batampos – Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, ratusan ekor sapi kurban mulai didatangkan ke Kabupaten Karimun dari berbagai daerah. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat sudah 173 ekor sapi masuk ke wilayah tersebut.

Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Karimun, drh Dewi Listyawaty mengatakan seluruh sapi yang masuk berasal dari Provinsi Lampung dan Riau.

“Sampai saat ini jumlah sapi yang masuk ke Karimun sebanyak 173 ekor,” ujar Dewi, Senin (18/5/2026).

Ia memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur.

Menurutnya, setiap sapi yang masuk ke Karimun wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal serta telah diperiksa oleh Badan Karantina Indonesia.

“Semua sapi yang masuk sudah dinyatakan sehat dan melewati pemeriksaan karantina,” katanya.

Meski pasokan hewan kurban mulai meningkat menjelang Iduladha, penjualan sapi kurban tahun ini justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Ketua Asosiasi Pedagang dan Peternak Sapi Karimun, Holik mengatakan pemesanan sapi kurban turun sekitar 20 persen.

“Saya sudah komunikasi dengan beberapa peternak, memang penjualan sapi kurban tahun ini menurun,” ungkap Holik.

Ia mencontohkan, tahun lalu peternakannya mampu menjual hingga 70 ekor sapi kurban. Namun tahun ini baru sekitar 40 ekor yang berhasil terjual.

Menurutnya, kondisi serupa juga dialami sejumlah peternak lain di Karimun.

Holik mengaku belum mengetahui pasti penyebab turunnya penjualan hewan kurban tersebut. Namun ia menduga kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya daya beli.

Selain itu, sebagian masyarakat kemungkinan masih menunggu mendekati hari pelaksanaan Iduladha untuk membeli hewan kurban.

“Bisa jadi karena faktor ekonomi atau masyarakat masih menunggu mendekati hari H,” katanya. (*)

Artikel 173 Ekor Sapi Kurban Masuk Karimun, Penjualan Turun 20 Persen pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tim Seleksi Pemerintah Kabupaten Karimun mulai melaksanakan tahapan seleksi calon Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), Senin (18/5). Dari enam pelamar yang mendaftar, satu orang dinyatakan gugur pada tahap administrasi.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Karimun, Djunaidy mengatakan lima peserta yang lolos administrasi langsung mengikuti ujian psikotes pada hari pertama seleksi.

“Jumlah awal yang melamar ada enam orang. Namun satu orang gugur karena saat pengantaran berkas diketahui yang bersangkutan sedang berada di luar negeri,” ujar Djunaidy kepada Batam Pos.

Menurutnya, dokumen pendaftaran calon tersebut diantar oleh pihak lain sehingga tim seleksi memutuskan peserta tidak memenuhi syarat administrasi.

Tahapan seleksi hari pertama difokuskan pada ujian psikotes yang dilakukan oleh tim psikiater dari RSUD Muhammad Sani Karimun.

Sementara pada hari kedua, Selasa (19/5), para peserta akan menjalani tahapan seleksi yang lebih ketat, mulai dari ujian tertulis hingga pemaparan makalah di hadapan tim penguji.

“Besok ada ujian tertulis, kemudian paparan makalah dan sesi tanya jawab. Kalau memang makalah dibuat sendiri tentu peserta bisa menjelaskan dengan baik di depan tim penguji,” katanya.

Djunaidy menjelaskan, tim penguji dalam seleksi tersebut tidak hanya berasal dari jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun, tetapi juga melibatkan akademisi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia berharap proses seleksi tersebut mampu menghasilkan figur Direktur Utama PT Pelabuhan Karimun yang memiliki kapasitas manajerial dan inovasi untuk mengembangkan badan usaha milik daerah tersebut.

Selain itu, Dirut terpilih juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun.

“Harapannya nanti lahir Dirut yang punya inovasi dan mampu meningkatkan potensi usaha sehingga BUMD ini bisa memberi kontribusi lebih besar bagi daerah,” pungkasnya. (*)

Artikel Lima Kandidat Dirut PT Pelabuhan Karimun Mulai Disaring, Satu Peserta Gugur pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau menyoroti maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di Indonesia. Para kepala desa di Kabupaten Bintan pun diberi pemahaman terkait regulasi dan prosedur perizinan tambang untuk mencegah praktik tambang ilegal.

Kegiatan pengenalan hukum mengenai prosedur perizinan pertambangan mineral dan bahaya pertambangan tanpa izin itu digelar di Aula Kantor Bupati Bintan, Senin (18/5).

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kepri, Senopati mengatakan berdasarkan data tahun 2022 terdapat lebih dari 2.700 aktivitas pertambangan tanpa izin yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Banyak informasi mengenai aktivitas tambang ilegal yang disampaikan masyarakat dan menjadi bahan diskusi dalam kegiatan ini,” ujar Senopati.

Ia menyebut sebagian masyarakat nekat melakukan aktivitas pertambangan sendiri karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum.

Karena itu, menurutnya para pemangku kepentingan di daerah perlu memahami regulasi pertambangan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

Senopati menjelaskan kewenangan penerbitan izin tambang saat ini sepenuhnya berada di pemerintah pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejumlah izin yang kini ditangani pemerintah pusat antara lain IUP, IPR, IUPK, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, hingga IUJP.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap dapat membantu proses perizinan apabila memperoleh delegasi kewenangan dari pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Bintan, M Panca Azdigoena menilai pemahaman mengenai regulasi tambang penting diperkuat karena Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber daya tambang cukup besar.

Ia berharap para peserta yang mayoritas kepala desa mendapat pemahaman lebih baik terkait aturan pertambangan agar dapat mencegah aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.

Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas ESDM Kepri, Reza Muzzamil Jufri turut mengapresiasi kegiatan tersebut karena membuka wawasan masyarakat dan aparatur desa mengenai tata kelola tambang yang benar.

Menurutnya, aktivitas pertambangan harus sesuai dengan tata ruang dan tidak boleh dilakukan di kawasan yang bukan peruntukannya.

Reza juga mengimbau kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat agar aktif melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada aparat penegak hukum.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga dapat meninjau kembali kawasan yang selama ini dikerjakan secara ilegal apabila tata ruangnya memungkinkan untuk dilegalkan melalui mekanisme perizinan resmi.

“Harapannya kegiatan pertambangan menjadi kegiatan yang bermartabat, mendukung peradaban dan dilaksanakan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Artikel Marak Tambang Ilegal, Kades di Bintan Diberi Pemahaman Regulasi Pertambangan pertama kali tampil pada Kepri.