batampos – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang mengamankan HM, Warga Negara Asing (WNA) Berkebangsaan Bangladesh. Identitas pria yang mengaku sudah 20 tahun menetap di Sekupang tersebut terungkap saat hendak membuat paspor di kantor Imigrasi Belakang Padang awal Desember 2023 lalu. Ia ditahan atas dugaan pelanggaran tindak pidana Keimigrasian.

Belum diketahui secara pasti cara MH bisa memiliki memiliki identitas kependudukan sebagai WNI. Tim imigrasi pun masih melakukan pendalaman. Bahkan dokumen MH dikuatkan dengan memiliki KTP, Buku Nikah, bahkan BPJS Kesehatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, upaya pendeteksian terhadap satu orang WNA asal Bangladesh ini telah didetensi sejak 14 Desember 2023 lalu.

“Dari proses pendalaman yang kami lakukan ternyata HM ini bukan WNI melainkan WNA asal Bangladesh yang sudah lama tinggal dan menetap di Sekupang Batam, ” ujar Nyoman saat gelar konfrensi pers di Imigrasi Belakang Padang, Senin (26/2)

Bahkan berdasarkan pendeteksian keimigrasian, MH masih berstatus berkebangsaan Bangladesh. Direktorat keimigrasian melalui kedutaan juga sudah melakukan pengecekan data MH.

“Setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan data bahwa yang bersangkutan masih berkebangsaan Bangladesh. Ia melakukan upaya pemalsuan data di Indonesia, sehingga kita amankan,” tambah kepala Kanwil KumHAM Kepri, Nyoman.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, Arsi Aditya, menambahkan, WN Bangladesh yang telah menikah dengan WNI berinisial W di Malaysia 30 tahun yang lalu datang ke Indonesia melewati jalur ilegal tanpa pemeriksaan dokumen.

Arsy menerangkan singkat kronologis terungkapnya identitas WNA itu. Hal tersebut bermula pada saat yang bersangkutan mengurus paspor pada Desember lalu. Namun pada saat sesi wawancara oleh petugas Imigrasi Belakang Padang, MA menunjukkan geliat mencurigakan hingga membuat petugas curiga.

Selanjutnya untuk memastikan yang bersangkutan merupakan WN Bangladesh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Bangladesh di Jakarta. Kedutaan pun menyurati kedutaan besar Bangladesh di Jakarta untuk meminta bantuan berupa permohonan verifikasi status WNA serta agar dapat dilakukan interview secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang.

Pendetensian selama 30 hari dilakukan di ruang detensi Kantor Imigrasi Belakang Padang, kemudian pada 5 Februari 2024 Kedutaan Bangladesh mengeluarkan surat jawaban kewarganegaraan dan memberikan akte lahir kebangsaan atas nama MH yang diterima langsung oleh perwakilan Kantor Imigrasi Belakang Padang pada 12 Februari 2024 lalu di Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta. Setelah itu, dilanjutkan dengan koordinasi dan laporan kepada Subdit Penyidikan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk perkembangan kasus itu.

“Jadi ada Warga Negara Bangladesh yang mengajukan pembuatan paspor, namun dari pemeriksaan, dia akhirnya mengaku warga negara Bangladesh. Ia masuk dengan cara ilegal puluhan tahun yang lalu. Kurang lebih sudah 20 Tahun tinggal di sini. Kami berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Banglades untuk mendapatkan jawaban bahwa memang MH WN Banglades. Dengan dasar itulah kami akan menindaklanjuti ke penyidikan dengan dugaan pelanggaran UU Keimigrasian Pasal 126 huruf C,” paparnya.

Terkait identitas MH ini dan pekerjaannya selama puluhan tahun di Indonesia masih didalami. Nyoman menyebut, tujuan pembuatan paspor oleh MH adalah untuk mengurus asuransi di Malaysia. Pihaknya menduga MH adalah warga negara Bangladesh dari gaya bertuturnya yang merepresentasikan ciri khas Warga Negara Bangladesh.

“Terkait identitasnya ini juga kita masih kita terus dalami. Dari pengakuannya, pekerjaannya membantu istri. Untuk identitas MH ini kami masih terus melakukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ” tambah Arsy.

Selain itu pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan kejaksaan Negeri Batam dalam upaya penegakan hukum. Kini, kasus yang berstatus penyelidikan ini telah ditingkatkan menjadi penyidikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses pralidik sebelumnya.

