batampos – JOKO dan Erni suka menjajal hal-hal baru. Akhir tahun lalu, pasangan suami istri itu membulatkan tekad untuk beribadah umrah lewat jalur mandiri. Layaknya backpacker, mereka menggali lebih banyak tentang destinasi lewat internet. Mereka juga menonton tayangan-tayangan tentang tutorial umrah mandiri di YouTube.

Sebenarnya, tontonan-tontonan itulah yang menginspirasi keduanya untuk beribadah umrah sebagai backpacker. ”Saya terbang dulu ke Malaysia,” kata Joko kepada Jawa Pos (grup Batam Pos) Jumat (2/3) lalu.

Dia sengaja mengawali perjalanan umrahnya dari negeri jiran itu karena pemerintah Indonesia tidak mengizinkan warganya beribadah umrah secara mandiri.

Pada Desember 2023 itu, Joko dan Erni mengurus visa umrah lewat biro perjalanan wisata. Visa umrah untuk dua orang dipatok Rp 6 juta. Biaya itu jauh lebih mahal ketimbang pembuatan visa umrah di Malaysia yang sekitar Rp 1,5 juta per orang.

Baca Juga: Inflasi RI Meroket jadi 0,37 per Februari 2024, Ini Biang Keroknya

Dari Malaysia, Joko dan Erni terbang ke Jeddah dengan Saudia Airlines. Ketika itu biayanya Rp 6 juta untuk dua orang. Setiba di Jeddah, mereka menumpang Uber untuk menuju Makkah. Biayanya 50 riyal atau sekitar Rp 200 ribu. ”Di Makkah saya booking Hotel Al Kiswah lewat Traveloka,” ujar Joko.

Tarif bermalam di hotel yang sering dipakai jemaah haji Indonesia itu sekitar Rp 450 ribu per hari. Jarak hotel dengan Masjidilharam hanya sekitar 700 meter. Bagi yang tidak mau atau tidak mampu berjalan kaki, pihak hotel menyediakan feeder yang beroperasi 24 jam.

Joko mengaku sempat khawatir juga soal rangkaian ibadah umrah yang hendak dia jalani bersama istri. Apalagi, mereka berdua berangkat ke Makkah tanpa pembimbing. Namun, YouTube menyediakan semuanya. Bahkan, video tutorial manasik umrah pun tersedia. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan audiens, mau yang sederhana atau yang detail.
Tertatanya transportasi publik di Makkah juga memudahkan jemaah umrah mandiri seperti Joko. Dia mengatakan bahwa untuk berangkat menuju miqat atau titik dimulainya niat umrah, mereka naik bus dengan ongkos 4 riyal (sekitar Rp 16 ribuan). Terminalnya ada di sekitar Masjidilharam.

Berhari-hari di Makkah, Joko mengaku umrah setiap hari. ”Eman kalau di Makkah hanya tidur,” katanya.

Baca Juga: Fanny Soegiarto Umumkan Keluar dari Soegi Bornean

Setelah itu mereka bertolak ke Madinah. Kini sudah ada kereta cepat untuk menuju ke sana. Tetapi, Joko dan Erni memilih bus VIP dengan formasi kursi 2-1. Di Madinah mereka menginap di hotel yang tarif per malamnya sekitar Rp 600 ribu. Dia mengakui, harga hotel yang dia tempati di Madinah lebih mahal daripada yang di Makkah karena lokasinya sangat dekat dengan Masjid Nabawi.

Secara keseluruhan, Joko dan Erni kira-kira menghabiskan biaya sekitar Rp 30 juta. ”Itu sudah semuanya. Termasuk makan dan ngopi,” katanya.

Biaya tersebut jauh lebih murah daripada paket umrah lewat travel resmi. Rata-rata biaya lewat travel resmi berkisar Rp 30 juta per orang. Karena menggunakan jalur mandiri, Joko dan Erni pun jadi menghemat biaya puluhan juta.

