batampos – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar kasus penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.

Hal ini diputuskan oleh Majelis Sidang sekaligus Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di ruang sidang, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (26/3).

Adapun perkara tersebut dilaporkan oleh saksi dari partai Demokrat, Saman dan telah terdaftar dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

“Memutuskan, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional,” ujar Bagja yang dikutip dari ANTARA, Selasa (26/3).

Bawaslu pun memberikan sanksi teguran KPU dan meminta agar KPU untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan,” kata Bagja.

Anggota Majelis Sidang, Puadi menambahkan, soal perselisihan perolehan suara hasil pemilu itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, KPU sudah menetapkan hasil Pemilu 2024 dalam Surat Keputusan KPU pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

Sehingga dengan alasan hukum tersebut, majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara. Namun diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor atas pelanggaran yang telah ditetapkan.

Bawaslu menilai, KPU terbukti melanggar administrasi pemilu lantaran tidak menjalankan ketentuan pasal 91 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

“Tindakan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi partai demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar Dapil Jatim VI merupakan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,” kata Puadi.

Sebelumnya pada kamis 21 Maret lalu, saksi dari partai Demokrat, Saman mengaku mengetahui dugaan penambahan suara tersebut melalui Sirekap KPU.

Di mana ia menilai mulanya formulir C-Hasil suara Golkar lebih rendah, tetapi di D-Hasil suaranya tiba-tiba bertambah.

Saksi dari Demokrat itu menyebut dugaan penggelembungan suara tersebut terjadi di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulung Agung, dan Kota Blitar.

Atas dasar itulah, Saman meminta kepada Bawasu untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menghitung ulang C-Hasil seluruh tps di kecamatan pada kabupaten/kota tersebut serta mengembalikan suara Golkar dan menyesuaikan hasil suara untuk partai yang terkait. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada sebanyak 12 pemerintah daerah (pemda) yang telah merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Luky Alfirman tidak merinci daerah mana saja yang sudah melakukan pembayaran THR. Hanya saja secara total nilai anggaran yang telah dicairkan untuk THR tersebut sebesar Rp 322 miliar, dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 19 triliun.

“Untuk Pemda, berdasarkan data pada Senin, 25 Maret 2024 per 10.45 WIB telah ada 12 pemda yang menyalurkan THR-nya, yaitu sebesar Rp 322 miliar,” kata Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, ditulis Selasa (26/3).

BACA JUGA: Mulai Hari Ini, THR PNS Cair

Luky memastikan paling lambat hari ini, Selasa (26/3), Treasury Deposit Facility (TDF) yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai.

“Dan kami juga sebagaimana halnya tahun lalu, nanti kami akan salurkan juga sebagian dari TDF yang menjadi haknya Pemda. paling lambat hari ini, itu disalurkan untuk kebutuhan THR di masing-masing pemda untuk tambahan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, komponen THR bagi para aparatur sipil negara di daerah sama dengan ASN di tingkat pusat. Terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, 100 persen tunjangan kinerja atau nama lain di ASN Daerah, serta 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.

Adapun mereka yang akan menerima THR terdiri dari ASN daerah, meliputi PNS dan PPPK. Lalu guru yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah, serta guru yang menerima tambahan penghasilan atau tamsil guru ASN daerah.

Di sisi lain, sebanyak 625.112 pegawai ASN di pusat dan TNI/Polri di 4.722 satuan kerja (satker) telah menerima THR per 24 Maret 2024 dengan total APBN yang dikucurkan sebesar Rp 3,2 triliun.

Angka itu baru sebagian kecil dari total pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 18 triliun. Kemudian, pensiunan dipastikan telah menerima THR dengan sebanyak 3,07 juta pensiunan PNS yang telah dibayarkan PT Taspen sebesar Rp 9,98 triliun.

