Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 3850

BLK Batam akan Siapkan 5 Jenis Pelatihan Kerja

0
BLK e1693377318926
Bangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Batam di Kabil, Nongsa. F.Azis Maulana

batampos – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Batam di Kawasan Kabil Nongsa telah selesai. Nantinya akan ada lima jenis pelatihan di BLK Batam untuk tahap pertama ini.

Kelima jenis pelatihan itu diantaranya pelatihan wekder (pengelasan), pelatihan pariwisata, dan pelatihan IT. “Dua pelatihan lainnya masih kita menyesuaikan dengan kebutuhan di Batam,” sebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, Senin (19/2).

Diketahui, Gedung BLK tersebut dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare, yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 30 miliar. Dengan pembangunan dimulai pada Juli 2021 lalu, dan ditargetkan bisa selesai 2022 akhir. Namun ternyata proses pembangunan gedung tersebut tertunda selama dua tahun.

Baca Juga: Selesai Dibangun, BLK Batam Diresmikan Awal April 2024

“Pengelolaan sepenuhnya dari kementerian, kita di sini hanya mencari orang-orang yang akan dilatih,” ucap Rudi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BLK Kota Batam tersebut akan difokuskan untuk program pelatihan kerja yang dikhususkan kepada jenis-jenis kejuruan yang dibutuhkan industri di sekitar kawasan Batam.

“Ketersediaan pelatihan kerja merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan industri di sekitar Batam serta disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerjanya,” ujar Ida Fauziyah dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Razia Jukir Liar di Batam, Tunggu SK Tim Terpadu

Ida menjelaskan beberapa kejuruan yang akan direkomendasikan untuk kegiatan BLK yang akan dibangun di lahan seluas 4,2 hektar tersebut, di antaranya mulai dari las, teknik manufaktur, teknik listrik, logistik, teknologi informasi komunikasi, otomotif, serta pariwisata dan garment apparel.

“Harapannya dengan hadirnya BLK ini dapat memberi kontribusi terhadap penyediaan tenaga kerja terampil melalui pelaksanaan program pelatihan yang merujuk pada kebutuhan di daerah Batam,” kata Ida. (*)

 

Repoter: Rengga Yuliandra

Pajak Hiburan di Angka 20-25 Persen, Pj Wako Tanjungpinang: Tidak Bisa Tetap 15 Persen karena Harus Jalankan Regulasi

0
Pelaku usaha mengikuti sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Trans Convention Center (TCC), Senin (19/2). F. Peri Irawan/Batam Pos

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bersama pelaku usaha masih melakukan pembahasan dan penghitungan besaran pajak hiburan yang akan ditetapkan sesuai potensi yang akan terserap.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi kepada pelaku usaha.

Bahkan sengaja mengha­dirkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Nege­ri (Kemendagri) untuk menyampaikan secara teknis kepada pelaku usaha dan wajib pajak.

“Regulasi tersebut sebenar-nya membantu daerah mengembangkan potensi pajak atau retribusi yang ada,” kata Hasan, Senin (19/2).

Namun demikian, kata Hasan, masih ada diskresi yang diberikan pusat kepada daerah terhadap beberapa retribusi pajak daerah. Diskresi yang dimaksud adalah masih ada kebebasan ambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

Pajak hiburan dengan angka mencapai 40-70persen itu masih ada diskresi yang akan diberikan kepada pelaku usaha nantinya.

“Masukan dari pelaku usaha kalau bisa tetap di angka 15 persen, namun itu tidak bisa sebab kita harus menjalankan regulasi,” paparnya.

Nantinya melalui diskresi, lanjut Hasan pemerintah daerah bisa memberikan besaran pajak yang lebih rendah dari aturan, misalnya di angka 20-25 persen.

“Seperti di Yogyakarta dan Bali itu pajaknya 20-25 persen, mungkin kita bisa seperti itu. Tapi jika hitung dululah,” tambahnya.

Dikatakan Hasan, jika pajak hiburan di Tanjungpinang tidak bisa berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, maka Pemko Tanjungpinang bisa mengambil kebijakan yang akhirnya menetapkan pajak tersebut sebesar 20 persen.

“Jika tidak bisa maksimal untuk apa kita paksakan 40 persen, makanya kita kaji dan hitung dulu,” tambahnya.

Menurut Hasan, orang yang datang ke tempat hiburan dengan pajak 40 persen itu juga orang yang punya kemampuan membayar. Yang jelas ada potensi turun menjadi 20-25 persen.

