Polisi memeriksa calon penumpang kapal Pelni yang akan berangkat dari Pelabuhan Sribayintan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (27/3/2024). F.Kiriman Alson untuk Batam Pos.
batampos– Polisi memeriksa barang bawaan calon penumpang kapal Pelni yang berangkat dari Pelabuhan Sribayintan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (27/3/2024).
Hal ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba menjelang libur lebaran.
Kasatresnarkoba Polres Bintan, Iptu Syofian Rida mengatakan, calon penumpang yang akan masuk ke kapal diperiksa barang bawaannya.
“Kita pantau di lapangan dan periksa barang bawaanya,” katanya.
Dia mengatakan, kegiatan ini merupakan Operasi Antik Seligi 2024 yang digelar mulai 20 Maret 2024 hingga 2 April 2024 yang berkoordinasi dengan Bea Cukai dan pihak otoritas pelabuhan.
Operasi ini, katanya, bertujuan untuk mencegah peredaran narkotika.
“Kegiatan dimulai dari pagi dan hasilnya tidak ditemukan narkoba,” katanya.
Dia mengimbau ke masyarakat apabila mengetahui peredaran narkoba agar segera melapor ke kantor polisi terdekat. (*)
Merasakan keseruan pengalaman berbuka puasa di HARRIS Resort Waterfront Batam.
batampos – Memasuki puncak bulan Ramadan, kehangatan dan kebersamaan semakin terasa dalam setiap langkah. Tradisi berbuka puasa tidak lagi sekadar ritual, tetapi telah menjadi sebuah perayaan yang sarat makna bagi masyarakat Batam. Kedai Desa Ramadan di HARRIS Resort Waterfront Batam menjadi saksi atas tren ini, di mana antusiasme tamu dalam merayakan berbuka puasa bersama semakin memuncak setiap harinya.
HARRIS Resort Waterfront Batam berhasil menciptakan magnet tak terbantahkan bagi warga Batam yang mencari pengalaman berbuka puasa yang berbeda. Kedai Desa Ramadan Jilid 2 menghadirkan nuansa pedesaan yang tenang dan merindukan ala resort, memberikan sentuhan yang unik bagi pengunjung. Bagi mereka yang ingin lebih merasakan kenyamanan, disediakan meja dengan tempat duduk bean bag untuk menyantap hidangan berbuka dengan lebih santai.
Para tamu tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan yang syahdu, tetapi juga dihibur dengan penampilan grup musik melayu yang memukau. Sukses menarik ribuan warga Kota Batam untuk berbuka bersama, acara ini juga dimeriahkan dengan tarian HARRIS Move yang bersemangat, di mana para pengunjung tak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat turut serta menari bersama.
Dengan lebih dari 60 menu berbuka puasa yang disajikan, para tamu benar-benar dimanjakan dengan beragam pilihan makanan. Mulai dari takjil hingga menu spesial seperti tongseng kambing, setiap hidangan menjadi topik pembicaraan yang hangat di antara mereka yang telah mencicipinya.
Berbuka puasa di tepi kolam HARRIS Resort Waterfront Batam.
Selain itu, setiap harinya, para pengunjung berkesempatan memenangkan hadiah-hadiah menarik melalui lucky draw. Tak hanya voucher untuk makanan dan minuman, tetapi juga voucher menginap yang menambah keseruan pengalaman berbuka puasa di HARRIS Resort Waterfront Batam.
Ryan Damanik, General Manager HARRIS Waterfront, menyampaikan, “Kami sangat bangga melihat antusiasme dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat Batam dalam merayakan bulan Ramadan bersama kami di HARRIS Resort Waterfront. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap tamu kami.”
Dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah, HARRIS Resort Waterfront Batam mengundang semua orang untuk bergabung dalam merayakan kebersamaan dan keceriaan berbuka puasa di Kedai Desa Ramadan.
Mari kita nikmati setiap momen berharga dalam semangat persaudaraan dan keramahan. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, hubungi nomor telepon/whatsapp 0778-38-15-58 atau kunjungi Instagram @harriswaterfront.
Pengisian Avtur pada pesawat terbang di Bandara Hang Nadim Batam. Foto. Pertamina untuk Batam Pos.
batampos – Bandara Hang Nadim Batam siap menyambut penerbangan langsung ke Korea Selatan mulai Juni 2024. Hal ini terungkap setelah kesepakatan hak angkut udara antara Indonesia dan Korea Selatan ditandatangani.
“Seperti kita ketahui, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea melalui Kementerian Perhubungan kedua negara telah menyepakati perjanjian hak angkut kedua negara,” ujar Direktur Utama PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah, Rabu (27/3). Pikri menambahkan, mengenai itu salah satunya adalah disetujuinya hak angkut Batam (Hang Nadim)-Incheon (Korea).
Untuk maskapai bisa dari airlines Indonesia dan Korea atau code shared.
“Sejauh ini yang sudah melakukan persiapan adalah Korean Airline dan Jeju Airline,” sebutnya.