Kemudian, sebanyak 57,4 ribu pensiunan TNI/Polri yang telah mendapat THR dan dibayarkan oleh PT Asabri dengan total anggaran mencapai Rp 10,2 Triliun dari pagu sebesar Rp 11,7 triliun. (*)

Sumber: JP Group

batampos – McDonald’s telah mengakhiri perjanjian dengan mitra lokalnya di Sri Lanka. Akibatnya 12 gerai di negara tersebut telah ditutup.

Dikutip dari www.reuters.com Selasa (26/3), pengacara McDonald’s Sanath Wijewardane mengungkapkan bahwa perusahaan induk memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan pewaralaba (franchisor) karena masalah standar.

“Mereka tidak menjalankan bisnis di dalam negeri. Mereka mungkin memutuskan untuk kembali dengan pewaralaba baru,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Mitra Lokal Abans menolak berkomentar. Namun media lokal melaporkan bahwa McDonald’s mengajukan gugatan terhadap Abans atas tuduhan kebersihan yang buruk.

Perlu diketahui, McDonald’s pertama kali dibuka di Sri Lanka pada tahun 1998. Sri Lanka merupakan sebuah pulau di Samudra Hindia yang memiliki penduduk sebesar 22 juta jiwa, yang sedang dalam tahap pemulihan dari krisis keuangan besar-besaran.

Di sisi lain, McDonald’s Corporation adalah pengecer jasa makanan dengan lebih dari 40.000 lokasi di lebih dari 100 negara. Segmen Perusahaan mencakup Amerika Serikat, pasar yang dioperasikan Internasional, dan pasar & korporasi berlisensi pembangunan Internasional.

Segmen pasar yang dioperasikan Internasional terdiri dari pasar, atau negara tempat perusahaan beroperasi dan mewaralabakan restoran, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris.

Segmen ini lebih dari 89 persen merupakan waralaba. Untuk segmen pasar & korporasi berlisensi pembangunan Internasional terdiri dari pemegang lisensi pengembangan dan pasar afiliasi dalam sistem McDonald’s.

Menunya menyajikan Hamburger dan Burger Keju, Big Mac, Quarter Pounder dengan Keju, Filet-O-Fish, dan beberapa sandwich ayam seperti McChicken, McCrispy, dan McSpicy. Sekitar 95 persen restoran McDonald’s di seluruh dunia dimiliki dan dioperasikan oleh pemilik bisnis lokal independen. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat Anthony Norman Lianto diduga menjadi pelaku kekerasan seksual terhada seorang perempuan berinsial W, 29. Perempuan itu mengaku mengalami kekerasan seksual usai dipaksa ke rumah Norman dan dikunci di kamarnya.

Pengakuan korban itu viral di sebuah akun TikTok @B35TIE. Dalam pengakuannya, perempuan yang juga mengaku relawan PSI ini mengatakan dirinya telah menjadi korban dalam pecehan tersebut.

“Kenal (terduga pelaku). Dia Ketua PSI Jakarta Barat,” kata W dalam podcast yang diunggah akun TikTok @B35TIE, dikutip Selasa (26/3).

Mulanya, ia mengaku mendapat pekerjaan di PSI Jakarta Barat sebagai buzzer. Tanpa menyebut lokasi dan waktu yang jelas, korban menyebut kemudian dipanggil untuk melakukan pekerjaan tersebut.

“Awalnya saya disuruh datang karena tuntutan kerjaan. Saya gak nyangka pas di tengah perjalanan saya malah dibawa ke rumah (terduga pelaku),” ungkapnya.

Belum jelas juga di daerah mana lokasi rumah terduga pelaku yang disebut W. Hanya saja, di sana ia mengaku dibawa ke salah satu kamar dan dikunci hingga tak dapat keluar oleh terduga pelaku hingga terjadi kekerasan seksual tersebut.

“Saya takut, apalagi di sana saya sendiri mau minta tolong gak ada siapa-siapa, sepi,” ucapnya.

Setelah itu, ia mengatakan bahwa Norman sempat menahan dirinya dan mengancam agar tak mengatakan kejadian dugaan kekerasan seksual itu kepada siapapun.

