batampos – Kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terlalu tinggi dinilai tidak efektif untuk mengendalikan konsumsi, menekan rokok ilegal, dan mengoptimalisasi penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan tarif CHT secara rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024 yang tidak berhasil menurunkan konsumsi rokok.

Sebaliknya terjadi pergeseran konsumsi ke rokok murah bahkan rokok ilegal. Kenaikan CHT yang tinggi ini juga malah berdampak pada penurunan besaran penerimaan CHT dan tidak tercapainya target penerimaan.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Novat Pugo Sambodo, mengatakan bahwa secara teori pengenaan tarif cukai ditujukan untuk mengurangi konsumsi rokok pada masyarakat. Namun, melihat fenomena penurunan penerimaan negara dari cukai rokok pada 2023, ini merupakan indikasi tidak efektifnya kebijakan cukai yang berlaku saat ini.

Menurutnya, tidak optimalnya penerimaan negara dapat terjadi karena perokok bersifat adaptif dan elastis terhadap harga rokok. Para perokok memilih untuk berpindah jenis rokok, seperti ke rokok dengan harga yang lebih murah, agar mereka tetap bisa merokok.
Hal ini yang menyebabkan produksi rokok murah diserap oleh pasar, sehingga kenaikan tarif CHT menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, banyak juga terjadi kebocoran di pasaran, seperti maraknya rokok ilegal.

Baca Juga: Produksi Emas dan Tembaga AMMN Menurun

”Peraturan pemerintah biasanya lambat dalam merespons perubahan yang terjadi di pasar, karena proses birokrasi yang harus dijalani. Secara umum, seharusnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya harus segera merespon ini dengan hati-hati dan melihat perubahan perilaku produsen dan konsumen di masa yang akan datang,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (27/3).

Di kesempatan terpisah, Direktur Riset the Socio-Economic & Educational Business Institute (SEEBI), Haryo Kuncoro, mengatakan bahwa menurunnya penerimaan negara dari cukai rokok merupakan konsekuensi yang diterima pemerintah akibat kebijakan kenaikan cukai rokok double digit pada tahun 2023.

”Kenaikan tarif (cukai) justru semakin menekan penerimaan negara. Penerimaan cukai yang turun akibat kenaikan tarif menunjukkan titik optimal tarif sudah tercapai,” jawabnya.
Haryo memaparkan kenaikan cukai rokok secara agresif mendorong permasalahan baru, yakni terjadinya pergeseran perilaku konsumen dalam mengonsumsi rokok ke harga yang lebih murah atau bahkan rokok ilegal. ”Fenomena ini menjadi keniscayaan dan konsumen rokok kerap melakukan substitusi,” ucapnya.

Saat ini, rokok dengan harga lebih murah dan golongan cukai lebih rendah menjadi lebih diminati oleh para perokok. Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian pendapatan negara pada tahun 2023.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa semakin banyaknya konsumsi rokok yang lebih murah. Maka semakin menunjukkan tidak efektifnya kebijakan yang berlaku untuk mengendalikan konsumsi rokok. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil sebagai tersangka. Kali ini, M. Adil terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti, maka KPK kembali tetapkan MA (Muhammad Adil) sebagai tersangka,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/3).

Ali menjelaskan, berdasarkan temuan awal KPK, jumlah gratifikasi dan TPPU sekitar puluhan miliar rupiah, di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

“Proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal,” ucap Ali.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka. Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi.

Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.

Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti. (*)

batampos – Sepanjang 2023, produksi emas PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dilaporkan sebesar 463 kilo ons, atau turun 37 persen dibandingkan produksi tahun 2022 yang mencapai 731 kilo ons. Pada 2023, volume penjualan emas Amman mencapai 455 kilo ons, atau terkoreksi 35 persen dibandingkan periode 2022 yang sebanyak 703 kilo ons.

Adapun produksi tembaga sepanjang 2023 mencapai sebesar 312 juta pon, atau turun 33 persen dibandingkan produksi tembaga pada 2022 yang mencapai 464 persen. Sementara itu, volume penjualan tembaga pada 2023 mencapai 304 juta pon, atau terkoreksi 33 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 451 juta pon.

