Calon penumpang antre dari depan pintu keberangkatan di lantai dua hingga ke lobi bawah di Pelabuhan Internasional Batam Center, Senin (12/2). (F. Cecep Mulyana/Batam Pos)
batampos – Lonjakan arus balik libur Imlek di Pelabuhan Internasional Batam Centre membuat antrean mengular. Hal ini membuat area pelabuhan penuh sesak. Antrean ini terjadi dikarenakan adanya kerusakan pada Autogate atau alat pemindai otomatis keimigrasian yang terpasang di pintu keberangkatan Pelabuhan Batam Centre.
Sehingga proses pengecekan keimigrasian menjadi terkendala. Akibatnya, ribuan wisman yang akan kembali ke negaranya terhambat.
Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, Kharisma Rukmana menjelaskan kondisi terkini Autogate yang memang sempat mengalami kendala di puncak arus balik, Senin (13/2) sore.
Aktivasi perangkat Autogate di TPI Pelabuhan Batam Centre telah efektif sejak bulan Januari yang lalu.
Pria yang akrab disapa Aris ini menjelaskan liburan kali ini merupakan yang pertama kalinya terjadi setelah pemakaian perangkat autogate selama kurang lebih sebulan.
“Sebelumnya sudah diujicobakan. Namun lonjakan penumpang ini tidak bisa diprediksi. Akibatnya alat yang baru terpasang sebulan ini down, dan menyebabkan antrean padat,” jelasnya.
Ari mengungkapkan penyebab gangguan Autogate ini terjadi karena penurunan kemampuan pada sistem. Karena peningkatan jumlah penumpang yang sangat tinggi. Sehingga server tidak mampu, dan berpengaruh kepada pelayanan operasional autogate.
Hal ini berpengaruh pada kebutuhan jaringan dan beban server yang semakin meningkat dan dalam waktu yang sangat cepat serta jangka waktu yang lama.
“Saat ini kami telah melakukan perbaikan pada server dan peningkatan sistem jaringan yang lebih baik,” imbuhnya.
Setelah diperbaiki, Autogate kembali di bisa difungsikan Senin (12/2)) pukul 18.00 WIB sore. Antrean yang memadati pelabuhan bisa diurai.
“Pemasangan ini tujuan untuk memangkas antrean memang. Namun kalau ada kendala di libur pertama kali ini, akan menjadi bahan evaluasi ke depannya,” tutupnya.
Arus balik diperkirakan masih akan terjadi sampai saat hari ini. Libur Imlek kali ini, operator menambah hingga 14 trip untuk melayani penumpang dari Singapura ke Batam. (*)
Pekerja pabrik menaiki bus saat pulang kerja di Batuaji, Senin (5/2). Disnaker mewajibkan perusahaan yang membuka lowongan kerja agar melapor. (F. Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan untuk melapor jika membuka lowongan kerja (loker) melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan.
Melalui aturan ini, pemberi kerja harus melaporkan informasi ketika sedang membuka lowongan pekerjaan. Hal itu tercantum dalam pasal 4 Perpres tersebut.
”Jadi selain wajib melaporkan ke akun siap kerja Kemenaker, perusahaan juga wajib untuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam,” ujar Kepala Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, Senin (12/2).
Adapun, dalam proses pelaporan lowongan pekerjaan memuat identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, masa berlaku lowongan pekerjaan dan informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah atau gaji, domisili wilayah kerja dan informasi jabatan diperlukan.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi Perpres ini kepada seluruh perusahaan di Batam. Menurutnya, banyak perusahaan yang sudah melaporkan lowongan pekerjaan ke akun siap kerja milik Kementerian Tenaga Kerja, namun tidak atau belum melakukan pelaporan ke pihak Disnaker Batam.
”Ini yang terus kami sosialisasikan. Sebab, akun siap kerja kan itu yang akses secara nasional. Sementara kami ada perda penempatan tenaga kerja lokal dan surat edaran wali kota agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Makanya kami terus melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan,” bebernya.
Dikatakan Rudi, dengan adanya pelaporan lowongan pekerjaan ke Disnaker, tentu akan lebih memudahkan pencari kerja dalam mengakses lowongan kerja.
”Bagi pencaker yang ingin mengakses lowongan kerja ibu bisa diakses di website kami di disnakerbatam.go.id ataupun Instagram disnaker Batam di Pasar Kerja Batam,” terang Rudi.
