batampos – Ahmad Yuda, tersangka pembunuhan mantan Direktur RSUD Pandang Sindepuan akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam, Rabu (7/1). Pria berusia 46 tahun ini terancam hukuman mati.

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi mengatakan penyerahan tersangka adalah tahapan dalam proses tahap 2. Dimana sehari sebelumnya, perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

“Penyerahan tersangka adalah proses tahap 2, setelah berkas dinyatakan lengkap. Dan hari ini tersangka diserahkan oleh penyidik ke jaksa ,” ujar Kasna di Kantor Kejari Batam.

Menurut dia, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan 340 tentang pembunuhan berencana. Bahkan saat wawancara dalam proses tahap 2, tersangka Ahmad Yuda mengakui perbuataanya telah melakukan pembunuhan.

“Sesuai pasal 340 kuhp, tersangka terancam hukuman mati,” tegas Kasna.

Selain tersangka, pada tahap 2 juga diserahkan barang bukti, berupa tabung gas, botol bekas yang berisi BBM jenis pertalite, ember, pel dan alat-alat lainnya yang digunakan dalam pembunuhan.

“Kalau sudah tahap 2, untuk sementara tersangka kami titip di Rutan Batam. Sembari menyelesaikan proses administrasi untuk nantinya di limpah ke Pengadilan Negeri Batam,” sebut Kasna.

Sementara, tersangka yang diserahkan penyidik Polsek Batuaji, tampak ditemani kuasa hukum, Rano. Saat diwawancara, Ahmad Yuda juga tak ingin berkomentar apapun. Ia memilih diam.

“Ya saya ditunjuk untuk mendampingi tersangka sampai proses persidangan hingga inkrah nanti,” ujar Rano .

Proses tahap 2 yang dilakukan penyidik sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, Yuda memakai kaos hitam berkah dan celana pendek.

Diketahui, Ahmad Yuda membunuh Mantan Direktur RSUD Pandangsindepuan, yang merupakan istrinya. Motif perbuataan Ahmad Yuda karena sakit hati tak diizinkan maju sebagai calon bupati. Tak hanya itu, Ahmad Yuda diduga juga ingin menguasai harta korban.

Dalam pembunuhan berencana itu, Ahmad Yuda juga melibatkan BU , istri sirinya yang masih remaja. Wanita yang masih berusia 17,6 bulan itu divonis 7 tahun penjara atas perbuataan turut serta dalam pembunuhan berencana. Atas vonis hakim, BU melalui kuasa hukumnya langsung banding. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Raja Syamsul Bahari, Mantan Bendahara DPRD Kota Batam dinyatakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang terbukti bersalah melakukan korupsi. Meski terbukti bersalah, PNS yang masih aktif ini dapat keringanan hukuman yakni 1 tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa 2 tahun.

Ketua majelis Hakim Riska Widiana menyebutkan bahwa perbuataan Raja Syamsul Bahari sah dan menyakinkan bersalah. Hal itu disimpulkan dari fakta dan pembuktiaan selama sidang berlangsung.Dimana Terdakwa yang memiliki jabatan melakukan korupsi atas perintah dari atasan (Sekretaris Dewan).

“Perbuatan terdakwa telah merugikan negara, sehingga sudah seharusnya dihukum,” ujar Riska.

Menurut Riska, hal yang memberatkan perbuataan terdakwa karena merugikan negara. Sedangkan hal meringankan, terdakwa merasa bersalah, tidak menikmati hasil korupsi dan menyesali perbuataanya.

“Menjatuhkan pidana terhadap Raja Syamsul Bahari dengan 1 tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan,” sebutnya.

Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan denda Rp 100 juta, subsider 1 bulan penjara. Sedangkan untuk uang penganti nihil.

“Bagaimana terdakwa terhadap putusan,” tanya Riska.

Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir, begitu juga dengan jaksa penuntut umum yang pikir-pikir.