Namun, lanjutnya, hal tersebut masih perlu dalam kajian kembali dan sedikit memakan waktu. “Namun kepastian masih menunggu hasil kajian kedua maskapai,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menyebut Batam sudah mengantongi izin angkut penumpang yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Rudi menyebutkan Batam mendapatkan izin angkut penumpang tiga kali dalam satu bulan, untuk mengangkut penumpang dari Batam tujuan Korea Selatan.
“Alhamdulillah Juni nanti mulai angkut penumpang. Kita dapat tiga kali, kalau Bali dapat enam kali. Di Indonesia hanya dua, salah satunya Batam untuk direct flight tujuan Korea ini,” kata Rudi saat dijumpai di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (27/3).
Rudi menyampaikan, dibukanya penerbangan langsung ini, menunjukkan Batam sudah layak untuk menjadi pusat dan tujuan destinasi internasional. Hal ini akan didukung dengan pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim yang tengah berjalan.
“Ini akan menambah nuan-sa menariknya Batam di mata dunia. Dalam waktu dekat ini akan ada juga Vietnam, Thailand. Sebelumnya sudah ada Malaysia. Penerbangan sudah pakai airbus ini, bukan baling-baling lagi,” beber Rudi.
Ia menyebutkan penambahan penerbangan langsung ini adalah peluang bagi Batam untuk berkembang. Perputaran ekonomi akan terjadi dari sektor pariwisata.
“Untuk itu, harus kita siapkan sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya bandara. Begitu juga dengan sektor ekonomi, hospitality yang membuat wisman nyaman di Batam ini,” ungkapnya.
Rudi menyebutkan izin ini akan dikeluarkan Juni mendatang. Untuk mendapatkan perizinan ini diperlukan waktu tiga tahun.
“Setengah mati ini mengurusnya. Belum lagi flight dari Thailand. Jadi, Batam harus siap ini menghadapi angka kunjungan internasional ini,” tambah Wali Kota Batam ini.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, me-ngatakan adanya penerbangan langsung ke Batam tentu akan meningkatkan angka kunjungan wisman. “Peluang untuk membuat Batam menjadi destinasi wisata akan lebih terbuka di kelas internasional,” tambahnya
Tahun ini, Batam menargetkan angka kunjungan wisman sebanyak 2 juta orang. Untuk mewujudkan hal itu, penting sekali adanya penerbangan langsung ke Batam dan beberapa negara yang memang menjadi sasaran untuk me-ngunjungi Batam. “Harus kita manfaatkan peluang ini,” tutupnya. (*)
Smartfren fokus memperkuat dan melakukan optimasi jaringan antara lain di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepri dan Sumatera Barat yang menjadi tujuan utama mudik.
batampos – Menyambut momen Ramadan dan Idul Fitri 1445H, Smartfren terus melakukan optimasi jaringan di seluruh wilayah operasionalnya. “Adapun pada masa lebaran ini, Smartfren fokus memperkuat dan melakukan optimasi jaringan antara lain di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepri dan Sumatera Barat yang menjadi tujuan utama mudik,” kata Chief of Regional West Indonesia, Winetou Lubis, Kamis (28/3).
Winetou mengatakan optimasi juga dilakukan di berbagai wilayah operasional lain serta area-area yang menjadi jalur utama mudik.
“Tujuannya adalah memberikan pengalaman layanan telekomunikasi terbaik bagi pelanggan, yang pada cenderung meningkat konsumsi internetnya di masa Ramadan dan Idul Fitri,” kata dia.
Smartfren melihat di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1445 H ini kebutuhan internet pelanggan meningkat, selaras dengan tingginya kegiatan mengakses konten media sosial, aplikasi pesan instan hingga streaming.
“Dengan optimalisasi yang rutin dilakukan, kami berharap pelanggan terus bisa menikmati kegiatan tersebut dengan internet terbaik Smartfren,” ujarnya.
Smartfren juga terus berupaya memberikan produk yang relevan untuk seluruh kebutuhan digital masyarakat.
“Spesial di Ramadan dan Idul Fitri 1445H ini, seluruh pelanggan Smartfren bisa menikmati promo Kuota Besar dengan manfaat diskon hingga 50 persen,” ujarnya.
Paket Kuota Besar yang bisa menikmati diskon ini adalah Kuota 500 GB seharga Rp500.000 menjadi Rp250.000; Kuota 300 GB seharga Rp300.000 menjadi Rp225.000; serta Kuota 200 GB seharga Rp200.000 menjadi Rp180.000.
“Diskon ini bisa dinikmati oleh seluruh pelanggan Smartfren dengan cara sangat mudah, cukup melakukan pembelian paket internet Kuota Besar tersebut langsung melalui aplikasi MySmartfren,” terangnya.
Regional Head Northern Sumatera Smartfren, Jhon Ferdinan Simanjuntak, menambahkan, pihaknya ingin agar di Bulan Ramadan ini pelanggan jadi semakin mudah berbagi kebaikan dengan memanfaatkan internet terbaik Smartfren.
“Selain promo Kuota Besar tersebut, Smartfren juga memberikan banyak promo lainnya seperti diskon Kuota Sahur, cashback pembelian pulsa, dan banyak lagi,” tutupnya. (*)
batampos – Setelah tiga tahun diujicobakan, Kurikulum Merdeka resmi menjadi kurikulum Nasional, Rabu (27/3). Artinya, kurikulum ini secara sah diberlakukan untuk sekolah-sekolah di Indonesia pada semua jenjang. Baik pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuturkan, secara sederhana, makna Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar.
