padahal, mengumumkan lembaran hasil pemilu oleh PPS adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan menurut ketentuan Pasal 391 UU Pemilu,” ujarnya. Bahkan, jika tidak ditempel maka PPS bisa terancam pidana kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar RP 12 juta menurut Pasal 508 UU Pemilu.
Informasi soal penghentian rekap di kecamatan juga didapat politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus. Anggota DPR RI yang juga Caleg PDI Perjuangan (PDIP) Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Sitorus mengatakan, penghentian rekapitulasi tidak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi II DPR RI.
Dia meminta KPU memberi penjelasan atas perintah penghentian proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. ”Sebab, muncul dugaan adanya upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke parlemen,” bebernya.
Deddy mengatakan, penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun syaratnya dalam kondisi force majeure. Yang dimaksud kondisi force majeure adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa.
Dia mendapatkan informasi bahwa alasan penghentian rekapitulasi karena sistem Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. ”Padahal Sirekap itu bukan metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang, atau C1 manual,” kata Deddy.
Kalaupun alasannya force majeure, lanjut Deddy, seharusnya penghentian proses rekapitulasi hanya dilakukan di daerah terdampak. “Misalnya gempa bumi atau kerusuhan terjadi di daerah A, maka penghentian rekapitulasi hanya terjadi di daerah A. Ini kok kami dapat informasi bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia,” urainya.
Karena itu muncul analisa dan kecurigaan publik bahwa ada motif tertentu di balik penghentian itu. Yaitu me-nyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di pemilu. Sebab, peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu secara resmi meminta KPU menghentikan tayangan Sirekap sementara waktu. Hal itu disampaikan Bawaslu melalui surat resmi kepada KPU, kemarin.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam suratnya meminta KPU melakukan perbaikan terhadap data Sirekap. Selain itu, KPU juga diminta menjelaskan ke publik bahwa Sirekap bukanlah bukan hasil resmi. Sehingga tidak muncul kegaduhan.
”Iya itu saran perbaikan kami,” kata Bagja saat dikonfirmasi tadi malam. Bagja meminta Sirekap ditampilkan kembali saat data telah akurat.
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengingatkan, Sirekap bukan hasil resmi. Namun, kesalahan penginputan data di Sirekap tidak bisa dianggap enteng. Sebab, dalam mencermati data rekapitulasi yang secara manual, publik bisa menggunakan C.Hasil pada Sirekap sebagai acuan. (*)
Walikota Batam Muhammad Rudi menyerahkan Pataka kepada Yusfa Hendri Ketua Persaudaraan Masyarakat Dumaii (Permai) Kepri dan Walikota Dumai menyerahkan pataka kepada Ketua Permai Batam Junaiidi pada acara pelantikan pengurus besar persaudaraan masyarakat Dumai Kepri dan Batam di Golden Parwn Bengkong, Minggu (12/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pengurus Besar (PB) Persaudaraan Masyarakat Dumai (Permai) Provinsi Kepri dan Pengurus Daerah (PD) Permai Kota Batam, menggelar peringatan Isra Mikraj dan doa bersama dalam menyambut bulan Ramadan 1445 H. Kegiatan ini, dilaksanakan di Masjid Nurul Qomar, Kompleks Pengairan, Sekupang, Sabtu (17/2) malam. Dengan meng-hadirkan, Sekretaris Umum (Sekum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, Syukri Ilyas sebagai penceramah.
Ketua PB Permai Provinsi Kepri, Yusfa Hendri, mengatakan bahwa Permai merupakan wadah sebagai silaturahmi bagi seluruh masyarakat Batam yang berasal dari Kota Batam. Permai, kata Yusfa, punya beberapa agenda yang salah satunya agenda di bidang sosial.
”Jadi untuk di bidang sosial ini, jika ada yang terkena musibah maka kita akan saling membantu,” ujarnya.
Permai juga mempunyai sejumlah agenda lain seperti bidang kerohanian.
Seperti peringatan Isra Mikraj dan doa bersama menyambut bulan Ramadan 1445 H yang dilaksanakan kemarin.
