batampos – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru peta elektoral jelang Pemilu 2024 di Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (23/1/2024).

Hasilnya, masyarakat Sumbar masih memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden, sama dengan 2014 dan 2019. Suara Prabowo-Gibran mencapai 49,8 persen, meninggalkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 42,1.

Sementara untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya di angka 4,3 persen saja. Dan yang tidak tahu atau tidak menjabat sekitar 3,8 persen.

Survei bertajuk “Peta Elektoral Jelang Pemilu 2024 di Sumatra Barat” ini digelar pada 11-18 Januari 2024, atau menjadi hasil survei terbaru yang diterbitkan oleh lembaga survei nasional di Sumbar.

BACA JUGA: Timnas AMIN Apresiasi Rencana Mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Sumbar yang punya hak pilih dalam Pemilihan Umum. Yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Di setiap dapil DPR RI di Sumbar diambil sampel sebanyak 800 orang dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sehingga total sample secara keseluruhan sebanyak 1.600 responden di Provinsi Sumbar.

“Total sample tersebut memiliki toleransi kesalahan (margin of error) ±2.5% pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi stratified random sampling,” kata Djayadi.

Dia menyebut, sampel berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di tiap Dapil Sumbar yang terdistribusi secara proporsional. Analisis gabungan diterapkan pembobotan sehingga sampel dari seluruh Kabupaten/Kota juga terdistribusi secara proporsional di tingkat Provinsi.

“Wawancara tatap muka dilakukan oleh pewawancara yang telah dilatih terhadap responden terpilih. Kendali mutu hasil wawancara dilakukan secara random pada 20% dari total sampel oleh supervisor lapangan dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam kendali mutu ini tidak ditemukan kesalahan berarti,” katanya.

Djayadi mengatakan, survei dilakukan dengan simulasi tiga nama tertutup dan surat suara pasangan Capres-Cawapres. Pertanyaannya, jika pemilihan Presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden di antara pasangan nama berikut ini? Pada simulasi tertutup 3 nama Prabowo Subianto mendapatkan 49,7 persen, Anies Baswedan 41,8 persen, Ganjar Pranowo 4,3 persen dan TT/TJ 4,1 persen.

“Menariknya saat simulasi surat suara dilakukan, ternyat tidak berubah banyak saat dimasukkan nomor urut 1 Anies-Imin, nomor urut 2 Prabowo-Gibran dan nomor 3 Ganjar-Mahfud. Dari situlah kita mendapatkan Prabowo-Gibran unggul atas Anies-Imin sekitar 7,7 persen. Prabowo-Gibran 49,8 persen, Anies-Imin 42,1 persen. Sementara suara Ganjar-Mahfud memang jauh, hanya di 4,3 persen. Yang tidak tahu atau tidak menjawab hanya 3,8 persen,” katanya.

LSI tetap melakukan simulasi jika Pilpres masuk dua putaran. Jika yang lolos Prabowo melawan Anies, maka suara Prabowo-Gibran 50,5 persen dan Anies-Imin 43 persen. Tidak tahu atau tidak menjawab kecil hanya 6,3 persen. Sementara jika yang lolos Anies melawan Ganjar, maka suara Anies-imin 58,2 persen dan Ganjar-Mahfud hanya 9,0 persen. Angka tidak tahu atau tidak menjawab sangat besar, 32,8 persen.

Hal yang sama juga terjadi jika yang tak lolos adalah Anies. Suara Prabowo-Gibran 68,3 persen dan Ganjar-Mahfud hanya 7,3. Angka tidak tahu atau tidak menjawab juga tinggi, mencapai 24,5 persen. Bahkan, LSI juga masih melakukan survei top of mind Capres secara pribadi. Prabowo menjadi yang tertinggi dengan 48,6 persen, disusul Anies Baswedan 42,4 persen, Ganjar 3,7 persen dan Ridwan Kamil serta para tokoh lainnya hanya mendapatkan nol koma saja.

LSI juga melakukan survei yang menilai tahu atau suka responden terhadap Capres dan Cawapres. Hasilnya pun, Prabowo mendapatkan persentase diketahui paling tinggi, yaitu 97 persen. Dari angka itu, 81,1 persen menyukainya. Sementara Anies Baswedan 95,4 persen dan yang menyukai 75,3 persen. Sementara Ganjar disukai 92,5 persen, tapi yang menyukainya hanya 51,3 persen saja.

Djayadi mengatakan, kerja keras Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumbar yang diketuai Andre Rosiade ternyata bisa mengubah peta politik di Sumbar. “Tiga bulan terakhir, Andre Rosiade dan tim bekerja dengan luar biasa. Dampaknya bisa meruntuhkan ‘tembok Berlin’ Anies di Sumbar. Yang awalnya Anies-Imin disebut-sebut bisa mendapatkan dukungan maksimal sampai 80 persen,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Seorang pria di Korea Selatan (Korsel) berusia 29 tahun dituduh atas kasus tabrak lari. Pria tersebut menabrak pejalan kaki dengan mobil Rolls-Royce saat mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan melarikan diri dari tempat kejadian.

Vonis hukuman 20 tahun penjara dijatuhkan hakim Choi Min Hye dari Divisi Pidana Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Rabu (24/1) waktu setempat. Terdakwa yang bermarga Shin berusia 29 tahun, telah ditangkap dan didakwa atas dakwaan yang berkaitan dengan undang-undang tentang hukuman yang diperberat atas kejahatan tertentu.

