batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mulai menerapkan kenaikan tarif pajak hiburan Februari ini. Hal ini sesuai dengan undang- undang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD).

Bapenda mencatat secara keseluruhan penerimaan pajak hiburan di bulan pertama masih belum memenuhi target bulanan.

Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan dari target bulanan Rp4,8 miliar sementara yang tercapai Rp3,5 miliar. Tahun ini pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian penarikan tarif pajak hiburan sebesar 40 persen.

Ia menjelaskan penerapan tarif baru yaitu kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen, baru diterapkan Februari ini. Untuk penerimaan pajak hiburan di bulan Januari masih mengacu pada aturan lama yakni 10 persen.

“Gak, untuk hiburan kan. beda beda tarifnya. Diskotek, spa, massage, dan lainnya,” sebutnya, Selasa (13/2).

Ia menyebutkan untuk pajak hiburan ini berdasarkan data di tahun 2023, total wajib pajak yang membayarkan pajak hiburan berjumlah 259 wajib pajak.

“Untuk jumlahnya ini fluktuaktif. Karena ada tutup, namun ada juga yang buka baru. Tahun 2023 itu ada 15 tempat hiburan yang tutup, yang nambah ada juga,” sebutnya.

Penerimaan bulan Januari ini karena masih memberlakukan tarif lama. Ia berharap di bulan Februari ini ada peningkatan pendapatan, karena nilai pajak yang dibayarkan lebih besar.

“Kenaikan itu mulai dari 40-70 persen. Namun Batam mengambil kebijakan batas paling bawah. Jadi pajak hiburan ini ditetapkan 40 persen,” ujarnya

Ia menegaskan tidak semua tempat hiburan ini dikenakan pajak 40 persen. Misalnya tempat pijat itu tetap dikenakan tarif lama yakni 10 persen. Hal ini mengacu pada aturan yang sudah diberlakukan.

Mengenai keluhan pajak hiburan ini, Azmansyah mengungkapkan masih berproses di pusat. Pemerintah daerah tetap mengacu pada aturan yang berlaku, meskipun banyak tokoh yang bilang terkait pembatalan pajak hiburan, itu belum bisa diberlakukan.

“Tunggu putusan MK dulu. Sekarang tetap berjalan sesuai alurnya,” sebutnya.

Selain pajak hiburan, ada satu lagi objek pajak yang juga belum capai target yaitu pajak parkir. Mulai tahun ini pajak parkir ditarik sebesar 10 persen, hal ini mengacu pada UU HKPD yang diterapkan tahun ini.

“Tahun lalu 25 persen pajak parkir yang harus dibayarkan,” imbuhnya. (*)

Reporter : Yulitavia

batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam terus mematangkan persiapan menjelang pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024. Distribusi logistik pemilu ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditargetkan rampung hari ini atau satu hari menjelang hari H pencoblosan, Selasa (13/2).

Komisioner KPU Batam Bosar Hasibuan mengatakan, KPU Batam sudah mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 dari gudang kecamatan dan kelurahan menuju ke setiap TPS.

“Ya, Semua logistik hari ini sudah mulai kita didistribusikan dari kecamatan dan kelurahan menuju TPS,” ujarnya Selasa (13/2).

Dalam proses pendistribusian ke TPS ini pihaknya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan juga aparat kepolisian dan TNI dalam hal pengamanan logistik pemilu. “Masih berproses, sejauh ini belum ada kendala. Target kita, hari ini seluruh logistik pemilu tersebut sudah berada di tiap TPS,” tambahnya.

Bosar menambahkan, semua tahapan pengemasan logistik pemilu yang terdiri dari surat suara, kotak suara dan bilik suara harus selesai. Ia mengatakan, laporan dari petugas yang monitoring ke gudang-gudang kecamatan untuk hari ini sudah selesai semua dan sudah tahap pengiriman ke setiap TPS.

“Insya Allah hari ini sudah clear semua, ” kata dia.

Sementara berkaitan kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan TPS, setiap KPPS telah selesai membagikan Model C. Pemberitahuan-KPU kepada pemilih. Pemberitahuan ini berisi undangan dan lokasi TPS ia memilih.

Selain itu masing-masing KPPS juga telah melakukan pengumuman Hari Pemungutan Suara kepada warga sekitar memakai flyer, pengumuman Whatsapp Group perumahan.

BACA JUGA: KPU Distribusi Logistik ke 11 Kecamatan di Batam

Disinggung mengenai pengamanan logistik pemilu di TPS, Bosar menjawab setiap TPS diawasi dan dijaga oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan dijaga polisi. Sebagaimana diketahui, PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu kelurahan. Pengawas TPS berjumlah satu orang di setiap TPS.

“Ya, semua TPS diawasi PTPS dan di jaga polisi, ” tutupnya.

