batampos – Kenaikan tarif parkir yang diterapkan 15 Januari lalu, menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Hal ini karena uang parkir yang dibayarkan lebih besar, namun tidak ada peningkatan pelayanan.

Selain itu, dalam aturan yang baru, juga terjadi perubahan terkait waktu menurunkan penumpang (drop off) di dalam kawasan parkir khusus. Jika sebelumnya dipatok 15 menit gratis parkir drop off, aturan diubah menjadi 5 menit gratis parkir.

Hal itu dinilai sangat merugikan, terutama bagi ojek dan driver online yang mesti mengantar atau mengambil orderan di pusat perbelanjaan yang butuh waktu lebih dari 5 menit hanya untuk drop off. Apalagi, saat pusat perbelanjaan tersebut ramai pengunjung dan harus antre untuk keluar area parkir.

Aldy, seorang pengendara taksi online, mengeluhkan batas waktu gratis drop off dari 15 menit menjadi 5 menit. Drop off ini membuatnya harus mengeluarkan biaya lebih saat mengantar tamu.

Baca Juga: Banjir Rob Mulai Landa Pesisir Kota Batam

”Memutar (kawasan parkir) itu lebih dari 5 menit. Karena kami kan antre pas mau keluar. Berbeda dengan ketika kita masuk ngantar tamu,” ucapnya, Selasa (13/2).

Kondisi ini dinilai merugikan pengendara taksi. Karena, ada biaya yang harus dikeluarkan. Jika masih 15 menit, artinya masih aman dan bisa tanpa biaya tambahan untuk parkir.

”Misalnya ongkos ojek Rp 10 ribu, bayar parkir Rp 4 ribu. Jadi yang diterima Rp 6 ribu. Belum lagi potongan admin aplikasinya. Jadi kami diberatkan,” ungkapnya.

Sementara Nurhalimah yang bekerja sebagai sales, mengatakan, keberatan terhadap pembayaran tarif parkir ini. Terlebih, parkir tepi jalan yang dinilai tak ada peningkatan pelayanan namun tarifnya meningkat. Ia menyebut, dalam satu hari bekerja, uang yang dikeluarkan untuk parkir mencapai Rp 10 ribu, kadang lebih.

”Ya, karena sales kan kerjanya keliling. Jadi kalau memang harus parkir, berat memang, apalagi kalau jukir (juru parkir)-nya tiba-tiba datang, tak membantu (mengeluarkan kenda-raan), apalagi ngasih karcis,” kata dia, Selasa (13/2).

Anggota Banggar DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengaku sudah mendapat keluhan dari beberapa masyarakat Batam perihal adanya perubahan ketentuan drop off gratis selama 5 menit. Aturan ini cukup meresahkan sejumlah pengendara.

”15 menit itu sudah pas menu-rut saya. Karena untuk memutar itu butuh waktu. Mereka yang driver online kesulitannya di sana. Jadi menurut saya evaluasi dan tambah waktunya lebih dari lima menit lah,” ujarnya.

Baca Juga: Autogate Pelabuhan Batamcenter Masih Bermasalah, Tapi Arus Penumpang Sudah Normal

Udin memberikan dua opsi. Pertama, hapuskan saja drop off 5 menit tersebut. Opsi kedua, pemerintah bisa mengkaji kembali dengan menambahkan waktunya menjadi 10 menit. Sehingga, waktunya tepat dan tidak terlalu cepat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, menuturkan, persolan gratis parkir drop off ini sedang dikaji kembali. Pihaknya juga sudah mendapat banyak masukan.

”Lagi dibahas dulu. Apa yang dituangkan dalam Perwako Nomor 1 Tahun 2024 terkait tarif parkir ini. Kami juga masih berupaya mencarikan solusinya,” kata dia. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Beberapa kawasan pesisir di Kota Batam dilanda banjir rob sejak tiga hari terakhir. Bahkan, barang-barang milik warga hanyut terbawa air laut saat pasang tiba. Seperti yang terjadi di daerah Setokok, Bulang. Surep, warga Setokok, mengatakan, banjir rob memang kerap terjadi setiap tahun di kawasan pesisir. Me-nurutnya, banjir rob yang melanda daerahnya kali ini, paling parah dalam dua tahun terakhir.