Baca Juga: Brigjen Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Pernah jadi Jubir Mabes dan Danup Kenaikan Pangkat 4 Jenderal Polri

Menurut Joko, pemerintah tidak perlu melarang umrah mandiri. Di Malaysia tidak ada larangan jalur backpacker. Tetapi, biro perjalanan wisata yang menyediakan paket umrah tetap laku. Sebab, jalur mandiri hanya diminati kalangan muda atau mereka yang fisiknya memang bagus dan mau repot.

Sementara itu, warga yang berusia lanjut atau punya kelemahan fisik sudah pasti akan tetap memilih paket yang ditawarkan biro perjalanan wisata. Dengan demikian, mereka tidak perlu repot mengurus ini itu dan disediakan pembimbing ibadah sekaligus.

Pasar umrah mandiri, lanjut Joko, sangat segmented. ”Jadi, tidak perlu dilarang seperti sekarang ini,” terangnya. (wan/c9/hep)

Sumber: JP Group

batampos – Pemerintah Indonesia mengecam keras penembakan warga sipil Palestina oleh Israel di Gaza. Melansir akun X @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyoroti empat poin tragedi kemanusiaan itu. Sekaligus mempertanyakan sikap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini.

Mengingat, kebrutalan tentara pertahanan Israel itu menewaskan 112 orang dan 760 orang luka-luka. Padahal, warga sipil Palestina itu sedang mencari bantuan. ’’Indonesia kecam keras penembakan warga sipil Palestina oleh Israel di Gaza yang tewaskan sekurangnya 100 orang yang sedang mencari bantuan kemanusiaan,” kata Kemenlu dalam pernyataan resmi kemarin (2/3).

Pemerintah juga mempertanyakan kinerja Dewan Keamanan PBB selama ini. Seolah menutup mata dengan genosida yang tengah terjadi. ’’Apakah tragedi kemanusiaan ini masih belum cukup bagi Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata?” tegas Kemenlu.

Indonesia juga mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada satu pun negara yang berada di atas hukum. Maka dari itu, perlu upaya dari negara-negara dunia untuk menghentikan bantuan senjata ke Israel. Demi keadilan dan kemanusiaan.

Baca Juga: 5 Pebalap Astra Honda Siap Dominasi Kejurnas Superport 600 di Mandalika

Per 1 Maret, Jepang menjadi presidensi di Dewan Keamanan PBB. Negeri Sakura mengusung dua topik utama, yakni pembatasan kepemilikan senjata nuklir dan pembangunan perdamaian dalam pencegahan konflik. Termasuk yang terjadi di Gaza, Palestina.

Melansir Anadolu, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki berencana melakukan sidang pada 7 Maret dengan sesi yang membahas soal Timur Tengah. Dengan topik ’’Peluang bagi Dewan Keamanan untuk Membahas Masalah yang Berhubungan dengan Gaza’’.

Ketika ditanya soal pelanggaran Israel terhadap resolusi-resolusi Mahkamah Internasional (ICJ), Kazuyuki mengatakan bahwa Jepang tidak akan tinggal diam. ’’Kita harus menahan diri untuk tidak memberikan penilaian hukum secara spesifik pada kasus ini,” ujarnya.

Meski, dia mengakui penembakan oleh IDF merupakan peristiwa yang sangat tragis. Kegiatan-kegiatan Badan PBB untuk Urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina (UNRWA) sangat penting dan diperlukan. Dengan harapan, kepercayaan kepada UNRWA akan terbangun kembali sesegera mungkin. (han/c17/tia)

Sumber: JP Group

batampos – Maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Kongres XXIII PGRI di Jakarta, Sabtu (2/3), Jokowi berpesan kepada para guru untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman.

’’Saya khawatir akhir-akhir ini terjadi kasus bullying, kekerasan, pelecehan, bahkan sampai memakan korban jiwa,’’ katanya.

