batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023. Hasilnya, dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 93 Kementerian/Lembaga, dan 38 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia, indeks integritas nasional tahun ini berada di angka 70,97 atau dibulatkan menjadi 71.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, risiko korupsi di Indonesia mencapai angka 71. Ia menyebut, ini dianggap mengalami penurunan dari sebelumnya pada 2022, yang angkanya berada pada 71,94.
“SPI tahun 2023 menunjukkan tren penurunan. Secara sederhana, dapat dimengerti sebagai semakin tingginya risiko korupsi di Indonesia,” kata Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1).
Johanis menjelaskan, jika merujuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menetapkan target SPI dalam indeks integritas nasional sebesar 70 persen pada tahun 2021 dengan kenaikan 2 poin setiap tahun.
“Sehingga untuk tahun 2023 target Indeks Integritas Nasional adalah sebesar 74 persen,” ucap Johanis.
Ia mengungkapkan, masih tingginya praktik korupsi dianggap sebagai indikasi bahwa masih banyak pekerjaan rumah, berupa perbaikan sistem tata kelola lembaga pemerintah. Beberapa hal yang dinilai jadi penyebab penurunan SPI tahun ini adalah biaya demokrasi yang tinggi.
Hal itu berdampak pada terjadinya konflik kepentingan, terutama para sponsor pencalonan kepala daerah yang berdampak pada proyek dan beberapa pengadaan barang dan jasa.
“Beberapa hal yang menurut kami secara fundamental adalah pertama, KPK menilai biaya demokrasi yang terlalu mahal,” pungkas Johanis. (*)
Diisukan konflik Jokowi-Megawati bermula ketika PDIP menolak permintaan perpanjangan masa Jabatan Presiden 2 periode. (Panitia Rakernas PDIP)
batampos – Rencana pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diyakini akan terealisasi. Namun, pertemuan itu akan terlaksana usai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menang pada Pilpres 2024.
“Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega pasti akan terjadi setelah Mas Ganjar menang,” kata Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto kepada wartawan, Jumat (26/1).
Andi mengutarakan, Megawati telah memberikan pesan agar seluruh pihak pengusung dan pendukung Ganjar-Mahfud fokus meraih kemenangan pada Pilpres 2024.
“Pesan Ibu Mega ke kami jelas fokus untuk pemenangan pemilu 14 Febuari 2024, jangan teralihkan konsentrasinya ke hal-hal lain,” tegas Andi.
Terpisah, Ganjar Pranowo pun telah merespons rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ganjar mengaku belum mengetahui rencana pertemuan tersebut.
“Oh enggak, enggak. Enggak, belum tahu saya. Saya tahunya baca di media saja, di medsos saja,” ucap Ganjar di Lampung Selatan, Senin (22/1).
Ganjar tak mempermasalahkan adanya rencana pertemuan antara Jokowi dengan Megawati. Sebab, keduanya memang dulu kerap melakukan pertemuan.
“Yo nggak masalah, tinggal beliau berdua saja. Wong biasanya beliau berdua dulu sering temu-temuan kok,” ujar Ganjar.
“Mungkin kalau sekarang enggak pernah ketemu, justru kita bertanya-tanya, kok gak pernah ketemu ya? Mbok ketemu hehe,” sambungnya.
Ganjar meyakini Jokowi dan Megawati punya cara dan waktu sendiri untuk berkomunikasi.
“Cuma pasti di antara mereka, di antara beliau-beliau bisa berkomunikasi dan masing-masing punya waktu sendiri, cara sendiri untuk berkomunikasi. Sama-sama sibuknya,” pungkasnya. (*)
Dilansir dari MEMO (26/1), Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, Kamis (25/1) mengecam Israel karena gagal melindungi warga sipil di Gaza.
Menlu Finlandia tersebut juga mengecam Israel karena tidak mau bergabung dengan seruan internasional untuk segera melakukan gencatan senjata.
Valtonen kepada kelompok media Jerman, RND mengatakan, “Tidak, waktu untuk membela diri (Israel) sudah berakhir. Saya katakan dengan sangat jelas, sekarang sudah cukup, penduduk sipil di Gaza membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan segera.”
Ketika Valtonen ditanya apakah Israel perlu berbuat lebih banyak untuk mencegah jatuhnya korban sipil di Gaza, Menteri Luar Negeri Finlandia tersebut mengatakan, “Ya, tentu saja. Banyak warga sipil meninggal setiap hari dan Israel tidak cukup beraksi untuk mencegahnya.”
Valtonen juga mendesak Israel untuk membuka lebih banyak penyeberangan perbatasan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Menlu Finlandia itu mengatakan bahwa, warga sipil di Gaza membutuhkan bantuan kemanusiaan secepatnya, hal ini karena banyak warga sipil yang sangat membutuhkan atau bahkan sudah sekarat.
Valtonen menambahkan “orang-orang kelaparan serta tidak punya air minum bersih, dan ini terutama disebabkan oleh Israel.”