Atas perbuatannya, MH terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Kini ia telah menjadi tahanan Deteni imigrasi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang telah menerbitkan sebanyak 8.980 paspor Republik Indonesia selama periode Januari hingga Desember 2023 di wilayah Kecamatan Belakang Padang, Batam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, Arsi Aditya, mengatakan, 8.980 paspor yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 lalu terdiri dari permohonan melalui aplikasi M-Paspor, Layanan Eazy Passport, Layanan Paspor Merdeka, Layanan Paspor Simpatik, dan Layanan PORTAL (Paspor di Atas Kapal).

“Imigrasi Belakang Padang juga turut memberikan pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Terbatas sebanyak 3 orang, pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas perairan sebanyak 234 orang, ” ujarnya, Senin (26/2).

Data perlintasan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang terdiri dari TPI Pelabuhan Belakang Padang dan TPI Terminal Khusus PT. Tritunas Sinar Benua. Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Belakang Padang tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 29.883 perlintasan.

Pembukaan Terminal Khusus PT Tritunas Sinar Benua di Pulau Nirup, Kecamatan Belakang Padang yang dilaksanakan bulan Juli 2023 turut menjadi salah satu capaian kinerja Imigrasi Belakang Padang tahun ini. “Dengan dibukanya TPI Terminal Khusus ini, Imigrasi Belakang Padang telah melaksanakan sebanyak 1.111 perlintasan,” tambah Aditya.

Sedangkan dalam fungsi penegakan hukum keimigrasian, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 44 tindakan, kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebanyak 2 kegiatan, serta Operasi Gabungan sebanyak 2 kegiatan.

“Atas upaya dan kerja kerasnya selama tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang memperoleh beberapa penghargaan dan apresiasi diantaranya Penghargaan Peringkat ke 3 Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Sedang (Pagu 6-16 M) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Batam,” tuturnya.

Selain itu, Imigrasi Belakang Padang juga mendapatkan penghargaan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau diantaranya Predikat I Atas Capaian Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2023 serta Predikat II Atas Capaian Pengelola Kehumasan dan Teknologi Informasi Terbaik Tahun 2023.

Mengawali tahun 2024, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakangpadang beserta jajaran melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024. Penandatanganan dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada tanggal 15 Januari 2024.

Telah terbentuk 6 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Akuntabilitas Kinerja, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang merupakan pilar pembentuk Zona Integritas dan memiliki tugas dalam pembenahan serta pengawasan melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik sehingga terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Keenam area perubahan yang telah terbentuk merupakan bagian dari Tim ZI (Zona Integritas) yang akan Menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target prioritas yang jelas dalam pembangunan Zona Integritas yang nantinya akan dilaksanakan dengan seluruh anggota unit kerja,” tambahnya.

Dengan adanya Komitmen bersama antara Pimpinan dan Pegawai dalam pembanguan ZI ddiharapka bisa membantu pencapaian sasaran ZI, yaitu mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel serta meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat khususnya Belakang Padang.

“Kita berharap seluruhnya dapat tetap berkomitmen, disiplin dan mengedepankan sinergi serta kerja sama untuk mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang menjadi unit pelayanan publik terbaik, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batuaji terus mengoptimalkan layanan pasien penyakit jantung. Pertengahan tahun 2023 lalu, rumah sakit berplat merah ini telah membuka layanan pemasangan ring jantung yang tercover BPJS kesehatan.

Layanan ini sangat membantu masyarakat Batam dan Kepri pada umumnya sebab, masyarakat tak perlu mencari rumah sakit di luar daerah dengan biaya yang cukup besar. Layanan penyakit jantung RSUD secara umum bisa mencapai 50 an pasien dalam sehari.

Jumlah yang cukup banyak ini tidak saja masyarakat Batam tapi masyarakat dari berbagai daerah di Kepri bahkan ada juga yang dari provinsi atau daerah lain. Layanan ini mulai dari IGD, poli rawat jalan, rawat inap hingga operasi ring jantung.

“Saya yang dari pagi sampai siang saja (di polo rawat jalan jantung) bisa 30 hingga 40 pasien. Belum yang siang hingga sore. Bisa diatas 50 an pasien perhari. Itu yang menyeluruh dengan keluhan jantung ya,” kata dr. Nanang Rudy Utantyo, Sp.JP(K),FIHA, FAsCC bagian kenangan pasien jantung.

