batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung meresmikan Gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogjakarta di Gamping, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (31/1) bertepatan dengan Resepsi Harlah ke-101 NU.

“Resepsi Harlah ke-101 NU dan peresmian gedung UNU Jogjakarta ini merupakan sebuah lompatan kemajuan 50 tahun ke depan bagi NU,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari unggahan akun Instagram Kementerian PUPR.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pembangunan Gedung UNU Jogjakarta dilakukan secara kolaboratif yakni melalui penyiapan lahan oleh Pemda DIJ dan pembangunan oleh Kementerian PUPR sejak Desember 2021 dan telah selesai pada Juni 2023.

BACA JUGA: 2 Terduga Teroris di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah Ditangkap

“Kami ucapkan selamat. Semoga UNU dapat memanfaatkan prasarana ini untuk pembelajaran dengan fokus dan lebih baik, sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul dan siap bersaing,” kata Basuki.

Diketahui, Gedung UNU Yogyakarta terdiri dari Gedung Utama 9 lantai dan Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa 4 lantai yang akan melayani aktivitas 3.444 mahasiswa dan 152 dosen. Sembilan lantai Gedung Utama UNU melambangkan filosofi nilai 9 bintang yang diusung NU dan jumlah Wali Songo.

Gedung UNU Jogjakarta yang diresmikan Presiden Jokowi ini memiliki luas bangunan 16.769,19 m2, tinggi bangunan 52 m diatas tanah seluas 7.478 m2. Pada gedung baru tersebut akan dibangun 9 lantai dimana setiap lantai memiliki fungsi berbeda-beda. Lantai 1 atau Ground Floor akan digunakan untuk lobby, ruang UKM, dan ruang MEP.

Lantai 2 untuk kantin, ruang kuliah, administrasi, dan Jamaah Corner. Lantai 3 digunakan untuk ruang kuliah, laboratorium, E-Library, Study Lounge, dan Auditorium.

Sedangkan pada lantai 4 terdapat ruang dosen, ruang kuliah, laboratorium, E-Library, Study Lounge, dan Auditorium. Masjid, hall, perpustakaan di lantai 5 serta roof garden dan masjid di lantai 6. Lantai 7 dan 8 untuk ruang dosen dan dekanat. Dan yang terakhir lantai 9 untuk Rektorat dan BP3TNU.

Berdasarkan rencana pembangunan yang dilaksanakan selama 16 bulan mulai Oktober 2021 hingga Februari 2023, biaya pembangunan mencapai sekitar Rp 193 miliar. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1). Ribuan massa yang mengenakan seragam desa itu menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Desa.

Ribuan massa demo dari Apdesi itu hingga kini masih memadati gerbang utama gedung DPR/MPR. Arus lalu lintas Jalan Gatot Soebroto arah Senayan-Slipi pun tersendat.

Hari ini undang-undang desa kita perjuangkan. Ingat sampai sore pun kita berkumpul, harga mati Revisi Undang-Undang Nomor 6,” kata Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya saat berorasi dari mobil komando.

BACA JUGA: Rusuh, Massa APDESI Berunjuk Rasa di DPR

Ia meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bisa segera meresmikan Revisi UU Desa.
“Semua kita doakan, semoga Ketua DPR hatinya dibukakan bahwa sesungguhnya yang hadir hari ini adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa,” tegas Surta Wijaya.

Sambil menuntut pengesahan Revisi UU Desa, massa dari Apdesi itu pun terlihat
melakukan pengrusakan pagar DPR dengan palu besar san memukulkannya ke tembok pagar DPR.

Mereka juga turut merusak pagar DPR. Massa aksi lainnya pun turut melemparkan botol plastik dan juga batu ke arah petugas yang tengah berjaga di halaman gedung DPR. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Istana Kepresidenan merespons pernyataan Mahfud MD yang akan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, pihaknya menghargai keputusan Mahfud tersebut.

“Seperti yang disampaikan oleh bapak presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, beliau menghargai keinginan dari Menko Polhukam untuk mengundurkan diri. Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud pribadi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu,” kata Ari Dwipayana di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/1).

