batampos – Deputi hukum tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tak terima gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebut salah alamat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Menurutnya, dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan kewenangan MK cukup luas, termasuk untuk mengusut tuntas kecurangan Pemilu 2024.

“Saya menolak disebut salah kamar. Jadi tidak semata-mata menyelesaikan persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara,” kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).

Todung menekankan, penyelesaian gugatan sengketa Pemilu 2024 tak hanya sebatas hanya perolehan suara. Namun, MK juga bisa mengusut dugaan kecurangan selama proses tahapan Pemilu 2024.

“Jadi ini satu hal menurut saya mereka yang tidak teliti membaca itu akan menganggap bahwa ya itu hanya persoalan suara dan perbedaan perolehan suara. Tapi, sebetulnya tidak TSM itu masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menyelesaikannya,” tegas Todung.

Sebab, Todung mengatakan MK sering membuat putusan yang tidak membatasi kewenangannya. Menurutnya, MK juga bisa mengadili hukum yang bahkan dibuat sebelum lembaga peradilan tersebut berdiri di tahun 2003.

“MK itu didirikan tahun 2003 kalau Anda ingat, seharusnya MK hanya boleh misalnya menguji Undang-Undang yang lahir tahun 2003,” ujar Todung.

Sebelumnya, KPU RI menilai gugatan kubu Ganjar-Mahfud yang menyinggung soal penyalahgunaan kekuasaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) salah sasaran. Menurutnya, gugatan tersebut tidak tepat dilayangkan karena Jokowi bukan peserta Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan KPU selaku pihak termohon melalui kuasa hukumnya, Hifdzil Alim dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

“Bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi pelanggaran atau kecurangan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukan peserta pemilu dan bukan pihak yg berperkara dalam sengketa PHPU a quo,” ujar Hifdzil.

“Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik dalam posita atau petitum menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Belasan oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap empat warga sipil diduga karena membalas dendam. Sebelumnya seorang anggota TNI bernama Prada Lukman juga dikeroyok warga Cikini sehari sebelum kejadian pada Rabu (27/3).

“Itu melakukan tindak pidana pengeroyakan terhadap orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam pengeroyokan anggota atas nama prada Lukman pada sehari sebelumnya,” ujar Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam Jaya) Brigjen CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar kepada wartawan, Kamis (28/3).

Namun begitu, ia mengatakan hingga kini masih melakukan pendalaman terhadap aksi pengeroyokan yang dilakukan para oknum anggota TNI tersebut.

“Dari tadi malam bekerja sama dengan Polres Jakarta Pusat sudah bekerja untuk mengidentifikasi siapa pelaku pengeroyokan yang korbannya diletakkan di depan polres tersebut,” tururnya.

Irsyad juga memastikan bahwa para terduga pelaku itu berasar dari satuan-satuan yang berbeda.

“Tidak bisa disampaikan satu persatu karena banyak,” tandasnya.

Sebelumnya, belasan oknum anggota TNI Angkatan Darat diduga melakukan pengeroyokan terhadap empat warga sipil pada Kamis (28/3) dini hari. Korban kemudian diletakkan di depan Mapolres Metro Jakarta Pusat dalam keadaan bersimbah darah.

“Benar, tadi malam  sekitar pukul 01.00 WIB, tiba-tiba di jalan raya depan Polres tergeletak empat orang dalam kondisi terluka,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis (28/3).

Empat korban masing-masing bernama Abdullah, 26, Mamih, 42, Hasan, 32, dan Syefri Wahyudi, 25. Mereka adalah warga yang mengontrak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

“Kami segera mengevakuasi. Kami juga berkoordinasi dengan Pomdam Jaya karena ada dugaan keterlibatan oknum TNI,” ungkap Susatyo. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan prilaku hakim. Putusan itu dibacakan, setelah Anwar Usman dilaporkan karena tak terima dirinya dicopot dari jabatan Ketua MK lewat konferensi pers, pada 8 November 2023 lalu.

“Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Sapta Karsa Hutama,” kata Ketua sekaligus anggota MKMK I Dewa Gede Palguna membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).

Anwar Usman dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. “Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor,” tegas Palguna.

Pelanggaran kode etik ini, merupakan yang kedua kali dijatuhkan MKMK kepada Anwar Usman usai terbukti terdapat konflik kepentingan dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang tentang Pemilu mengenai batas minimal usia capres-cawapres.

Dalam konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, Anwar Usman tak terima dicopot dari jabatan Ketua MK. Paman dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu merasa difitnah. Bahkan, Anwar Usman menyatakan tidak akan mengorbankan martabat dan kehormatannya, serta pengabdiannya sebagai hakim konstitusi untuk meloloskan calon tertentu.

Akibat pernyataannya itu, Anwar Usman dilaporkan ke MKMK oleh advokat Zico Leonard ke MKMK. Zico menilai, Anwar dianggap tidak bisa menerima putusan MKMK terkait pencopotannya sebagai Ketua MK. Padahal, menurutnya, Majelis Kehormatan MK dibentuk sebagaimana diamanatkan Undang-Undang guna menegakkan etika Hakim Konstitusi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai, gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD salah sasaran. Sebab, sebagian besar pembahasan gugatan yang dilayangkan Ganjar-Mahfud menyasar pada dugaan konflik kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden. Bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi pelanggaran atau kecurangan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukan peserta pemilu dan bukan pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU,” kata kuasa hukum KPU Hifdzil Alim dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3).

Hifdzil menegaskan, Presiden Jokowi bukan bagian dari peserta Pemilu 2024. Karena itu, tuduhan yang mengalamatkan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden merupakan hal yang tidak benar.

“Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik dalam posita atau petitum menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon,” tegas Hifdzil.