”Iya, paling parah dan berulang selama dua tahun ini,” kata Surep, Selasa, (13/2).
Air laut masuk hingga menggenangi lantai rumah warga setinggi betis orang dewasa.

”Biasanya tidak ada seperti ini,” katanya.

Dalam perhitungan masyarakat nelayan Melayu pesisir, puncak banjir rob terjadi pada Selasa kemarin.

Rob dalam istilah mereka adalah toho 30. Dalam sebulan, terdapat dua kali pasang tinggi, pada tanggal 15 dan 30 dalam kalender Islam.

”Biasanya pasang tinggi itu dari tanggal 30 sampai 3 (kalender Hijriah), puncaknya hari ini (kemarin),” kata Sarep.

Baca Juga: Awalnya Sama Pacar, kemudian Tak Canggung Sama Om-Om

Tidak hanya air laut naik, tetapi kondisi tersebut diperparah musim angin utara yang menciptakan angin kencang dan gelombang tinggi. ”Kami takut juga rumah akan roboh,” katanya.

Sementara itu, ketua RT 03/RW 02, Kelurahan Tanjunguma, Kecamatan Lubukbaja, Mujianto, mengatakan, banjir rob yang terjadi tahun ini lebih parah dari pada sebelumnya.
Biasanya air laut hanya naik ke pesisir sekitar 10 meter, sekarang sudah mencapai 15 meter. ”Tahun ini lebih parah,” katanya.

Ia melanjutkan, sampai saat ini warga masih bertahan di rumah panggung. ”Berharap tidak ada lagi banjir parah seperti ini, mitigasinya kami hanya bisa mengimbau agar warga selalu waspada,” kata Muji.

Mujianto juga menegaskan, banjir rob tidak hanya tercipta karena cuaca yang ekstrem tetapi gelombang tinggi juga disebabkan lalu lalang kapal penumpang yang melintas di depan kampung Tanjunguma.

Baca Juga: Kawal Pemilu di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

”Kami juga sudah minta kepada pihak kapal untuk kecepatan kapal dipelankan ketika melintas dekat kampung ini,” harapnya.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman, mengatakan, banjir rob yang lebih tinggi dari biasanya dipicu karena angin yang cukup kuat, menyebabkan seolah-olah gelombangnya menjadi cukup tinggi.

”Apalagi saat ini juga masih angin utara. Jadi ketika banjir rob, terasa lebih tinggi, dari pada sebelumnya,” kata dia.

Air laut yang dirasa lebih tinggi dari biasanya, menurut Suratman, karena efek dari pemanasan global, sehingga ketinggian air laut bertambah.

”Walaupun tambahnya tidak signifikan sekian meter, tapi lama kelamaan tetap naik,” kata dia.

Selain itu, warga yang tinggal di pinggir laut, juga mengalami fenomena terjadinya penuruanan daratan.

Baca Juga: Di Batam, 71% Jemaah Calon Haji Lunas BIPIH, Kemenag Perpanjang Masa Bayar

”Daratannya turun, air lautnya nambah walaupun satu hingga dua sentimeter,” kata dia.
Suratman mengatakan, banjir rob terjadi tidak dalam waktu yang lama, sebab terjadi karena fase putaran bulan. ”Cuma yang diwaspadai ketika puncak air maksimum itu bersamaan dengan hujan,” kata dia.

Pihaknya mengimbau untuk waspada terhadap banjir rob. Masyarakat juga diminta mengantisipasi, terutama yang tinggal di daerah pesisir, sebisa mungkin menghindari lokasi itu.

”Kalau bisa agak menjauh dari pesisir. Jika tidak bisa, antisipasi kalau tanda-tanda air pasang maksimum terjadi pas bulan purnama, jarak terdekat antara bulan dan bumi berbarengan dengan hujan, itu yang harus diwaspadai,” tutupnya. (*)

batampos – Warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam turut ambil bagian dalam pesta Demokrasi yang digelar serentak, Rabu (14/2). Hanya separuh warga Binaan Lapas dan Rutan yang bisa memilih. Itu karena separuh lagi bermasalah dengan KTP sehingga tidak lolos dalam verifikasi dari KPU sebelumnya.

Lapas Batam misalkan dari 1.001 warga binaan yang ada yang ikut mencoblos hanya sekitar 600 orang. Dari 600 an pemilih ini juga didominasi yang hanya bisa memilih presiden dan wakil presiden saja.

