batampos – Sekitar 11 ribu warga di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, ribuan peserta yang dinonaktifkan tersebut tersebar di lima kabupaten/kota, yakni Tanjungpinang, Bintan, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Nara Grace Br. Ginting, mengatakan Kabupaten Bintan menjadi daerah dengan jumlah peserta PBI yang paling banyak dinonaktifkan.

“Bintan paling banyak, ada sekitar 3.620 orang. Untuk Tanjungpinang sebanyak 2.471 orang. Yang paling sedikit Kabupaten Lingga, hanya beberapa saja,” ujar Nara Grace saat ditemui, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, penonaktifan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran data agar bantuan PBI tepat sasaran. Terlebih, iuran BPJS Kesehatan PBI sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, Nara Grace menyebut masih banyak warga di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang yang tercatat aktif sebagai peserta PBI. Saat ini, total peserta BPJS Kesehatan PBI di lima daerah tersebut mencapai sekitar 189.599 orang.

“Peserta yang dinonaktifkan memang cukup banyak, tetapi peserta PBI baru juga terus bertambah. Di Bintan saja ada sekitar 1.800 peserta baru yang masuk. Data ini terus bergerak setiap bulan,” jelasnya.

Terkait kuota peserta BPJS Kesehatan PBI di masing-masing daerah, Nara Grace menegaskan pihak BPJS tidak memiliki kewenangan penuh. Data kepesertaan dan kuota PBI berada di bawah Kementerian Sosial serta Dinas Sosial daerah.

Ia menambahkan, warga yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk kembali menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI melalui mekanisme reaktivasi. Namun, status tersebut tidak bersifat permanen.

“Bagi warga yang sedang sakit, kepesertaan bisa langsung diaktifkan kembali dengan melampirkan surat keterangan sakit,” pungkas Nara Grace. (*)

Artikel BPJS Kesehatan Nonaktifkan 11 Ribu Peserta PBI di Lima Daerah Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Anambas memastikan rumah makan dan warung kopi tetap diperbolehkan beroperasi selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan di tengah pemulihan ekonomi daerah.

Kasatpol PP Anambas, Abdul Rasyid, mengatakan pemerintah tidak memberlakukan larangan penutupan usaha kuliner selama Ramadan. Namun, pelaku usaha diminta tetap menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa.

“Silakan buka, baik rumah makan maupun kedai kopi. Tapi kami minta pasang tirai,” ujar Abdul Rasyid saat ditemui di wilayah Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Selasa (10/2).

Menurutnya, pemasangan tirai atau penutup di bagian depan warung bertujuan agar aktivitas makan dan minum di siang hari tidak terlihat dari luar.

“Yang makan atau ngopi di dalam tidak kelihatan. Ini bentuk saling menghargai bagi yang sedang berpuasa,” jelasnya.

Abdul Rasyid menambahkan, kebijakan ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara toleransi beragama dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari usaha harian.

Selain itu, Satpol PP Anambas juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum selama Ramadan. Ia meminta agar tidak ada aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan, seperti keributan, penggunaan pengeras suara berlebihan, atau kegiatan yang menimbulkan keresahan.

Satpol PP memastikan tetap melakukan patroli rutin guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif sepanjang bulan puasa.

“Kami berharap Ramadan di Anambas berjalan aman, tertib, penuh toleransi, dan ekonomi masyarakat tetap bergerak,” pungkas Abdul Rasyid. (*)

Artikel Ramadan di Anambas, Warung Makan Tetap Buka Asal Pasang Tirai pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kelompok Tani Makmur Jaya di Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerima satu unit mesin penggiling padi pada Selasa (10/2). Bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan padi hasil panen petani setempat.

Mesin penggiling padi itu digunakan untuk memudahkan proses pengupasan gabah menjadi beras, baik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk dipasarkan.

Dengan adanya mesin tersebut, proses produksi yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Sebelum menerima bantuan, petani di Desa Pesisir Timur masih mengandalkan mesin rakitan sederhana dan sebagian proses penggilingan dilakukan secara manual. Kondisi tersebut dinilai kurang optimal karena berdampak pada kualitas serta jumlah hasil gilingan padi.

Bantuan mesin penggiling padi ini merupakan bagian dari program kemitraan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Kabupaten Kepulauan Anambas yang difokuskan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa, khususnya di sektor pertanian.

Kepala Cabang BRK Syariah Anambas, Idham Khalid, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Alhamdulillah, melalui program kemitraan ini kami dapat menyalurkan mesin penggiling padi sesuai kebutuhan petani. Harapannya, alat ini dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat,” ujar Idham.