Terkait rencana pertemuan Mahfud dengan Jokowi, kata Ari, baru bisa disampaikan setelah Presiden Jokowi tiba di JaKekarta. Sebab, saat ini kepala negara tengah melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah.

BACA JUGA: Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

“Kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam ke Jakarta. Tentu setelah itu kita bisa tahu kapan bisa dijadwalkan pertemuan antara Pak Mahfud dengan presiden,” ucap Ari.

Ari belum bisa memastikan apakah pertemuan Mahfud dengan Jokowi bakal dilakukan pada Kamis (1/2) besok atau tidak. Ia menduga, Jokowi akan tiba di Jakarta pada Kamis malam.

“Bisa saja, tergantung waktu yang dialokasikan dijadwalkan untuk pertemuan itu ya. Karena pak presiden juga mendaratnya mungkin malam juga,” ujar Ari.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya. Mahfud menyebut, akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden,” ucap Mahfud saat berkunjung ke Pura Ulundano, Lampung, Rabu (30/1).

Mahfud menjelaskan, keputusan pengunduran dirinya itu telah dibicarakan oleh jajaran partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, yang menyimpulkan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 merupakan langkah yang bijak.

“Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” ucap Mahfud.

Mahfud berharap pengunduran dirinya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual, agar Pilpres 2024 bisa berjalan adil dan jujur.

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa massa aksi dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) memang sudah merencanakan kericuhan dalam aksi di depan Gedung DPR RI. Hal itu menurutnya sudah diendus anggota kepolisian.

“Hari ini teman-teman melihat ada aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai pengerusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar, dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1).

Sejak hari Selasa (30/1) kemarin, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah merazia barang-barang yang dianggap akan membuat suasana demo menjadi ricuh.

BACA JUGA: Rusuh, Massa APDESI Berunjuk Rasa di DPR

“Sudah dapatkan banyak sekali lebih dari 30 (ban). karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam seolah olah nanti membuat kekacauan,” ungkapnya.

Namun begitu, ia memastikan bahwa dalam aksi yang ricuh tersebut, tak ada anggotanya yang mengalami luka usai adu serangan dengan massa yang melempar batu.

“Alhamdulillah enggak ada. Kita kan dilengkapi dengan helm, dengan tameng, kita bisa ngeliat ke atas ada lemparan batu-batu dan botol. Kalau botol sih saya rasa kalau kena enggak papa kecuali kalau ada isinya,” pungkas Karyoto.

Sebelumnya, Koordinator Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESi) Sunan Bukhori menyebut bahwa aksi massa ini ingin memastikan bahwa DPR RI telah mengirimkan surat undangan ke pemerintah agar pengesahan revisi UU Desa bisa diputuskan sesuai tenggat yang ditentukan yakni 6 Februari 2024.

“Sampai hari ini revisi UU Desa masih menjadi tanda tanya besar,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1).

“Oleh karena itu kami semua datang kesini dari seluruh Indonesia, dari 9 organisasi, ingin memastikan bahwa hari ini DPR RI membuat undangan untuk pemerintah, itu aja,” tegas Sunan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Warga Palestina yang berada di kamp pengungsi Jabalia di Gaza utama dikabarkan kekurangan air bersih.

Warga disana berbondong-bondong membawa wadah plastik untuk mengantre di dekat truk tangki air, namun tidak mendapatkan air bersih (31/1).

Truk dengan tangki air tersebut memiliki kapasitas yang terbatas dan tidak bisa menyediakan air untuk ratusan warga Gaza yang telah menghabiskan berjam-jam waktu mereka untuk menunggu pasokan bantuan air bersih setiap harinya.

Di sekitar area kamp warga Palestina berkerumun di sekitar salah satu saluran air yang dihancurkan oleh tentara Israel dan mencoba untuk mengisi saluran air langsung dari sana.

Dilansir dari Antara, salah satu warga Palestina bernama Karam Abu Nada sedang menunggu giliran untuk mengisi air dari pipa yang telah hancur.