Karenanya, dibuat tiga tema esensial dalam kurikulum ini. Pertama, materi jauh lebih ringkas dan sederhana dari sebelumnya. Materi hanya fokus kepada konten yang esensial. Tidak dipadatkan dengan titipan dari berbagai macam pihak yang pada akhirnya murid yang jadi korbannya. Guru-guru pun tidak hanya fokus mengejar capaian kurikulum seperti sebelumnya.
Kedua, fleksibilitas. Ini memberikan kebebasan pada guru untuk maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan muridnya. ”Yang tadinya tidak boleh mundur, semuanya harus di level tertentu, mengajar materi tertentu, sekarang boleh maju dan mundur,” ujarnya dalam peluncuran Kurikulum Nasional, di Jakarta, Rabu (27/3).
Poin bisa mundur ini dinilainya penting. Sebab, dengan kebebasan ini maka ada kesempatan yang dapat diberikan oleh guru pada siswa yang mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran dengan mundur kembali. Guru bisa mengulang lagi materi yang belum dikuasai siswanya.
”Banyak orang salah paham, bilangnya ini kurikulum hanya untuk guru-guru yang sudah jago kompetensinya dan anak-anak pintar saja. Salah total. Ini lebih kepada untuk guru-guru yang tingkat kompetensinya masih perlu perbaikan dan terutama untuk anak-anak yang ketinggalan,” paparnya.
Terakhir, mengenai pendidikan yang holistik di mana karakter dan nilai-nilai Pancasila dijadikan fondasi dalam kurikulum.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, kurikulum ini sejatinya bukan barang baru. Kurikulum ini sudah tiga tahun diimplementasikan secara bertahap dan sukarela. Dan tentunya, telah melalui perbaikan-perbaikan yang ada. Dimulai tahun 2020-2021, Kurikulum Merdeka mulai diujicobakan pada saat pandemi Covid-19. ”Dan setelah Covid-19 kita mulai menerapkan di sekolah-sekolah penggerak,” tuturnya.
Kemudian, pada 2022-2023 setelah diluncurkan secara formal, tercatat 140 ribu sekolah secara sukarela mengadopsi dan mulai proses transisi ke kurikulum baru ini. ”Ini bukan hal yang baru, kurikulum merdeka sudah cukup lama, sudah 3 tahun kita melalui proses ini,” sambungnya. (*)
Suasana Gedung KPK, Jakarta (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi pelanggaran etik berat kepada tiga ”petinggi” biang pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Mereka diminta untuk meminta maaf secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral melakukan perbuatan itu.
Para bos yang disidang di kloter terakhir itu di antaranya eks Plt Kepala Cabang Rutan Ristanta, Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan Sophian Hadi, dan Kepala Rutan KPK nonaktif Achmad Fauzi. Ketiganya tak menghadiri sidang putusan yang diselenggarakan Dewas KPK di gedung ACLC KPK lantaran kompak sakit berdasarkan surat keterangan dokter.
”Menjatuhkan sanksi kepada para terperiksa berupa permintaan maaf langsung dan terbuka,” ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, kemarin. Dewas juga memberikan rekomendasi agar ketiganya juga dikenakan sanksi disiplin kepegawaian oleh KPK.
Ristanta, Sophian, dan Fauzi terbukti telah melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021.
Mereka dinyatakan melanggar etik lantaran melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Termasuk menyalahgunakan pengaruh dalam pelaksana tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, selama permeriksaan, Sophian mengaku telah menerima duit sebesar Rp 70 juta tadi praktik pungli tersebut. Sementara untuk Ristanta mengakui telah menerima uang sebesar Rp 30 juta. ”Tapi dari pengakuan para saksi lainnya, keduanya menerima lebih dari itu,” paparnya.
Sementara untuk Achmad Fauzi, yang menjabat sebagai Kepala Rutan KPK, Dewas memang belum menemukan bukti adanya aliran duit ke rekening bersangkutan. Namun, Fauzi dianggap telah membiarkan praktik tersebut berlang-sung dan memakluminya.
Fauzi tahu telah terjadi praktik pungli. Dia juga sempat ditawari oleh para koordinator pengepul pungli mengenai nominal permintaan uang. ”Yang bersangkutan saat itu menjawab belum membutuh-kannya sekarang. Tapi dia memaklumi praktik itu,” terangnya.
Saat ini, KPK telah menahan ketiganya di Rutan Polda Metro Jaya bersama 12 pegawai lainnya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli rutan. Dalam kasus ini, total ada 93 orang yang diduga terlibat dalam pungli yang bernilai hingga Rp 6,3 miliar itu. Duit tersebut terkumpul selama 2019-2023 dari para koruptor yang ditahan di tiga rutan milik KPK.
Para pegawai menawarkan berbagai fasilitas kepada tahanan yang ingin mendapatkan pelayanan lebih. Di antaranya membawa gawai, mendapat fasilitas charger, sampai pengiriman makanan.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, saat ini KPK terus melakukan pengusutan secara pararel dalam perkara ini. Sanksi etik telah diselesaikan oleh Dewas. KPK kini sedang berupaya untuk menuntaskan sanksi disiplin pegawai dan pidana untuk mereka yang terlibat.