Dia menegaskan, kasus tersebut tidak boleh terjadi lagi. Guru memiliki peran sentral untuk menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman. Sehingga bisa menjadi wahana para siswa untuk berkreasi, bermain, dan sosialisasi. Dia tidak ingin ada siswa yang merasa takut, tertekan, dan tidak betah berada di sekolah.

Jokowi menyatakan, guru menjadi ujung tombak menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. ’’Jangan sampai kasus bullying di sekolah ditutup-tutupi. Tapi harus diselesaikan,’’ jelasnya. Menurut Jokowi, kasus bullying biasanya ditutup-tutupi untuk menjaga nama baik sekolah.

Jokowi berpesan bahwa Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju. Yaitu dalam tiga periode kepemimpinan nasional ke depan. Jika momentum besar itu tidak dimanfaatkan, Indonesia akan terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan beberapa hal. Antara lain, kongres itu akan memilih kepengurusan yang baru untuk lima tahun mendatang. Ada beberapa rekomendasi yang bersifat internal dan eksternal.

Untuk rekomendasi eksternal, antara lain, jangan ada penghapusan tunjangan profesi guru (TPG). ’’Kemudian juga usulan supaya sertifikasi guru dipermudah, penyelesaian masalah honorer, dan kenaikan pangkat tidak dipersulit,’’ sebutnya.

Sedangkan rekomendasi internal, antara lain, menjalankan transformasi organisasi seperti tata kelola organisasi sampai keuangan yang lebih akuntabel. Kemudian, menjalankan roda organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dia menegaskan PGRI terus menjalankan tujuan utamanya, yaitu mengangkat harkat dan martabat guru di seluruh Indonesia. (wan/c17/oni)

Sumber: JP Group

batampos – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD memastikan, dorongan hak angket semakin kuat dari partai-partai yang akan menggulirkannya di DPR. Ia meyakini, tidak akan ada penggembosan dalam menggulirkan hak angket.

“Saya pastikan hak angket itu jalan. Enggak ada itu digemboskan, malah makin keras pompanya nih,” kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (3/3).

Menurut dia, masyarakat banyak bertanya tentang masalah hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diproses Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Pasalnya, kesan seolah-olah pengajuan hak angket dan gugatan ke MK terkait hasil Pemilu 2024 hanya gertakan dan prosesnya mandek. Padahal semua itu telah diproses TPN dan tinggal menunggu jadwal untuk diajukan.

Dia menjelaskan, untuk mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2024 ke MK harus menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024.

“Masalah gugatan ke MK, itu ada jadwalnya. Jadwal putusan KPU itu 20 Maret kan, berarti 3 hari sesudah itu masa mengajukan gugatan, jadi kalau diajukan sekarang enggak bisa,” ujar Mahfud.

Saat ini, lanjutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah menyiapkan bukti-bukti dan tinggal menunggu MK membuka pendaftaran untuk gugatan hasil Pemilu 2024.

Dia pun menyayangkan, banyak pihak yang tidak mengerti tentang jadwal dan tahapan pemilu justru beropini seolah-olah TPN diam saja menunggu putusan KPU.

“Dari TPN, tim hukum kami sudah siap, sudah lengkap bukti-buktinya. Begitu MK buka kita langsung daftar, jadi jangan dibilang loh kok diam aja. Enggak diam, memang harus nunggu keputusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru 3 hari sesudah itu sidang MK dibuka, jadi jangan dibilang diam kami bergerak terus,” ungkap Mahfud.

Mahfud menyampaikan, langkah yang sama juga dilakukan partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 dan dikoordinasikan dengan partai pengusung paslon nomor urut 1. Dia memastikan, partai pengusung paslon nomor urut 3 dan 1 sama-sama bertekad mengajukan hak angket dan tinggal menunggu masa Sidang DPR dibuka.

“Ada yang ngomong angket tuh cuma gertak-gertak, loh nunggu sidang DPR dong. Kalau enggak di sidang DPR, angket mau diserahkan ke mana, ke rumahmu memangnya?,” tegas Mahfud.