Ia berharap, peringatan Isra Mikraj dan doa bersama menyambut bulan Ramadan ini dapat membawa ketenangan saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. ”Di bulan Ramadan, kami nanti juga akan ada berkumpul dengan kegiatan buka puasa bersama sampai nanti kegiatan halal bi halal,” tuturnya.
Ia menambahkan, dengan berbagai program kegiatan yang sudah diagendakan dapat lebih meningkatkan rasa persaudaraan bagi seluruh masyarakat Batam yang berasal dari Kota Dumai. ”Kita juga sudah sama-sama menjadi warga Batam, oleh karena itu warga masyarakat Dumai yang ada di Kota Batam juga bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan Kota Batam sendiri,” pungkas Yusfa. (*)
Pembaca Batam Pos, ada info penting dari PT Air Batam Hilir, pengelola air bersih di Batam. Air Batam Hilir menginformasikan dampak pekerjaan perbaikan kebocoran pipa 500mm di Jalan Raden Patah, depan hotel Beverly, yang akan dilakukan pada :
Senin, 19 Februari 2024
Pukul, 20.00 s.d. Selesai
Selama pekerjaan ini, akan berdampak pada gangguan pelayanan suplai air bersih berupa air kecil dan air terhenti untuk sementara waktu.
Area terdampak : Jodoh, Nagoya, Baloi Centre, Batu Ampar dan sekitarnya.
PT Air Batam Hilir menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1×24 jam, yang dapat dikoordinir oleh Ketua RT/ RW/ Kelurahan setempat, lalu menyampaikannya melalui layanan saluran resmi kepelangganan Air Batam Hilir :
• Kantor Pelayanan Pelanggan (KPP) yang berada di Bengkong dan Batu Aji
• Call Center Air Batam Hilir (0778) 5700 000
• WA 0811 778 0155
Penimbangan sampah saat peluncuran Bank Sampah Desaku yang diinisiasi Bintan Resort dan Pemerintah Desa Sebong Lagoi di halaman kantor Desa Sebong Lagoi, Minggu (18/2/2024). F.Bintan Resorts untuk Batam Pos.
batampos– Bintan Resorts mengandeng Pemerintah Desa Sebong Lagoi meluncurkan program bank sampah desaku bertepatan peringatan world CSR day atau hari tanggung jawab sosial perusahaan di halaman kantor Desa Sebong Lagoi, Minggu (18/2/2024).
Program ini melibatkan masyarakat Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.
Kegiatan diawali dengan gotong royong bersih-bersih oleh masyarakat dusun 1 dan dusun 2 Desa Sebong Lagoi.
Kepala departemen pemberdayaan masyarakat yang mewakili kawasan Bintan Resorts, Bhakti Adi Chandra menyampaikan, proyek ini inisiasi bersama Bintan Resorts dan Pemerintah Desa Sebong Lagoi untuk menjaga keindahan alam.
“Kolaborasi ini terjadi setelah komunikasi yang intens dengan desa soal pengelolaan sampah,” jelasnya.
Sebelum meluncurkan program ini, dia mengatakan, pihaknya telah membentuk Focus Group Discussion (FGD) dan pengurus, hingga melakukan kunjungan studi ke beberapa bank sampah di Pulau Bintan. Tak hanya itu, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan pun telah dilakukan.
“Akhirnya setelah proses yang panjang dan matang tahun ini Bank Sampah Desaku resmi diluncurkan,” ujarnya.
Dalam upaya untuk memperkuat pengelolaan program Bank Sampah ini, pemerintah desa telah menunjuk PKK Sebong Lagoi sebagai pengurus.
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 53 tahun 2023, struktur organisasi kepengurusan Bank Sampah lalu ditetapkan, dimulai dari posisi direktur, manajer keuangan, hingga manajer operasional.
Dalam struktur ini, Bintan Resorts turut serta sebagai mitra pendamping yang akan memberikan bimbingan selama proses pengelolaan Bank Sampah berlangsung, dengan tujuan agar pengurus dapat mandiri di masa yang akan datang.
