batampos – Kepala Perum Bulog Batam, Meirizal Sudyadi mengatakan kebutuhan beras masyarakat di Batam cukup terpenuhi. Hal ini karena adanya program CBP yang sudah digulirkan sejak Januari lalu. Meskipun saat ini dihentikan penyalurannya, karena pemilu, beras di Batam tidak ada masalah, atau langka yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan beras premium.

Bulog juga memiliki beras SPHP dengan kemasan 5 kilogram kualitas premium. Ia menyebutkan untuk Batam dan Karimun stok saat ini cukup hingga 4 bulan mendatang.

Kelangkaan atau pembatasan pembelian beras kualitas premium di beberapa wilayah seperti Jakarta tidak mempengaruhi kondisi di Batam.

Posisi stok beras yang dimiliki Bulog dengan kualitas medium sebanyak 1.550 ton, dan kualitas premium sebanyak 48 ton.

Dalam waktu dekat di awal Maret mendatang, Bulog Batam akan menerima tambahan pengiriman stok beras medium dr Bulog DKI Jakarta sebanyak 2.000 ton.

Baca Juga: 8 TPS di Batam Terpaksa Pemungutan Susulan

Sehingga persediaan di Batam cukup untuk membantu pemenuhan pangan berupa beras di Batam. Pihaknya bersama pemerintah daerah juga terus berkoordinasi mengenai kebutuhan dan stok beras di Batam. Hal ini bertujuan agar tidak ada masalah terkait stok beras.

“Untuk Bulog sama sekali tidak ada masalah. Persoalan di Jakarta tidak ada pengaruh di Batam. Karena distributor beras di Batam juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan beras untuk warga Batam. Semua bersinergi untuk menjaga ketahanan pangan di Batam,” jelasnya.

Baca Juga: Ada 247 Koperasi Aktif di Kota Batam

Selain itu, Batam juga mendapat alokasi bantuan CBP dari pemerintah pusat. Sehingga pemenuhan kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

“Sesuai instruksi dr Bapanas RI, penyaluran beras Bantuan Pangan CBP untuk sementara dihentikan dari tanggal 8- 14 Februari, dan dilanjutkan tgl 15 Februari untuk hormati Pemilu,” jelasnya. (*)

Reporter : Yulitavia

batampos– Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, telah memastikan persediaan sembako menyambut bulan suci Ramadan. Begitu juga terkait lonjakan harga komoditas yang diperkirakan naik jelang Ramadan.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan telah rapat bersama distributor untuk memastikan ketersediaan sembako dan komoditas.

“Untuk stok jelang dan saat bulan puasa di Kota Batam aman. Kami sudah rapat dan memastikan ketersediaan,” ujar Gustian.

Menurut dia, untuk beras misalnya, stok yang ada saat ini sudah mencukupi untuk beberapa bulan kedepan. Artinya jika ada penambahan lagi, maka stok beras akan bertambah juga.

BACA JUGA: Antisipasi Libur Imlek, Disperindag Pastikan Ketersediaan Sembako di Batam

“Stok saat ini saja, sudah aman untuk beberapa bulan kedepan. Contohnya saat libur Imlek juga, tak ada kan kelangkaan, karena memang sudah diantisipasi,” sebut Gustian.

Begitu juga mengenai harga komoditas yang kemungkinan naik jelang bulan suci Ramadan. Dimana melihat dari tahun -tahun sebelumnya, selalu terjadi kenaikan bila akan memasuki bulan suci Ramadan.

“Kalau tak ada kendala dari faktor cuaca, insyallah harga akan aman. Kami juga akan mengawasi harga kebutuhan tersebut jelang bulan puasa,” sebut Gustian.

Karena itu, Gustian juga berharap masyarakat tidak panic buying saat menghadapi bulan puasa. Sehingga harga bisa tetap normal seperti hari-hari biasa.

“Kadang yang menyebabkan naik itu karena panic buying masyarakat. Jadi saya harap masyarakat berbelanja seperlunya seperti biasa,” pungkas Gustian. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Badan Pengawas Pemilu Batam meninjau langsung TPS 028 yang tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Kepri Dapil Kepri IV di Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubukbaja, Rabu (14/2) siang.

Anggota Bawaslu Kota Batam, Syailendra Reza mengatakan kondisi ini cukup menimbulkan kegaduhan, karena kotak surat suara DPRD Provinsi Kepri diisi dengan surat suara DPR RI.

