batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan gaji TNI dan Polri. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia,” sebagaimana bunyi PP 6/2024, dikutip Selasa (30/1).

BACA JUGA: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di 34

PP Nomor 6/2024 itu ditandatangani Presiden Jokowi, pada 26 Januari 2024. Dalam poin aturan tersebut menyatakan, besaran gaji pokok Anggota TNI telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI,” bunyi poin huruf c.

Sementara untuk untuk gaji Anggota Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024,” bunyi PP tersebut.

Besaran gaji prajurit TNI:

Golongan I: Tamtama TNI

Kelas Satu/Prajurit Satu: Rp 1.830.500 hingga Rp 2.827.000
Kelas Dua/Prajurit Dua: Rp 1.775.000 hingga Rp 2.741.300
Kelas Kepala/Prajurit Kepala: Rp 1.887.800 hingga Rp 2.915.400
Kopral Satu: Rp 2.007.700 hingga Rp 3.100.700
Kopral Dua: Rp 1.946.800 hingga Rp 3.006.600
Kopral Kepala: Rp 2.070.500 hingga Rp 3.197.700

Golongan II: Bintara TNI

Sersan Dua: Rp 2.272.100 hingga Rp 3.733.700
Sersan Satu: Rp 2.343.100 hingga Rp 3.850.500
Sersan Kepala: Rp 2.116.400 hingga Rp3.971.000
Sersan Mayor: Rp 2.492.000 hingga Rp 4.095.200
Pembantu Letnan Dua: Rp 2.570.000 hingga Rp 4.223.300
Pembantu Letnan Satu: Rp 2.650.300 hingga Rp 4.355.400

Golongan III: Perwira Pertama TNI

Letnan Dua: Rp 2.954.200 hingga Rp 4.779.300
Letnan Satu: Rp 3.046.600 hingga Rp 5.006.500
Kapten: Rp 3.141.900 hingga Rp 5.163.100

Golongan IV: Perwira Menengah TNI

Mayor: Rp 3.240.200 hingga Rp 5.324.600
Letnan Kolonel: Rp 3.341.500 hingga Rp 5.491.200
Kolonel: Rp 3.446.000 hingga Rp 5.663.000

Golongan IV: Perwira Tinggi TNI

Brigadir Jenderal Laksamana Pertama Marsekal Pertama: Rp 3.553.800 hingga Rp 5.840.100
Mayor Jenderal Laksamana Muda Marsekal Muda: Rp 3.665.000 hingga Rp 6.022.800
Letnan Jenderal Laksamana Madya Marsekal Madya: Rp 5.485.800 hingga Rp 6.211.200
Jenderal Laksamana Marsekal: Rp 5.657.400 hingga Rp 6.405.500

Besaran gaji anggota Polri:

Golongan I (Tamtama)

Bhayangkara Dua (Bharada) = Rp 1.775.000 – Rp 2.741.300
Bhayangkara Satu (Bharatu) = Rp 1.830.500 – Rp 2.827.000
Bhayangkara Kepala (Bharaka) = Rp 1.887.800 – Rp 2.915.400
Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda) = Rp 1.946.800 – Rp 3.006.000
Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu) = Rp 2.007.700 – Rp 3.100.700
Ajun Brigadir Polisi (Abrippol) = Rp 2.070.500 – Rp 3.197.700

Golongan II (Bintara)

Brigadir Polisi Dua (Bripda) = Rp 2.272.100 – Rp 3.733.700
Brigadir Polisi Satu (Briptu) = Rp 2.343.100 – Rp 3.850.500
Brigadir Polisi (Brigpol) = Rp 2.416.400 – Rp 3.971.000
Brigadir Polisi Kepala (Bripka) = Rp 2.492.000 – Rp 4.095.200
Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) = Rp 2.570.000 – Rp 4.223.300
Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) = Rp 2.650.300 – Rp 4.355.400

Golongan III (Perwira Pertama)

Inspektur Polisi Dua (Ipda) = Rp 2.954.200 – Rp 4.779.300
Inspektur Polisi Satu (Iptu) = Rp 3.046.600 – Rp 5.006.500
Ajun Komisaris Polisi (AKP) = Rp 3.141.900 – Rp 5.163.100

Golongan IV (Perwira Menengah)

Komisaris Polisi (Kompol) = Rp 3.240.200 – Rp 5.324.600
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) = Rp 3.341.500 – Rp 5.491.200
Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) = Rp 3.446.000 – Rp 5.663.000

Golongan IV (Perwira Tinggi)

Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) = Rp 3.553.800 – Rp 5.840.100
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) = Rp 3.665.000 – Rp 6.022.800
Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) = Rp 5.485.800 – Rp 6.211.200
Jenderal Polisi = Rp 5.657.400 – Rp 6.405.500

Sumber: JP Group

batampos – Para pemimpin badan PBB yang tersebar di Gaza memperingatkan bahwa mereka akan kehabisan dana. Hal itu disampaikan belum lama ini tepatnya pada Senin (29/1), kemarin.

Dilansir dari nytimes.com, kondisi tersebut diakibatkan tuduhan baru tentang pengaruh Hamas terhadap lembaga organisasi PBB tersebut.

Di tengah para pejabat PBB mengkhawatirkan masa depan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) sebagai lembaga bantuan utama di Palestina.

Para pejabat Israel memperdebatkan apakah masuk akal untuk menyampaikan tuduhan secara terbuka bahwa sekelompok pekerja UNRWA terlibat dalam serangan pada tanggal 7 Oktober lalu.

Beberapa pimpinan militer Israel menyatakan bahwa runtuhnya UNRWA akan menyebabkan kekosongan administrasi dan logistik yang besar di tengah krisis kemanusia.

Sedangkan, UNRWA memiliki peran penting di Gaza, dalam mendistribusikan makan, air, serta obat-obatan.

Jika lembaga tersebut runtuh, sebagian besar penduduk di Gaza yang hampir mencapai 2,2 juta mengungsi akan mengalami krisis makanan.

Sebelumnya, UNRWA menjadi wadah bagi warga Palestina yang mengungsi dan berlindung di pusat-pusat dan sekolah-sekolah, yang dikelola badan tersebut . tidak hanya itu, organisasi tersebut juga mengalokasikan bantuan ke Gaza setiap harinya.

Israel telah menuduh bahwa sekitar 12 pegawai di dalam UNRWA berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober 2023 dan sebanyak 1.300 pegawai merupakan anggota kelompok tersebut.

Serang pada saat itu setidaknya berakhir dengan sekitar 1.200 orang tewas dan 240 orang disandera, menurut perkiraan Israel.

Tuduhan tersebut mencangkup bukti bahwa seorang pekerja di UNRWA yang menculik seorang wanita dan beberapa orang lainnya, serta mengambil bagian dalam pembantaian.

PBB sedang melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut, yang diumumkan pada hari Jumat (26/1) dan telah memecat sembilan tersangka.

Tidak hanya itu, Hamas yang dianggap sebagai kelompok teror oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, ikut serta mengendalikan otoritas sipil yang memerintah Gaza pada awal perang terjadi.

Tidak diketahui jelas berapa banyak tersangka anggota yang aktif dalam serangan bersenjata kelompok tersebut, meskipun keanggotaan hanya untuk anggota UNRWA adalah ilegal.

Akibat tuduhan tersebut, setidaknya 13 negara termasuk Austria (29/1) untuk menghentikan sementara sumbangan kepada UNRWA.

Sehingga badan tersebut memberikan peringatan bahwa operasi yang dilakukan dapat terhenti akibat kekurangan dana pada akhir bulan Februari 2024. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dipastikan telah siap mengikuti sesi debat terakhir, yang akan digelar pada Minggu (4/2) mendatang.

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Roby Muhamad mengatakan Ganjar Pranowo sangat telah siap mengadapi debat terakhir yang mengusung tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

BACA JUGA: Kampanye Akbar Pasangan Capres Nomor Urut 1 di Tegal, Ribuan Orang Tumpah Ruah

“Selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, isu-isu yang menjadi tema debat ini sudah ditangani dan dihadapi oleh Mas Ganjar setiap hari,” kata Roby kepada wartawan, Selasa (30/1).

Roby menyebut, Ganjar juga telah menuangkan pengalaman dan semangat kerakyatan dalam program-program di visi-misi dan 21 program unggulan Ganjar-Mahfud.

Ia menjelaskan untuk pendidikan, Ganjar-Mahfud punya berbagai program. Misalnya, 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana, Sekolah Dapat Gaji, Lulus Pasti Kerja, dan lain-lain. Kemudian terkait pemerataan akses kesehatan, ada program-program seperti 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes dan Uang Saku Kader Posyandu.

Belum lagi program-program lain terkait tema debat seperti Internet Super Cepat, Gratis dan Merata, 17 Juta Lapangan Kerja, Buruh Naik Kelas, dan Disabilitas Mandiri Berprestasi, 1 Desa 1 Mobil Akses.

“Yang utama bagi Ganjar-Mahfud adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, semua aspek yang menjadi tema debat kelima ini harus ditanggapi sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan,” ujarnya.

“Pada akhirnya, semua topik ini, mulai dari kesehatan sampai teknologi informasi, semuanya bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” imbuhnya. (*)

Editor: Banu Adikara

batampos – Ribuan orang tumpah-ruah di Lapangan Pendawa, Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Mereka menyambut kehadiran pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN, Selasa (30/1). Kampanye akbar yang dihadiri langsung Anies-Muhaimin itu disambut meriah ribuan pendukung sembari meneriakkan kata “perubahan”.

Dalam orasinya, Cak Imin menegaskan bahwa suara perubahan semakin menggema di Tanah Air. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat ingin bersama-sama mewujudkan perubahan untuk nasib bangsa yang lebih baik.

BACA JUGA: Capres Nomor Urut 2 Sebut Dirinya Sudah Mulai Peduli Pertanian Sejak Aktif sebagai Tentara

“Petani-petani selama ini kurang untung, betul? Petani-petani selama ini diabaikan, betul? Saatnya kita lakukan perubahan. Saatnya kita lakukan perubahan. Masih banyak petani kita yang harus dibantu pupuk,” ujarnya.

Paslon yang diusung Koalisi Perubahan ini bertekad untuk terus mendengar aspirasi masyarakat yang betul-betul ingin adanya perbaikan dan perubahan. Baik sektor pangan, pendidikan, sosial hingga ekonomi.

“Saya dan Mas Anies sudah sepakat pokoknya hanya mendengarkan dua pihak. Pertama, mendengarkan rakyat, setuju? Kedua mendengarkan ilmu pengetahuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anies Baswedan menyampaikan bahwa perubahan ini bukan hanya perjuangan politik, tapi merubah nasib rakyat Indonesia agar lebih sejahtera.

“Ini bukan sekedar persoalan politik, ini adalah nasib rakyat Indonesia yang sama-sama akan kita ubah. Perjuangan ini penuh dengan tantangan!” tandasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenang awal mula dirinya peduli terhadap pertanian adalah sejak aktif menjadi Tentara Republik Indonesia (TNI). Sejak dulu dia sudah menganggap sektor pertanian adalah motor penting bagi pergerakan negara yang lebih maju.

Hal tersebut diungkap Menteri Pertahanan (Menhan)  Prabowo saat menghadiri ‘Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat untuk Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional’ di Sumedang, Selasa (30/1).

Prabowo mengingatkan kepada para prajurit yang hadir bahwa petani memiliki peran penting ketika perang kemerdekaan Indonesia. Sebab, petani secara tidak langsung mendukung berperang melalui hasil panen agar para prajurit tetap kuat.

BACA JUGA: PN Jaksel Terima Permohonan Praperadilannya, Penetapan Tersangka Eddy Hiariej Dinyatakan Gugur

“TNI dan seluruh prajurit disini, kita harus ingat tanpa petani tidak ada tentara, tanpa pangan kita tidak bisa perang. Kita membela negara dan bangsa ini karena didukung para petani di mana-mana. Waktu Indonesia melaksanakan perang kemerdekaan, tidak ada anggaran, tidak ada APBN, belum ada apa-apa, tidak ada mata uang,” ujarnya.

“(Saat) Kita merdeka, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan diatur di kemudian hari tapi kita merdeka dulu. Siapa yang memberi makan tentara kita? Siapa yang memberi makan pejuang-pejuang kita? Itu adalah petani di seluruh Indonesia,” imbuh Prabowo.

Sejalan dengan itu, ketika menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad), Prabowo pun memerintahkan seluruh batalyonnya untuk menggarap kebutuhan pertanian mereka secara mandiri dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada.

“Tidak boleh ada lahan yang tidur, tidak boleh ada lahan yang tidak ditanam karena pangan adalah hal strategis bukan barang dagangan,” ungkap Prabowo.

Ketika menjadi purnawirawan pun, Prabowo memilih untuk tetap peduli pertanian dengan pernah memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), membina Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) hingga kini.

“Saya pensiun dari tentara, saya pimpin HKTI, dan sampai sekarang saya masih sebagai Dewan Pembina KTNA, saya masih di Induk Koperasi Unit Desa, itulah mengapa saya menaruh perhatian yang sangat-sangat besar dalam masalah pertanian. Segala masalah yang berurusan dengan produksi pangan itu masalah yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah.

“Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya,” kata Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1)

“Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara,” sambungnya.

Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.

BACA JUGA: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di 34

Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.

Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.

Padahal, kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri sudah meyakini, PN Jaksel bakal menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan mantan Eddy Hiariej. “Iya tentu kami optimis permohonan tersebut akan di tolak hakim,” ucap Ali Fikri sebelum PN Jaksel memutus gugatan praperadilan Eddy Hiariej.

Ali menegaskan, upaya permohonan praperadilan yang dilayangkan Eddy Hiariej tak jauh berbeda dengan penyuap Eddy Hiariej, yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Namun, Helmut Hermawan memilih untuk mencabut gugatan praperadilannya itu.

“Dalil pemohon ini sama dengan perkara lain yang ditangani KPK dan kemudian juga sudah diputus hakim dengan vonis ditolak,” tegas Ali.

Juru bicara KPK itu menegaskan, tidak ada alasan baru yang dibawa Eddy Hiariej untuk kabur dari jeratan tersangka. Ia menegaskan, proses hukum yang ditangani KPK telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Jadi memang tidak ada alasan baru dari para pemohon praperadilan sehingga hampir semuanya di tolak hakim. Yang artinya semua proses yang KPK lakukan telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku baik KUHAP maupun UU KPK itu sendiri,” ucap Ali.

KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.

Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Transparency International Indonesia menyatakan corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak mengalami perubahan atau stagnansi pada 2023. Deputi Program TII Wawan Suyatmiko menyatakan skor IPK Indonesia pada 2023 tetap di 34, sama seperti 2022.

Menurutnya, Indonesia berada pada peringkat 115 bersama negara-negara lainnya, yakni Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. “Kalau tidak melakukan upaya yang keras untuk menaikkan itu, maka angka CPI kita tidak akan bisa bergerak maju dari angka 30an,” kata Wawan dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (30/1).

IPK atau CPI ini dihitung dengan skala 0-100, yakni 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI sebanyak 180 negara.

Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi, meraih skor 90. Berada pada urutan kedua Finlandia yang meraih skor 87 dan New Zealand skor 85.

Wawan menjelaskan, perlu kerja keras untuk meningkatkan IPK Indonesia agar tidak terjebak pada angka 30an. Ia menekankan, pemerintah harus bisa membenahi penegakan hukum, serta memberikam jaminan demokrasi.

“Secara polituk ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan,” ucap Wawan.

Wawan juga mengingatkan soal rentannya korupsi pada sektor politik. Ia menyebutkan, di suatu negara praktik korupsi sudah melibatkan unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif.

“Pekerjaan rumah yang besar korupsi di sektor politik,” pungkas Wawan. (*)

Sumber: JP Group