Ia menambahkan, Desa Pesisir Timur selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Pulau Siantan. Karena itu, dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing hasil panen petani.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyampaikan bahwa bantuan mesin penggiling padi tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi langsung para petani yang disampaikan kepadanya.

Menurut Aneng, kebutuhan alat penggilingan padi bersifat mendesak, sementara proses pengadaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Petani membutuhkan alat ini dalam waktu cepat. Kalau melalui APBD tentu prosesnya panjang. Karena itu kita arahkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, dan alhamdulillah bisa direalisasikan lewat program CSR,” kata Aneng.

Aneng merincikan, mesin penggiling padi yang diterima Kelompok Tani Makmur Jaya memiliki kapasitas produksi hingga tiga ton per hari. Kapasitas tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan penggilingan padi petani di Desa Pesisir Timur.

“Saya minta mesin ini dikelola dan dirawat bersama, serta dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan petani agar produksi beras di Anambas terus meningkat,” pungkasnya. (*)

Artikel Petani Pesisir Timur Anambas Terima Mesin Penggiling, Pacu Produksi Beras pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Risma Hatajulu, korban pengeroyokan yang dilakukan oleh kakak beradik di Kota Tanjungpinang, Kepri tidak puas dengan tuntutan hukuman yang diajukan Kejari kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Tuntutan tersebut dibaca oleh JPU Desta Garinda Rahdianawati pada Senin (9/2) kemarin. Terdakwa Evita Intan Ceria dan Sherina Intan Ceria secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 466 Ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kakak beradik pelaku pengeroyokan itu pun hanya dituntut hukuman penjara selama empat bulan, tanpa denda. Mengetahui ancaman hukuman itu, korban merasa aneh dengan Kejari Tanjungpinang.

Baca Juga: Kakak Beradik Pengeroyok Pengusaha Laundry di Tanjungpinang Dituntut 4 Bulan Penjara

“Saya tidak puas dengan tuntutan itu, masa cuma empat bulan. Ada apa dibalik kasus ini?,” kata Risma, Selasa (10/2).

Menurutnya, tuntutan JPU Desta terhadap dua terdakwa tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Walaupun para terdakwa sudah meminta maaf dimuka persidangan, JPU harusnya tidak memberikan tuntutan yang ringan.

“Sebagai manusia ya saya maafkan. Tapi saya mau harus dihukum sesuai perbuatannya, sesuai undang-undang. Memaafkan jangan jadi alasan bagi JPU untuk menuntut terdakwa hanya 4 bulan kurungan,” tegasnya.

Baca Juga: Sidang Pengeroyokan di Laundry Tanjungpinang, Saksi Akui Ada Luka di Kepala Korban

Dari awal kasus tersebut bergulir, kata dia para terdakwa sama sekali tidak pernah mendekam dibalik jeruji besi. Sehingga, ia menilai tidak adanya keadilan bagi korban yang telah mengalami penganiayaan dan pengeroyokan tersebut.

Ia juga meminta kepada Majelis Hakim PN Tanjungpinang untuk bersikap dan lebih adil untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan.

“Ini kok tuntutannya cuma segitu. Rendah kali, padahal saya ada hasil visum. Saya mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar memberikan putusan dengan rasa adil dan hati Nurani,” tambahnya.

Baca Juga: Tersangka Pengeroyokan di Tanjungpinang Hanya Tahanan Kota, Korban Tetap Was-was

Selain itu, ia mengakui bahwa para terdakwa berulang kali datang di kediamannya untuk menyodorkan surat damai, yang terdapat kolom tandatangan bermaterai.

“Baru baru ini datang lagi, saya tidak mau damai. Maunya dihukum sesuai perbuatannya,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Martahan Napitupulu mengatakan bahwa JPU mempertimbangkan aspek korektif, agar para terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Menurut Martahan, pihaknya sempat mempertimbangkan penerapan pidana alternatif seperti pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, hingga pidana tutupan. Namun, pidana penjara dinilai masih relevan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

“Kami juga memperhatikan fakta-fakta di persidangan, termasuk adanya penyesalan dari para terdakwa serta adanya penerimaan maaf dari korban, Risma Hutajulu,” pungkasnya. (*)

Artikel Korban Pengeroyokan Kecewa, Tuntutan 4 Bulan Dinilai Terlalu Ringan pertama kali tampil pada Kepri.