“Kami ingin memastikan bahwa kelompok Bank Sampah Desaku di Sebong Lagoi dapat mandiri di masa depan,” harapnya.
Dia juga menyampaikan, Bintan Resorts mengakui pentingnya sinergi dalam proyek-proyek keberlanjutan seperti ini dengan melibatkan unsur pemerintah desa, PKK, masyarakat dan lembaga pendidikan di sekitar wilayah kawasan Bintan Resorts serta menyerukan dukungan dari semua pihak untuk kesuksesan masa depan misi tersebut.
“Kami mengajak semua pihak untuk mendukung, sehingga bank sampah ini bisa sukses dan memberikan dampak yang signifikan,” harapnya.
Kepala Desa Sebong Lagoi, Mazlan mengutarakan, program bank sampah desaku diharapkan dapat mengurangi sampah di setiap RT dan RW semakin nyata.
Menurutnya keberhasilan Bank Sampah tidak hanya kerja keras pemerintah desa, tetapi juga dukungan seluruh warga.
Camat Teluk Sebong, Julpri Ardani menggarisbawahi pentingnya semangat luar biasa dalam membentuk Bank Sampah Desa, dengan harapan dorongan ini mencapai tingkat nasional.
“Bintan Resorts memberikan kontribusi besar dalam program sosial kemasyarakatan di Kecamatan Teluk Sebong,” ujarnya.
Sementara, Kasi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Bambang Krisyanto, memberikan apresiasi untuk Bintan Resorts serta berharap pengurangan sampah di Kecamatan Teluk Sebong bisa mencapai 30 persen.
Dari 40 bank sampah di Bintan, 19 aktif, termasuk 15 bank sampah sekolah, sementara sisanya dikelola oleh masyarakat. (*)
Sebanyak 292 daftar pemilih tetap dan daftar pemilihan tambahan di TPS 036 melakukan pemilihan ulang, Minggu (18/2). Pemilihan ulang dilakukan karena ditemukan penyalahgunaan surat undangan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan hak suara masyarakat setempat yang terdaftar sebagai pemilih suara sah. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Hingga saat ini, rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu calon legislatif (caleg) masih berlangsung di tingkat kecamatan (PPK). Berdasarkan real count KPU dikutip dari pemilu2024.kpu.go.id, Minggu (18/2) malam, terdapat lima partai yang bersaing ketat diposisi teratas dari 3.241 TPS di Kota Batam.
Posisi pertama sementara diduduki Partai Gerindra dengan perolehan 4.567 suara atau 17,18 persen. Selanjutnya, Partai NasDem di posisi kedua dengan 3.705 suara atau 13,94 persen, PDI Perjuangan di posisi selanjutnya dengan 3.106 suara atau 11,68 persen.
Sedangkan PKS di posisi keempat dengan raihan 2.818 suara atau 10,6 persen. Dan posisi lima besar terakhir menjadi milik Partai Golkar dengan raihan 2.763 suara atau 10,39 persen. Posisi ini masih bisa berubah mengingat suara masuk baru 24,59 persen atau 797 TPS dari 3.241 TPS di Kota Batam.
Untuk Dapil I Kota Batam yang meliputi Batam Kota dan Lubukbaja Partai Gerindra unggul untuk sementara. Disusul Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan NasDem.
Dari Partai Gerindra, suara tertinggi diraih Ahmad Surya dengan 350 suara. Disusul Wawan Koswara dengan perolehan suara sementara 120 suara.
Sementara dari Partai Golkar pemegang suara terbanyak adalah Hendra Asman dengan 293 suara diikuti Ides Madri dengan 176 suara. Selanjutnya dari PDI perjuangan untuk urutan teratas dan kedua perolehan suara sementara adalah Putra Yustisi Respati dan Mangihut Rajagukguk dengan masing-masing 157 dan 124 suara. Kemudian untuk Partai NasDem ada dua nama yang menempati posisi pertama dan kedua adalah Taufik Muntasir dan Jelvin Tan dengan masing-masing 111 dan 110 suara.
