batampos – Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra turut berkomentar soal film “Dirty Vote”. Menurut Yusril, film yang digarap Dandhy Laksono itu tidak bisa disebut sebagai dokumenter. Sebab, konten utama dalam tayangan itu adalah cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga pakar hukum.

“Ketiga pakar tersebut mengomentari berbagai hal yang terjadi dari berbagai pemberitaan, kemudian mereka memberikan pendapat. Ya pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk adanya kemungkinan kecurangan Pemilu 2024,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2).

BACA JUGA: Sosok Dandhy Laksono, Sang Sutradara Film Dirty Vote

Mantan Menteri Sekretaris Negara period 2004-2007 itu juga menyoroti waktu perilisan filmnya, yang ditayangkan pada masa tenang dan beberapa hari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu, sangat wajar jika beberapa orang menilai film tersebut sebagai propaganda.

“Ada yang mengatakan ini ‘Dirty Vote’ versus ‘Dirty Propaganda’. Satu judul film mengatakan soal pemilu yang kotor, satunya lagi soal propaganda kotor terhadap pihak tertentu yang berasa di seberang dari si pembuat film,” kata dia.

Yusril juga menyebut politik sebagai sesuatu yang dinamis. Sehingga, sangat wajar apabila ada orang yang semula mengaku tidak tertarik pada politik, kemudian ikut meramaikan pesta demokrasi.

Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap perubahan sikap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi sorotan dalam film Dirty Vote.

“Saya melihat itu sebenarnya normal saja. Bisa juga kita katakan politik itu dinamis. Mungkin satu ketika anak presiden belum tertarik pada dunia politik, tapi sekarang bisa saja berubah dan tertarik masuk ke dalam dunia politik,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Ihwal isu yang diangkat dalam film, seperti ketidaknetralan penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu, tidak hanya dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran semata. Pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pihak lain yang turut dituduh melakukan kecurangan.

Sayangnya, hanya sedikit sekali tayangkan yang memperlihatkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sponsornya siapa, membawa pesan paslon tertentu atau tidak,” tegas Yusril.

Kendati terkesan tendensius dan propaganda, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu menyampaikan bahwa film tersebut adalah bagian dari kebebeasan berekspresi.

“Tayangan film ini kita hormati sebagai kebebasan berekspresi. Orang berbeda pendapat itu normal saja. Kalau tiga orang akademisi yang muncul dalam tayangan itu mengkritisi pemilu, toh orang juga bisa mengkritisi terhadap pandangan yang mereka sampaikan,” kata Yusril.

Terakhir, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah setelah menonton film tersebut. Pasalnya, perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang lumrah, sehingga harus disikapi dengan bijaksana.

“Semoga masyarakat luas berpikir jernih dan objektif dan menilai bahwa pemilu tidak akan 100% ideal seperti yang kita harapkan. Kemungkinan kekurangan di sana sini itu akan terjadi, tidak dapat kita hindari. Tapi paling penting adalah pemilu yang benar-benar jujur dan adil seperti yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 dan UU Pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelas Yusril. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif DPRD/DPR/DPD, pada Rabu (14/2) besok. Wapres Ma’ruf Amin dan sang istri akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Tepatnya, lokasi pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

“Dalam rangka menyukseskan transisi kepemimpinan nasional lima tahunan ini, Wapres tak bosan-bosan mengajak kepada segenap bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih agar berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Selasa (13/2).

Khususnya generasi muda, lanjut Masduki, karena lebih dari separuh atau sekitar 52 persen pemilik hak suara pemilu kali ini, dari kalangan muda, di bawah 40 tahun yang jumlahnya sekitar 106 juta warga diimbau untuk menggunakan hak pilihnya.

“Dengan semangat muda, Wapres mengajak, mari antusias berpartisipasi dalam pemilu, untuk menyongsong Indonesia Emas. Dukungan nyata warga dalam Pemilu adalah dengan mencoblos di TPS,” papar Masduki.

Masduki mengutarakan, Wapres Ma’ruf Amin pun menekankan bahwa suara setiap individu dalam Pemilu sangat penting. Karena merupakan hak dasar dalam berdemokrasi.

“Suara dalam Pemilu bukan hanya untuk menentukan pemimpin bangsa, tetapi juga menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Budi Said mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Crazy Rich Surabaya itu melayangkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melalui penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea, kemarin (12/2).

Menurut Hotman, penetapan tersangka kasus 7 ton emas itu tidak sah. Dia menyampaikan bahwa kliennya telah dikriminalisasi.

Hotman menjelaskan, semula perkara antara kliennya dan PT Antam berada di ranah perdata, tapi kini malah masuk pidana. Dalam proses hukum perdata yang berjalan, Budi Said menang sampai level peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA).

Karena itu, kliennya mengajukan praperadilan. ”Alasannya, satu, ini perkara perdata yang dikriminalisasi,” kata Hotman kepada awak media di Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, praperadilan merupakan hak tersangka. ”Kalau ada yang menurutnya keliru, silakan gunakan jalur hukum,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa Kejagung siap menghadapi praperadilan tersebut. Kemarin mereka juga memanggil dan memeriksa enam saksi untuk terus menggali data. Enam saksi tersebut berinisial MAP, AY, YH, NSW, YP, dan H. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan perpanjangan masa pelunasan biaya haji reguler 2024. Semula pelunasan itu akan ditutup kemarin (12/2), tapi diperpanjang sampai 23 Februari.

Hingga kemarin masih ada sisa kuota yang cukup banyak. Untuk kelompok calon jemaah haji (CJH) berhak lunas, jumlah yang melunasi tercatat sebanyak 155.134 orang. Sehingga masih ada sisa kuota sebesar 35.763 orang. Sedangkan untuk kategori CJH lansia prioritas, sebanyak 4.080 orang sudah melakukan pelunasan. Sisa kuota untuk kategori itu tercatat ada 6.086 orang.

Kemudian, untuk kategori tim pembimbing haji daerah (TPHD) dan pembimbing haji dari KBIHU, sama sekali belum ada yang melakukan pelunasan. Kuota untuk TPHD sebanyak 1.572 orang dan pembimbing KBIHU ada 685 orang.

Untuk kuota cadangan, tingkat pelunasannya cukup tinggi. Dari total kuota cadangan sebanyak 60.998 kursi, yang sudah melunasi sejumlah 29.551 orang atau 48 persen lebih. CJH cadangan ini akan mengisi kuota yang tidak terisi. Apakah karena tidak melunasi atau batal dengan alasan wafat, sakit, atau lainnya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief berharap perpanjangan waktu itu dimanfaatkan CJH untuk melakukan pelunasan. ”Bila masih belum terpenuhi kuotanya, akan dibuka pelunasan tahap kedua,” katanya.

Pelunasan tahap kedua tersebut dibuka untuk berbagai kriteria. Termasuk untuk penggabungan mahram ataupun pendamping lansia. Hilman mengingatkan CJH, harus dipastikan, yang akan didampingi harus lunas terlebih dahulu di tahap pertama.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, masa pelunasan biaya haji tahap kedua juga otomatis digeser. Dari semula 5 hingga 26 Maret menjadi 13–26 Maret. Selain itu, batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas diperpanjang sampai 7 Maret. Sebelumnya batas akhir untuk proses tersebut ditutup 27 Februari 2024. (*)

Sumber: JP Group