Diketahui, di Kota Batam lebih dari 4,3 juta surat suara Pemilu 2024 yang disebarkan di 3.241 TPS di Batam. Empat juta lebih surat suara ini dibagi menjadi lima jenis, yaitu surat suara pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, suara DPRD Provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD Kota Batam.

“Surat suara yang dicetak sebanyak jumlah DPT ditambah 2% atau 869.829 pemilih. Jadi untuk kelima surat suara ini sekitar 4,3 juta lebih surat suara,” ujar Ketua KPU Batam Mawardi.

Komisioner Kordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi Kepri Febri Adinanta mengatakan, untuk pengamanan di setiap TPS nantinya Bawaslu akan menempatkan PTPS di masing masing TPS. Pengawas TPS memiliki peran sangat penting karena menjadi ujung tombak pengawasan di setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Di samping melakukan pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara, PTPS juga harus mengetahui dan memahami potensi kerawanan pelanggaran yang ada di TPS.

“PTPS bisa bersinergi dengan KPPS dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu,” kata Febri.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itolaha Gaho. Menurutnya satu TPS nantinya akan dijaga oleh satu Pengawas TPS. “Kita satu Pengawas ditiap TPS,” ujarnya.

Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, PTPS merupakan petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan atau Desa. Dalam aturan Bawaslu, PTPS berjumlah satu orang di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2020, PTPS memiliki tugas pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini memastikan tidak terjadi pelanggaran proses pemilihan. Pengawasan pemungutan dan perhitungan serta mengawasi proses pengambilan dan perhitungan suara.

PTPS juga bertugas untuk mengawasi pergerakan hasil perhitungan suara. Dimana PTPS memastikan transparansi dalam pengumuman hasil perhitungan suara. Penerimaan dan penyampaian laporan pelanggaran serta menyampaikan laporan atau temuan pelanggaran kepada instansi terkait. (*)

Reporter: Rengga Y

batampos- Sejumlah rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Batam dikabarkan siap menampung para caleg gagal dalam Pemilu 2024. Layanan gangguan kejiwaan, ruang rawat inap hingga bangsal mulai dipersiapkan oleh beberapa fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi menyebutkan, sedikitnya ada lima rumah sakit yang memiliki unit kejiwaan ini. Diantaranya, RSUD Embung Fatimah, Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP), Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Bunda Halimah, dan Rumah Sakit Soedarsono.

“Di Batam sudah ada rumah sakit yang memiliki unit kejiwaan. Kita siap merawat, ” ujarnya, Selasa (13/2).

Menurutnya, berkaitan dengan kesehatan mental dan penyakit jiwa, Didi menyebutkan bisa saja ada caleg yang mengalami gangguan cemas yang berlebihan pascapemilu. Begitu juga bagi mereka yang depresi usai dilakukan perhitungan suara.

“Ya, kalau pun nantinya jumlah tidak cukup kita rujuk (pasien) ke Tanjunguban, ” tambah Didi.

Ia merincikan setidaknya ada 63 tempat tidur atau ruang inap yang disiapkan bagi pasien dengan kategori gangguan berat.

BACA JUGA: Stres Urus Anak Sendiri, Ibu Aniaya Anak

Sementara bagi pasien ringan dan sedang direkomendasikan untuk menjalankan rawat jalan. Selain rawat inap rumah sakit juga memiliki psikiater bagi pasien yang menjalani perawatan.

“Semisal di RSUD Embung Fatimah, layanan rawat bagi pasien kejiwaan ini sudah ada sejak 1 – 2 tahun kkemari, ” ucap Didi.

Untuk RSUD sendiri sedikitnya ada 10 tempat tidur yang sudah disiapkan. Begitu juga RSBP ada 12 tempat tidur, rumah sakit Soedarsono 19 kamar tidur, rumah sakit Bayangkara 10 tempat tidur serta rumah sakit Bunda Halimah terdapat 1 tempat tidur.

“Kalau rumah sakit jiwa kita di Batam memang kita tak punya. Sebab sesuai Undang-undang hanya mewajibkan provinsi yang memiliki rumah sakit jiwa ini,” terang Kadinkes Batam itu.

Disinggung apakah pasien dengan penyakit kejiwaan dijamin oleh BPJS Kesehatan Didi menjawab, Berdasarkan Permenkes 59 tahun 2014, penyakit kejiwaan dijamin BPJS Kesehatan.
Alurnya meliputi untuk pasien gangguan kejiwaan jika memang memenuhi indikasi medis dan memiliki jaminan BPJS Kesehatan, maka diminta rujukan ke askes pertama, kemudian dirujuk ke klinik jiwa untuk bertemu dokter spesialis kejiwaan.

“Benar, ditanggung (BPJS), ” pungkas Didi. (*)

Reporter: Rengga Y