“Untuk DPT itu sudah sesuai verifikasi Dari KPU. Dan yang paling banyak pemilih yang lolos tadi hanya bisa memilih presiden karena KTP luar. Hanya beberapa orang saja yang lengkap bisa memilih yakni mereka yang berani KTP Sagulung, ” ujar Kalapas Batam Heri Kusrita di lokasi TPS dalam Lapas Batam.

Pemilihan di Lapas Batam juga diikuti salah satu mantan WBP yang baru saja bebas beberapa hari yang lalu. Dia masih terdata sebagai pemilih di TPS dalam Lapas Batam.

“Sebenarnya 11 orang yang sudah bebas tapi masih terdata sebagai pemilih di sini, cuman yang datang hanya satu orang saja. Mereka semua kita sampaikan saat bebas kemarin untuk datang saat pemilihan hari ini, ” ujar Kalapas Heri Kusrita.

Pemilihan di lapas Batam ada tiga TPS yakni TPS 901, 902 dan 903 kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Satu TPS disediakan lima bilik pencoblosan sehingga tidak ada antrean dan penumpukan warga binaan di lokasi TPS. TPS-TPS ini di tempatnya di satu ruangan yakni lantai dua aula pertemuan Lapas Batam.

Sementara di Rutan Batam sebanyak 1.163 WBP yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilih sebanyak 511 orang. Mereka dilayani di dua TPS yang disediakan di dalam lapangan Rutan Batam. Sama seperti Lapas, dominan pemilih ini hanya bisa memilih presiden karena KTP luar Kepri.

“Semua yang ikut memilih ini sudah sesuai data verifikasi dari KPU. Sementara ini berjalan dengan lancar dengan pengamanan dari pihak pelaksana pemilu dan petugas keamanan dari Polri, ” ujar Karutan Batam Faizal G Putra. (*)

Reporter : Eusebius Sara

batampos – Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan, ada berbagai problem TPS di Batam. 

Dari laporan yang didapatnya, ada 7 permasalahan yang didapat oleh KPU Kepri. 

“Ditemukan surat suara yang sudah tercoblos di Jalan Kampung Dalam, Kelurahan Baloi Indah, Lubuk Baja, Kota Batam,”kata Indrawan. 

Atas temuan itu, petugas KPPS menggantikan surat suara tercoblos itu dengan surat suara yang baru.

Baca Juga: Ketua KPU Kepri: 10 Hari Lagi Pemungutan Suara Lanjutan TPS di Batam

Lalu, di TPS 10 Bukitjodoh, Sei Panas, terdapat kekurangan 100 lembar surat suara presiden. Selain itu, juga terdapat kekurangan surat suara presiden TPS 17 dan TPS 12 Duriangkang, Kota Batam. 

Kekurangan surat suara juga terdapat di TPS 002 Pulau Subang Mas, sebanyak 100 lembar. Permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke PPS, PPK dan KPU Kota Batam.

Di 8 TPS di Batuselicin, Lubukbaja, ditemukan permasalahan berupa tidak adanya surat suara DPRD Provinsi. Atas permasalahan ini, KPU Kota Batam akan melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). 

Baca Juga: KPU Batam Memutuskan PSL di 7 TPS Lubukbaja

Sementara itu di TPS 84 Komplek Cipta Persada, Buliang, Batam, sekitar 10 orang pemilih yang memaksa untuk melakukan pencoblosan di TPS, hanya dengan membawa surat undangan tanpa membawa KTP. 

Sehingga pemilih tersebut tidak diperbolehkan mencoblos. Namun, di pukul 09.00 WIB, di TPS 83 Komplek Cipta Persada, Buliang, kelompok pemilih tersebut juga mengunjungi TPS dan memaksa untuk mencoblos namun tetap ditolak oleh petugas di TPS.

Di TPS 027 Kampung Seraya, Batuampar, telah terjadi aksi penolakan dari warga setempat terkait status domisili atau tempat tinggal KPPS yang bertugas di TPS tersebut. Warga beralasan ketua KPPS bukan berasal dari warga Batuampar.  (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Raja Haji Fisabilillah, Batam Center, tepatnya dari Simpang Gelael hingga Simpang Ikan Daun (samping One Batam Mall), padam sejak tiga hari lalu. Kondisi ini dikeluhkan pengendara lantaran membuat jalan gelap pada malam hari serta dinilai membahayakan lantaran lubang jalan jadi tak terlihat.

