batampos – Apakah ada honorer yang tidak akan diangkat jadi PPPK 2024 atau pegawai pemerintah dengan pernjanjian kerja? Jawabannya, iya ada. Bahkan kriteria honorer tak akan diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu diungkap langsung MenPAN RB Abdullah Azwar Anas.

Karena itu, pastikan Anda tidak termasuk kategori honorer golongan ini agar tetap bisa diangkat jadi PPPK 2024 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Presiden Joko Widodo sendiri dalam pernyataannya beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa semua honorer akan diangkat jadi PPPK.

Khusus untuk honorer atau non ASN, pemerintah menyediakan kuota 1.605.694 formasi pada seleksi PPPK 2024. Untuk PPPK 2024 instansi pusat, tersedia kuota sebanyak 221.936 formasi. Sementara untuk instansi daerah atau pemerintah daerah tersedia sebanyak 1.383.758.

BACA JUGA: Tahun Ini, TU hingga Penjaga Sekolah Juga Bakal Dijatah PPPK

Kuota PPPK 2024 untuk daerah tersebut, kuota PPPK tenaga teknis adalah yang terbanyak, mencapai 547.416 formasi. Disusul PPPK guru sebanyak 419.146 formasi dan PPPK tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi.

Sementara rakor KemenPAN RB dengan Komisi I DPR pada 17 Januari 2024 lalu secara khusus membahas nasib honorer. Dalam rakor tersebut, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mempertegas pernyataan Presiden Jokowi.

Dimana presiden menginginkan semua permasalahan honorer atau non ASN bisa tuntas sampai 31 Desember 2024. Sehingga setelahnya sudah tidak ada lagi honorer untuk kemudian dihapus.

Di depan Komisi I DPR RI, MenPAN RB Abullah Azwar Anas memastikan, seluruh honorer akan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024. Para honorer atau non ASN tersebut diangkat jadi PPPK Paruh Waktu atau PPPK Penuh Waktu.

Akan tetapi seluruh honorer tersebut tetap harus mengikuti seleksi PPPK 2024. Selain itu, Anas juga memastikan bahwa seleksi PPPK 2024 tetap akan dilakukan perangkingan.

Namun Menteri Anas menjelaskan, perangkingan tersebut bukan sebagai penentuan kelulusan Seleksi PPK 2024.

Melainkan untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “(Seleksi PPPK 2024) Nanti tidak berdasarkan passing grade, (tapi) berdasarkan rangking.”

“Kenapa? kan daerah enggak punya uang semuannya,” beber Anas.
Pemerintah daerah juga diminta segera mengusulkan formasi PPPK 2024. Pemerintah memproses konsolidasi usulan kebutuhan ASN 2024 sampai batas akhir 31 Januari 2024 melalui aplikasi e-formasi.

Menteri Azwar Anas juga mengingatkan pemerintah daerah memprioritaskan honorer diangkat jadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Instansi pemerintah diminta mengonsolidasi usulan formasi pada platform formasi.menpan.go.id.

Dalam pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kriteria honorer yang dipastikan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Honorer tersebut adalah honorer yang terdapat dalam database BKN ata Badan Kepegawaian Negara.

Hal itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN 2023.

Ditargetkan jumlah honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2024 mencapai 1,6 juta honorer.

Akan tetapi acuan pengangkatan honorer jadi PPPK 2024 itu bukan saja didasarkan pada database BKN saja.

Melainkan juga berdasarkan verifikasi dan validasi atau verval data honorer.

Dalam UU ASN 2023 tegas mengamanatkan bahwa pengangkatan honorer jadi PPPK harus diawali dengan proses verifikasi dan validasi.

Disebutkan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas, jumlah honorer dalam database BKN saat ini mencapai 2,3 juta honorer.

Nantinya, data 2,3 juta honorer pada database BKN tersebut akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

Hasil audit BPKP itulah yang kemudian jadi acuan honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Karena itu seluruh pelamar seleksi PPPK 2024, tanpa terkecuali, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Jika honorer tidak lolos audit BPKP, maka honorer tersebut secara otomatis dikeluarkan dari database BKN.

Artinya, honorer tersebut tidak bisa melakukan pendaftaran PPPK 2024 dan otomatis tidak bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

MenPAN-RB Azwar Anas menyiratkan, 2,3 juta honorer dalam database BKN tersebut bisa saja berkurang nantinya usai diaudit BPKP.

Namun MenPAN RB dalam kesempatan itu mengungkap hasil sementara audit yang dilakukan BPKP.

Dimana masih saja ditemukan adanya honorer aspal (asli tapi palsu) meski sudah dilampiri SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

Karena itu, Azwar Anas meminta agar audit honorer di database BKN dilakukan secara menyeluruh, bukan lagi audit secara acak.

Karena itu, ia tidak bisa menyebutkan angka pasti jumlah honorer pada database BKN sebelum audit BPKP tuntas dilakukan.

Cara Cek Sudah atau Belum Masuk Database BKN

Seperti sudah disinggung di atas, bahwa honorer yang bisa ikut pendaftaran PPPK 2024 adalah honorer yang terdaftar di database BKN.

