batampos – TBD, 50, memutilasi istrinya, Yanti, 44, secara sadis. Tubuh korban dipotong-potong menjadi beberapa bagian, bahkan sampai payudaranya pun dipotong.

“Jadi tangan kiri-kanan, paha dipotong dua-duanya, jadi bagian dada depan itu sampai bagian perut sudah dipotong juga,” kata Kapolres Ciamis AKBP Akmal saat dihubungi, Jumat (3/5).

“Jadi bagian utuhnya itu bagian dada, badannya sendiri, tangan kiri-kanan, paha kiri-kanan ke bawah,” imbuhnya.

Potongan tubuh korban yang telah dimutilasi dikumpulkan oleh pelaku di depan rumah warga. Kini kasus tersebut masih didalami oleh penyidik.

Sebelumnya, peristiwa pembunuhan disertai mutilasi terjadi di Dusun Sindangjaya, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat hari ini, Jumat (3/5). Pelaku pun langsung diamankan tak lama setelah pembunuhan.

“Diduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, sekitar pukul 07.30 di Dusun Sindangjaya, Rancah, Ciamis,” kata Kabid Humas Polda,” kata Kabi Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast saat dihubungi, Jumat (3/5).

Jules menuturkan, korban mutilasi adalah Yanti, 44. Sedangkan pelakunya adalah suaminya sendiri TBD, 50.

“Pelaku menggunakan senjata tajam pisau dan memutilasi tubuh korban lalu ditangkap keluarga dan Polsek Rancah,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (3/5). Kuasa hukum Gus Muhdlor, Moch Arifin menyatakan, kliennya tidak bisa hadir pemeriksaan KPK, karena masih menunggu hasil putusan gugatan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Dengan hormat kami mohon pemeriksaan kepada klien kami dapatnya ditunda sampai dengan proses permohonan Praperadilan nomor 49/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Arifin dalam surat keterangan yang dikirimkan ke KPK, Jumat (3/5).

Arifin menjelaskan, gugatan peradilan yang diajukan oleh Muhdlor untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ia pun memastikan, kliennya tidak akan melarikan diri dari kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak ASN itu.

“Selama proses praperadilan kami menjamin klien kami tidak akan melarikan diri,” tegas Arifin.

Arifin berjanji, Ahmad Muhdlor bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, setelah hadirnya putusan praperadilan PN Jaksel.

“Kami siap untuk menghadirkan klien kami di hadapan penyidik (KPK) setelah putusan praperadilan,” tegas Arifin.

Terpisah, Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku menerima surat ketidakhadiran dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Sebab, Gus Muhdlor sedianya menjalani pemeriksaan, pada hari ini terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang insentif ASN di lingkungan pemerintah daerah Sidoarjo.

“Penyidik KPK telah menyampaikan surat panggilannya sejak 26 April 2024 lalu. Namun hari ini (3 Mei) kami menerima surat konfirmasi dari kuasa hukumnya bahwa Ahmad Mudhlor tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, tanpa disertai alasan ketidakhadirannya,” ujar Ali.

Ali menegaskan, pihaknya tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai alasan. Pemanggilan hari ini merupakan panggilan pemeriksaan ulang, pada Jumat (19/4) lalu.

Penyidik KPK tentu tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai dengan alasan tersebut,” tegas Ali.

Ali mengutarakan, seharusnya pemeriksaan oleh penyidik KPK bisa menjadi kesempatan bagi terperiksa, untuk menjelaskan informasi dan keterangan yang diketahuinya, bukan justru melakukan penghindaran. Ia memahami, Gus Muhdlor saat ini tengah mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penting dipahami bahwa praperadilan yang diajukan sama sekali tidak menunda ataupun menghentikan semua proses penyidikannya,” tegas Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, jika memang menghormati proses hukum, seharusnya Gus Muhdlor hadir sesuai panggilan tim penyidik. Bahkan, kuasa hukum seharusnya bisa berperan mendukung kelancaran proses hukum di KPK.

“Kuasa Hukum seharusnya juga berperan untuk mendukung kelancaran proses hukum, bukan justru memberikan saran-saran yang bertentangan dengan norma-norma hukum,” cetus Ali.

Ali menegaskan, KPK tak segan menjerat pihak-pihak apabila terdapat yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK.

“Tentu kita juga memahami, kepada pihak-pihak yang diduga melakukan perintangan ataupun penghalangan proses penyidikan, KPK tak segan menerapkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 UU Tipikor,” pungkas Ali. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan keabsahan tanda tangan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh kepada kuasa hukum partai tersebut dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.

Arief mempertanyakan hal itu karena mendapati ada perbedaan antara tanda tangan di dokumen surat kuasa dan KTP milik Surya Paloh. Ia menanyakan hal itu saat sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

“Sebentar, surat kuasa yang ditanda tangan antara Ketua Umum Pak Surya Paloh dengan KTP-nya, tanda tangannya beda sama sekali ini,” kata Arief selaku ketua sidang panel tiga PHPU Pileg 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat.