Dia menegaskan, masing-masing partai pengusung telah memiliki bukti-bukti yang kuat dan sudah bertekad untuk mengajukan hak angket secara resmi dalam sidang DPR.

Mahfud mengutarakan, meskipun bukan orang partai yang turut menandatangani pengajuan hak angket, dirinya terlibat dalam memberikan saran dan masukan tentang substansi dari hak angket yang akan diajukan.

“Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan sebagai orang partai atau parlemen, tapi saya ikut untuk memastikan hak angket itu jalan karena saya ikut memberikan saran tentang substansinya gitu,” ujar Mahfud.

Dia menambahkan, masyarakat jangan disesatkan dengan narasi dan opini seolah-olah hak angket hanya gertakan dari partai politik yang kalah dalam Pemilu 2024. Bahkan, ada juga yang menyebut kemungkinan pengajuan hak angket digemboskan, alias ada partai pengusung yang mundur.

“Jangan masyarakat disesatkan wah hak angket itu gertakan aja, enggak akan diajukan, ini sudah firm, tinggal tunggu sidang DPR. Justru makin keras pompanya nih, gak akan digembos ya,” pungkas Mahfud. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan perumusan ulang ambang batas dinilai progresif. Meski begitu, putusan tersebut dinilai masih memiliki celah persoalan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, putusan MK patut diapresiasi. Sebab, putusan itu bisa mengembalikan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil di parlemen pusat.

Selama ini, lanjut dia, acap kali ada caleg yang mendapat banyak suara dari masyarakat, tapi gagal terpilih karena partainya tak lolos parliamentary threshold (PT). Realitas itu menjadi ironi tersendiri.

”Rakyat sudah memilih, maka semestinya bisa masuk parlemen,” ujarnya, Sabtu (2/3).
Praktik tersebut berbeda dengan pemilihan di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Di mana caleg dengan suara banyak akan melenggang ke lembaga legislatif tanpa ada ambang batas perolehan suara partai.

Baca Juga: Inflasi RI Meroket jadi 0,37 per Februari 2024, Ini Biang Keroknya

Meski positif, Jeirry melihat putusan MK masih menimbulkan persoalan. Sebab, jika rumusan ulang masih diberi ruang untuk menetapkan angka, pada akhirnya kekhawatiran banyak suara terbuang akan tetap terjadi meski PT diturunkan hingga 3,5 atau 3 persen sekalipun.

”Jika begitu, tetap saja akan menghalangi kedaulatan rakyat itu,” ucapnya.

Karena itu, Jeirry berpendapat, sebaiknya ambang batas parlemen DPR ditiadakan sekalian. Sehingga ketentuannya sama dengan level provinsi dan kabupaten/kota. Mengenai kebutuhan soal penyederhanaan partai di parlemen, cara itu bisa dilakukan di awal kepesertaan pemilu, bukan setelah pemilu dilakukan. Yakni melalui pengetatan seleksi partai politik yang ikut pemilu.

”Sehingga jika partai sudah lolos sebagai peserta pemilu, maka sudah dianggap layak masuk parlemen,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera tidak sepakat dengan ide penghapusan ambang batas parlemen. Dia menilai cara itu masih tetap diperlukan. Tujuannya agar jumlah partai di parlemen tidak terlalu banyak. Sebab, jika terlalu banyak, akan memperlemah sistem presidensial.

Baca Juga: Bebas Bersyarat, Eks Menpora Imam Nahrawi Keluar dari Lapas Sukamiskin

”Ini pilihan yang harus diambil,” tuturnya.

Mardani juga memandang bahwa jumlah partai yang terlampau banyak akan melemahkan party ID atau identifikasi diri dengan partai. Hubungan kedekatan partai dengan basis pemilih akan lemah. Imbasnya, swing voters di Indonesia bisa menjadi sangat besar.

Namun, formula apa yang tepat untuk merespons putusan MK tersebut, politikus PKS itu mengatakan bahwa DPR masih akan melakukan pembahasan bersama. Bagi Mardani, opsi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi sangat terbuka. (*)

Sumber: JP Group