Rudi menyebutkan, di tahun 2023 lalu, sedikitnya ada 15.585 lowongan pekerjaan yang dilaporkan perusahaan di Batam. Lowongan pekerjaan terbanyak dilaporkan pada bulan Mei yakni 3.287 lowongan dan terendah Desember 534 lowongan.
”Ya, sepanjang tahun itu ada 15.585 lowongan terdiri dari 7.628 lowongan untuk laki-laki dan 7.957 lowongan perempuan. Sementara itu, untuk tahun 2024 ini masih kami lakukan perekapan,” tuturnya.
Bila melihat jenis lowongan pekerjaan, bidang manufaktur masih menjadi lowongan terbanyak tahun 2023 lalu. Angkanya mencapai di atas 50 persen dari total keseluruhan. Selain itu, ada juga perusahaan engineering, syipyard outsourcing, welder, sektor garmen, kontruksi dan perusahaan jasa lainnya.
”Tapi kalau dikaji lebih jauh perusahaan manufaktur ini tidak bertambah signifikan. Semisalnya, dengan sistem kontrak 1 tahun atau 2 tahun, jadi mereka yang habis masa kontrak bekerjanya akan diganti dengan tenaga kontrak baru. Jadi tak signifikan,” bebernya.
Melihat tren ke depan, lanjut Rudi, perusahaan engineering di Batam juga akan banyak membutuhkan lowongan pekerjaan. Ditambah lagi, ada rencana pengembangan peralihan pembangkit listrik tenaga disel ke solar panel juga akan makin membutuhkan tenaga kerja kontruksi syipyard outsourcing.
”Bukan termasuk di Rempang ya, karena Rempang belum menyampaikan secara rinci ke kami,” tambahnya.
Kemudian, ada juga sektor garmen karena di tahun 2023 lalu ada rencana pengembangan pabrikasi seperti perusahaan Batam Bintan Aparel yang saat ini lagi mengerjakan konstruksi bangunannya. Sesuai rencana, mereka juga akan menambah jumlah pekerjanya mencapai dua ribuan pekerja.
”Jadi ada banyak sebenarnya di tahun 2024 ini selain welder, ada manufaktur, engineering, dan garmen,” pungkasnya. (*)
Aksi mahasiswa dan akademisi menyuarakan kritik kepada rezim berkuasa di pertigaan Gejayan, Sleman, Jogjakarta, kemarin (12/2). (TIRTA AGA/JAWA POS RADAR JOGJA)
batampos – Ribuan mahasiswa memadati pertigaan Gejayan, Sleman, kemarin (12/2) untuk berdemonstrasi. Mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Jogjakarta tergabung dalam Aksi Serentak Jaringan Penggugat Demokrasi (Aksi Sejagad).
Mereka berkumpul di bundaran Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, sebelum berjalan kaki ke pertigaan Gejayan. Para mahasiswa membawa sejumlah poster yang bertulisan berbagai pesan kepada rezim yang berkuasa.
Setiba di pertigaan Gejayan, para mahasiswa berorasi bergantian dengan menggunakan pengeras suara. Selain itu, banner dipasang di salah satu titik.
Pendemo juga membawa tujuh kentongan dan tujuh gentong yang dijadikan sebagai simbol. Nantinya, gentong tersebut dipecahkan para pendemo.
Humas Aksi Sejagad Sana Ulaili menyampaikan, memecahkan tujuh gentong bersimbol agar tujuh ketamakan Presiden Jokowi beserta rezimnya harus betul-betul dienyahkan dan dihancurkan dari muka bumi. Sementara itu, simbol yang jumlahnya tujuh dipetik dari bahasa Jawa, yakni pitu.
Menurut dia, simbol pitu bermakna pitulungan atau pertolongan. ’’Jadi, kami mengajak semua warga negara, terutama para pemilih, untuk berpikir betul-betul dua kali lipat, tiga kali lipat, menjadi pemilih yang tidak hanya kritis, tetapi menjadi pemilih yang berdaulat,’’ bebernya. Dia mengestimasi jumlah pendemo yang hadir mencapai seribu lebih.