”Sudah ada 50 orang saksi yang dimintai keterangan dalam perkara ini. Termasuk mereka, para narapidana,” terangnya. (*)
250 paket menu berbuka disiapkan TJK dan Batam Pos di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Teluk Nipah, Telaga Punggur Nongsa, Rabu (27/4). (F. Cecep Mulyana / Batam Pos)
batampos – Batam Pos bersama PT TJK dan Rumah Zakat menggelar kegiatan berbagi Iftar Ramadhan di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Teluk Nipah, Telaga Punggur Nongsa, Rabu (27/4). Ada sebanyak 250 paket makanan dan takjil berbuka puasa dibagikan ke masyarakat sekitar yang disambut dengan antusias.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Usaha PT TJK Power Ahmad Baihaqi, mengapresiasi berbagai Iftar Ramadhan ini sebagai bentuk sumbangsih kepada masyarakat di bulan suci.
“Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan merupakan bentuk perhatian perusahaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan,”ujarnya.
Direktur Batam Pos Muhammad Iqbal mengatakan, ifthar Ramadan merupakan acara rutin bersama anak yatim, dhuafa, hingga masyarakat yang ada di Kota Batam.
Ini merupakan program ifthar Ramadan Batam Pos bersama Yayasan Rumah Zakat Indonesia, donatur dan perusahaan rekanan Batam Pos.
“Ya, ini agenda tahunan kita. Semoga kegiatan ini bisa hal yang positif bagi semua,” ujarnya.
Manager Promosi & EO Batam Pos ,
Levina berharap dengan kegiatan ini menjadi pintu bagi umat untuk saling berbagi melalui Batam Pos. “Bulan suci Ramadan menjadi momen bagi sesama untuk berbagi rejeki, seperti kegiatan berbagi ifthar Ramadan ini,” tuturnya.
Kegiatan berbagi ifthar bersama Batam Pos ini masih akan dilanjutkan di beberapa tempat bersama yayasan rumah zakat Indonesia.
“Bagi perusahaan, instansi serta asosiasi yang ingin berbagi ifthar Ramadan bisa menghubungi Batam Pos di No 082172722127,”sebutnya.
Sementara itu, Perwakilan Rumah Zakat, Beldy, mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh masyarakat serikat pada hari ini dalam rangka berbuka puasa.
“Kami bersama ini tahun kedua bagi kami untuk bekerja sama dengan Masjid Nurul Hidayah,” ujarnya.
Ia menyebut berbagai buka puasa di Masjid menjadi program rumah zakat setiap tahun dijalankan di berbagai masjid di Kota Batam.
“Hari ini ada tiga pertama di Piayu, Batamkota dan Punggur, ini adalah kontribusi dari donatur yang ada di kota Batam,” tutupnya. (*)
batampos – Jalannya hari pertama persidangan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Rabu (27/3), berjalan tanpa tensi yang tinggi. Dalam persidangan perdana itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan pokok-pokok permohonan yang didalilkan para pemohon.
Dalam paparannya, Tim Paslon 1 memberikan ruang kepada calon presiden yang juga prinsipal untuk memberikan argumentasi pembuka. Di hadapan majelis, Anies Baswedan menilai demokrasi Indonesia tengah berada di titik krusial. Sebab berada di persimpangan.
Antara melanjutkan perjalanan menuju demokrasi yang matang dengan menjunjung kebebasan, atau kembali ke dalam bayang-bayang yang era sebelum reformasi yang dikendalikan oligarki.
”Ini adalah saat dimana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Anies mengklaim, pelaksa-naan Pemilu 2024 yang baru saja ditetapkan tidak berjalan sesuai asas jujur dan adil. Proses itu dinilai berbahaya karena bisa berdampak pada legitimasi pemerintahan terpilih. Lebih jauh lagi, pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai asas juga bentuk pengabaian pada hak dasar setiap warga.
Oleh karenanya, Anies meminta mahkamah melakukan koreksi. Bila tidak dikoreksi, Anies khawatir praktik yang terjadi akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan.
”Lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa,” imbuhnya.
Anies berharap MK tidak hanya fokus pada persoalan angka atau hasil pemilu. Sebab persoalannya ada tahapan pemilu atau sebelum pemungutan.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama tim kuasa hukum pada sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
Untuk mendukung klaim kecurangan itu, Paslon 1 membeberkan 11 tindakan ataupun kebijakan yang dianggap sebagai bagian dari upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu dipaparkan salah satu tim hukum AMIN Bambang Wi-djojanto atau akrab disapa BW.
Berbagai kecurangan itu, kata BW, dimulai sejak awal. Pertama, KPU sengaja menerima pencalonan paslon 2 secara tidak sah. Sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mekanisme yang dilakukan KPU tidak sesuai ketentuan.
