batampos – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI telah melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Pengamatan yang dilakukan Komnas HAM meliputi 14 Provinsi dan 50 kabupaten kota, berlangsung pada tanggal 12 hingga 16 Februari 2024.

Dilansir dari komnasham.go.id, pengamatan berfokus pada situasi pemenuhan hak pilih kelompok marginal dan renta, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga diskriminasi dan intimidasi serta hak kesehatan maupun hak hidup petugas Pemilu.

Hak Pilih Kelompok Marginal-Renta

Tidak adanya Tempat Pemungutan Suara di rumah sakit, membuat ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih

Ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Sarana dan prasarana di TPS yang tidak ramah disabilitas, Komnas HAM tidak menemukan adanya surat suara braile bagi pemilih netra.

Banyak pekerja yang tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja pada hari pemungutan suara.

Banyak pekerja di IKN tidak bisa menggunakan hak pilih. Hal tersebut dikarenakan tidak tersosialisasi dengan baik untuk mengurus surat pindah memilih.

Minimnya atensi penyelenggara Pemilu 2024, khususnya terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat dan terpencil.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di berbagai panti sosial tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai DPTb.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdapat beberapa kepala desa yang menyatakan keberpihakannya kepada salah peserta Pemilu.

Rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu.

Ada arahan dari Walikota Samarinda terhadap jajarannya untuk memilih peserta Pemilu tertentu.

Terdapat oknum ASN di Cianjur yang tertangkap tangan melakukan politik uang untuk kemenangan salah satu peserta di Pemilu 2024.

Beredar video ajakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat memiliki Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hak Kesehatan dan Hak Hidup Petugas Pemilu

Mengacu pada data yang ditemukan Komnas HAM, hingga tanggal (21/2) terdapat 3.909 petugas Pemilu sakit, dan sebanyak 71 petugas meninggal dunia.

Penyebab utama kejadian tersebut adalah faktor kelelahan dan komorbid. Berdasarkan temuan Komnas HAM , KPU RI dan Bawaslu RI telah melaksanakan sebagian rekomendasi dan beberapa belum melaksanakan, khususnya yang paling penting.

Tidak berhasil membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja KPPS.

KPU RI tidak memasukkan materi Bantuan Hidup Dasar atau Basic Life Support.

Lingkungan TPS secara umum masih tidak sehat.

Sedangkan beberapa rekomendasi dari Komnas Ham, yang telah dilaksanakan KPU RI, seperti telah diterapkan batas usia petugas KPPS.

Selain itu, KPU-Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, telah disiapkan Puskesmas, sekaligus tenaga kesehatan serta ambulans, KPPS diberikan asuransi ketenagakerjaan, hingga tersedianya vitamin di setiap TPS.

Lebih rinci, temuan lainnya dapat diakses melalui link berikut: KLIK DI SINI.

batampos – Komedian terkenal Komeng meraih suara tertinggi perhitungan suara untuk kursi DPD pada Pemilu 2024. Pada Kamis (22/2) pukul 15.25 WIB, Komeng berhasil mengumpulkan 2.013.135 suara. Namun perolehan suara itu terlampaui calon anggota DPD dari Jawa Tengah.

Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah mencatat pencapaian luar biasa itu. Dalam pemilihan kemarin, memperoleh total suara terbanyak di Pulau Jawa yaitu 2.772.419 suara.

Perolehan itu mengungguli suara komedian terkenal Komeng. Menurut perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (22/2) pukul 15.25 WIB, Komeng meraih 2.058.928 suara.

Posisi kedua dalam perolehan suara tertinggi di Jawa Tengah ditempati Casytha dengan total 2.554.334 suara. Komeng menduduki peringkat ketiga.

Taj Yasin mengungguli saingannya dengan jarak yang signifikan. Bahkan termasuk dalam perbandingan dengan dua caleg petahana Abdul Kholik dan Denty Eka Widi Pratiwi, yang kembali bertarung untuk kursi DPD Jawa Tengah.

Sementara itu, di Jawa Barat, Komeng berhasil memimpin persaingan untuk kursi DPD. Dengan perhitungan sementara KPU pada Kamis (22/2) pukul 15.25 WIB, Komeng berhasil mengumpulkan 2.013.135 suara, melampaui suara dari caleg DPD petahana asal Jawa Timur dan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, yang memperoleh 2.004.179 suara.

Komeng juga jauh mengungguli pesaing lain seperti Jihan Fahira dengan 701.515 suara.

Siapakah Sosok Gus Taj Yasin Maimoen?

Dilansir dari Radar Semarang (JawaPos Grup), Taj Yasin Maimoen, seorang santri yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Memiliki gaya berpakaian yang khas dan berbeda dari kebanyakan birokrat lain.

Lahir di Sarang, Rembang, pada 2 Juli 1983, Taj Yasin sering terlihat mengenakan peci dan sarung dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan itu tidak mengherankan. Taj merupakan putra KH Maimoen Zubair yang amat kental dengan dunia pesantren. Sehari-hari, Taj Yasin cenderung mempertahankan gaya nyantri yang menjadi bagian dari identitas.

Dia hanya mengenakan pakaian resmi seperti seragam ASN atau jas pada kesempatan khusus, seperti hari Senin atau saat menghadiri rapat paripurna. Sebagian besar waktu, dia lebih suka mengenakan kostum yang biasa digunakan saat nyantri. (*)

batampos – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai, hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar Ichsan, Jumat, (23/2).

Ichsan menjelaskan, pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lebih lanjut Ichsan menuturkan, seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Karena itu, Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia juga menegaskan, Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasi Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat mebatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” pungkas Ichsan. (*)