Pendemo menilai Presiden Jokowi telah terbukti melanggar konstitusi dan merusak etika demokrasi. Karena itu, mereka menuntut agar Jokowi dihukum dan harus turun dari jabatannya. Tuntutan lain, Undang-Undang Pemilu dan UU Parpol direvisi badan independen. Menurut dia, UU yang sekarang sangat cacat karena diatur sistem oligarki.
Sementara itu, Guru Besar Komunikasi UII Masduki yang turut dalam Gejayan Memanggil menyebut ada sejumlah guru besar dan akademisi lain yang juga berpartisipasi dalam aksi tersebut. Dia mengatakan ikut bergabung sebagai bentuk keprihatinan.
Masduki menambahkan, dirinya dan rekan profesinya merupakan penyintas dari rezim yang menerapkan otoritarianisme. Tetapi, dengan model-model digital.
Lebih parahnya lagi, bahkan melalui stigmatisasi. Tidak hanya itu, sekarang ada diksi yang menyebutkan apabila guru besar di kampus kritis itu sebagai partisan. Masduki menilai, guru besar yang kuat dengan komitmen moral keprihatinan akan jalan terus.
’’Bahkan seharusnya bergabung di sini karena ini momentum mahasiswa, guru besar, dan dosen-dosen, para akademisi itu turun menyampaikan bahwa demokrasi (di negeri ini) sedang bermasalah,’’ imbuhnya.
Masduki mengungkapkan, ada tiga indikator kemerosotan demokrasi dewasa ini. Pertama, kebebasan berekspresi mengalami tekanan yang luar biasa. Kedua, ada indikasi penyanderaan partai kaitannya untuk ketamakan kekuasaan yang ingin melanjutkan kekuasaan. Ketiga, pergantian kepemimpinan secara rutin lima tahunan bergilir tidak mengenal politik dinasti. (*)
KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun amankan seorang WNA bawa barang narkoba lewat jalur pelabuhan international. f,BC UNTUK BATAMPOS
batampos– Memanfaatkan momen liburan imlek, seorang Warga Negara Asing (WNA) berjenis kelamin laki-laki MF (34) berhasil diamankan oleh petuga Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bersama barang bukti (BB), pada Rabu (7/2) lalu sekitar pukul18.20 WIB.
Kepala Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Jerry Kurniawan ketika konfrensi pers menjelaskan, bahwa saudara MF (34) tiba dipelabuhan international Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal ferry MV Ocean Dragon 3 bersama temannya dari pelabuhan Kukup Malaysia.
” Jadi, tersangka MF setelah memasukkan barang bawaannya kedalam pemindai (x-ray), petugas kita menemukan kejanggalan pada hasil pencitraan barang bawaan MF. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap MF beserta barang bawaannya,” terangnya, Senin (12/2).
Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan pihaknya menemukan 2 bungkus plastik berwarna hitam berisi serbuk kristal berwarna putih yang disembunyikan di dalam tas ransel. Sedangkan, 1 bungkus plastik berwarna bening yang berisi serbuk berwarna putih yang disembunyikan di saku celana yang diduga merupakan narkotika.
” Setelah dilakukan uji narkotika menggunakan narcotest kit. 3 Barang Bukti (BB), 2 bungkus plastik berwarna hitam didapati hasil positif methamphetamine (sabu) dengan berat kurang lebih 325 gram. Dan, 1 bungkus plastik berwarna bening didapati hasil positif heroin dengan berat kurang lebih 1 gram,” ungkapnya.
Masih kata Jerry lagi, tersangka dan BB diserahkan ke Polres Karimun dan berkoordinasi dengan Sat Resnarkoba Polres Karimun dalam rangka pengembangan. Serta, melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dalam pencegahan terhadap rekannya MFS yang saat ini masih dalam pengejaran.
” Penindakan ini sebagai komitmen kita dalam menjaga perbatasan NKRI, sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi direktorat jenderal Bea Cukai sebagai Community Protector. Dan, dapat ditaksir mampu menyelamatkan kurang lebih 1.600 jiwa generasi bangsa,” ucapnya.
Sementara itu Kepala kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Zulmanur Arif mengatakan, tersangkan WNA berinisial MFS saat ini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yang masih berada di wilayah Indonesia.
” Berdasarkan, catatan kita MFS sudah 4 kali datang ke Indonesia. Sedangkan, tersangka MF baru 2 kali,” ucapnya.