“Norman bilang jangan bilang siapa-siapa, harus diam aja. Gak boleh ada yang tahu. Kalau ketemu sama dia harus kayak orang gak kenal,” tandasnya.

Sementara itu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengaku belum menerima informasi secara utuh dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Norman kepada korban. Ia mengatakan hanya baru sepenggal informasi yang didapat.

“Belum. Baru dari TikTok itu aja. Saat ini kita ikuti dulu perkembangannya, karena informasinya masih sangat minim,” ujar Grace saat dihubungi wartawan.

Ia juga mengaku belum menanyakan dugaan kekerasan seksual ini kepada terduga pelaku secara langsung.

“Sekian dulu ya informasinya. Informasi yang saya terima juga masih sangat minim,” pungkas Grace. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman atau yang akrab disapa Windy Idol memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Windy diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan.

Windy mengaku dirinya sudah menyandang status tersangka kasus dugaan TPPU yang menjerat Hasbi Hasan. Ia pun mengamini, telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK, sejak Januari 2024 lalu.

“Iya seperti yang dibicarakan aja (status tersangka). Sudah (diterima SPDP) Januari ya,” kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/3).

Baca Juga: Ramadhan 2024: Jadwal Buka Puasa Bagi Wilayah Kalimantan Utara dan Sekitarnya pada Selasa 26 Maret 2024

Windy membantah pernah melakukan pertemuan dengan Hasbi Hasan di sebuah hotel. Ia menekankan, pertemuan dengan Hasbi Hasan hanya terkait dengan pekerjaan dan tidak hanya berdua.

“Saya enggak tahu ya, kalau berita itu ya. Kalau selama perjalanan saya selalu, saya pokoknya kalau ketemu ada acara dan enggak juga cuma berduaan aja,” tegas Windy.

KPK sebelumnya kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Selain Hasbi Hasan, KPK juga menetapkan finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman dan kakaknya Rinaldo Septariando sebagai tersangka.

Windy dan Rinaldo dijerat atas peran pasifnya dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Hasbi Hasan.

“Sebagaimana seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa setiap proses penyidikan perkara yang disampaikan KPK pasti kami kembangkan pada potensi untuk diterapkan Pasal perundang-undangan lain. Dalam konteks perkara yang menjadi kewenangan KPK itu TPPU,” ujar Ali Fikri di gedung merah putih KPK, Jakarta, Selasa (5/3).

“Oleh karena itu, sejak Januari lalu KPK terus mengembangkan perkara ini ke Pasal TPPU,” sambungnya.

Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap pengurusan perkara dan gratifikasi yang sampai saat ini masih diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Hasbi Hasan saat ini duduk sebagai terdakwa.

Namun, Ali enggan membeberkan lebih rinci proses penyidikan kasus dugaan pencucian uang tersebut, termasuk saksi-saksi yang akan diperiksa.

“Nanti perkembangannya kami sampaikan. Tentunya ketika KPK memeriksa saksi-saksi dalam perkara dimaksud,” ucap Ali.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terungkap Windy diduga menerima tiga tas mewah yang dibeli di Singapura. Hal itu disampaikan oleh saksi selebgram Riris Riska Diana.

Dalam proses persidangan, jaksa KPK juga turut menampilkan foto saat Windy bersama Hasbi menerima fasilitas perjalanan wisata (flight heli tour) Bali dengan menggunakan Helikopter Belt 505 dengan Register PK WSU dari Devi Herlina dengan kode pemesanan free of charge (FoC).

Adapun, Hasbi bersama mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto didakwa menerima suap senilai Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA.

Selain itu, tim jaksa KPK mendakwa Hasbi menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan yang seluruhnya senilai Rp 630.844.400.

Gratifikasi itu diterima dari Devi Herlina selaku Notaris rekanan dari CV Urban Beauty/MS Glow senilai Rp 7.500.000; dari Yudi Noviandri selaku Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Balai senilai Rp100 juta; dan dari Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama PT Wahana Adyawarna senilai Rp 523.344.400. (*)

Sumber: JP Group