“Hasil pertemuan hari ini dengan pelaku usaha akan kita sampaikan kepada Mendagri sehingga dapat menjadi pertimbangan,” tambahnya. (*)

 

Reporter : Peri Irawan

Jalani Hukuman di Lapas Sukamiskin, Terpidana Kasus Korupsi Diduga Plesiran Gunakan Fasilitas Mewah

0
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. (Istimewa)

batampos – Terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H. Maming diduga melakukan plesiran dengan fasiltas mewah. Mardani diduga meninggalkan Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menuju Surabaya, Jawa Timur meskipun saat ini berstatus terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Dari rekaman CCTV yang beredar, Mardani Maming terlihat melenggang di bandara tanpa pengawalan. Mardani tak langsung ke Lapas Sukamiskin Bandung, melainkan ke Surabaya dengan nomor penerbangan citilink QG 495 BDJ-SUB.

Dalam rekaman CCTV itu, Mardani dijemput mobil Alphard dengan pelat nomor DA 66 RR, dan juga tidak diborgol. Koordinator Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Edward Pagar Alam menjelaskan, keberadaan Mardani di Banjarmasin untuk menghadiri sidang peninjauan kembali (PK).

“Berdasarkan Informasi dari Lapas Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan secara resmi menghadiri sidang PK (Peninjauan Kembali) di PN Banjarmasin,” kata Edward dikonfirmasi, Selasa (20/2).

Edward mengklaim, dalam perjalanan untuk menghadiri sidang PK itu Mardani mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan petugas Lapas.

“Dengan pengawalan dari petugas Kepolisian dan petugas Lapas,” tegas Edward.

Sementara itu, pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarmasi tertanggal 19 Januari 2024, tidak tercantum nama Mardani H Maming sebagai pemohon PK.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Kalsel, Faisol Ali mengatakan, umumnya jika ada narapidana yang mengadakan persidangan PK, maka ada pemberitahuan yang ditujukan kepadanya.

“Biasanya ada pemberitahuan kepada kami dan narapidana tersebut bisa saja dititipkan terlebih dulu. Tetapi kalau yang ini (Mardani H Maming) tidak tahu persis saya, bisa saja khususan,” tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengeksekusi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H. Maming ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mardani Maming akan menjalani masa hukuman selama 12 tahun pidana penjara.

“Jaksa eksekutor KPK telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan terpidana Mardani H. Maming dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Senin 4 September 2023.

Ali menjelaskan, eksekusi tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Mardani dengan pidana 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan. Selain pidana badan, mantan politikus PDI Perjuangan ini dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 110,6 miliar.

Mardani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Mardani juga terbukti menerima suap senilai Rp 118.754.731.752 atau Rp118 miliar terkait pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Selain tu, tim jaksa eksekutor KPK melalui biro keuangan telah melakukan penyetoran ke kas negara berupa pelunasan pembayaran denda dan cicilan uang pengganti dari Mardani. Sesuai dengan putusan MA, pidana denda yang dibebankan sebesar Rp 500 juta dan lunas dibayarkan.

“Sedangkan untuk uang pengganti baru dibayarkan Rp10 miliar sebagai cicilan pertama. Penagihan kembali akan segera dilakukan tim jaksa eksekutor dalam rangka asset recovery dari hasil korupsi yang dinikmati terpidana dimaksud,” pungkas Ali.(*)

Persaingan Dapil Batam 6 Sengit, Caleg Petahana Terancam Tumbang

0

pemilu

batampos – Persaingan memperebutkan kursi DPRD Kota Batam di Daerah Pemilihan (Dapil) Batam 6, Kecamatan Sekupang-Belakang Padang semakin ketat. Sejumlah nama-nama besar yang juga caleg petahana di sejumlah partai politik terancam tumbang.

Hal itu berdasarkan hasil hitung cepat KPU, 19 Februari pukul 17.00 WIB. Suara masuk 27,93 persen atau 136 dari 487 TPS.

Partai Gerindra saat ini masih memimpin dengan perolehan suara terbanyak yakni 765 suara. Adapun calegnya Aweng Kurniawan mendulang suara tertinggi yakni 660 suara. Partai Gerindra juga berpotensi meraup dua kursi di Dapil tersebut.

