batampos – Modus penipuan berkedok tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) kembali beredar di Batam. Pesan palsu tersebut dikirim melalui WhatsApp maupun SMS dengan melampirkan file berformat Android Package (APK) yang berpotensi membobol data pribadi korban.

Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas Polresta Barelang, Iptu Yudhi Patra, mengatakan modus ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, hingga kini masih saja memakan korban karena dikemas seolah-olah sebagai surat konfirmasi tilang resmi.

“Satlantas Polresta Barelang menghimbau kepada masyarakat yang mendapat file tersebut untuk tidak mengekliknya,” tegas Yudhi.

Dalam pesan yang beredar, pelaku biasanya mencantumkan ancaman denda tilang, tautan mencurigakan, serta permintaan data pribadi. Korban diarahkan untuk mengunduh file APK yang jika diinstal dapat memberikan akses ke data ponsel, termasuk informasi perbankan.

Yudhi menjelaskan, sesuai Peraturan Kakorlantas Nomor 1 Tahun 2025, konfirmasi ETLE resmi hanya dikirim melalui dua jalur, yakni surat fisik melalui Kantor Pos dan media elektronik seperti email serta WhatsApp resmi.

“Konfirmasi dari Korlantas Polri akan muncul melalui chatbot ETLE Nasional yang sudah centang biru. Jadi bukan dalam bentuk file APK,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebelumnya pemberitahuan tilang elektronik hanya dikirim melalui Pos. Namun kini terdapat pembaruan sistem melalui WhatsApp resmi, sehingga masyarakat diminta lebih teliti dan tidak mudah panik saat menerima pesan.

Untuk memastikan keaslian informasi, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi ETLE. Di dalamnya akan ditampilkan foto pelanggaran, nomor referensi, waktu kejadian, jenis pelanggaran, serta lokasi kejadian.

“Kalau ragu, bisa langsung konfirmasi ke Polda atau Polresta terdekat. Jangan langsung percaya dan jangan pernah mengunduh file mencurigakan,” tutupnya.

Yudhi juga mengingatkan bahwa modus serupa telah muncul sejak 2023 dan terus berulang dengan berbagai variasi pesan. Karena itu, kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban penipuan digital.(*)

Artikel Waspada Penipuan Bermodus ETLE, Jangan Klik APK Sembarangan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Reskrim Polsek Sagulung menangkap 2 spesialis pencuri motor berinisial MI, 20, dan YP, 21. Kedua pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan sudah mencuri belasan sepeda motor.

Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris mengatakan penangkapan pelaku dilakukan setelah menerima laporan kehilang motor Yamaha Vega di Perumahaan Villa Paradise.

“Dari laporan itu kita melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku,” ujarnya.
Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sudah mencuri 14 unit motor. Modusnya, keduanya berkeliling menggunakan motor ke perumahan dan pertokoan.

“Pengakuannya sudah ada belasan motor yang dicuri. Motor hasil curian tersebut dijual ke rekannya,” kata Aris.

Aris mengaku masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Pihaknya tengah mencari barang bukti dan rekan pelaku yang terlibat dalam kasus pencurian ini.

“Kita masih melakukan pengembangan terhadap pelaku,” tegasnya.

Sementara Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul Faikar menginbau masyarakat Sagulung untuk waspada dengan aksi pencurian motor selama Ramadan ini.

“Gunakan kunci ganda pada motor, walaupun diparkir dalam waktu sebentar,” ujarnya.

Menurut dia, penggunaan kunci ganda dapat mengantisipasi dan mencegah niat pelaku pencurian.

“Jangan memberikan kesempatan bagi pelaku kajahatan. Karena pelaku ini memanfaatkan kesempatan sekecil apapun,” tutupnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.(*)

Artikel Residivis Pencuri Belasan Sepeda Motor Ditangkap Polsek Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Isu soal anggaran pendidikan yang disebut-sebut terdampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perbincangan. Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBD turut tergerus untuk membiayai program tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menegaskan bahwa dana MBG bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“MBG itu tidak ada dana dari APBD. Itu beda. Pendidikan ya pendidikan kita. Kalau MBG dari APBN, tidak sama dengan APBD,” kata Surya.

Untuk tahun anggaran 2026, total APBD Kota Batam ditetapkan sebesar Rp4,29 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 persen dialokasikan untuk sektor pendidikan. Artinya, porsi anggaran pendidikan di Batam bahkan melampaui ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Menurut Surya, alokasi 26 persen tersebut mencakup berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, hingga tunjangan dan insentif tenaga pendidik.

