batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali membuka pendaftaran rekrutmen SDM untuk masyarakat umum melalui Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 7. Program ini dibuka untuk lulusan S1/S2 berbagai jurusan.

Mengutip unggahan OJK dalam Instagram resminya, periode pendaftaran PCS Angkatan 7 akan dibuka mulai 1-6 Maret 2024. Adapun pendaftaran dibuka secara online melalui website https://ojk-pcs7.experd.com.

“Yang paling ditunggu sudah hadir, Rekrutmen SDM OJK melalui Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 7. OJK mengundang Putra-Putri terbaik Indonesia untuk bersama membangun negeri,” tulis pengumuman OJK dalam media sosialnya, Kamis (29/2).

Pihaknya memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen bersifat gratis alias tidak dipungut biaya. Oleh sebab itu, kepada seluruh masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan.

“Ingat, rekrutmen tidak dipungut biaya ya. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan OJK,” imbuhnya.

Syarat Pendaftaran Rekrutmen OJK

1. Warga Negara Indonesia
2. Sehat secara jasmani dan rohani
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang dalam permasalahan hukum
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai yang saat ini bekerja di OJK
5. Berusia per 1 April 2024
a. S1: Maksimal 29 Tahun
b. S2: Maksimal 33 Tahun

6. Lulusan S1/S2 dengan jurusan/bidang studi:
a. Ekonomi/keuangan (termasuk syariah), akuntansi, perpajakan, manajemen/bisnis/administrasi
b. Agribisnis
c. Hukum
d. Statistik, matematika, aktuaria
e. Informatika/ilmu komputer/sistem informasi
f. Data science/analytics
g. Komunikasi
H. Hubungan internasional
I. Psikologi
J. Seluruh program studi teknik

7. IPK minimal 3,00 dari skala 4,00

8. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat internasional/institusional yang masih berlaku dengan skor minimal sebagai berikut IELTS 6/TOEFL IBT 61/ TOEFL ITP 500

9. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dengan OJK dan bersedia ditempatkan di seluruh kantor OJK di pusat maupun daerah. (*)

batampos – Artis Kiki Amalia mematahkan anggapan sejumlah orang bahwa melahirkan normal di usia 42 tahun akan sangat sulit bahkan bisa membahayakan keselamatan jiwa. Dia pun membuktikan sendiri di usianya sekarang masih mampu menjalani persalinan normal dengan disertai kemudahan.

Pada saat Kiki Amalia mengatakan ke sejumlah temannya bahwa dirinya akan melahirkan anak pertama dari hasil pernikahannya Agung Nugraha secara normal, banyak dari mereka yang tidak percaya.

“Dengan usia saya sekarang, banyak yang tidak percaya saya bisa melahirkan dengan cara normal. Tapi Alhamdulillah berkat bantuan doa dari orang tua, dr. Ridwan dan tim, ini bisa terjadi,” kata Kiki Amalia bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (29/2).

Diceritakan Kiki Amalia, menjelang persalinan, dokter memintanya untuk rutin melakukan kontrol. Tujuan dia mendatangi dokter pada Rabu (28/2) kemarin sebenarnya untuk kontrol. Akan tetapi Kiki Amalia diberi tahu oleh dokter sudah terjadi bukaan awal.

“Pas kontrol baru bukaan satu, disuruh balik dulu ke rumah sama dokter,” katanya.

Setelah sampai di rumah, Kiki Amalia mengalami pendarahan disertai dengan kontraksi yang cukup intens. Dia pun memilih menghubungi dokter dan memberi tahu apa yang dialaminya.

“Disuruh balik ke sini sama dokter. Sampai sini sudah bukaan 8, masya Allah. Nggak susah ya persalinan ini,” paparnya.

Kiki Amalia dimudahkan menjalani proses persalinan secara normal kemungkinan juga karena dia sudah melakukan sejumlah persiapan menuju persalinan normal. Misalnya saja dia rajin melakukan sejumlah olahraga seperti senam yoga hingga ikut kelas hypnobirthing.

Kiki Amalia mengakui dirinya cukup rileks atau tidak terlalu ada beban saat menjalani persalinan normal. Hal itu terjadi berkat bantuan dokter yang menanganinya sangat menenangkan.

“Melahirkannya bukan seperti melahirkan. Rasa tegang, deg-degan, hilang dengan pembawaan dokter,” katanya.

Anak Kiki Amalia berjenis kelamin perempuan. Namun untuk nama, masih belum dikerucutkan menjadi satu nama. “Masih ada 3 nama kita,” akunya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tingkat kesuburan total di Korea Selatan kini semakin menurun ke rekor terendah baru setiap kuartal sebesar 0,65 pada kuartal keempat tahun 2023.