Dari database BKN itulah nantinya para honorer tersebut bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Karena itu, redaksi Pojoksatu.id menyarankan agar setiap honorer memastikan apakah namanya sudah terdaftar di database BKn atau belum.
Berikut ini cara yang bisa ditempuh honorer untuk cek database BKN apakah sudah terdaftar atau belum:

1. Ketikkan ‘helpdesk bkn.go.id’ pada kolom mesin pencarian lalu klik laman ‘Pendataan Non ASN – Badan Kepegawaian Negara’

2. Jika ingin lebih mudah, silahkan masuk laman helpdesk non ASN melalui link: https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/nik_dan_kk

3. Anda akan diarahkan ke laman pendataan Non ASN

Baca Juga: Gadis 11 Tahun Asal Australia Ini Alami Eksim Ekstrem hingga Alergi dengan Air Mata dan Keringatnya Sendiri

4. Pada bagian tengah atas terdapat tulisan ‘LAYANAN HELPDESK’

5. Scroll ke bawah lalu lakukan pengisian data diri

6. Masukkan Nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, nomor KK

7. Lanjutkan dengan pengisian kode captcha lalu klik tombol ‘Submit’ warna biru muda

8. Jika Anda sudah terdaftar maka akan terdapat kalimat warna merah ‘Anda Sudah Terdaftar di Pendataan Non ASN 2022’.

Jika ternyata Anda adalah non ASN atau honorer yang belum terdaftar dalam database BKN, ada baiknya berkomunikasi dengan dinas terkait atau pimpinan instansi tempat Anda berdinas.

Ini perlu dilakukan agar Anda bisa didaftarkan sebagai honorer dan dimasukkan ke dalam database BKN.

Sekarang Anda sudah tahu golongan honorer yang dipastikan tidak akan diangkat PPPK 2024 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Amerika Serikat (AS) disebut meminta bantuan Tiongkok untuk melobi Iran agar milisi Houthi menghentikan serangan ke kapal-kapal di Laut Merah.

Dilansir dari Global Times pada Kamis (25/1), para pejabat Amerika Serikat berulang kali mengangkat persoalan ini ke pejabat tinggi Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir.

Amerika Serikat meminta Tiongkok untuk menyampaikan peringatan ke Iran agar tak mengorbankan ketegangan di Timur Tengah usai agresi Israel ke Palestina pada 7 Oktober 2023 silam.

BACA JUGA: Arab Saudi Berencana Dirikan Toko Alkohol Dalam Negeri Pertama

Houthi merupakan milisi yang didukung oleh Iran. Salah satu pertemuan pejabat Amerika Serikat dan Tiongkok berlangsung pada Januari ini di Washington.

Ketika itu penasihat keamanan gedung putih, Jake Sullivan dan wakilnya Jon Finer bertemu dengan kepala hubungan internasional Partai Komunis Tiongkok, Liu Jiancho.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken juga menyinggung persoalan serupa saat bertemu dengan Menlu Tiongkok Wang Yi.

Dilansir dari Financial Times juga melaporkan para pejabat Amerika Serikat yakin hanya ada sedikit bukti bahwa Tiongkok memberi tekanan ke Iran untuk menahan Houthi.

Kemudian pada Rabu (24/1) Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyerukan penghentian gangguan terhadap kapal sipil di Laut Merah.

Mereka juga mengkritik serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Houthi di Yaman. Tiongkok lantas mendesak pihak-pihak terkait tak menyiram bahan bakar agar konflik tak kian melebar.

Pekan lalu Wang Yi mengatakan Tiongkok telah berkomunikasi dengan negara-negara Arab terkait dengan kondisi Gaza, terutama dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Laut Merah.

Milisi Houthi menyatakan tak akan berhenti menyerang sebelum Israel stop menggempur wilayah Palestina. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersikeras meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu ia ungkapkan sehubungan dengan pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden dan menteri punya hak berpihak pada salah satu paslon capres-cawapres dan berkampanye.

BACA JUGA: Pernyataan Jokowi soal Presiden dan Menteri Boleh Berpihak dan Kampanye Dinilai Berpotensi Disalahgunakan

Anies mengatakan, bertindak netral bagi aparat negara adalah hal yang paling mudah dilakukan dibanding dengan mesti memihak salah satu paslon.

“Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apapun. Tapi kalo intervensi itu harus ada effort. Kalau mau terlibat itu harus ada effort khusus,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/1).

Oleh karenanya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar Jokowi tetap di jalurnya sebagai kepala negara dan memilih jalan netral.

“Jadi menurut saya udah jalankan saja netralitas toh ini sedang menceritakan sejarah kok bukan memenangkan salah satu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1). “Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh,” lanjutnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos –  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan, pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan ranah dan tanggung jawab dari Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu). Termasuk, jika ada pejabat negara seperti presiden dan menteri yang menurut payung hukum kepemiluan dibolehkan untuk ikut berkampanye.

“Soal pengawasan, penegakan aturan, silakan (tanya) ke Bawaslu,” kata Hasyim di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Kamis (25/1).

BACA JUGA: Yusril Tegaskan Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak Pada Pemilu

Hasyim menjelaskan, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Ia menegaskan, KPU hanya menjalankan aturan sesuai dengan mekanisme kepemiluan yang termuat dalam Undang-Undang.

“Yang menjelankan tugas kewenangan pengawasan itu Bawaslu silakan tanya ke Bawaslu,” tegas Hasyim.

Hasyim mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak kepada peserta Pemilu, hal itu memang sudah sesuai payung hukum yang ada.

“Di Undang-Undang Pemilu sudah diatur (presiden boleh berkampanye), apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut menyatakan, norma yang berada di Undang-Undang Pemilu,” ujar Hasyim.

Hasyim menyebut, secara jelas payung hukum Pemilu sudah mengatur jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak untuk ikut berkampanye. Ia menyatakan, bukan maksud membenarkan pernyataan Jokowi, namun apa yang dikatakan merupakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan.

“Bukan dibenarkan, tapi apa yang disampaikan Pak Presiden itu adalah ketentuan pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu, itu Undang-Undang mengatakan itu,” pungkas Hasyim. (*)

Sumber: JP Group