Arief kemudian meminta konfirmasi kepada kuasa hukum Partai NasDem Rahmat Hidayat. “Surat kuasa yang tanda tangan siapa ini?” tanya Arief.

Rahmat menyebut surat kuasa untuk permohonan yang diajukan ditandatangani secara langsung oleh Surya Paloh. Namun, Arief meragukan keterangan kuasa hukum Partai NasDem tersebut.

“Tapi kok beda sekali ya?” ucap Arief.

“Izin Majelis, untuk KTP dari Pak Surya Paloh yang kami ajukan itu tahun 2014,” jawab Rahmat.

“Lah iya, masa tanda tangannya berubah sama sekali?” timpal Arief.

Menurut Arief, tanda tangan Surya Paloh di surat kuasa sangat berbeda dengan yang ada di KTP. Oleh karena itu, Arief meminta kuasa hukum Partai NasDem untuk memperbaiki tanda tangan tersebut.

“Nanti diperbaiki, ya. Ini tanda tangannya beda sekali soalnya. Di surat kuasa, pemberi kuasanya, tanda tangannya sederhana, tapi di KTP-nya tahun 2013 ini. Kalau saya, tanda tangan saya mulai dari SMA sampai sekarang enggak berubah,” ujar dia.

Dia pun menegaskan tanda tangan ketua umum partai dalam surat kuasa untuk permohonan yang diajukan atas nama partai politik sangat penting. Jika tanda tangan tidak sah, maka permohonan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

‘Itu sangat penting sekali untuk diperbaiki,” katanya.

Adapun dalam perkara ini, Partai NasDem mempersoalkan pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Dapil Kabupaten Banggai Kepulauan 2 dan Dapil Kota Palu 1.

Dalam petitumnya, Partai NasDem meminta MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Dapil Kabupaten Banggai Kepulauan 2 dan Dapil Kota Palu 1. (*)

Sumber: Antara

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara dipercepat. Menurutnya, warga tidak boleh kembali ke lokasi kerusakan, karena sangat berisiko.

“Pada siang hari ini yang pertama, kita akan menyelesaikan urusan pengungsi karena tata ruang yang ada, mereka tidak boleh kembali ke tempat asal. Sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan pengungsi terdampak erupsi Gunung Ruang di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/5).

Erupsi Gunung Ruang telah terjadi Sejak 16- 30 April 2024. Hal itu berdampak pada 12 ribu warga penduduk yang harus segera dievakuasi.

Selain berdampak terhadap pemukiman warga, erupsi Gunung Ruang juga telah berdampak penutupan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Transportasi udara terpaksa ditutup sementara, lantaran tertutup muntahan debu vulkanik.

Karena itu, Jokowi meminta jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan pengecekan terhadap rusaknya infrastruktur akibat erupsi Gunung Ruang.

“Yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak baik itu sekolah, rumah sakit ataupun jembatan dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan,” ucap Jokowi.

Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melihat betul rumah-rumah rakyat dan tanah yang terdampak erupsi.

“Urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Saya rasa telah dilakukan pendataan penduduk yang tersedia di lokasi,” pungkas Jokowi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya diletakkan dalam koper hitam, kembali membuka tabir baru. Dari hasil penyidikan, terungkap tersangka AARN
sempat transfer senilai Rp7 juta ke ibunya setelah mengambil uang dari korban berinisial RM.

“Tersangka AARN memberikan uang hasil curian tersebut kepada ibunya, yaitu EM sebesar Rp7 juta dengan alasan ini uang tabungan,” katanya saat konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (3/5).

Namun tersangka kembali meminta Rp 2 juta kepada ibunya untuk dikembalikan. Selain itu pelaku juga menggunakan Rp1,7 juta untuk membeli dua koper.

“Kemudian Rp250 ribu untuk adiknya yang telah membantunya dan Rp 350 ribu untuk menyewa mobil,” katanya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Bekasi AKBP Gogo Galesung menjelaskan saat penangkapan pelaku, polisi menyita uang senilai Rp 36 juta dari tangan pelaku.

“Sisanya kenapa Rp36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa mobil, membayar hotel, membeli koper dua kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar,” katanya.

Setelah itu untuk membeli tiket pesawat dan mentransfer ke ibunya dan lain-lain. “Jadi, total uang yang bisa kita sita itu hanya Rp36 juta. Karena sudah dipergunakan oleh pelaku,” katanya.

Polda Metro Jaya mengungkap AARN (19) pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial RM (50) yang jenazahnya dimasukkan ke dalam koper juga mengambil uang dari korban sebanyak Rp43 juta.

“Korban membawa sejumlah uang perusahaan sebesar Rp43 juta yang akan disetorkan ke bank. Uang tersebut kemudian diambil oleh tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (2/5).

Baca Juga: Kasus Mayat dalam Koper, Pelaku Sempat Masuk Kamar Hotel Bersama Korban Sebelum Pembunuhan Terjadi

Selain itu, Ade Ary juga menjelaskan kalau hubungan AARN dan RM adalah rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. “Korban sebagai kasir dan tersangka sebagai pemeriksa (auditor),” katanya. (*)

Sumber: JP Group