Sedangkan, Wakapolres Karimun, Kompol Herie Pramono menyebutkan, pihaknya masih minim mendapat keterangan dari pelaku MF. Pengakuan MF hanya sebatas teman bersama DPO MFS yang hanya disuruh membawa tas ransel.
” Masih dalam pengembangan. Tersangka, bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dengan ancaman pidana mati/penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum Rp10 miliar,”katanya.(*)
Pekerja Massage menunggu pelanggan di kompek Waheng Center, Bukit Tempayan, Batuaji. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Keluhan masyarakat Batuaji dan Sagulung akan panti pijat yang melayani pijat plus-plus belum juga ditanggapi instansi pemerintah terkait. Padahal panti pijat yang cukup menjamur di Batuaji dan Sagulung ini umumnya menyajikan layanan plus-plus. Urut tradisional hanya kedok saja sebab didalamnya membuka layanan prostitusi.
Keluhan masyarakat ini sangat beralasan sebab tidak saja menyaksikan langsung bagaimana pekerja wanita di panti pijat yang merayu siapa saja yang lewat tapi juga penampilan para pekerja yang terkesan seksi dan sensual. Mengenakan pakaian mini mereka akan menggoda para pria yang lewat dengan kata “Mampir Bang”.
Batam Pos yang mendatangi lokasi panti pijat di sekitar pasar Melayu, Batuaji, Selasa (13/2) siang mendapati banyak wanita seksi yang dikeluhkan kaum ibu-ibu ini nongkrong depan massage. Mereka pun menggoda dan meminta untuk mampir.
“Gerimis gini enaknya dipijat, Bang, ” goda seorang wanita dari dalam lokasi panti pijat.
Shintia, warga Bukit Tempayan yang akses keluar masuk rumahnya harus melewati lokasi dengan ruko massage pasar Melayu ini mengaku sangar risih dengan keberadaan panti pijat tersebut. Dia kuatir anak lajangnya ataupun sang suami yang setiap hari melintas di lokasi panti pijat itu tergiur dengan godaan para wanita pemijat tadi.
“Risih sekali. Anak dan suami setiap hari lewat sini. Kuatir terpengaruh pula nanti. Malam sampai tengah malam mereka beroperasi. Udah kayak kafe bunyi musiknya, ” ujar Shintia.
Selain panti pijat kawasan yang sama juga menjamur dengan kafe remang-remang yang juga menyuguhkan layanan prostitusi. Pekerja umumnya wanita mudah yang mengenakan dandanan seksi.
“Yang kalau udah begitu penampilan nya mau apa lagi kalau bukan mencari pelanggan. Tolonglah ini diperhatikan, karena di lingkungan tempat tinggal masyarakat, ” ujar Siska, warga lainnya.
Sebelumnya kepala BPM PTSP Kota Batam Reza Khadafi mengaku panti pijat plus-plus dan kafe remang-remang yang dikeluhkan masyarakat ini dipastikan tidak berizin. Sehingga perlu penindakan dari pihak penegak Perda salam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja. (*)
KUASA hukum Kementerian Pertahanan Hotman Paris Hutapea (kiri) saat menggelar konferensi pers bersama sejumlah pejabat Kemenhan, Senin (12/2), membantah bahwa kabar suap terkait pengadaaan pesawat tempur Mirage 2000-5 adalah hoax. (F. KEMENHAN)
batampos – Dalam beberapa hari terakhir, Kemhan RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diguncang isu terlibat suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.
Menhan Prabowo juga disebut berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili.
Eva saat ini masih menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar. Kasus itu kemudian dikenal dengan ”Qatargate”.
Dalam jumpa pers, Dahnil menegaskan Menhan Prabowo, Kemhan, dan pemerintah Indonesia tidak kenal Eva, apalagi berkomunikasi de-ngannya.
”Tidak tahu dia siapa,” kata Dahnil saat ditanya kemungkinan pernah ada komunikasi dengan Eva selama pembelian alutsista.
Begitu juga dengan pengacara Hotman Paris Hutapea yang curiga penyebar kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Hotman, yang per hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus itu, menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.
”Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkannya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia,” kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (12/2).
Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. ”Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia,” ucap Hotman.
DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.
Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.
”Bisa juga, tetapi nanti tergantung dari putusan pimpinan Kemhan. Belum bisa (ada) putusan final sekarang, tetapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan benar-benar hoaks,” tutur Hotman setelah menunjukkan video hoaks yang dia maksud saat jumpa pers.