Perilaku penyelenggara itu, lanjut BW, berkaitan dengan dalil kedua, yakni lumpuhnya indepensi penyelenggara. Lemahnya independensi, sudah berlangsung sejak rekrutmen penyelenggara. Kala itu, Jokowi menetapkan timsel KPU-Bawaslu tidak sesuai ketentuan, yakni ada 4 unsur pemerintah yang mestinya maksimal 3.
Proses pemilihan pansel yang bermasalah, berujung pada terpilihnya penyelenggara yang tidak berintegritas. KPU mi-salnya, terbukti melanggar etik dalam kasus manipulasi verifikasi partai. Kemudian, KPU juga melanggar etik saat menerima pencalonan Gibran tidak sesuai prosedur.
Sementara Bawaslu, dinilai tumpul dalam menangani pelanggaran paslon 02. Misalnya saat Gibran hadir di kegiatan asosiasi desa, hingga kampanye di CFD yang jelas melanggar aturan.
Dalil ketiga adalah adanya nepotisme paslon 02 yang menggunakan lembaga kepresidenan. Modus itu dilakukan melalui intervensi pada putusan MK pada syarat calon presiden, mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasi alat negara, hingga penjinakan partai politik.
Kecurangan keempat adalah pengangkatan Penjabat (PJ) kepala daerah yang tidak sesuai prosedur partisipasi dan transparansi. PJ, lanjut Bambang, digunakan untuk mengarahkan pilihan. Dari kalkulasi pihak AMIN, PJ yang ada di 20 provinsi telah berpengaruh pada 140 juta pemilih.
Yang kelima, pihak AMIN mendalilkan PJ telah menggerakkan struktur di bawahnya. Di Sumatra Utara misalnya, PJ Sumut mengumpulkan kepala dinas untuk memenangkan 02. Jika tidak akan ada mutasi.
Kemudian yang keenam, paslon 02 juga memanfaatkan keterlibatan pejabat negara. Pihaknya mencatat ada sebelas menteri yang membantu kemenangan. Itu belum termasuk digunakannya BAIS, BIN, hingga intelijen polisi.
Yang ketujuh, Bambang memaparkan kecurangan melalui pengerahan kepala desa. Itu dibuktikan dengan dua agenda konsolidasi besar melalui Silatnas Apdesi dan Kegiatan Desa bersatu di Senayan tahun 2023. Dalil ini juga diperkuat dengan beredarnya banyak video deklarasi kepala desa.
Ganjar dan Mahfu MD dalam sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2024, di MK (Dok.JawaPos.com)
Kecurangan kedelapan, Timnas AMIN memaparkan adanya mobilisasi partai oleh Jokowi dengan mengundang ke istana. Jokowi dianggap telah berupaya untuk membuat koalisi besar.
Kesembilan, Bambang juga membeberkan kecurangan melalui intervensi MK. Adanya putusan Majelis Kehormatan MK telah menunjukkan adanya pelanggaran conflict of interest pada putusan 90/2023.
Kesepuluh, AMIN mempersoalkan politisasi bansos oleh presiden Jokowi. Upaya politisasi dilakukan melalui peningkatan anggaran, perpanjangan periode bansos, penyaluran bansos yang mendekati hari coblosan, hingga presiden yang membagikan langsung.
Terakhir, AMIN juga mendalilkan kenaikan gaji dan tunjangan Bawaslu pada H-2 coblosan berpotensi mengkerdilkan netralitas Bawaslu.
Bambang menekankan, berbagai intervensi itu menyebabkan suara Prabowo naik secara tidak wajar dibanding dua pilpres sebelumnya. Dia mencontohkan di Kabupaten Talaud, pada 2014 hanya mendapat 21,91 persen, 2019 mendapat 9,01 persen, namun 2024 melonjak jadi 75,39 persen. ”Kami meyakini bukan karena kehebatan pemilih, tapi ada intervensi luar biasa,” ujar BW.
Sementara Ganjar Pranowo menitikberatkan argumentasi awalnya pada cita-cita negara dibentuk. Yakni menjunjung kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Bangsa ini, lanjut dia, juga pernah dipersatukan dengan semangat reformasi untuk mengkoreksi visi negara yang dianggap melenceng.
Ganjar berharap, semua orang mau setia pada cita-cita reformasi. Sayangnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai pemilu demokratis sebagai salah satu cita-cita reformasi, dinilai Ganjar telah dinodai untuk kekuasaan pribadi. ”Maka, hari ini kita menggugat dan lebih dari sekadar kecurangan pada setiap tahapan Pilpres,” ujarnya.
Sementara, Mahfud mengingatkan MK pernah menjadi lembaga yang dipuji dengan berbagai terobosan hukum yang berani masuk ke substansi. Pujian tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari berbagai lembaga maupun personal dari luar negeri.
Mahfud juga berharap MK tidak hanya terpaku pada selisih suara dalam menangani perkara PHPU. Melainkan harus juga melihat secara menyeluruh pada prosesnya. Itu sejalan dengan pernyataan Yusril Ihza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014.
”Menjadikan MK hanya sekadar Mahkamah Kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama,” ujarnya.
Diakui Mahfud, akan tidak mudah bagi para hakim dalam memutus perkara ini karena adanya tarik ulur dari berbagai pihak. Tapi pria asal Madura itu berharap para hakim mengikuti hati nurani. ”Kami berharap agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat, dan penghromatan,” kata Mahfud.