Partai Gerindra bersaing ketat dengan partai Nasdem di posisi kedua dengan perolehan 735 suara. Sari Dwi Mulyawaty tetap kokoh di urutan pertama di partai itu dengan perolehan 424 suara yang disusul petahana Rival Pribadi dengan 165 suara.

Baca Juga: Sudah 3 Hari Berlangsung, Rekapitulasi di Lubukbaja Masih 15 Persen

Bila melihat data yang masuk, baik Gerindra ataupun Nasdem sama-sama berpotensi meraup dua kursi Dapil Batam 6 ini.

Selanjutnya kursi keempat bakal didapat oleh PKS dengan perolehan sementara 290 suara yang menempatkannya saat ini berada di posisi ketiga. Muhammad Kadri menjadi caleg dengan suara terbanyak di partai tersebut dengan 161 suara.

Selanjutnya, PDI-P juga diprediksi mendapat satu kursi di Dapil Batam 6 ini. Melihat data sementara yang masuk sampai saat ini, caleg petahana PDI-P Budi Mardiyanto dengan 61 suara bakal terancam tumbang. Ia kalah dari rekan satu partainya Purwandhani Prananingrum yang memperoleh 96 suara.

Partai Kebangkitan Nusantara juga tampil perkasa di dapil ini. Berdasarkan suara yang masuk sementara PKN menempati urutan kelima terbanyak dengan perolehan 201 suara. M. Rizki Aji Perdana tampil perkasa dengan perolehan 200 suara.

Untuk suara partai terbanyak ke-enam ada PAN dengan 189 suara. Caleg petahana Leo Anggra Saputra tampil menonjol di Dapil ini dengan perolehan 172 suara. Terakhir PKB dengan 169 suara, Muhammad Mifbahul Huda meraup suara terbanyak sementara mengalahkan caleg petahana Hendrik dengan perolehan 139 suara berbanding 38 suara Hendrik.

Adapun Golkar berada diposisi ke delapan dengan perolehan 98 suara. Jika sampai batas akhir ini posisi ini tidak berubah, kemungkinan Golkar tidak akan mendapat kursi di Dapil ini.

Sebagaimana diketahui Dapil 6 Sekupang-Belakang Padang memiliki tujuh kursi di DPRD Batam. Bila meihat data yang masuk sampai saat ini hanya Leo Anggra Saputra, petahana yang berpotensi naik kembali menjadi anggota DPRD Batam.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belakang Padang Hanafi mengatakan, sampai saat ini proses perhitungan suara masih terus dilakukan di tingkat Kecamatan. Menurutnya, pleno tingkat PPK dibuka dua panel, dimana beberapa wilayah diantaranya masih proses perhitungan namun beberapa daerah lainnya telah selesai perhitungan.

“Yang sudah selesai di Kelurahan Pemping itu ada 4 TPS, ” ujarnya.

Sementara panel 1 Pulau Pecong sedang proses pleno dimana TPS 1, dan 2 selesai dan TPS 3 sedang proses perhitungan untuk surat suara DPRD Kota Batam. Sedangkan untuk panel 2 Pulau Terong, TPS 1,2,3,4,5, dan 6 selesai dan TPS 7 masih proses perhitungan surat suara untuk calon anggota DPR RI.

“Untuk surat suara kita masih hitung ya, karena belum semua yang selesai dihitung,” ujar Hanafi. (*)

 

Reporter: Rengga Yuliandra

Kylian Mbappe Diklaim Sudah Tanda Tangani Kontrak Bersama Real Madrid

0
Striker PSG Kylian Mbappe (FIFA)

batampos – Kabar perkembangan saga tranfer pemain PSG Kylian Mbappe diklaim sudah berakhir setelah kabar menyebutkan bahwa telah ada penandatanganan kontrak bersama Real Madrid.

Kabar itu disampaikan oleh Marca.com pada Senin (19/2), yang mengabarkan bahwa Kylian Mbappe telah menandatangani kontraknya dengan Real Madrid dan akan datang sebagai pemain berjulukan Los Blancos pada 1 Juli mendatang.

Berdasarkan informasi, orang prancis tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Florentino Perez dua minggu lalu untuk memulai hubungan kontrak.

Pada beberapa hari yang lalu, Mbappe telah mengumumkan kepada presiden PSG Nasser Al Khelaifi bahwa dia akan meninggalkan klub pada akhir musim.