Untuk Dapil II yang meliputi Kecamatan Bengkong-Batuampar, Partai NasDem untuk sementara berada di puncak, diikuti Partai Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan. Untuk NasDem, suara terbanyak diraih Kamaruddin dengan 111 suara, kemudian dari Partai Gerindra ada nama Harmidi Umar Husein 64 suara, dari Partai Golkar suara terbanyak M Yunus Muda dengan 92 suara dan dari Partai PDI Perjuangan ada Nuryanto dengan 72 suara.
Hal serupa terjadi di Dapil III (Nongsa, Bulang, Seibeduk, dan Galang), Partai NasDem memimpin untuk sementara. Disusul Partai Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra.
Dari NasDem, pemilik suara terbanyak sementara adalah Muhammad Kamaluddin dengan 209 suara, kemudian dari Partai Demokrat yakni Muhammad Yunus dengan 370 suara. Sementara dari Partai Golkar ada nama Walfentiud Tindaon dengan 170 suara dan dari Partai PDI Perjuangan, untuk sementara suara tertinggi adalah Ade Sulistiani dengan 145 suara.
Dari Dapil IV (Sagulung), untuk sementara suara tertinggi diraih Partai Persatuan Pembangunan. Disusul di bawahnya adalah Partai Golkar, kemudian PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Untuk PPP suara terbanyak dimiliki oleh Muhammad Fadhli dengan 999 suara. Sementara dari Partai Golkar pemilik suara terbanyak sementara adalah Maslan Tambunan dengan 501 suara. Sementara dari PDI Perjuangan adalah Maja Saor Manalu dengan 202 suara. Sementara dari PKB, suara tertinggi sementara adalah Amirsyah dengan 190 suara.
Sementara untuk Dapil V (Batuaji), suara terbanyak diraih oleh adalah Partai Gerindra, disusul NasDem, Kemudian Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Untuk Partai Gerindra suara terbanyak adalah Muhammad Rudi dengan perolehan suara sementara 1.032 suara. Sementara dari Partai NasDem ada nama Arlon Versito dengan 1.140 suara.
Kemudian dari PAN ada nama Safari Ramadhan dengan perolehan sementara 1.070 suara.
Sementara dari PKS ada nama Sugito dengan suara sementara 334 suara.
Untuk Dapil VI (Sekupang-Belakangpadang), Partai NasDem unggul untuk sementara. Disusul Partai Gerindra, kemudian PDI Perjuangan, dan PKN.
Untuk Partai NasDem sementara suara tertinggi diraih Sari Dwi Mulyawati dengan 254 suara. Sementara dari Gerindra untuk sementara adalah Aweng Kurniawan dengan 268 suara. Kemudian dari PDI Perjuangan ada Budi M dengan 58 suara dan dari PKN ada nama M Rizky Aji Perdana dengan suara sementara 130 suara.
Ketua DPC Gerindra Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan, enam kursi sebagaimana perolehan Pemilu 2019 lalu sudah terkunci. Dan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Batam 1, Batam 5 dan Batam 6 berpotensi besar mendapat dua kursi.
”Alhamdulillah potensi 9 kursi di DPRD Batam sangat besar, sesuai target kami untuk mendapatkan posisi ketua DPRD Kota Batam,” ujar Nyanyang, Minggu (18/2).
Menurutnya, capaian suara Partai Gerindra di Pemilu Legislatif 2024 Kota Batam juga sangat besar dibandingkan tahun 2019 lalu. Penyebaran suara menurutnya hampir merata tinggi di semua daerah pemilihan. Bahkan tertinggi dibandingkan parpol lain.
Posisi teratas Batam 1 masih diduduki Partai Gerindra. Kondisi serupa juga terlihat di Dapil Batam 5 yang tetap kokoh di posisi atas. Sementara di Batam 6 posisi teratas menjadi milik NasDem.
”Untuk angka pastinya kita masih nunggu rekapitulasi internal. Mengenai pengawasan di setiap PPK, kami juga sudah siapkan saksi yang bertugas di setiap kecamatan,” ucapnya.