Dalam mendukung klaim kecurangan, tim paslon 03 juga menyertakan sejumlah dalil yang nyaris serupa dengan paslon 01. Namun, paslon 03 memberikan penekanan pada aspek nepotisme. Kuasa hukum Annisa Ismail mengatakan, nepotisme yang dilakukan presiden melalui tiga skema.
Pertama, nepotisme dilakukan untuk memastikan Gibran bisa maju sebagai kontestan dalam pilpres 2024. Itu bahkan sudah dimulai dengan dimajukannya Gibran sebagai calon Wali Kota Surakarta.
”Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara Nomor 90 Tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon (KPU) untuk menerima pendaftaran,” ujarnya.
Nepotisme kedua, presiden menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024. Dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat presiden untuk memegang jabatan penting. Khususnya ratusan pejabat kepala daerah.
Bentuk nepotisme ketiga dilakukan untuk memastikan paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Modusnya melalui mengadakan pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
”Kemudian dikombinasikan dengan politisasi bansos sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bansos,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam persidangan didominasi narasi, asumsi, dan hipotesa. Sehingga dia menilai permohonan sangat lemah. ”Narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi, itu bukan bukti,” ujarnya.
Dalam persidangan PHPU, Yusril menilai semestinya pemohon memaparkan hasil perolehan suara versinya. Juga membuktikan kesalahan dari perolehan yang ditetapkan oleh KPU. Namun dalam permohonannya, justru banyak berasumsi soal kebijakan pemerintah. Padahal, pemerintah bukan para pihak dalam sengketa PHPU.
Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan menyampaikan hal serupa. Dari apa yang dipaparkan, Otto menilai permohonan lebih kepada penggiringan opini. Sebab tidak banyak persoalan KPU sebagai pihak termohon yang dibahas.
”Yang dipersoalkan justru adalah persoalan tindakan-tindakan pemerintah dan presiden, yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh,” imbuhnya.
Sementara Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, sebagai pihak termohon KPU mempelajari, mendengarkan, dan mencermati apa-apa yang menjadi pokok perkara yang didalilkan. ”Itu nanti akan kami jadikan dasar untuk menyusun jawaban keterangan penjelasan dan juga pembuktian,” ujarnya.
Adapun respons KPU akan disampaikan pada persidangan hari ini. Dia memastikan, KPU telah mempersiapkan jawaban. Tim hukum juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi segala sesuatunya.
Ketua MK Suhartoyo mengatakan, persidangan lanjutan akan dilakukan pada Kamis pukul 13.00 WIB. Dalam sidang kedua, MK memberikan ruang kepada KPU sebagai pemohon, tim paslon 02 sebagai pihak terkait serta Bawaslu sebagai pemberi keterangan. (*)
Kadisnaker Bintan, Ii Santo. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan telah menyurati perusahaan di Bintan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) seminggu sebelum lebaran.
Kadisnaker Bintan, Ii Santo mengatakan, pihaknya telah menyurati perusahaan yang ada di Bintan terkait surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja RI Nomor M/2/HK.04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Pembayaran THR Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Surat edaran tersebut telah dilayangkan Disnaker Bintan ke perusahaan yang ada di Bintan pada 26 Maret 2024.
Dia mengatakan, pembayaran THR bagi pekerja harus dilakukan paling lama seminggu sebelum lebaran.
Untuk besaran THR, katanya, berdasarkan perhitungan yang berlaku.
Misalkan bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka diberikan THR dengan besaran 1 bulan gaji.
Namun, lanjutnya, bagi pekerja yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan maka ada hitungannya.
“Ada hitungannya yakni masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji,” jelasnya.
Selain pekerja di perusahaan, dia mengatakan, pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja harian lepas atau upah, juga ada THRnya.
“Pekerja di toko dan ojol harus diberikan THR juga. Ojol tidak digaji cuma berdasarkan komisi bagi hasil,” katanya.
Dia mengatakan, pekerja atau perusahaan bisa memanfaatkan layanan posko satgas ketenagakerjaan yang dibuka Disnaker Bintan di nomor 082171699661 atau 085272250006.
Layanan ini dibuka untuk melayani konsultasi dan pengaduan THR tahun 2024.
Sejauh ini, dia mengatakan, sudah ada masyarakat yang memanfaatkan layanan ini untuk konsultasi mengenai prosedur dan besaran angka THR.
“Ada yang konsultasi bertanya soal hitung-hitungannya saja,” katanya. (*)
batampos – Pengusutan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok ferein job atau magang kerja di Jerman mengalami hambatan. Sebab, dua tersangka yang dipanggil polisi kemarin mangkir. Mereka tidak datang tanpa alasan yang jelas.
”Kami panggil untuk kedua kali. Kalau tidak hadir lagi, akan masuk DPO dan red notice,” terang Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, kemarin.
Penyidik juga berencana menerapkan Undang-Undang TPPU terhadap para pelaku. Sebab, para pelaku mendapatkan keuntungan cukup besar dengan mengirim 1.047 mahasiswa ke Jerman. ”Perhitungan keuntungan untuk mengirim satu mahasiswa masih dikumpulkan,” paparnya.