Ia juga memintanya untuk tidak disajikan dengan tawaran perpanjangan apapun. Ini juga dikonfirmasi oleh Jurnalis Dani Gil Paris yang mengatakan bahwa

“Mbappe meminta presiden Paris Saint-Germain untuk tidak memberinya tawaran lagi, bahwa dia akan menolaknya,” jelasnya dilansir melalui laman 20 minutos.

Ada banyak spekulasi tentang kemungkinan penandatanganan bersama Real Madrid dan kini telah dikonfirmasi menurut surat kabar Marca bahwa teken kontrak telah terjadi untuk lima musim kedepan.

Percapakapan itu pun disebut berlangsung pada Selasa lalu, 13 Februari tepat sebelum leg pertama Liga Champions melawan Real Sociedad dimana Mbappe sebagai pembuka papan skor dengan golnya.

“Dia telah mengetahui sejak Selasa yaitu ketika pemain sepak bola Prancis itu bertemu secara pribadi dengan Al Khelaifi setelah Latihan sebelum Real Sociedad” menurut Jurnalis yang sama.

Real Madrid telah sangat berhati-hati saat menutup penandatanganan ini dengan tujuan untuk menghindari segala jenis ketidakteraturan di dalamnya sehingga tidak memiliki masalah dengan PSG atau penggemarnya.

Dalam pengertianya, Real Madrid menyampaikan minat untuk penandatanganya tetapi tidak dengan kondisi yang sama seperti pada tahun 2022 karena tidak memiliki urgensi yang sama.

Menurut perjanjian tersebut, Striker Prancis itu akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam skuad meskipun gajinya akan lebih rendah dari yang ia terima di PSG, tetapi gaji ini tidak akan jauh dari apa yang pemain Real Madrid lain dapatkan seperti Toni Kross atau Luka Modric sebagai bayaran terbaik.

Demikian juga untuk ini harus ditambahkan premi penandatanganan yang akan dikenakan pemain untuk kedatangan kontraknya secara gratis, tidak harus membayar transfernya. (*)

 

 

KPU Sebut Masih Ada 1.223 TPS yang Alami Kesalahan Data pada Sirekap, Ini Penyebabnya

0
Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos

batampos – Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengungkapkan masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

“Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan data hari ini, 19 Februari 2024, hari keenam pukul 08.52 WIB masih terdapat 1.223 dari 800 ribuan TPS yang mengalami kesalahan data. Setelah sistem membaca, ada data tidak sesuai,” kata Betty saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta Senin (19/2), malam, dikutip dari Antara.

Menurut dia, kesalahan pemasukan data itu terjadi lantaran foto data formulir model C hasil penghitungan suara yang dikirim petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke aplikasi Sirekap tidak bisa terbaca oleh sistem.

Akibatnya terjadi perbedaan angka antara data formulir C hasil penghitungan suara dengan yang tersimpan di aplikasi Sirekap.

Aplikasi Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition/OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition/OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty beserta jajaran KPU RI memastikan akan melakukan evaluasi sistem Sirekap agar kendala tersebut tidak terjadi lagi.

“Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti, ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin,” katanya.

Baca Juga: Lazis ASFA Gandeng Al-Azhar Kairo Gelar Pelatihan Kader Ulama Buat Lahirkan SDM Unggul

Dia melanjutkan saat ini ada sekitar 1,6 juta petugas KPPS yang bertugas di 823.220 tempat pemungutan suara (TPS) memiliki akun apliaksi Sirekap.

Betty memastikan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem pada masa depan.

Pada kesempatan sama, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena KPU telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di aplikasi Sirekap.

Walaupun demikian, Idham memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. (*)

 

Kepala BP Batam Berkomitmen Selesaikan Pembangunan Rumah Baru Warga Rempang

0
barelang
Pembangunan rumah di Rempang

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tahap awal rumah baru bagi warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

Rudi menyampaikan, pengerjaan empat rumah contoh untuk warga pun akan selesai pada bulan Maret 2024 mendatang.

Dimana, progres pengerjaannya saat ini sudah mencapai 60 persen.

“Kita selesaikan satu per satu. Tujuannya tidak lain agar hak-hak masyarakat dapat terealisasi dalam pembangunan Rempang ke depan,” ujar Rudi, Senin (19/2/2024).

Ia juga menekankan, BP Batam menjadikan hak-hak masyarakat sebagai perhatian serius sebelum pengembangan investasi di Rempang terealisasi.