Dilansir dari Yonhap News, Kamis (29/2), data menunjukkan pada hari Rabu, memperparah kesengsaraan demografis di negara yang berjuang dengan penuaan yang cepat dan penurunan angka kelahiran yang cepat.

BACA JUGA: WHO Nyatakan Korban Serangan Israel ke Gaza Mencapai Lebih dari 30 Ribu Jiwa

Menurut data dari Statistik Korea, rata-rata jumlah perkiraan kelahiran seorang perempuan sepanjang hidupnya mencapai 0,65 pada periode Oktober-Desember, turun 0,05 dari tahun sebelumnya.

Angka tersebut merupakan angka terendah dalam angka triwulanan, dan jauh di bawah 2,1 kelahiran per perempuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi stabil tanpa imigrasi.

Data menunjukkan, tingkat kesuburan total pada tahun 2023 juga turun menjadi 0,72 dari tahun sebelumnya sebesar 0,78.

Angka tahunan telah menurun sejak tahun 2015 ketika angka tersebut mencapai 1,24, dan penurunan tersebut semakin cepat.

“Penurunan tingkat kesuburan tampaknya terjadi karena jumlah pernikahan menurun tajam di tengah pandemi COVID-19,” kata seorang pejabat badan tersebut.

Jumlah bayi yang lahir di negara ini pada tahun 2023 turun 7,7 persen dibandingkan tahun lalu, menjadi angka terendah sepanjang masa yaitu 229.970 pada tahun 2023.

Angka kelahiran di negara ini terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir hingga berada di bawah angka 400.000 untuk pertama kalinya pada tahun 2017 dan terus menurun hingga di bawah 300.000 pada tahun 2020 dan di bawah 250.000 pada tahun 2022.

Pada kuartal keempat saja, jumlah bayi yang lahir turun 6,9 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 52.618 bayi, yang juga merupakan angka terendah dalam sejarah kuartal keempat.

Tingkat kesuburan tahun lalu juga merupakan yang terendah di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Jumlah kematian di Jalur Gaza sejak meningkatnya konflik Hamas-Israel telah melampaui 30.000 jiwa, dengan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, kata Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Kamis.

“Korban tewas di Gaza telah melampaui 30.000 orang – sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak,” tulis Tedros dalam platform X.

Tedros juga menambahkan bahwa terdapat lebih dari 70.000 warga Palestina yang terluka akibat serangan Israel tersebut.

Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dari Gaza dan melanggar perbatasan, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 240 lainnya.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina itu dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.

Pada 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.

Selain itu, lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik (parpol) untuk menjadi jaksa agung. Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian uji materiil mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Perkara itu teregister dengan nomor 6/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh aktivis antikorupsi Jovi Andrea Bachtiar. Mahkamah mengubah ketentuan Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, dengan menambahkan frasa pelarangan status kepengurusan di partai politik paling lama telah berhenti selama lima tahun.

“Menyatakan pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung’,” ucap Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan, jangka waktu lima tahun sangat cukup untuk seorang yang menjabat jaksa agung terputus dari berbagai kepentingan politik, maupun intervensi partai.

Hal itu diharapkan dapat mencegah Jaksa Agung terafiliasi dengan partai politik manapun. Namun, MK tidak memberi batasan waktu bagi kader biasa di partai politik yang ditunjuk sebagai jaksa agung.

“Bagi calon jaksa agung yang belum diangkat menjadi jaksa agung merupakan kader partai politik, cukup melakukan pengunduran diri sejak dirinya diangkat menjadi jaksa agung,” pungkas Saldi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan parliamentary threshold alia sambang batas parlemen sebesar 4 persen konstitusional bersyarat. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romy menyebut putusan MK itu memberikan kemenangan rakyat.

“PPP menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen. Putusan MK ini, adalah kemenangan kedaulatan rakyat, karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi,” kata pria yang akrab disapa Romy ini kepada wartawan, Kamis (29/1).

Romy menyatakan, putusan itu seharusnya berlaku mulai diputuskan dan kedepannya. Terlebih, KPU RI saat ini masih memproses rekapitulasi suara pemilu 2024.

“Semestinya dengan semangat yang sama, putusan ini berlaku prospektif, yakni berlaku ke depan mulai hari ini diputuskan. Toh, tahapan penghitungan sebagaimana ketentuan parliamentary threshold ini diputuskan belum berjalan,” ucap Romy.

Oleh karena itu, Romy menyarankan KPU RI untuk segera berkonsultasi ke MK dalam menindaklanjuti putusan tersebut. “KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini, untuk segera diterapkan pada pemilu 2024,” tegas Romy.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan pemilu 2029.

“Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu.

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem, yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.

Perludem menyebut ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK lantas menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem.

Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.

Permintaan lain, yakni dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal, sehingga harus dilakukan pembulatan. (*)

Sumber: JP Group