Untuk layanan pemasangan ring jantung sendiri juga sudah berjalan optimal. Tiga orang dokter yang bersiaga mampu menangani dua pasien sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

“Rata satu sampai dua pasien yang kita tangani dalam waktu bersamaan. Angka dua pasien itu sudah kategori banyak dan sejauh ini bisa kita tangani dengan baik. Rata-rata pasien BPJS,” kata Nanang.

Penanganan pasien jantung ini sama seperti penanganan pasien dengan keluhan penyakit lain, ada yang melalui IGD ada juga poli rawat jalan serta pasien rujukan dari rumah sakit atau faskes lainnya.

“Paling banyak itu di poli rawat jalan. Kalau memang sudah kategori rawat inap ya disarankan rawat inap atau bisa juga pemasangan ring jantung. Tetap sesuai prosedur layanan yang ada,” ujar Nanang.

Humas RSUD Embung Fatimah Batam Elin Sumarni juga menyampaikan hal yang sama. Penanganan pasien dengan keluhan masalah jantung cukup banyak belakangan ini. Layanan di RSUD dioptimalkan agar tetap menjadi rumah sakit rujukan di Kepri. “Sudah cukup optimal dan layanan ini tercover BPJS,” kata Ellin.

Terkait penyakit jantung yang masih masuk sebagai kategori pembunuh nomor satu di Indonesia ini, kata dr Nanang hal yang perlu diperhatikan adalah gaya hidup sehat. Makanan yang lemah, mengandung kolesterol dikurangi. Olahraga cukup tidur malam pun cukup minimal 6 jam sehari.

“Gejala awal yang perlu mewaspadai itu jika ada nyeri dada yang tembus ke belakang dirasakan mulai dari ringan hingga berat segera konsultasi ke dokter, ” katanya. (*)

Reporter : Eusebius Sara

batampos– Perselisihan antara agen pelayaran asal Malaysia LK Global Shipping (M) Sdn Bhd dengan manajemen PT Sarana Sijori Pratama terkait kepemilikan kapal tanker CR6 yang kini sedang dalam proses pemotongan oleh PT Sarana Sijori Pratama di galangan PT Marinatama Gemanusa Tanjunguncang semakin memanas. Kedua belah pihak saling melapor. Setelah laporan dari pihak agen ke Mabes Polri, belakangan PT Sarana Sijori Pratama juga melaporkan pihak agen ke Polda Kepri.

Menanggapi itu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam berharap agar perselisihan kedua belah pihak ini segera diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Kedua bela pihak harus bisa menyampaikan klaim masing-masing dengan pembuktian yang kuat.

“Jangan sampai citra Batam jadi tak bagus. Silakan adu bukti secara hukum biar jelas siapa pemilik sebenarnya, ” ujar Kepala Bidang Penegakan Hukum Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Yusirwan Nasution di kantor KSOP Batam di Sekupang, Senin (26/2).

Untuk mendukung penyelesaian sengketa kepemilikan kapal tersebut KSOP Batam sebut Yusirwan siap memberikan keterangan ataupun hal yang dibutuhkan penyidik kepolisian.

“Kita koordinasi terus dengan pihak Pol Air terkait penanganan kasus ini. Harapan kita ini segera diselesaikan biar demi citra Batam yang kita cintai ini,” katanya.

Sebelum pihak Saimun alias Akong owner PT Sarana Sijori Pratama yang melakukan pemotongan kapal dengan nama CR6 ini menepis semua tudingan pihak agen asal Malaysia bahwa mereka mendapatkan kapal tersebut dengan cara yang tidak benar. Menurut Saimun kapal yang disengketakan itu sudah dibeli dari perusahaan Tiongkok yang berada di Malaysia secara benar dengan sejumlah dokumen yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Ngarang saja mereka itu. Tak ada dasarnya tudingan mereka. Datang buat onar di tempat saya. dan ini sudah saya laporan ke Polda kepri atas keributan kemarin itu,” ujar Akong sambil menunjukan surat laporan polisi yang sudah dipegangnya.

Dijelaskan Akong, kapal tersebut dia beli sesuai prosedur dan legalitas yang sah dari penjual atas nama Wang Dingzhong asal Tiongkok di Malaysia. Kapal tersebut dibeli untuk diperbaiki.

“Dua kali bayar. Setelah deal saya kasih DP. Ketika kapal saya terima di Batam saya lunasin. Total yang saya bayar untuk pelunasan itu sebesar 1,2 juta Ringgit Malaysia, ” ujar nya.