Tidak hanya terkait pembelian Mirage, Hotman juga berbicara mengenai hoaks yang menyebut PT TMI me-ngatur kontrak-kontrak pe-ngadaan alutsista di Kemhan RI, terutama selama kementerian itu dipimpin Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
”Tuduhan PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong,” ujar Hotman.
Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak meluruskan kabar miring terkait PT TMI. ”PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi, tidak ada kontrak apalagi transaksi dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu de-ngan Kementerian Pertaha-nan,” imbuh Dahnil.
Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan, pembelian pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar, Mirage 2000-5, merupakan upaya Pemerintah mencegah turunnya kesiapan tempur TNI Angkatan Udara mengingat beberapa jet tempur yang tersedia telah memasuki fase habis masa pakai.
Beberapa pesawat tempur TNI AU, antara lain F-5 Tiger dan Hawk 100/200 telah memasuki fase habis masa pakai, sehingga Kemhan berencana meremajakan (upgrade) dan memperbaiki (overhaul/repair) beberapa pesawat tempur TNI AU, seperti SU-27/30, Hawk 100/200, dan F-16.
”Namun, pelaksanaan upgrade dan overhaul/repair pesawat tersebut di atas akan menyebabkan penurunan kesiapan pesawat tempur TNI AU,” kata Kepala Biro Hubu-ngan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (15/6/2023).
Bawahan Menhan Prabowo Subianto ini juga menjelaskan Pemerintah Indonesia juga membeli pesawat tempur baru, seperti Dassault Rafale dan F-15 Super Eagle.
Namun, tiga unit Rafale pertama dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Januari 2026,sebagaimana diatur dalam kontrak pembelian. Sementara itu, proses pembelian F-15 Super Eagle masih dalam tahap pembahasan surat penawaran (letter of offer and acceptance) dari Pemerintah Amerika Serikat, mengingat F-15 dibeli dengan skema foreign military sales (FMS).
”Adapun alasan Kemhan RI melaksanakan pengadaan pesawat Mirage 2000-5 eks Angkatan Udara Qatar adalah karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan delivery (pengiriman) secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU yang disebabkan oleh banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pa-kainya, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul/repair dan masih lamanya delivery pesa-wat pesanan pengadaan baru,” kata Edwin.
Dia menegaskan pembelian Mirage 2000-5 pun menjadi langkah tepat untuk memenuhi kesiapan tempur TNI AU.
Indonesia membeli 12 unit Mirage 2000-5 beserta perangkat pendukungnya dari Qatar dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU yang diteken pada 31 Januari 2023.
Nilai pembelian pesawat itu sebesar 733 juta euro atau sekitar Rp 11,83 triliun dengan penyedianya perusahaan asal Republik Ceko, Excalibur International A.S.
”Material kontrak tersebut meliputi 12 MIRAGE 2000-5 Ex. Qatar Air Force (9 Single Seat And 3 Double Seat, 14 Engine and T-cell, Technical Publications, GSE, Spare, Test Benches, A/C Delivery, FF & Insurance, Support Service (3 Years), Training Pilot And Technician, Infrastructure, dan Weaponary,” jelas Edwin.
Jadwal pengiriman pesawat tersebut ialah 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Saat ini, status kontrak dalam proses efektif kontrak,” tambahnya.
Edwin menjelaskan pembelian Mirage 2000-5 beserta perangkat pendukungnya itu berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Peren-canaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 pada 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan. (*)
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Batam Syahbudi.(F. Rengga / Batam Pos)
batampos – Masa pelunasan biaya haji tahap I resmi diperpanjang. Awalnya, batas akhir pelunasan biaya haji tahap I ditutup pada 12 Februari 2024, kini diperpanjang hingga 23 Februari 2024.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Batam Syahbudi mengatakan masa perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) bagi jamaah calon haji reguler, jemaah cadangan dan jemaah haji lansia.
Ia mengatakan, berdasarkan data terakhir pelunasan BIPIH pada Senin (12/2) tercatat baru mencapai 71 persen atau 676 jemaah dari total hak lunas Batam tahun 2024 sebanyak 985 calon haji. Terdiri atas 673 calon jemaah haji urut porsi, 254 calon jemaah haji cadangan serta 31 calon jemaah haji lansia.
“Sementara itu sebanyak 29 persen atau 282 calon jemaah haji lainnya belum melunasi BIPIH,” ucap Syahbudi.
Selanjutnya, apabila jemaah tidak bisa melunasi BIPIH sampai batas akhir pembayaran BIPIH maka secara otomatis jemaah tersebut dinyatakan gagal berangkat.
“Jemaah yang tidak melunasi di tahap pertama ini otomatis batal berangkat tahun ini. Sebab untuk tahap kedua diperuntukkan bagi empat kategori calon jemaah haji,” ujarnya
Pertama, jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji tahap I karena mengalami gagal sistem.
Kedua, pendamping jemaah calon haji lanjut usia.
Ketiga, jemaah penggabungan suami atau istri dan anak kandung atau orang tua yang terpisah.
Keempat pendamping jemaah penyandang disabilitas
“Terkait dengan itu, diharapkan masa perpanjangan pelunasan BIPIH bisa dimanfaatkan oleh jemaah ,” ungkap Syahbudi.
Sebelumnya, sama dengan tahun lalu, selain jemaah reguler, jemaah cadangan juga diikutsertakan melakukan manasik haji. Tujuannya adalah apabila ada kekosongan kuota karena batal, bisa langsung diisi oleh jemaah cadangan ini. “Masalah biaya tergantung yang bersangkutan siap atau tidak, kita tidak bisa memaksakan karena haji harus istitaah, ” tambah Syahbudi.
Sesuai ketentuan, setiap calon jamaah haji diharuskan membayar BIPIH sebesar Rp 53,8 juta dengan setoran awal Rp 25 juta. Ada sebanyak 985 orang JCH yang berhak melunasi Kota Batam tahun 2024 ini. Terdiri dari, 673 CJH urut porsi, 31 JCH prioritas lansia, serta 254 orang jemaah cadangan.(*)
Lokasi pusat gempa berada pada 3.19 Lintang Selatan dan 115.12 Bujur Timur. Gempa bumi terjadi pada pukul 08.22 WIB dengan kedalaman 10 Km. Gempa bumi terjadi dengan kekuatan 4,7 Magnitudo.
Ada beberapa daerah yang terkena getaran gempa yaitu Banjarmasin, Kota Marabahan, Pulau Pisau, Palangkaraya, dan Sampit.
Potensi kerusakan yang dihasilkan dari gempa ini berada pada skala 2 sampai 3 MMI yang berarti memiliki potensi kerusakan yang lemah.
Dikutip dari akun X BMKG bawa informasi sementara ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data.
Dari unggahan BMKG di X terdapat komentar dari warga sekitar yang menunjukkan adanya gempa yang terasa di Palangkaraya selama 5 detik.
Gempa bumi terkini yang terjadi di Kalimantan tidak menimbulkan tsunami karena meskipun terjadi di laut, pusat gempa cukup dalam sehingga memiliki kemungkinan kecil akan menyebabkan dislokasi dasar laut. (*)
Tangkapan Layar bertuliskan Dirty Vote yang diambil dari trailer Film Dokumenter Dirty Vote
batampos – Polemik film Dirty Vote yang mengungkap bobroknya pilpres tahun ini terus berkembang. Film besutan Dandhy Laksono itu telah ditonton 5.337.196 kali hingga pukul 18.40 kemarin (12/2).
Peneliti Bidang Hukum Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez mengatakan, film Dirty Vote bermula dari hasil penelitian terkait peta rawan potensi kecurangan pemilu. Salah satu hasil penelitian itu adalah sebaran penjabat (Pj) kepala daerah. ’’Itu penelitian dilakukan sekitar 3–4 bulan,” ujar salah satu peneliti dalam film tersebut.
Sebaran Pj Kada itu, lanjut Hemi, sudah dirilis awal Januari lalu. Data tersebut kemudian dielaborasi dengan data dan fakta yang ditemukan sepanjang proses pemilu bergulir. Semua data dan fakta itu diperoleh dari berbagai sumber terbuka (open source) yang berseliweran di media mainstream dan media sosial. ’’Itu bukan informasi yang sulit ditemukan,” terangnya.
Dari sekian banyak informasi dan data itu, kata Hemi, hanya sedikit yang tidak bersumber dari media. Salah satunya rekaman percakapan yang merupakan bagian dari penelitian. Hemi menyebut cuplikan rekaman itu sudah mendapat persetujuan dari pemiliknya sehingga bisa dipublikasikan dan menjadi bagian cerita di film tersebut.
Dirty Vote yang dirilis pada Minggu lalu mendapat tanggapan dari banyak pihak. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), misalnya, menyebut apa yang ditampilkan di film itu masih terbilang ringan daripada kenyataannya.
”Mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah, di kampung-kampung,” tuturnya seusai bertemu Anies Baswedan kemarin. Dia mencontohkan kasus bagaimana bansos dibagikan. Lalu, bagaimana petugas mendatangi orang-orang.
Lebih lanjut, JK menantang pihak yang menganggap film itu sebagai fitnah. Orang tersebut harus berani menunjukkan bagian mana dari film itu yang merupakan fitnah. Pasalnya, menurut dia, Dirty Vote telah menyajikan data secara akurat.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang positif laporan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
JK menilai sutradara Dirty Vote masih sopan dalam menyajikan fakta-fakta kecurangan Pemilu 2024. ”Ini sutradaranya masih sopan. Itu pun ada pihak yang marah. Bagaimana kalau dia tidak sopan?” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai film itu sebagai black movie dan merupakan bagian dari black campaign. ”Namanya juga black movie. (Dikeluarkan) pas minggu tenang akhir-akhir ini,” katanya.
Dia menyatakan pemilu sudah berjalan aman dan lancar sehingga tak perlu dibuat keruh. Airlangga meminta masyarakat mendorong pemilu yang sesuai dengan mekanisme. ”Jangan ada pemilu yang diganggu hal semacam itu,” ucapnya.
Terpisah, Badan Pengawas Pemilu merespons kritik yang disampaikan di Dirty Vote. Dalam film itu, Bawaslu dianggap gagal mengawasi jalannya pemilu yang adil. ”Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Dia membantah jika Bawaslu dianggap tidak bekerja. Bawaslu, kata dia, sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. ”Tapi, tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa men-drive perspektif masyarakat,” imbuhnya.
Terkait munculnya film itu, Bagja menyebut sebagai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal itu dilindungi konstitusi. Namun, dia berharap hal-hal yang bisa memicu konflik lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara.
Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menolak berkomentar terkait film itu. Dia mengaku belum melihatnya sehingga tidak mau berpendapat. ’’Saya belum nonton,” ujarnya singkat. (*)
batampos– Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) menggandeng lembaga masyarakat dan organisasi perempuan dan kepolisian guna optimalisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Kepala DP3APM Tanjungpinang Rustam, mengatakan hal ini untuk menindaklanjuti arahan penjabat (Pj) Wali Kota tentang perlunya mencari terobosan baru untuk mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih sering terjadi.
“Selama tahun 2023 tercatat masih ada 41 kasus kekerasan seksual pada anak dan 5 kasus terindikasi prostitusi anak,” kata Rustam.
Terdapat beberapa rekomendasi yang disepakati bersama oleh pihaknya dan organisasi dalam pertemuan yaitu perlunya penguatan nilai-nilai keagamaan dan akhlak yang baik pada keluarga, sekolah dan lingkungan.
“Forum komunikasi mubaligh dan BKMT akan menyiapkan paket informasi khusus sebagai panduan bagi dai dan daiyah yang akan disampaikan melalui pengajian rutin, khutbah Jum’at dan majelis taklim,” ungkap Rustam.
Dinas Pendidikan, lanjut Rustam, juga memastikan akan segera mengumpulkan para Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru Bimbingan dan Konseling untuk menyusun kegiatan pencegahan yang berkelanjutan.
“Kedua hal ini yang menjadi kesepakatan. Pentingnya komitmen sinergi dan kolaborasi untuk memastikan anak anak tidak berada di tempat yang tidak layak melalui kunjungan berkala,” paparnya.
Rustam menjelaskan, terdapat usulan dari LAM Tanjungpinang yaitu pentingnya menghidupkan kembali nilai keagamaan, budaya, dan adat istiadat yang dapat mencegah kekerasan seksual pada anak melalui pembentukan kampung adat.
“Regulasi berupa perda dan perwako sudah ada, tinggal menyelaraskan langkah dan komitmen untuk eksekusi di lapangan,” terang Rustam. (*)