BACA JUGA: Korut Kembali Tembakkan Rudal ke Arah Laut Kuning

Hukuman atas kejahatan tertentu karena Shin melarikan diri dari tempat kejadian, setelah menyebabkan kematian korban saat mengemudi di bawah pengaruh narkoba. Insiden tersebut terjadi ketika Shin, yang diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat mengemudikan Rolls-Royce.

Sebab, pengaruh narkoba tersebut, dia menabrak seorang pejalan kaki, seperti yang dikutip dari Allkpop. Alih-alih berhenti untuk bertanggung jawab seperti memberikan bantuan atau melaporkan kecelakaan tersebut, Shin malah melarikan diri dari tempat kejadian.

Akibat tindakannya yang mengabaikan korban dan lari dari tanggung jawab, mengakibatkan kematian pejalan kaki tersebut.

Hakim Choi Min Hye yang memimpin persidangan serta mengeluarkan putusan, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Shin atas keterlibatan dalam insiden tabrak lari tersebut. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pakar keuangan Profesor Hamid Paddu, mengatakan bahwa penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian gas LPG 3 kilogram adalah kebijakan yang tepat.

Ia menyampaikan bahwa mekanisme itu selain sebagai upaya pendataan juga sebagai upaya edukasi pada masyarakat agar subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

“Tujuannya agar tepat sasaran sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya fiskal anggaran tepat sasaran” ujarnya seperti dilansir dari Kantor Berita ANTARA pada Rabu (24/1).

Menurutnya subsidi yang selalu tidak tepat sasaran akan memberatkan keuangan negara. Ia memperkirakan Rp 10-15 triliun subsidi gas LPG 3 kilogram terbuang sia-sia karena dinikmati juga oleh masyarakat ekonomi mampu.

“Maka dari itu jika tidak dibatasi, anggaran kita akan jebol terus” kata dia.

Profesor Hamid Paddu yang merupakan guru besar Universitas Hasanuddin Makassar itu juga mengatakan pembelian LPG 3 kilogram dengan menggunakan KTP atau KK dapat memberikan edukasi kepada masyarakat karena dokumen kependudukan itu bisa menunjukkan yang bersangkutan memang dari keluarga tidak mampu atau bukan.

Dengan demikian jika peraturan sudah mendukung proses pembelian elpiji 3 kilogram menggunakan KTP atau KK maka orang yang berpenghasilan tinggi secara perlahan akan mulai merasa malu.

Menurutnya hal itu karena mereka yang berasal dari kalangan ekonomi mampu akan menunjukkan KTP atau KK hanya untuk membeli gas elpiji seharga Rp 20 ribu.

Orang dengan ekonomi mampu akan secara perlahan beralih membeli gas yang tidak disubsidi atau bright gas.

Namun, jika pembelian gas LPG 3 kilogram tetap dilakukan dengan cara sebelumnya yakni terbuka maka orang yang berhak akan selalu kehabisan.

“Hal itu berakibat pada anggaran kita yang berasal dari pajak akan habis dinikmati oleh orang yang tidak berhak” kata dia.

Oleh karena itu, menurutnya masyarakat harus melihat penggunaan KTP atau KK dalam pembelian gas LPG 3 kilogram ini sebagai hal yang positif.

Jangan justru kemudian dianggap mempersulit. Karena aturan ini menurutnya ditujukan agar LPG 3 kilogram bagi masyarakat miskin selalu tersedia.

Diketahui pro dan kontra terhadap pembelian gas LPG 3 kilogram dengan KTP atau KK ini mencuat di masyarakat setelah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberlakukan peraturan itu per tanggal 1 Januari 2024.

Karena hanya masyarakat yang terdata saja yang boleh membeli gas subsidi pemerintah tersebut.

Para pembeli di Pangkalan LPG cukup membawa KTP atau KK, kemudian akan dilihat apakah pembeli tersebut sudah terdata dalam sistem. Begitu pula untuk pembelian selanjutnya.

Masyarakat juga dapat melihat status pendaftaran masing-masing orang melalui laman subsiditepat.mypertamina.id/LPG/CekNIK. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Excecutive Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said mengaprersiasi langkah Mahfud Md yang hendak mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Menurutnya hal itu menjadi suri tauladan baik di tengah pernyataan Presiden Joko Widodo yang justru menyampaikan menteri dan presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon dalam pemilu.

“Kalau saja seluruh menteri yang calonkan diri dan terlibat dalam kampanye mengundurkan diri, itu praktek yang sangat baik,” kata Sudirman Said kepada wartawan, Rabu (24/1).

Ia mencontohkan langkahnya yang mengundurkan diri sebagai Sekretaris Jendral Palang Merah Indonesia (PMI) saat bergabung resmi sebagai tim pemenangan Anies-Muhaimin.

BACA JUGA:  Pernyataan Jokowi soal Presiden dan Menteri Boleh Berpihak dan Kampanye Dinilai Berpotensi Disalahgunakan

“Nah kalau kemudian itu terus dilapisi argumen, dicari-cari validasi, sebetulnya kita dengan cara sedang menurunkan standar bernegara dan itu sesuatu yang sangat buruk bagi masa depan kita,” tegas Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) itu.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menyatakan dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menyatakan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat menghadiri acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam. Hal itu juga sekaligus merespons pernyataan capres Ganjar Pranowo yang mengaku menyarankan Mahfud untuk mundur, untuk menghindari benturan kepentingan.

“Apa yang disampaikan ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud.

“Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar, itu sebabnya kalau saudara semua cermat pada saat penutupan debat itu saya kan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam,” sambungnya. (*)

Sumber: JP Group