BACA JUGA: Manajemen PT Sarana Sijori Pratama Lapor ke Polda Kepri, Kasus Pemotongan Tanker CR6 di Galangan Kapal PT Marinatana Gemanusa, Batam

Dari dokumen yang diterima atas transaksi jual beli kapal ini disebut Akong sudah lengkap. Dalam perjanjian pembelian itu dia tahunya terima kapal di Batam baru dia bayar lunas. Dan proses bagaimana kapal ini dipindahkan ke Batam itu urusan pihak yang menjual. Sehingga dengan adanya tudingan tersebut Akong merasa dirugikan. Dia juga akan melakukan upaya hukum lain jika memang tekanan dan tudingan itu terus digaungkan pihak agen asal Malaysia tadi.

“Legalitas saya banyak pihak yang akui sah. Sementara klaim mereka legalitasnya apa. Ini akan saya persoalan terutama sikap mereka yang geruduk kawasan saya, apalagi ada warga asing yang ikut-ikutan buat keributan di dalam perusahaan kami ini, ” kata Akong.

Sementara pihak Agen melalui Kuasa Hukumnya tetap bersikeras bahwa kapal tersebut didapat dengan cara yang tidak benar. Bahkan kuasa hukum pihak agen Jemi Frengki sebut kapal tersebut dicuri dari Malaysia oleh pihak perushaan yang melakukan pemotongan. Mereka akan tetap melanjutkan proses hukum dan siap mengadu bukti kepemilikan kapal yang sebenarnya.

“Silahkan klaim itu benar nanti kita adu bukti di meja hukum, ” kata Jemi Frengki.

Sebelumnya pihak perusahan agen pelayanan LK Global Shipping Sdn Bhd asal Malaysia datang ke lokasi kawasan galangan kapal PT Marinatama Gemanusa lokasi pemotongan kapal milik PT Sarana Sijori Pratama tadi. Pihak agen ini klaim pemotongan kapal tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak PT Sarana Sijori Pratama. Kapal jenis tanker disebutkan kapal barang bukti kasus pencurian di Malaysia yang sedang dalam proses hukum.

Pemilik LK Global Shipping (M) Sdn Bhd sebagai Shipping agen Mohamad Aliff Bin Mohd Yusof saat konferensi pers di Batuaji menjelaskan kapal tanker CR6 ini merupakan kapal barang bukti pencurian yang sudah dilaporkan ke polisi Diraja Malaysia. Karena berada di Indonesia kapal ini dititipkan di Batam. Namun belakangan kapal ini dipotong oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pihak agen.

“Kapal ini awalnya berbendera Mongolia dibeli oleh pengusaha Indonesia. Perjalanan dari Mongolia kapal ini berada di Malaysia untuk pengurusan dokumen jual beli oleh agen kami, ” ujar M Aliff.

Saat pengurusan inilah kapal tersebut tiba-tiba hilang dari pelabuhan di Malaysia sehingga kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polisi Diraja Malaysia. Dari laporan ini pihaknya pihaknya mendapat informasi baru dimana kapal tersebut bisa lepas jangkar dari pelabuhan di Raja Malaysia dengan menggunakan dokumen palsu. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Kepri) Dharma Setiawan unggul sementara di dalam penghitungan suara melalui real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan data yang ditampilkan di website pemilu2024.kpu.go.id, hingga Senin siang, perolehan suara Dharma Setiawan mencapai 84.416.

Di posisi kedua, Ria Saptarika dengan suara 50.664.

Baca Juga: Perebutan Kursi DPD Dapil Kepri, Suara Ismeth, Sekar, dan Ria, Angkanya Berdekatan

Sementara itu di posisi ketiga berdasarkan data rekapitulasi yang sudah masuk di KPU, ada Mantan Gubernur pertama Kepri yang juga mantan Kepala BP Batam, Ismeth Abdullah dengan perolehan suara 49.231 suara.

Sementara di posisi keempat ada putri Soerya Respationo, Sekar Respationo dengan 44.659 suara.

Seperti diketahui, jatah kursi DPD RI untuk Kepri hanya berjumlah empat kursi saja.

Progres suara DPD RI yang masuk ke versi real count sudah berada di angka 53,89 persen atau 3.187 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 5.914 TPS di daerah pemilihan Kepri.(*)

Reporter : Rengga Yuliandra