batampos – Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid menduga kegiatan Isra Mikraj di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun, dalam perizinannya kegiatan tersebut tidak mengatasnamakan HTI.

Nurwakhid mengatakan, sejak resmi dibubarkan pada 2017, HTI bukan berarti telah tumbang. Gerakan ini terus melakukan gerakan di bawah tanah atau secara terbuka dengan mengganti nama organisasi dan kegiatan di tengah masyarakat.

“Pembubaran HTI kan sebenarnya bukan solusi tuntas, selama ideologinya tidak bisa dilarang, organisasi ini bisa berkamuflase dalam bentuk gerakan, narasi dan organisasi non formal. Secara narasi, kelompok ini saat ini lebih memilih menggunakan kata one ummah sebagai kamuflase khilafah, itulah sebenarnya strategi metamorfosa,” kata Nurwakhid dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/2).

Karena itulah, ia meminta baik aparat maupun masyarakat untuk mewaspadai metamorfosa gerakan HTI. Selama tidak ada aturan pelarangan ideologinya, kelompok ini akan terus bergerak di tengah masyarakat dengan beragam nama organisasi dan kegiatan yang menyasar khususnya anak-anak muda.

“Sejak dulu saya menegaskan pentingnya pelarangan aspek penyebaran ideologinya yang bertentangan dengan dasar negara, selama ini belum dilakukan tugas kita tentu membentengi anak-anak muda dari virus ideologi HTI dalam berbagai bentuk nama organisasi dan kegiatan,” jelasnya.

Sebelumnya, viral diduga ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar acara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur pada 17 Februari 2024. Acara ini dinarasikan disamarkan sebagai acara perayaan Isra Mikraj.

Kegiatan ini dibalut dalam acara bertajuk ‘Metamorfoshow: It’s Time to be One Ummah’. Menurut akun X @chanzyeolk, acara ini dihadiri oleh Eks Jubir HTI Ismail Yusanto, eks Konten Kreator HTI Aab El Karami, Eks Influencer Gen Z HTI M Ihsan Akbar, Akhmad Adiasta (narator, produser dokusinema sejarah islam “Jejak Khilafah di Nusantara”) dan aktivis HTI lainnya.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, polisi telah berkoordinasi dengan pihak TMII terkait acara tersebu. Hal itu guna memastikan kebenaran informasi mengenai penyelenggara adalah ornas terlarang.

“Polres sudah berkoordinasi dgn pihak TMII,” kata Nicolas kepada wartawan, Jumat (23/2).

Dia menjelaskan, perizinan acara ini adalah untuk kegiatan Isra Miraj. Tidak ada penyertaan lambang atau atribut HTI dalam surat perizinan yang masuk ke kepolisian.

“Mereka tidak menggunakan nama HTI ataupun simbol HTI. Pihak TMII meminta izin ke Polsek Cipayung dengan nama kegiatan perayaan Isra Miraj,” pungkasnya. (*)

batampos – Harga beras meroket selama 30 hari terakhir. Padahal stok beras Bulog aman dan sangat cukup untuk persiapan di bulan puasa hingga Lebaran.

Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), Sabtu (25/2), hingga kemarin, di Jawa Timur (Jatim) harga beras medium berada pada kisaran Rp 10.900 sampai Rp 14.500. Sedangkan beras premium, ada di kisaran harga Rp 12 ribu sampai Rp 18 ribu.

Fenomena meroketnya harga beras ini tak sejalan dengan stok beras yang diklaim masih aman terkendali, bahkan cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.

Hal itu dikatakan langsung oleh Pimpinan Wilayah Bulog Jatim Ermin Tora, yang menyebut bahwa stok beras di Bulog Jatim masih ada sebanyak 150 ribu ton.

“Masih akan terus bertambah dalam waktu dekat sekitar 100 ribu ton, dan akan nambah terus,” kata Ermin, hari Kamis (22/2).

Menurutnya, stok beras Bulog tersebut sangat cukup untuk persiapan di bulan puasa hingga Lebaran.

Bahkan, masih mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar Jatim seperti Kalimantan, Papua, Maluku, NTT.

“Kita masih bisa bantu penuhi kebutuhan mereka dari stok yang ada. Stok saat ini masih cukup,” ungkapnya.

Kestabilan pasokan stok beras medium dan premium ini juga dibenarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa saat sidak pasar di Surabaya.

Kendati demikian, ia pun tak membantah bahwa harga dua komoditas beras tersebut memang dijual diatas harga eceran tertinggi (HET) di pasar-pasar Surabaya.

“Kami mohon kepada pelaku usaha, pengusaha, distributor jangan menahan-nahan pasokan atau memainkan harga. Saat kita cek pasokannya tidak ada masalah. Berarti patut diduga ada indikasi ditahan atau harga diatur. Kalau harga naik, yang kasihan adalah masyarakat,” tegasnya.

Fanshurullah juga menegaskan, bantuan sosial (bansos) tidak akan membuat pasokan beras hilang di pasaran. Menurutnya, justru beras bansos ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan terjaga.

“Tetapi kami masih melihat harga di atas HET. Beras HET Rp 13.900, namun kita menemukan pedagang menjual dengan Rp 16 ribu,” jelasnya. (*)

batampos – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI telah melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Pengamatan yang dilakukan Komnas HAM meliputi 14 Provinsi dan 50 kabupaten kota, berlangsung pada tanggal 12 hingga 16 Februari 2024.