Sebelumnya, Mantan Bendahara DPRD Kota Batam, Raja Syamsul Bahari dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Batam. Atas tuntutan itu, Raja meminta keringanan hukuman. Sedangkan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan.

Diketahui, sidang keterangan terdakwa dua pekan lalu, Raja Syamsul Bahari, mantan Bendahara DPRD Kota Batam akhirnya buka suara di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang. Dalam agenda pemeriksaan sebagai terdakwa, pegawai negeri sipil (PNS) aktif ini mengungkapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan atas perintah mantan Sekwan Batam, Marzuki.

Dalam keterangan sebagai terdakwa, Raja juga membantah beberapa keterangan dari Marzuki yang menjadi saksi sebelumnya. Dimana, tindak pidana korupsi yang dilakukan atas perintah Sekawan. Uang yang didapat dari korupsi juga diberikan kepada Marzuki untuk kepentingan pribadi.

Modus korupsi yang dilakukan terdakwa Raja yakni dengan tidak menyerahkan dan membayarkan dana yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK), sesuai dengan nominal tertuang pada nota pencairan dana. Ia hanya hanya membayarkan uang makan dan uang respresentasi kepada PPTK. Sedangkan untuk uang penginapan dan transportasi tidak dibayarkan kepada PPTK karena uangnya digunakan untuk membayarkan hutang dan tagihan Sekretaris Dewan pada tahun 2015 atas perintah Marzuki.

Mantan Bendahara DPRD Kota Batam, Raja Syamsul Bahari ditahan Kejaksaan Negeri Batam, Kamis (26/10). Ia merupakan tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Kota Batam tahun 2016 lalu, yang telah merugikan negara Rp 1,28 miliar.

Penahanan pegawai negeri sipil Pemko Batam itu dilakukan dalam proses tahap 2 dari penyidik Polresta Barelang ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajari Batam. Untuk sementara, penahanan pria berusia 44 tahun ini dititipkan di Rutan Polresta Barelang.

Dalam sangkaan Tipikor, Raja dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman penjara 20 tahun.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Raja diduga bekerjasama dengan Marzuki, mantan Sekwan Kota Batam dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2016 lalu . Yang mana, atas perbuatan tersangka telah memperkaya atau menguntungkan Marzuki dan merugikan negara Rp 1,281 miliar. (*)

batampos – Perda Penempatan Tenaga Kerja Kota Batam telah disahkan akhir Januari lalu. Dimana ada beberapa poin yang ditegaskan dalam aturan tersebut.

Ketua Tim Panitia Khusus Penempatan Tenaga Kerja DPRD Kota Batam, Muhammad Mustafa mengatakan ada 3 poin yang ditegaskan dalam Perda yang telah disahkan itu. Pertama adalah larangan perusahaan membatasi usia kerja pencari kerja. Sebab selama ini, hampir seluruh perusahaan yang membatasi usia kerja, sehingga SDM yang masih usia produktif dengan usia tertentu kesulitan mencari kerja

“Poin pertama tak ada pembatasan usia kerja, dimana selama ini perusahaan selalu membatasi usia dari pencari kerja, sehingga banyak usia yang diatas 30 tahun susah mencari kerja,” ujar Mustafa, kemarin.

Baca Juga: 1 Perusahaan Ikut Diperiksa BC, Terkait Kepemilikan Mikol Selundupan 1 Kontainer

Poin kedua yakni, mengenai penempatan tenaga, dimana meminta seluruh perusahaan melaporkan kebutuhan tenaga kerja. Disnaker wajib menjadi fasilitator agar perusahaan mengutamakan atau memprioritaskan masyarakat Batam sebagai pekerja. Artinya Disnaker tak lagi menerbitkan SP Akad kontrak kerja untuk rekuitmen dengan daerah lain.

“Pekerja khusus di suplai dari Batam. Apalagi untuk pekerja soft skil atau operator yang harus dari Batam. Artinya prioritaskan tenaga kerja perusahaan di Batam khusus dari Batam,” jelasnya .