Ketua DPD PAN Batam, Safari Ramadhan, mengatakan, lima kursi DPRD Kota Batam seperti Pemilu 2019 lalu akan tetap dipertahankan di Pemilu 2024. Adapun tiga kursi yang sudah mulai nampak seperti di Dapil Batam 5, Batam 1 dan Batam 6.
”Insyaallah yang sudah nampak itu di Batuaji, Sekupang dan Batam Kota. Untuk Sagulung-Seibeduk serta Bengkong-Batuampar kita masih tunggu hasil perekapan,” ujarnya.
Safari menyebutkan, meskipun di awal pihaknya menargetkan satu kursi di setiap dapil, namun raihan 5 kursi seperti Pemilu 2019 lalu bukanlah sebuah hal yang mustahil.
”Minimal satu fraksi di DPRD atau 5 kursi kita tetap optimis. Selain itu kami juga masih terus kawal perhitungan suara di kecamatan,” tambahnya.
Ketua DPC PKB Batam, Sur-ya Makmur Nasution, mengatakan, pihaknya masih menginput data suara yang masuk. Diprediksi beberapa dapil berpotensi mendapat kursi DPRD Batam seperti Sagulung, Sekupang, dan Batam Kota.
”Sagulung sudah masuk dan lumayan besar suara yang kita dapatkan. Begitu juga Dapil Sekupang-Belakangpadang, dan alhamdulillah juga berpotensi dapat satu kursi, termasuk juga Dapil Batam Kota yang sudah jelas suaranya,” ujar Surya.
Sementara itu untuk dapil lain seperti Batam 3 atau yang berada di pulau-pulau masih proses penginputan data. ”Begitu juga di Bengkong dan Batuampar saya minta segera dimasukan datanya, agar bisa segera diketahui,” ucap Surya.
Ia menambahkan, di Pemilu 2024 suara PKB juga naik dibanding Pemilu 2019 lalu. Bahkan beberapa dapil berpotensi meraih satu kursi. ”Di Sagulung misalnya. Dari informasi internal kami sudah belasan ribu suara kita,” tuturnya.
Surya mendorong agar KPU dan Bawaslu Batam bekerja lebih ekstra sehingga pemilu bisa berjalan baik, lancar dan tanpa hambatan.
Pleno PPK Sagulung Ricuh
Sementara itu, pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Sagulung di hari pertama, Minggu (18/2), diwarnai keributan. Keributan ini datang dari pendukung dan tim sukses dari dua kandidat dalam satu partai karena permasalahan internal partai.
Timses kedua belah pihak nyaris bentrok di lokasi pelak-sanaan pleno yakni pertokoan Cipta Grand City (CGC) di Kelurahan Seibinti, Sagulung. Keributan ini bisa diredam aparat gabungan yang bersiaga di lokasi pleno.
”Sesama satu partai. Ada salah satu pihak yang menyi-nggung SARA jadi sempat memanas. Tapi bisa diredamkan,” ujar Agus, saksi mata di lokasi.
Hasan, PPK Sagulung, juga menjelaskan hal yang sama. Keributan tersebut karena urusan internal partai PKB. ”Itu tadi ada miskomunikasi sesama kandidat dari PKB. Tak ada sangkut paut dengan proses pleno hari ini. Sudah diredamkan polisi,” ujar Hasan.
Kapolsek Sagulung Iptu Donald Tambunan juga memastikan situasi di lokasi pleno rekapitulasi sudah kembali aman dan tertib. ”Sejauh ini tidak ada kendala dan situasi aman terkendali,” katanya.
Sementara pantauan di lapangan, proses rekapitulasi tingkat kecamatan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lokasi rekapitulasi tertutup untuk umum. Hanya saksi dan petugas yang ada di dalam gedung lokasi pleno. Di luar gedung, timses dan pendukung kandidat masing-masing kandidat berkumpul.