Dilansir dari komnasham.go.id, pengamatan berfokus pada situasi pemenuhan hak pilih kelompok marginal dan renta, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga diskriminasi dan intimidasi serta hak kesehatan maupun hak hidup petugas Pemilu.

Hak Pilih Kelompok Marginal-Renta

Tidak adanya Tempat Pemungutan Suara di rumah sakit, membuat ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih

Ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Sarana dan prasarana di TPS yang tidak ramah disabilitas, Komnas HAM tidak menemukan adanya surat suara braile bagi pemilih netra.

Banyak pekerja yang tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja pada hari pemungutan suara.

Banyak pekerja di IKN tidak bisa menggunakan hak pilih. Hal tersebut dikarenakan tidak tersosialisasi dengan baik untuk mengurus surat pindah memilih.

Minimnya atensi penyelenggara Pemilu 2024, khususnya terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat dan terpencil.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di berbagai panti sosial tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai DPTb.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdapat beberapa kepala desa yang menyatakan keberpihakannya kepada salah peserta Pemilu.

Rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu.

Ada arahan dari Walikota Samarinda terhadap jajarannya untuk memilih peserta Pemilu tertentu.

Terdapat oknum ASN di Cianjur yang tertangkap tangan melakukan politik uang untuk kemenangan salah satu peserta di Pemilu 2024.

Beredar video ajakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat memiliki Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hak Kesehatan dan Hak Hidup Petugas Pemilu

Mengacu pada data yang ditemukan Komnas HAM, hingga tanggal (21/2) terdapat 3.909 petugas Pemilu sakit, dan sebanyak 71 petugas meninggal dunia.

Penyebab utama kejadian tersebut adalah faktor kelelahan dan komorbid. Berdasarkan temuan Komnas HAM , KPU RI dan Bawaslu RI telah melaksanakan sebagian rekomendasi dan beberapa belum melaksanakan, khususnya yang paling penting.

Tidak berhasil membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja KPPS.

KPU RI tidak memasukkan materi Bantuan Hidup Dasar atau Basic Life Support.

Lingkungan TPS secara umum masih tidak sehat.

Sedangkan beberapa rekomendasi dari Komnas Ham, yang telah dilaksanakan KPU RI, seperti telah diterapkan batas usia petugas KPPS.

Selain itu, KPU-Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, telah disiapkan Puskesmas, sekaligus tenaga kesehatan serta ambulans, KPPS diberikan asuransi ketenagakerjaan, hingga tersedianya vitamin di setiap TPS.

Lebih rinci, temuan lainnya dapat diakses melalui link berikut: KLIK DI SINI.

batampos – Komedian terkenal Komeng meraih suara tertinggi perhitungan suara untuk kursi DPD pada Pemilu 2024. Pada Kamis (22/2) pukul 15.25 WIB, Komeng berhasil mengumpulkan 2.013.135 suara. Namun perolehan suara itu terlampaui calon anggota DPD dari Jawa Tengah.

Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah mencatat pencapaian luar biasa itu. Dalam pemilihan kemarin, memperoleh total suara terbanyak di Pulau Jawa yaitu 2.772.419 suara.

Perolehan itu mengungguli suara komedian terkenal Komeng. Menurut perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (22/2) pukul 15.25 WIB, Komeng meraih 2.058.928 suara.

Posisi kedua dalam perolehan suara tertinggi di Jawa Tengah ditempati Casytha dengan total 2.554.334 suara. Komeng menduduki peringkat ketiga.

Taj Yasin mengungguli saingannya dengan jarak yang signifikan. Bahkan termasuk dalam perbandingan dengan dua caleg petahana Abdul Kholik dan Denty Eka Widi Pratiwi, yang kembali bertarung untuk kursi DPD Jawa Tengah.

Sementara itu, di Jawa Barat, Komeng berhasil memimpin persaingan untuk kursi DPD. Dengan perhitungan sementara KPU pada Kamis (22/2) pukul 15.25 WIB, Komeng berhasil mengumpulkan 2.013.135 suara, melampaui suara dari caleg DPD petahana asal Jawa Timur dan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, yang memperoleh 2.004.179 suara.

Komeng juga jauh mengungguli pesaing lain seperti Jihan Fahira dengan 701.515 suara.

Siapakah Sosok Gus Taj Yasin Maimoen?

Dilansir dari Radar Semarang (JawaPos Grup), Taj Yasin Maimoen, seorang santri yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Memiliki gaya berpakaian yang khas dan berbeda dari kebanyakan birokrat lain.

Lahir di Sarang, Rembang, pada 2 Juli 1983, Taj Yasin sering terlihat mengenakan peci dan sarung dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan itu tidak mengherankan. Taj merupakan putra KH Maimoen Zubair yang amat kental dengan dunia pesantren. Sehari-hari, Taj Yasin cenderung mempertahankan gaya nyantri yang menjadi bagian dari identitas.

Dia hanya mengenakan pakaian resmi seperti seragam ASN atau jas pada kesempatan khusus, seperti hari Senin atau saat menghadiri rapat paripurna. Sebagian besar waktu, dia lebih suka mengenakan kostum yang biasa digunakan saat nyantri. (*)