“Sebanyak 26 persen untuk pendidikan, baik infrastruktur pendidikan, termasuk juga tunjangan dan insentif pendidikan di Kota Batam,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam struktur APBD 2026 memang terdapat pengurangan dana transfer dari pusat sekitar Rp400 miliar lebih. Namun, pengurangan tersebut tidak berkaitan dengan pengalihan anggaran pendidikan untuk MBG.

Surya menilai keliru jika dana MBG dikaitkan dengan anggaran pendidikan daerah. Menurutnya, kewenangan pembahasan MBG berada di level pusat, khususnya DPR RI, karena program tersebut didanai melalui APBN.

“Itu lebih konteksnya orang-orang DPR RI. Kita tidak membahas itu, kewenangan kita juga tidak di situ. Kita hanya membahas APBD saja,” katanya.

Ia memastikan, dalam pembahasan APBD 2026 bersama pemerintah daerah, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan untuk disuntikkan ke program MBG. Seluruh alokasi pendidikan tetap difokuskan untuk kebutuhan sektor pendidikan di Batam.

“Kita sudah bahas APBD 2026. Dana pendidikan tetap 26 persen, tidak ada masalah dan tidak ada kaitannya dengan MBG,” tegasnya.

Surya menambahkan, jika ada pertanyaan mengenai korelasi anggaran pendidikan nasional dengan program MBG, maka pihak yang lebih tepat menjawab adalah pemerintah pusat.

“Yang tahu apakah ada kaitannya atau tidak tentu pihak pusat. Kita tidak masuk ke sana,” ujarnya.

Dengan penegasan tersebut, DPRD Batam memastikan bahwa anggaran pendidikan daerah tetap utuh dan tidak terdampak oleh program MBG, sehingga pembangunan sekolah, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik tetap berjalan sesuai perencanaan.(*)

Artikel Anggaran Pendidikan 26 Persen dari APBD, DPRD Batam Tegaskan Tidak Dipotong untuk MBG pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyebut masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan masih diberikan masa peralihan selama tiga bulan untuk melakukan reaktivasi.

“Untuk masyarakat yang diputus, ada waktu peralihan tiga bulan untuk reaktivasi,” ujarnya, Selasa (17/2).

Menurut Didi, sebagian kecil warga yang terdampak sudah dimasukkan ke dalam skema PBI Pemda, terutama mereka yang membutuhkan pelayanan rawat inap.

“Sudah ada beberapa yang kita masukkan ke PBI Pemda, terutama yang butuh rawat inap. Waktu diputus BPJS, mereka tidak bisa rawat inap. Makanya premi kita bayarkan melalui bansos kesehatan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk pelayanan rawat jalan, masyarakat tetap bisa berobat ke puskesmas meskipun kepesertaan BPJS tidak aktif, cukup dengan menunjukkan KTP Batam.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam (Dinsos PM) Batam, Zulkifli Aman, mengatakan hingga saat ini belum ada warga yang mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI ke pihaknya.

“Sampai hari ini belum ada yang mengajukan reaktivasi. Kalau ada tentu kami layani, karena sudah tersedia loket pelayanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses reaktivasi dilakukan melalui Dinsos PM dengan mekanisme pengecekan desil kesejahteraan. Warga yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan diminta datang langsung ke kantor dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

“Nanti dicek desilnya melalui aplikasi. Kalau desil 1 sampai 4 tidak perlu pernyataan tambahan. Tapi kalau desil 6 sampai 10 harus ada dokumen pernyataan yang ditandatangani,” katanya.

Zulkifli menduga, belum adanya pengajuan reaktivasi dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Batam yang tetap memberikan layanan kesehatan dasar bagi warga ber-KTP Batam meski status kepesertaan BPJS tidak aktif.

“Untuk berobat jalan masih bisa ke puskesmas terdekat walaupun kepesertaannya tidak aktif, cukup dengan KTP Batam. Itu program wali kota,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data desil yang bersifat fluktuatif.

“Kami terus monitor. Kamis nanti akan kami rapatkan di tingkat kota untuk membahas hal ini,” katanya.(*)

Artikel Ada Masa Peralihan 3 Bulan untuk Reaktivasi bagi PBI BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan pertama kali tampil pada Metropolis.