“Ada human error. Jadi ini murni kesalahan dari petugas logistik,” sebutnya saat dijumpai di TPS 028 Batu Seilicin.

Reza mengakui, untuk pengawasan logistik ini memang tidak dapat diawasi selamat 24 jam. Sehingga kelalaian seperti ini tidak terhindarkan.

Baca Juga: Ada 247 Koperasi Aktif di Kota Batam

“Kotak suara lengkap, hanya isinya yang tidak sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.

Akibat kejadian ini, kurang lebih dari ribuan pemilih tidak bisa memilih anggota DPRD Provinsi Kepri untuk Kepri 4.

“Selanjutnya mereka ini akan kembali ikut dalam pemungutan suara lanjutan (PSL). Karena surat suara tidak tersedia. Jadi butuh waktu kurang lebih 10 hari untuk pemungutan ulang,” imbuhnya.

Baca Juga: Lapor Pak, Jalan Turunan Bukit Daeng Rusak

Sementara itu, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto yang tiba di lokasi menyampaikan tidak tersedianya surat suara DPRD Provinsi Kepri tidak menggangu kelancaran pemilu hari ini.

“Semua aman dan tidak ada kendala. Buktinya pemilihan tetap berjalan, hanya saja mereka ini tidak bisa gunakan haknya untuk milih DPRD Provinsi Kepri di dapil mereka,” tutupnya. (*)

Reporter : Yulitavia

batampos – Pemerintah Kota Batam mencatat terdapat 247 koperasi aktif berbadan hukum Kota Batam di tahun 2024. Koperasi terbanyak berada di Kecamatan Batam Kota yakni dengan 50 koperasi aktif serta Sekupang dengan 39 koperasi.

Di Kota Batam sendiri hampir seluruh kecamatannya memiliki koperasi yang berbadan hukum Kota Batam. Rinciannya, Batu Ampar 12 koperasi, Belakang Padang enam koperasi, Bulang lima koperasi. Selanjutnya kecamatan Nongsa 21 koperasi, Sei Beduk 28 koperasi, Bengkong 11 koperasi, kecamatan Batuaji 24 koperasi dan Kecamatan Sagulung dengan 27 koperasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan mengatakan sebuah koperasi dikatakan aktif apabila rutin melaksanakan rapat anggota tahunan selama 3 tahun berturut-turut. “Jika koperasi tidak melakukan kegiatan dalam kurun waktu 2 tahun atau sudah tidak aktif, maka koperasi tersebut dibubarkan, ” ujar Rudi, Rabu (14/2).

Dikatakan Rudi, sepanjang tahun 2023 lalu terdapat 66 koperasi berbadan hukum kota batam yang dibubarkan karena kegiatannya sudah tidak aktif beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Lapor Pak, Jalan Turunan Bukit Daeng Rusak

“Kita selalu rutin melaksanakan pengawasan melalui Rapat Anggota Tahunan dan dihadiri Dinas Koperasi dan UMKM kota Batam. Koperasi yang dibubarkan ini yang tak aktif, ” tuturnya.

Rudi menjelaskan, secara intensif Dinas UKM terus memberikan pendampingan dan melakukan penguatan peran kepada koperasi. Selain itu dilakukan juga pengawas melalui Rapat Anggota Tahunan guna memastikan koperasi ini aktif.

Salah satu pengawasan Koperasi lanjutnya, adalah dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan Koperasi, dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

“Karena dari pengawasan inilah kita bisa mengetahui sebuah Koperasi itu sehat atau tidaknya, ” ungkap Rudi.

Disinggung mengenai syarat pendirian sebuah Koperasi, ia menjawab, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten atau Kota sesuai wilayah keanggotaannya.

Baca Juga: KTP Luar Kepri, Separuh Pemilih Lapas dan Rutan hanya Bisa Pilih Presiden

Sementara itu untuk koperasi primer dihadiri oleh 20 orang bagi pendirian koperasi primer dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit tiga koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

“Pada rapat pendirian koperasi materi yang dibahas adalah tentang rancangan Anggaran Dasar (AD) Koperasi dan wajib untuk mencantumkan jenis koperasi, ” terang Rudi.

Terdapat lima jenis koperasi yang diatur yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra