batampos – DPRD Kota Batam meminta pihak berwenang fokus dalam mengusut tuntas kasus penyelundupan minuman beralkohol (Mikol) yang beberapa waktu lalu berhasil digagalkan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Saruhama menegaskan dengan adanya kasus ini, artinya Batam masih menjadi salah satu pintu penyelundupan barang. Penyelundupan ini sudah pasti merugikan negara.

“Kasus ini sudah pasti ada potensi kerugian negara. Batam ternyata masih harus meningkatkan pengawasan. Karena nyatanya Batam masih menjadi destinasi incaran dalam menyelundupkan barang, termasuk alkohol,” kata Utusan saat dijumpai di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (5/2).

Baca Juga: Ditengarai Mikol Ilegal yang Ditangkap Bea Cukai Batam telah Sering Masuk

Utusan menilai perlu langkah pencegahan, dengan meningkatkan pengawasan, terutama dalam lalu lintas barang. Namun demikian, ia tetap mengapresiasi upaya penggagalan yang sudah dilakukan Bea dan Cukai.

Tentu dengan adanya kasus ini, dipastikan Batam masih menjadi arena bagi pengusaha nakal, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara ketat.

Agar Batam tidak lagi menjadi daerah transit atau lalu lintas dari barang ilegal atau aktivitas penyelundupan barang atau pergerakkan ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan ini.

Ia berharap Bea dan Cukai tetap serius dalam proses penyelidikannya, sehingga para penyelundup ini bisa diproses secara hukum, dan kasusnya bisa dilimpahkan dalam persidangan.

Baca Juga: Kecolongan, Infonya Penyelundupan Mikol Lewat Pelabuhan Resmi Sudah Berjalan 2 Tahun

Penindakan dan penegakkan hukum diharapkan agar peristiwa ini tidak berulang. Tentu peristiwa ini sangat merugikan, karena berkaitan dengan potensi kerugian negara.

“Kami mendorong Bea dan Cukai tetap serius, dan melaksanakan penindakan, sehingga bisa memberikan efek jera kepala pelaku penyelundupan. kepada pelaku usaha, kami meminta agar tetap berinvetasi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” bebernya.

“Jangan melakukan hal yang melanggar. Bea dan Cukai pasti bisa menemukan pelaku penyelundupan. Potensi kerugian negara akan besar jika ada pelemahan penegakkan hukum,” tegasnya. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Mendekati hari raya Imlek 2024, PT ASDP Telaga Punggur Batam akan menambah trip kapal roro ke Tanjung Uban, Bintan, guna mengantisipasi jika terjadi peningkatan penumpang. General Manager PT ASDP Batam, Nana Sutisna, menyebut pihaknya memungkinkan untuk menambahkan trip kapal saat libur Imlek.

“Untuk penambahan kapal tidak ada tetapi hanya penambahan trip jika terjadi peningkatan penumpang saat momen Imlek,” katadia, Senin (5/2).

Baca Juga: Pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim Menunggu Persetujuan Desain Interior

Nana menyebut situasi penumpang saat ini masih tergolong normal meski sudah mendekati momen Imlek. Menurutnya pergerakan penumpang tidak setinggi saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Penumpang masih normal saja, belum ada peningkatan,” sebutnya.

Untuk jadwal kapal PT ASDP untuk sehari-sehari tetap melayani rute tujuan Tanjunguban, Sei Selari (Riau) dan Kuala Tungkal (Jambi).

“Jadwal kapal masih sama dan normal tidak ada perubahan, dan tidak ada kendala dengan cuaca,” kata dia.

Sementara sebelumnya terdapat kendala pelayaran untuk kapal Roro Bahtera Nusantara 03 dari Tanjunguban menuju Sintete.

Baca Juga: Sebanyak 499 CJH Reguler dan Cadangan Batam Sudah Lunasi Pembayaran BPIH

Kapal tersebut mengangkut logistik untuk masyarakat pulau dan ada ratusan penumpang yang turut diangkut.

“Jadwal reguler kapal akan kembali normal, kapal BN 03 dengan lintasan rute Sintete,” kata dia.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang ingin berangkat dapat menyesuaikan agenda keberangkatan kapal.

“Sebelum berangkat, masyarakat dapat terlebih dahulu membeli tiket, terlebih bagi mereka penumpang kendaraan,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Dinas Perhubungan Kota Batam bersama Tim Terpadu mulai melakukan razia juru parkir (jukir) liar pada pekan ini. Rencananya, razia akan difokuskan di kawasan Nagoya dan Batam Centre.

“Lokasi yang kami datangi itu tempat yang dilarang parkir tapi ada jukirnya. Awal ini lokasinya seperti di Nagoya dan Batam Centre sesuai laporan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim.

Salim mengatakan untuk jadwal razia tersebut akan dikoordinasikan bersama Tim Terpadu. Bagi jukir liar yang tertangkap akan diberikan sanksi hukum.

“Itu nanti (sanksinya) dari pihak kepolisian. Kan ada Jatanras, Tim Saber Pungli. Jadwal razianya kita rahasiakan, takut bocor,” katanya.

Sallim menambahkan kegiatan razia tersebut sepanjang tahun ini akan lebih ditingkatkan. Targetnya, dalam sebulan dilakukan 4 kali razia.

“Kalau bisa setiap pekan dilakukan. Kita harap dengan razia nanti tidak ada lagi oknum-oknum ini,” ungkapnya.

Naiknya tarif parkir membuat keberadaan juru parkir (jukir) liar di kawasan Nagoya, Lubuk Baja semakin menjamur. Jukir ini tanpa menggunakan seragam dan tidak memberikan karcis kepada pengendara.

Seperti jukir di kawasan Komplek Nagoya Newton, dan Komplek Business Centre. Para jukir ini menagih tarif parkir motor Rp 2 ribu dan mobil Rp 4 ribu. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Unit Reskrim Polsek Bengkong menangkap ERK, 22. Pria yabg berprofesi sebagai montir ini mencabuli anak yang masih berusia 15 tahun berinisial ZN. Kapolsek Bengkong, Iptu Doddy Basyir mengatakan kasus ini terungkap dari laporan orangtua korban. Saat itu, korban mengaku tidak pulang ke rumah karena menginap di hotel bersama pelaku.

“Orang tua korban yang membuat laporan ke Polsek setelah mendapatkan pengakuan dari anaknya,” ujar Doddy.

Dari pemeriksaan polisi, pelaku sudah 2 kali mencabuli korban. Modusnya, pelaku memacari korban dan melancarkan aksi bejatnya di hotel kawasan Bengkong.

“Antara pelaku dan korban sudah kenal sejak Mei 2023 dari media sosial Instagram,” kata Doddy.

Doddy menjelaskan pelaku ditangkap pada Jumat lalu. Sedangkan korban merupakan anak putus sekolah dan saat ini menjalankan usaha dagang milik keluarganya.

“Kepada orangtua kami imbau agar lebih memperketat pengawasan ke anaknya. Tingkatkan edukasi agar tidak menjadi korban,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku diancam Pasal 82 ayat 1 dan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.