Selain empat rumah contoh, lanjut Rudi, BP Batam akan menggesa pengerjaan 961 unit rumah baru lainnya.

Sehingga, masyarakat dapat menempati hunian yang telah dijanjikan dan tidak ada lagi isu yang sifatnya provokatif dalam realisasi Program Rempang Eco-City.

Untuk diketahui, warga yang terdampak pengembangan dan pembangunan Rempang tahap awal nantinya akan mendapatkan rumah baru seluas 500 meter persegi dengan bangunan tipe 45.

Tidak hanya itu saja, rumah tersebut juga akan diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Pengerjaan rumah itu pun terus dipercepat guna memberikan gambaran kepada masyarakat yang telah setuju,” tutup Rudi. (*/rilis)

Kepala BP Batam Berkomitmen Selesaikan Pembangunan Rumah Baru Warga Rempang

0
barelang
Pembangunan rumah di Rempang

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tahap awal rumah baru bagi warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

Rudi menyampaikan, pengerjaan empat rumah contoh untuk warga pun akan selesai pada bulan Maret 2024 mendatang.

Dimana, progres pengerjaannya saat ini sudah mencapai 60 persen.

“Kita selesaikan satu per satu. Tujuannya tidak lain agar hak-hak masyarakat dapat terealisasi dalam pembangunan Rempang ke depan,” ujar Rudi, Senin (19/2/2024).

Ia juga menekankan, BP Batam menjadikan hak-hak masyarakat sebagai perhatian serius sebelum pengembangan investasi di Rempang terealisasi.

Selain empat rumah contoh, lanjut Rudi, BP Batam akan menggesa pengerjaan 961 unit rumah baru lainnya.

Sehingga, masyarakat dapat menempati hunian yang telah dijanjikan dan tidak ada lagi isu yang sifatnya provokatif dalam realisasi Program Rempang Eco-City.

Untuk diketahui, warga yang terdampak pengembangan dan pembangunan Rempang tahap awal nantinya akan mendapatkan rumah baru seluas 500 meter persegi dengan bangunan tipe 45.

Tidak hanya itu saja, rumah tersebut juga akan diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Pengerjaan rumah itu pun terus dipercepat guna memberikan gambaran kepada masyarakat yang telah setuju,” tutup Rudi. (*/rilis)

BP Batam Menggelar Rapat Pembahasan Desai Terminal 2 Bersama Forkopimda dan PT BIB

0
forkominda
Kepala BP Batam, Rudi memimpin rapat.

batampos – Pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim Batam terus dimatangkan. Demi percepatan pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim, BP Batam menggelar rapat pembahasan desain interior bersama seluruh jajaran Forkopimda dan PT Bandara Internasional Batam (BIB) di Marketing Center BP Batam, Senin (19/2/2024).

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, pengelolaan dan pengoperasian Bandara Hang Nadim Batam yang sebelumnya dikelola langsung oleh BP Batam telah diserahkan kepada PT Bandara Internasional Batam (PT BIB). Sebagaimana diketahui, PT BIB merupakan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I – Incheon Internasional Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk. ( Persero) [WIKA].

Konsorsium tersebut, merupakan pemenang lelang pengadaan Badan Usaha (KPBU) Bandara Hang Nadim Batam dengan masa pengelolaan 25 tahun.

Muhammad Rudi menjelaskan, dalam perjanjian pengelolaan itu, ada beberapa perjanjian yang telah disepakati antara BP Batam dengan PT BIB. Salah satunya adalah merenovasi terminal 1 serta pembangunan terminal 2 yang baru. Sehingga dalam pembangunan terminal 2 ini, harus ada persetujuan desain dari BP Batam sebagai pemilik bandara.

“Mudah-mudahan, desain yang disampaikan bisa kita setujui bersama. Sehingga pembangunan terminal 2 bisa segera kita eksekusi pada tahun ini juga,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, ada sejumlah masukan yang disampaikan oleh BP Batam dan seluruh jajaran Forkopimda yang hadir. Salah satu masukan tesebut mengenai peralatan yang akan digunakan di terminal 2 nantinya. Peralatan yang digunakan harus menggunakan peralatan yang modern sebagai gambaran dari Bandara berkelas internasional.

Begitu juga dengan konsepnya yang mengusung design interior modern, clean dengan didukung design kearifan lokal serta eco green airport.

“Tentunya saya butuh masukan dari seluruh Forkopimda yang hadir, sehingga ada kesepakatan. Mudah-mudahan, setelah ada kesepakatan tidak ada lagi yang berubah dari desainnya,” imbuh Muhammad Rudi.