Oleh karena itu, Hifdzil menyebut petitum yang disampaikan pemohon tidak sinkron. Sebab, pemohon mendalilkan adanya kecurangan dugaan konflik kepentingan oleh Presiden Jokowi dan meminta pasangan Prabowo-Gibran untuk didiskualifikasi.

“Sehingga hal itu menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasi salah satu paslon capres-cawapres,” serunya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Rumah sakit besar di Korea Selatan menutup bangsal dan menata ulang stafnya agar dapat terus memberikan layanan kesehatan di tengah aksi protes yang berlangsung selama beberapa pekan oleh para dokter muda yang berhenti dari pekerjaannya, dikutip dari ANTARA.

Pusat Medis Asan, Pusat Medis Samsung , Rumah Sakit Severance, Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul dan Rumah Sakit St. Mary’s Seoul mengalami kerugian finansial lebih dari 741.000 dolar AS (sekitar Rp11,7 miliar) dan beralih ke “mode manajemen darurat,” lapor Yonhap News yang berbasis di Seoul, Rabu (27/3) kemarin.

Ribuan dokter muda dan dokter magang telah mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk protes atas langkah pemerintah yang menambah 2.000 kuota pendaftaran di sekolah kedokteran.

Para dokter muda dan magang itu telah bergabung dengan para profesor sekolah kedokteran di Korsel sejak Senin.

“Kami bahkan tidak bisa memperkirakan kapan situasi ini akan berakhir lantaran dokter magang belum masuk kerja dan para profesor mengajukan pengunduran diri,” kata salah satu pejabat rumah sakit.

“Pekerja yang tersisa juga sedikit berkurang,” ujarnya.

Aksi protes tenaga kesehatan tersebut telah mengacaukan sistem kesehatan Korea Selatan, di mana para dokter junior memiliki peran yang sangat penting.

Banyak operasi ditunda meski rumah sakit telah memperpanjang jam kerja untuk menangani jumlah kedatangan pasien.

Militer Korea Selatan juga telah membuka fasilitas mereka guna membantu pemerintah sipil di tengah krisis layanan kesehatan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan partai pemenang Pemilu dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berhak mendapatkan kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029.

Baca Juga: Tambah Pemasukan Baru, KAI Tawarkan Kesempatan Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek ke Perusahaan

“Pemenang pemilu legislatif, yang seharusnya berhak untuk menjadi ketua DPR,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal tersebut disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dia menjabat kembali sebagai Ketua DPR RI untuk periode DPR tahun 2024-2029.

PDI Perjuangan (PDIP) kembali keluar menjadi partai pemenang Pileg untuk ketiga kalinya. Berdasarkan hasil perhitungan KPU, PDIP berhasil menjadi partai urutan pertama di Pileg 2024 dengan jumlah 16,72 persen suara. Sementara, Puan Maharani saat ini menjabat salah satu unsur ketua di DPP PDI Perjuangan.

Dengan hasil tersebut, kursi anggota Fraksi PDIP juga akan menjadi yang terbanyak di DPR. Artinya, PDIP berhak kembali memperoleh kursi Ketua DPR sesuai UU MD3.

Adapun dalam UU MD3, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 427 D ayat (1) huruf b yang berbunyi: Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Terkait dengan adanya isu revisi UU MD3 yang dapat mengubah aturan soal kursi Ketua DPR, Puan menegaskan hingga saat ini fraksi di DPR masih tetap kompak. Bahkan ia menyebut Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra yang memenangkan Pilpres 2024 versi KPU, Sufmi Dasco Ahmad pun mengaku tak ada pembahasan mengenai hal itu dari partai koalisinya.

’’Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada. Nggak pernah dengar kan Pak Dasco kan? Nggak pernah dengar ada hal itu,” kata Puan sambil bertanya langsung ke Dasco yang ada di sampingnya.

Puan menegaskan pihaknya menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR. Proses Pemilu sudah berjalan dan harus dilaksanakan sesuai UU. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah. Harvey diketahui menjadi perwakilan PT RBT, namun tidak memiliki jabatan di perusahaan tersebut.

Diejaskan bahwa pada sekitar 2018-2019, Harvey menghubungi Direktur Utama PT Timah berinisial MRPP. Harvey melobi MRPP agar memberikan izin melakukan penambangan liar di wilayah PT Timah.

“Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu saudara MRPP atau Saudara RS alias Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kamis (28/3).

HM beberapa kali bertemu dengan MRPP. Kemudian MRPP memberikan izin penambangan liar di wilayah PT Timah, lalu terjalin kesepakatan pula sewa menyewa peralatan peleburan timah. “Selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud,” jelas Kuntadi.

Setelah penambangan liar berjalan, HM meminta kepada smelter yang terlibat agar menyisihkan keuntungan untuk diberikan kepada Direktur Utama PT Timah. Pemberian upeti ini disamarkan melalui pemberian dana corporate social responsibility (CSR).

Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Dia menjadi tersangka usai nenjalani serangkaian pemeriksaan.

“Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi di kantornya, Rabu (27/3) malam.

Harvey keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung menggunakan rompi pink. Dia pun langsung dikenakan penahanan. “Untuk kepentingan penyidikan, kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan,” jelas Kuntadi.

Baca Juga: Kemenkeu: Sebanyak 319.519 ASN Daerah Sudah Terima THR, Realisasi Pembayaran Capai Rp 1,68 Triliun

Harvey sendiri sekarang dikabarkan menjadi pemegang saham PT Refined Bangka Tin (RBT). Dia menjadi tersangka ke-16 yang ditetapkan oleh Kejagung dalam perkara ini. Atas perbuatannya, Harvey dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group