Dia mengatakan, awalnya para mahasiswa dijanjikan mendapatkan gaji Rp 30 juta. Kenyataannya, begitu tiba di Jerman, gaji tersebut dipotong untuk tempat tinggal dan biaya lain-lain.
”Hasilnya, begitu kembali ke Indonesia, justru menanggung kerugian. Mahasiswa masih banyak yang berutang dari dana talangan koperasi universitas,” urainya.
Dengan begitu, dapat dipastikan gaji yang diterima mahasiswa di Jerman tidak cukup untuk membayar utang dana talangan. ”Lagi pula, mahasiswa itu dipekerjakan tidak sesuai dengan jurusannya. Misalnya, jurusan teknik di Jerman malah bekerja sebagai tenaga kasar. Angkat-angkat barang. Inilah eksploitasinya,” jelasnya.
Dia menuturkan, fereinjob merupakan program resmi di Jerman. Namun, tidak sesuai dengan program di Indonesia. Belakangan, fereinjob itu ternyata tidak bisa dikonversikan menjadi 20 SKS seperti dijanjikan di awal. ”Akhirnya, mahasiswa merugi karena tertinggal studinya,” terangnya di lobi Bareskrim, kemarin.
Terpisah, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta Timur, akhirnya angkat bicara mengenai dugaan kampusnya yang sengaja melakukan TPPO terhadap mahasiswa. Syaifudin, juru bicara UNJ, menegaskan bahwa pihaknya juga merupakan korban. ”UNJ ini juga korban. Karena kami akhirnya yang dirugikan,” ungkapnya.
Dia menampik tudingan bahwa pihaknya sengaja mengirim mahasiswa ke Jerman untuk mendapat komisi. Apalagi, pengiriman mahasiswa melalui program tersebut dilakukan sebelum surat edaran dari Dirjen Diktiristek dikeluarkan.
Menurut dia, program magang ke luar negeri itu merupakan upaya untuk menyuk-seskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek dan capaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi. Tujuannya, meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing.
”Kami mengirimkan mahasiswa pada 2 Oktober 2023, sementara SE terbit akhir Oktober 2023. Itu pun setelah menerima SE tersebut, pimpinan langsung mengadakan rapat dan menghubungi para mahasiswa di sana,” paparnya.
Rektor UNJ disebutnya mengimbau 93 mahasiswa yang diberangkatkan melalui program tersebut untuk segera pulang. Namun, banyak yang enggan dan memilih pulang pada akhir 2023.
Sebetulnya, kata Syaifudin, perkenalan UNJ dengan program itu dimulai pada awal 2023. Pada Februari 2023, pihaknya menerima kedata-ngan SS, dosen salah satu perguruan tinggi di Jambi. SS bersama timnya menawarkan program magang internasional ke Jerman. Lalu, pada 6 Mei 2023, SS kembali datang untuk mempresentasikan program magang internasional ke Jerman. Saat itu, dia memperkenalkan PT SHB dan CV-Gen.
”Saat ditanya apa benar ini program magang, SS, PT SHB, dan CV-Gen menyatakan dan menjamin bahwa ini adalah program magang yang dilakukan selama tiga bulan,” ungkapnya.
Berlandasan hal tersebut dan semangat para mahasiswa yang ingin mencoba, pada 19 Mei 2023 dilaksanakan seminar khusus membahas program tersebut dengan narasumber SS, ER selaku director of SHB, dan SM yang merupakan mahasiswa alumnus program magang internasional di Jerman tahun 2022. Seminar kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang program internship international antara UNJ dan PT SHB.
Perjanjian menyatakan bah-wa PT SHB menawarkan kesempatan dan peluang kepada mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk magang di Jerman. ”Sesuai isi MoU, jelas disebutkan programnya adalah internship international dan bukan kerja,” katanya.
Bahkan, untuk memperkuat dan memastikan program tersebut merupakan program magang, UNJ kembali meminta jaminan kepada PT SHB melalui pesan e-mail pada 12 September 2023. PT SHB pun memberikan jaminan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam magang tersebut dan berjanji tidak ada unsur kekerasan seksual, tidak ada unsur kekerasan fisik, dan tidak ada unsur perdagangan manusia. Atas jaminan dari PT SHB, akhirnya UNJ melan-jutkan program magang internasional di Jerman.
Sebagai informasi, program yang ditawarkan SS dan PT SHB itu bersifat mandiri alias biaya berasal dari mahasiswa yang berminat. Sehingga, dalam sosialisasi kepada mahasiswa UNJ, hal itu ditekankan sejak awal. Total biaya untuk mahasiswa mengikuti program tersebut sebesar Rp 150 ribu untuk pendaftaran. Uang itu ditransfer ke rekening atas nama CV-Gen.
Lalu, ada biaya 350 euro (setara dengan Rp 5,5 juta-Rp 6 juta sesuai kurs saat itu) dengan perincian 150 euro untuk pembuatan letter of acceptance (LoA) kepada PT SHB dan 200 euro diba-yarkan kepada PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman (working permit) serta penerbitan surat tersebut selama satu sampai dua bulan.