”Selain gelap, di beberapa titik seperti depan ruko Mahkota Raya itu kan ada beberapa lubang jalan, itu enggak kelihatan dan banyak pengendara motor yang kena lubang jalan,” ujar Wati, warga Batam Center, Selasa (12/2).

Hal senada juga dikatakan Syarif, warga Bengkong yang sering melewati jalan ini. Ia menilai kondisi jalan tanpa penerangan ini dianggap membahayakan pengendara, terutama sepeda motor.

Baca Juga: Kawal Pemilu di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

”Mohon untuk diperbaiki sebelum ada korban jiwa karena sering sekali kecelakaan diakibatkan penerangan jalan yang sangat kurang,” harap Syarif.

Ia juga tidak tahu apa penyebab lampu jalan itu tidak menyala, apakah karena rusak atau dicuri seperti yang pernah terjadi di beberapa titik lain sebelumnya. ”Kalau memang rusak, kami mohon diperbaiki. Kasihan warga kalau lewat tak ada penerangan,” tuturnya.

Kepala Bidang PJU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam, Kukuk, mengaku akan segera menindak-lanjuti keluhan dari warga tersebut. Menurutnya, kemung-kinan PJU yang mati disebabkan lonjakan arus.

”Makanya kami sudah turunkan teknisi untuk memastikan ini. Segera kita perbaiki,” ujarnya.

Baca Juga: KPU Batam Pastikan Distribusi Logistik ke TPS Tepat Waktu

Ia menambahkan, saat ini pihaknya rutin patroli ke seluruh PJU di Batam. Tujuannya untuk memastikan PJU yang padam untuk ini difungsikan lagi. ”Saya khawatirnya mati sebentar aja, karena tim patroli kita kan keliling, jadi kalau dijumpai yang mati karena MCB lompat (melonjak), pasti langsung dinyalakan,” tambahnya.

Kukuk mengimbau masyarakat kota Batam yang mendapati PJU padam, bisa langsung melaporkan ke call center PJU Kota Batam di nomor WhatsApp 085362677000.

”Sekarang jadi WA call center ini. Biar sekalian masyarakat bisa mengirim gambarnya apabila ada PJU padam,” jelasnya.

Tadi malam sekitar pukul 21.00 WIB, PJU di ruas Jalan Raja Haji Fisabilillah, Batam Center. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan, pemungutan suara lanjutan (PSL) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Batuselicin, Lubukbaja, akan dilakukan 10 hari lagi.

“Bahasanya lanjutan ya, bukan pemilihan ulang. Karena 4 jenis suara lainnya tetap berjalan, baik itu presiden, DPR RI, DPRD kota, DPD tetap berjalan,” kata Indrawan.

Baca Juga: KPU Batam Memutuskan PSL di 7 TPS Lubukbaja

Penyebab tak adanya surat suara DPRD Provinsi dapil Kepri 4 itu, dikarenakan ketidaktelitian petugas dalam proses pengepakan logistik.

“Jadi untuk DPRD Provinsi saja dapil 4 yang akan dilakukan pemilu lanjutan,” ucapnya.

Ia mengatakan, dari penelusuran lanjutan yang dilakukan oleh timnya, ada 8 TPS tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Kepri Dapil 4. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Batuselicin, Lubukbaja tidak memiliki surat suara provinsi, Rabu (14/2). Di 7 TPS, hanya ada surat suara presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Kota Batam saja. 

Komisioner KPU Batam, Adri Wislawawan mengatakan, bahwa tidak adanya surat suara itu, disebabkan salah pengepakan. 

“Ada 7 TPS, dan saat ini Bang Bosar (Komisioner KPU Batam) sedang di lapangan,” kata Adri saat dihubungi Batam Pos, Rabu (14/2). 

Ia mengatakan, untuk 7 TPS tersebut tidak akan dilakukan pemilihan ulang. Hanya dilakukan, pemungutan suara lanjutan (PSL) saja. 

“Jadi pemilihannya hanya untuk surat suara DPR Provinsi saja,” ujar Adri. 

Namun, mengenai jadwal pelaksanaan PSL, Adri mengaku masih menunggu koordinasi selanjutnya. (*)