Menurut Mustafa, ada 3 bidang di Disnaker, pertama bidang hubungan industri, pelatihan dan bidang penempatan tenaga kerja.

“Per hari ini, bidang penempatan kerja itu kesulitan menempatkan tenaga kerja, karena itu ditetapkan dalam Perda,” sebutnya.

Kemudian poin yang ketiga mengenai pelatihan kerja, dimana perusahaan diminta memberi kontribusi untuk menyuport pelatihan yang ada di SMK -SMK kota Batam yang berjumlah 52 sekolah. Dalam Perda ini, ditegaskan SMK diberi ruang untuk bekerja sama lebih banyak dengan perusahaan. Terkhusus untuk diberi kemudahan mencari prakering atau PKL.

Baca Juga: Polisi Buru Pemilik Gudang Solar Ilegal di Batuaji

“SMK -SMK bisa berkerja sama dengan perusahaan, salah satu kurikulum nya bisa dimasukan ke bidang studi, dan ini sudah kita komunikasi kan dengan dinas pendidikan propinsi. Karena SMK ini dibawah naungan propinsi,” sebutnya.

Dan pelatihan selanjutnya setelah Perda muncul, maka bidang pelatihan Disnaker memberi pelatihan sesuai bidang penempatan. Karena bidang penempatan akan membangun komunikasi dengan pihak perusahaan.

“Perusahaan juga harus menyampaikan seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan, seperti skilnya, maka Disnaker Kota Batam akan menyiapkan man power nya. Apabila butuh skil, maka dibuat bidang pelatihan, untuk dilatih ABCD sesuai kebutuhan,” jelas Mustafa.

Ditegaskannya, Perda ini sangat berguna untuk masyarakat Kota Batam. Dimana selama ini, yang mengatur beberapa poin adalah propinsi. Padahal, daerah lebih tahu mengenai propinsi.(*)

Reporter : Yashinta

batampos– Ini peringatan bagi semua pihak. Sebab prostitusi sudah merambah sampai ke pelajar atau remaja. Ini terbukti dengan ditangkapnya kasus prostitusi online bermodus aplikasi MiChat, Rabu (26/1) lalu. Polisi menangkap dua tersangka, RE dan RAP, saat menawarkan perempuan di bawah umur sebagai teman kencan yang masih berstatus pelajar di Batam.

“Korbannya satu, usianya 17 tahun,” kata Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Putu Yudha Prawira, Selasa (6/2).

Yudha mengatakan, kasus ini terungkap setelah patroli siber yang dilakukan oleh Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri. Pihaknya menemukan proses penawaran prostitusi di media sosial dan melakukan penyamaran untuk memastikan kebenaran praktik tersebut.

“Transaksi dilakukan di Grand i Hotel, kamar 631,” sebut Yudha.

BACA JUGA: Servis No Antri No Ribet, Download aja Aplikasi My Capella

Pelaku memasang tarif Rp 600 ribu untuk satu kali kencan pendek atau short time kepada calon pelanggan. “Pelaku yang melakukan penjualan orang ini menunggu di halaman parkir Grand i Hotel, lalu petugas melakukan penangkapan,” kata dia.

Dari aksinya tersebut, para pelaku meraup keuntungan sekitar Rp 300 ribu untuk sekali kencan. Mereka sudah menjalankan aksinya kurang lebih satu tahun.

Yudha mengatakan, antara korban dan pemilik akun tidak saling mengenal. Mereka hanya menjalin komunikasi melalui teman korban.

“Makanya tersangkanya ada dua, jadi salah satunya merupakan orang yang mengenalkan korban,” kata dia.

Barang bukti yang disita polisi dalam kasus ini, yakni kondom, dua telepon genggam, satu mobil, dan uang Rp 600 ribu serta satu akun MiChat.

Putu menegaskan bahwa kedua tersangka akan dijerat dengan pasal prostitusi dan perdagangan orang, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, juga pasal pornografi dengan ancaman hukuman paling tinggi 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. (*)

Reporter: Azis M