Emiten bursa dengan kode ticker AMMN ini juga melaporkan produksi konsentrat sepanjang 2023 mencapai 541.893 metrik ton kering. Angka ini turun 32 persen dibandingkan periode 2022 yang mencapai 792.892 metrik ton kering.

Sedangkan volume penjualan konsentrat pada 2023 mencapai 548.313 metrik ton kering, atau terkoreksi 32 persen dibandingkan setahun sebelumnya yang mencapai 804.395 metrik ton kering.

Baca Juga: Gempa Susulan Berlanjut di Bawean, Jumlah Pengungsi Bertambah

”Pada tahun 2023, kami meng­hadapi berbagai tantangan, seperti cuaca buruk, perubahan peraturan yang berdampak negatif, dan peningkatan biaya kepatuhan,” kata Presiden Direktur Amman, Alexander Ramlie, dalam pengumuman hasil keuangan dan operasional tahun 2023, Rabu (27/3).

Amman berhasil melampaui proyeksi produksi tembaga dan emas yang disampaikan sebelum IPO, masing-masing sebesar 14 persen dan 24 persen, meskipun tidak mencapai panduan pasca IPO sebesar 7 persen untuk tembaga dan 8 persen untuk emas.

Dengan capaian tersebut, EBITDA tahun 2023 tercatat sebesar USD 1,019 miliar atau terkoreksi 41 persen dibandingkan periode 2022 yang mencapai USD 1,734 miliar. Sedangkan laba bersih (sebelum IUPK PNBP) senilai USD 465 juta, turun 58 persen dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai USD 1,099 miliar.

Adapun laba bersih setelah IUPK PNBP pada 2023 tercatat USD 259 juta, atau turun 76 persen dibandingkan 2022 yang sebesar USD 1,099 miliar.

Direktur Keuangan Amman, Arief Sidarto, menuturkan, pada kuartal IV 2023 penjualan bersih tumbuh 55 persen secara kuartalan. Namun penjualan bersih tahun 2023 turun 28 persen secara tahunan atau dibandingkan 2022.

Baca juga: Masa Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Ditutup, Tersisa 18.576 Kursi

Hal ini terutama disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi (Oktober 2022-April 2023). Kondisi ini memaksa Amman untuk memproduksi konsentrat dari bijih stockpiles selama tujuh bulan pertama tahun 2023, yang memiliki kadar lebih rendah dibandingkan bijih segar.

”Cuaca ekstrem ini berdampak negatif terhadap laba bersih kami secara signifikan,” tutur Arief.

Lebih lanjut Arief mengatakan, laba bersih Amman pada 2023 juga sangat terpengaruh oleh bea ekspor baru sebesar 10 persen dan kewajiban bagi hasil sebesar 10 persen (IUPK PNBP).

”Ini merupakan tahun yang berat, namun kami mencapai kemajuan yang signifikan pada kuartal keempat. Jika penjualan bersih kuartal keempat disetahunkan, maka kami akan memecahkan rekor penjualan bersih yang dicapai pada tahun 2022,” kata Arief. (*)

Sumber: JP group

batampos – Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa’adi mendukung penertibatan kegiatan membangunkan sahur dengan cara tidak semestinya. Sebab, belakangan beredar video kegiatan sahur malah menimbulkan pertikaian.

“Menurut saya membangun sahur dengan cara seperti itu sudah tidak tepat lagi, dan sudah saatnya ditertibkan,” kata Zainut kepada wartawan, Kamis (28/3).

Zainut menjelaskan, sekarang hampir setiap orang sudah memiliki alat pengingat waktu atau alarm, baik itu dari jam atau handphone. Sehingga dengan teknologi ini seharusnya sudah cukup.

“Zaman dulu mungkin cara seperti itu tepat, disaat belum ada alat yang canggih untuk membangunkan orang, tapi untuk zaman sekarang sebaiknya cara-cara seperti itu sudah harus ditinggalkan,” imbuhnya.

Secara garis besar membangunkan orang sahur adalah kegiatan baik. Namun, harus tetap dijalankan dengan cara yang baik pula.

“Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk, baik suku, adat, budaya dan agama. Untuk itu kita harus mengembangkan sikap toleransi, tepo seliro, arif dan bijaksana dalam hidup bersama. Kita harus berlaku adil kepada orang lain. Tidak semua orang memiliki kewajiban berpuasa,” jelas Zainut.