Di lain pihak, sebanyak 292 daftar pemilih tetap dan daftar pemilihan tambahan di TPS 36, Kelurahan Seilekop, Kecamatan Sagulung, melaksanakan pemilihan ulang, Minggu (18/2) pagi. Itu dikarenakan TPS ini bermasalah saat menggelar pemilihan serentak, Rabu (14/2) lalu.
”Orang luar datang memilih pakai surat undangan. Padahal bukan DPT sini. KPPS tidak cek identitas,” ujar Amri, seorang warga.
Ketua KPU Kota Batam Mawardi di lokasi PSU membenarkan persoalan yang menyebabkan terjadi PSU. Ada temuan penyalahgunaan surat undangan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan hak suara masyarakat setempat yang terdaftar sebagai pemilih yang sah.
”Kita telusuri dan ternyata memang surat undangan itu tidak dibagikan oleh KPPS sehingga terjadi persoalan ini. Ini hari kita lakukan pemilihan ulang dan pengawasan penuh,” ujarnya.
Dari daftar DPT dan DPT Tambahan yang tertera total 292 pemilih yang melakukan pemilihan ulang. (*)
Ilustrasi. Presiden Joko Widodo dan Ketua Nasdem Surya Paloh (FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Hermawi Taslim membantah kehadiran Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta lantaran dirinya meminta bertemu Presiden Joko Widodo. Hal itu sebelumnya disampaikan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana.
“Kehadiran Ketum NasDem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi,” ujar Hermawi Taslim dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (18/2).
Hal ini menurutnya sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Jokowi.
Sebelumnya, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (18/2) telah selesai dilakukan. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan, pertemuan itu atas permintaan Surya Paloh.
“Ya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh di Istana Merdeka. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden,” kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Minggu (18/2).
“Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi (Minggu, 18/2) di Istana Merdeka,” sambungnya.
Ari menjelaskan, pertemuan itu membahas terkait agenda kebangsaan. Tak terkecuali dinamika politik dan Pemilu 2024.
“Silaturahmi membicarakan agenda-agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu,” ucap Ari. (*)
Keluarga mengangkat jenazah Messa Sembiring, karyawan PT Fuyuan Plastik Industry, Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji yang tewas tertimpa mesin produksi. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Penyidik Polsek Batuaji terus mendalami kasus kematian Messa Sembiring, karyawan PT Fuyuan Plastik Industry yang tewas tertimpa mesin produksi, Kamis (15/2) lalu. Polisi akan memeriksa pihak perusahaan terkait dengan dugaan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kerja tersebut.
Kanit Reskrim Polsek Batuaji Ipda M Yudha Firmansyah menuturkan, pihaknya masih menunggu pihak manajemen perusahaan yang hingga saat ini masih sibuk dengan keluarga korban. Jika sudah selesai semua dengan urusan keluarga korban pihaknya akan meminta keterangan pihak manajemen.
“Keluarga masuk fokus dengan pengurusan jenazah dan keluarga korban. Masih tetap kita tangani,” ujar Yudha.
Penanganan kasus kecelakaan kerja ini dilakukan karena ada indikasi kelalaian dari pihak perusahaan. Mesin produksi yang jatuh begitu saja ketika disenggol muatan forklift tentu jadi tanda tanya besar dengan keamanan peralatan dan mesin kerja di perusahaan plastik tersebut. Polisi akan selidiki lebih jauh lagi tentang itu.
Diberitakan sebelumnya, seorang buruh pabrik pengolahan plastik PT Fuyuan Plastik Industry di Tanjunguncang, Batuaji tewas mengenaskan dengan kondisi kepala remuk, Kamis (15/2). Pekerja yang belakangan diketahui bernama Messa Sembiring ini tertimpa mesin produksi perusahaan.
Informasi yang didapat, kejadian tragis yang dialami pemuda naas tersebut terjadi ketika salah satu operator forklift sedang memindahkan barang produksi. Operator tersebut diduga tidak memperhatikan situasi di sekitar lokasi sehingga muatannya menyenggol mesin produksi dan kebetulan disaat bersamaan korban sedang berada tepat dibawa mesin tadi. Korban tertimpa dan dikabarkan tewas di tempat. (*)