Karam mengatakan bahwa para penghuni kamp berkumpul untuk mengambil air meskipun air sudah terkontaminasi.

Ia mengatakan kepada Anadolu jika mereka biasanya menggunakan air yang udah tercemar untuk mencuci, membersihkan, dan memasak.

BACA JUGA: Ditangkap Densus 88, Ini Peran Sepuluh Terduga Teroris Jaringan JI

Tak jarang, ia juga menuturkan terkadang mereka juga harus menunggu hingga 10 hari untuk bisa mendapatkan air tersebut.

Warga Gaza terpaksa menjatah konsumsi air lantaran hanya tersedia di beberapa hari sekali. Selain itu juga mereka meminimalkan jumlah dari yang digunakan untuk kebutuhan seperti mandi, mencuci piring, dan membersihkan.

Selanjutnya, Karam juga mengatakan air yang tercemar sangat berdampak pada mereka, terutama pada anak-anak, dan bisa menyebabkan penyakit usus hingga kulit di tengah kurangnya obat-obatan untuk mengobati mereka.

Selain Karam Abu Nada, warga Palestina berusia 50 tahun, dari Kota Gaza, Raed Radwan menuturkan keluarganya terus menerus menghadapi masalah krisis air.

“Kami memperoleh air dengan mengisi beberapa galon plastik dari salah satu klub di wilayah tempat kami tinggal, yang memompa air dari sumur pribadi setiap 3-4 hari sekali karena kekurangan bahan bakar,” tutur Radwan, dikutip dari Antara.

Menurut Radwan, air yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sehingga ia memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi air.

“Sebelum perang, air ini hanya digunakan untuk mencuci piring dan membersihkan, tetapi saat ini kami menggunakannya untuk minum, yang telah menimbulkan berbagai penyakit mulai dari infeksi saluran cerna hingga penyakit ginjal dan dehidrasi,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Radwan juga mengecam sikap diam dunia atas apa yang telah dihadapi oleh Palestina.

Salah satu warga bernama Yusuf Hamad, usia 25 tahun, yang melarikan diri dari Kota Beit Hanoun di Timur laut ke salah satu pusat penampungan di Jabalia, mengaku bahwa ada ribuan pengungsi yang telah menderita kondisi kesehatan akibat kelangkaan air.

“Kami telah menderita krisis air yang parah selama lebih dari tiga bulan, karena kami menerima jatah kecil setiap beberapa hari karena kekurangan bahan bakar,” kata Yusuf, dikutip dari Antara.

Yusuf mengatakan kekurangan air menyebabkan sebagian dari pengungsi, terutama anak-anak terkena penyakit pencernaan dan kulit karena kurangnya kebersihan.

Saat ini Jalur Gaza tengah menghadapi krisis air bersih lantaran rusaknya infrastruktur akibat perang yang masih berlangsung antara Israel dan pejuang Hamas Palestina.

Setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel telah memutus pasokan air, makanan, obat-obatan, listrik, dan bahan bakar untuk 2,3 juta warga Palestina yang berada di Gaza.

Hal ini berdampak pada fasilitas desalinasi dan jaringan pembuangan limbah di Gaza terganggu karena kekurangan bahan bakar dan listrik sejak pertengahan Oktober tahun lalu, menurut Otoritas Air Palestina.

PBB sudah berulang kali memperingatkan penyebaran penyakit akibat dari krisis air yang melanda Palestina, ditambah dengan kurangnya perlengkapan kebersihan.

“Orang-orang di Gaza hidup dalam bencana, mereka rentan terhadap kematian karena kelaparan, kekurangan gizi, kehausan, atau karena peluru, cedera, dan bangunan runtuh di atas mereka,” kata Juru Bicara Organisasi Kesehatan Dunia Christian Lindmeier kepada Anadolu, dikutip dari Antara. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (31/1), menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang. Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten.

BACA JUGA: Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK. “Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada,” katanya, dikutip dari Antara.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW.

Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut. Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa. (*)

Sumber: JP Group