Mantan Wamenag ini menuturkan, tidak semua orang wajib puasa. Contohnya, orang yang tidak memeluk agama Islam, orang sakit, hingga bayi. Adapula kategori warga yang membutuhkan istirahat setelah lelah bekerja.

Dengan membangunkan sahur dengan cara yang tidak tertib, maka bisa mengganggu warga. “Tidak boleh atas nama tradisi tapi dalam praktiknya dapat menimbulkan perselisihan di masyarakat bahkan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Agama melarang setiap hal yang dapat menimbulkan mudharat, menderitakan, dan merugikan orang lain,” pungkas Zainut.

Sebelumnya, beredar video keributan antara sekelompok pemuda dan warga di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua pihak bahkan sempat ricuh hampir terjadi baku hantam.

Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa ini ditengarai oleh warga yang tidak terima dengan cara sekelompok pemuda itu membangunkan sahur. Meski begitu tidak jelas digambarkan cara yang digunakan untuk membangunkan sahur ini.

Hanya saja dalam video terdengar jika warga tak menerima. Mereka menganggap cara pemuda ini membangunkan sahur mengganggu warga. Terutama warga yang tengah sakit, dan memiliki balita. (*)

batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penerapan prinsip syariah, mampu membawa kebaikan untuk manusia. Bahkan sejumlah negara dengan penduduk Islam minoritas, masuk dalam ekosistem ekonomi syariah.

Hal ini disampaikan Wapres saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Rabu (27/3).
Sebagai contoh praktis, pengguna produk dan jasa keuangan syariah kini bukan terbatas umat muslim. Tapi juga semua kalangan yang telah merasakan manfaat dan nilai kebaikannya.

”Bahkan, Inggris telah menjadikan Kota London sebagai pusat keuangan syariah di barat,” jelasnya.

Kemudian Korea Selatan juga semakin intensif mengembangkan destinasi wisata halal. Untuk mendukung wisata halal tersebut, Korea Selatan juga memaksimalkan produk halal. Produksi produk halal di Korea Selatan itu bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri. Tetapi juga di ekspor ke berbagai negara.

Baca Juga: SBY Keluhkan Ongkos Politik Kelewat Batas, Titip Perbaikan Sistem Pemilu pada Prabowo

”Jika gaya hidup halal menjadi tren yang kian diminati oleh masyarakat global, maka sepatutnya kita pun lebih giat lagi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” terang Ma’ruf. Tujuannya agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
Ma’ruf juga menyampaikan Kalbar adalah provinsi terbesar ketiga di Indonesia. Dengan kondisi itu, Kalbar memiliki banyak potensi di bidang perekonomian. Diantaranya adalah di bidang pariwisata.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan salah satu potensi Kalbar adalah pariwisata. Dengan lokasi geografisnya yang berada di perbatasan, Ma’ruf mengatakan Kalbar bisa jadi Pusat perdagangan dan pariwisata lintas batas.

”Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, juga menempatkan Kalimantan Barat sebagai beranda negara,” tuturnya. Ma’ruf meminta seluruh pemangku kebijakan di Kalbar bisa mengembangkan pariwisata ramah muslim berbasis alam.

Ma’ruf mencontohkan wisata ramah muslim berbasis alam bisa berupa desa wisata hutan bakau. Kemudian juga bisa berupa wisata budaya dan religi. Dia mengatakan keberadaan Istana Kadriah Pontianak, sebagai peninggalan sejarah Kesultanan Pontianak, bisa jadi salah satu destinasi wisata budaya sekaligus religi di Kalbar.

Baca Juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Pasangan Nomor Urut 2 Didiskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang pada 26 Juni 2024

Dia juga menyinggung pem­bangunan infrastruktur di Kalbar. ”Pembangunan akses jalan darat antara Kalbar dan Kaltim yang tengah dirampungkan, diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas,” katanya. Dengan adanya akses jalan tersebut, diharapkan bisa menjadikan Kalbar sebagai salah satu daerah pendukung bagi Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Ma’ruf mengatakan, beragam potensi dan keunggulan daerah tersebut harus dikapitalisasi. Kemudian juga harus disinergikan dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tujuannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

”Harapannya, ekonomi Kalimantan Barat kembali dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ma’ruf. (*)