Sementara itu, pengurusan visa, tiket pesawat, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari selama di Jerman ditanggung oleh mahasiswa. Dia mengklaim hal tersebut sudah diketahui oleh mahasiswa.
Bagi yang mengikuti program tersebut, SS dan PT SHB menjanjikan honor magang sekitar Rp 20 juta-30 juta. Honor magang itu, menurut SS dan PT SHB, nanti bisa mengganti biaya yang sudah dikeluarkan mahasiswa, termasuk tiket pesawat.
Dalam perjalanannya, ternyata ada mahasiswa yang tidak mampu secara finansial, namun berkeinginan mengikuti program itu. Melihat antusiasme tersebut, pihak kampus pun mencari bantuan dengan memberikan skema peminjaman dari Koperasi UNJ sebesar Rp 24 juta per mahasiswa.
”Terdapat 83 mahasiswa yang diberi pinjaman oleh Koperasi UNJ untuk mengikuti program magang internasional di Jerman. Sisanya biaya mandiri tanpa pinjam ke Koperasi UNJ,” jelasnya. Dukungan lainnya diberikan kampus dengan pembekalan bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan budaya Jerman.
Hingga akhirnya, awal Oktober 2023, sebanyak 93 mahasiswa berangkat menggunakan jasa Travel Purnama. Beberapa minggu setibanya mahasiswa di Jerman dan menjalankan magang, UNJ mendapatkan keluhan dari beberapa mahasiswa mengenai kondisi jarak tempat tinggal dengan lokasi magang, persoalan honor magang yang tidak sesuai, dan pelayanan bimbingan serta pendampingan yang tidak profesional. Namun, tidak ada yang me-ngalami kekerasan fisik sela-ma magang di Jerman.
”Ini yang kami sayangkan. Mahasiswa magang ini dapat honor tidak sesuai dengan yang disampaikan. Faktanya hanya Rp 12-15 juta,” jelasnya.
Atas laporan tersebut, UNJ bergerak cepat dengan mengirimkan dua dosen ke Jerman untuk melakukan monitoring dan pendampingan kepada mahasiswa. Tim dosen UNJ juga melakukan audiensi dengan pihak KBRI Berlin. Dari audiensi itu diperoleh informasi bahwa program tersebut bukan magang, tapi bekerja. Kemudian pada 30 Desember 2023, semua mahasiswa UNJ dipulangkan.
”Kami tegaskan juga di sini bahwa UNJ tidak memiliki kaitan secara kelembagaan dengan SS, PT SHB, dan CV-Gen,” tegasnya.
Kampus lain di ibu kota yang mengikuti program fereinjob adalah Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Kampus swasta yang berpusat di kawasan Semanggi, Jakarta, itu mengirim 27 mahasiswanya untuk mengikuti program tersebut.
Pihak rektorat Unika Atma Jaya memastikan memulangkan mahasiswanya dengan selamat. Sekretaris Unika Atma Jaya Agustina Dwi Retno Nurchayanti mengatakan, mereka sudah melakukan penyelidikan internal serta evaluasi mendalam terhadap program fereinjob Jerman itu.
”Kampus memastikan program ini langsung dihentikan sejak awal tahun begitu seluruh mahasiswa kami kembali dengan baik. Itu yang terpenting,” katanya, kemarin.
Dia menceritakan, Unika Atma Jaya mengikuti program itu sejak tahun lalu. Sebanyak 27 mahasiswa dari berbagai fakultas berangkat bergelombang sejak 1 Oktober hingga 31 Desember. Kemudian, kampus mengevaluasi program tersebut pada Januari 2024. Hasil evaluasi memutuskan untuk menghentikan program kerja sama serta memulangkan mahasiswa.
Agustin menyampaikan, hasil evaluasi internal Unika Atma Jaya menyebutkan, proses magang itu tidak memberikan manfaat yang maksimal terhadap proses belajar bagi mahasiswa. Kemudian, juga ada mismanagement dalam bentuk masalah keuangan. Misalnya, pemotongan biaya akomodasi, tax refund, masalah perlindungan kerja, dan urusan jaminan kesehatan.
Dia menegaskan bahwa pemulangan seluruh mahasiswa Unika Atma Jaya tidak hanya karena selesai masa kontrak kerja magang. Tetapi, juga mekanisme magang yang tidak baik. ”Kami bersyukur seluruh mahasiswa bisa pulang dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, dalam keterangan resminya, Universitas Jambi mengungkapkan hal serupa. Proses perkenalannya pun tak jauh beda dengan UNJ. Diawali perkenalan dengan PT CV-Gen dan PT Sinar Harapan Baru (SHB) yang difasilitasi oleh SS pada awal 2023 sampai akhirnya tertarik bergabung.
Singkat cerita, kegiatan pun berjalan normal hingga kepulangan mahasiswa ke tanah air. Namun, tiba-tiba muncul pemberitaan terkait penetapan status tersangka Prof Sihol Situngkir dalam dugaan kasus TPPO dari Bareskrim Polri. (*)
batampos – Jalannya hari pertama persidangan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Rabu (27/3), berjalan tanpa tensi yang tinggi. Dalam persidangan perdana itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan pokok-pokok permohonan yang didalilkan para pemohon.