Sementara itu, Direktur Utama PT BIB Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan, pembahasan kali ini difokuskan dalam pembahasan konsep desain interior. Sementara untuk desain eksterior sebelumnya telah disetujui bersama.

Ia melanjutkan, untuk pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim ini melibatkan konsultan dari Korea Selatan. Dimana, dari pihak konsultan sendiri belum akan memulai pembangunan jika konsep desain belum disetujui secara keseluruhan. Baik itu desain interior maupun eksterior.

Ia menambahkan, mengenai dengan beberapa masukan yang disampaikan dalam rapat, pihaknya akan menyampaikan langsung kepada pihak konsultan.

“Mereka harus betul-betul detail. Karena ketika desain telah disetujui, tidak boleh ada lagi perubahan ditengah jalan. Jadi itulah yang mereka harapkan dari kita agar BP Batam dan BIB benar-benar bisa sepakat bahwa desainnya ini yang akan kita bangun, warnanya dan sebagainya,” imbuhnya. (*)

BP Batam Menggelar Rapat Pembahasan Desai Terminal 2 Bersama Forkopimda dan PT BIB

0
forkominda
Kepala BP Batam, Rudi memimpin rapat.

batampos – Pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim Batam terus dimatangkan. Demi percepatan pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim, BP Batam menggelar rapat pembahasan desain interior bersama seluruh jajaran Forkopimda dan PT Bandara Internasional Batam (BIB) di Marketing Center BP Batam, Senin (19/2/2024).

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, pengelolaan dan pengoperasian Bandara Hang Nadim Batam yang sebelumnya dikelola langsung oleh BP Batam telah diserahkan kepada PT Bandara Internasional Batam (PT BIB). Sebagaimana diketahui, PT BIB merupakan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I – Incheon Internasional Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk. ( Persero) [WIKA].

Konsorsium tersebut, merupakan pemenang lelang pengadaan Badan Usaha (KPBU) Bandara Hang Nadim Batam dengan masa pengelolaan 25 tahun.

Muhammad Rudi menjelaskan, dalam perjanjian pengelolaan itu, ada beberapa perjanjian yang telah disepakati antara BP Batam dengan PT BIB. Salah satunya adalah merenovasi terminal 1 serta pembangunan terminal 2 yang baru. Sehingga dalam pembangunan terminal 2 ini, harus ada persetujuan desain dari BP Batam sebagai pemilik bandara.

“Mudah-mudahan, desain yang disampaikan bisa kita setujui bersama. Sehingga pembangunan terminal 2 bisa segera kita eksekusi pada tahun ini juga,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, ada sejumlah masukan yang disampaikan oleh BP Batam dan seluruh jajaran Forkopimda yang hadir. Salah satu masukan tesebut mengenai peralatan yang akan digunakan di terminal 2 nantinya. Peralatan yang digunakan harus menggunakan peralatan yang modern sebagai gambaran dari Bandara berkelas internasional.

Begitu juga dengan konsepnya yang mengusung design interior modern, clean dengan didukung design kearifan lokal serta eco green airport.

“Tentunya saya butuh masukan dari seluruh Forkopimda yang hadir, sehingga ada kesepakatan. Mudah-mudahan, setelah ada kesepakatan tidak ada lagi yang berubah dari desainnya,” imbuh Muhammad Rudi.

Sementara itu, Direktur Utama PT BIB Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan, pembahasan kali ini difokuskan dalam pembahasan konsep desain interior. Sementara untuk desain eksterior sebelumnya telah disetujui bersama.

Ia melanjutkan, untuk pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim ini melibatkan konsultan dari Korea Selatan. Dimana, dari pihak konsultan sendiri belum akan memulai pembangunan jika konsep desain belum disetujui secara keseluruhan. Baik itu desain interior maupun eksterior.

Ia menambahkan, mengenai dengan beberapa masukan yang disampaikan dalam rapat, pihaknya akan menyampaikan langsung kepada pihak konsultan.

“Mereka harus betul-betul detail. Karena ketika desain telah disetujui, tidak boleh ada lagi perubahan ditengah jalan. Jadi itulah yang mereka harapkan dari kita agar BP Batam dan BIB benar-benar bisa sepakat bahwa desainnya ini yang akan kita bangun, warnanya dan sebagainya,” imbuhnya. (*)