Sementara itu, Valtonen menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara, dengan mengatakan bahwa rencana perdamaian Uni Eropa dapat menjadi dasar yang baik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Valtone berkata bahwa “Rencana perdamaian (UE) cukup menjanjikan dan merupakan hal yang baik jika kita bekerja sama dengan negara-negara Arab dalam rencana perdamaian abadi di kawasan tersebut. Saya senang kita di UE sepakat bahwa solusi negara kedua bisa menjadi satu-satunya solusi.”
Menlu Finlandia itu menambahkan bahwa, tentunya masalah ini masih perlu dirundingkan secara detail, misalnya mengenai jaminan keamanan pasti bagi Israel dan Palestina.
“Namun jika negara-negara di kawasan menyetujui rencana ini, maka hal ini dapat menjadi langkah menentukan menuju masa depan yang damai,” lanjut Valtonen.
Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, menewaskan lebih dari 25.700 orang. Sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas. Hampir 136 sandera diyakini ditahan oleh Hamas.
Namun, sejak saat itu, Haaretz (surat kabar Israel) mengungkap bahwa helikopter dan tank tentara Israel, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim oleh Israel telah dibunuh oleh Perlawanan Palestina.
Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara lebih dari separuh infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB. (*)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)
batampos – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait mundurnya 15 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Para menteri yang sering diisukan akan mundur, meliputi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menko Polhukan Mahfud MD, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Tidak spesifik menyebutkan menteri siapa, Luhut justru mempersilahkan para menteri-menteri tersebut untuk mundur. Bahkan, Luhut mengaku sudah ada yang menawarkan untuk mundur.
“Silahkan aja mundur. Udah ditawarin mundur, enggak mundur-mundur,” kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1).
Saat dikonfirmasi wartawan, apakah Menkeu Sri Mulyani yang ditawarkan mundur. Luhut enggan menjawab spesifik dan hanya menjawab bahwa Menkeu masih bekerja dengan baik sembari bergegas masuk ke mobil dinasnya.
“Nggak ada (Sri Mulyani mundur), baik-baik saja,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri sempat mengajak sejumlah kalangan untuk membujuk beberapa anak buah Presiden Jokowi untuk mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
“Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1) lalu. (*)
Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia harus mengerahkan segalanya ketika menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. (Tim Media PSSI)
batampos – Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kepastian Indonesia lolos, didapatkan setelah pertandingan Oman vs Kirgistan selesai pada Kamis (25/1) malam WIB.
Hasil imbang dengan skor 1-1 pertandingan Oman vs Kirgistan membawa Indonesia berhasil mencatatkan sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Lantas negara mana saja yang juga memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023? Mari kita simak detail lengkapnya sebagai berikut.
Dilansir dari akun instagram resmi Piala Asia 2023 berikut daftar negara yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.
1. Qatar
Qatar berhasil lolos sebagai Juara Grup A dengan raihan Poin sempurna yaitu 9 ketika penyisihan grup.
2. Australia
Australia berhasil lolos dengan predikat juara Grup B dengan raihan 7 poin ketika penyisihan grup.
3. Iran
Iran berhasil lolos sebagai juara Grup C dengan raihan poin sempurna yaitu 9 ketika penyisihan grup.
4. Irak
Irak berhasil lolos dengan predikat juara Grup D dengan raihan poin sempurna yaitu 9 pada babak penyisihan grup.
5. Bahrain
Bahrain diluar dugaan keluar sebagai juara Grup E. Mereka lolos dengan raihan 6 poin pada penyisihan grup.
6. Arab Saudi
Arab Saudi lolos dengan predikat juara Grup F dengan raihan 7 poin pada penyisihan grup.
7. Tajikistan
Tajikistan lolos sebagai runner-up Grup A dengan raihan 4 poin. Tajikistan merupakan negara debutan di Piala Asia 2023.
8. Uzbekistan
Uzbekistan lolos dengan predikat runner-up Grup B dengan raihan 5 poin pada penyisihan grup.
9. Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab lolos dengan predikat runner-up Grup C dengan raihan 4 poin pada penyisihan grup.
10. Jepang
Jepang lolos dengan predikat runner-up Grup D dengan raihan 6 poin pada penyisihan grup.
11. Korea Selatan
Korea Selatan lolos dengan predikat runner-up Grup E dengan raihan 5 poin pada penyisihan grup.
12. Thailand
Thailand lolos sebagai runner-up Grup F dengan raihan 5 poin pada penyisihan grup.
13. Suriah
Suriah lolos dengan predikat peringkat tiga terbaik dengan raihan 4 poin pada penyisihan grup.
14. Palestina
Palestina lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat tiga terbaik dengan raihan 4 poin pada penyisihan grup.
15. Yordania
Yordania lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat tiga terbaik dengan raihan 4 poin pada penyisihan grup.
16. Indonesia
Indonesia lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat tiga terbaik dengan raihan 3 poin pada penyisihan grup. (*)
Eks Ketua KPK Firli Bahuri, (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memutuskan mencabut gugatan praperadilan yang dilayangkan kedua kalinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal gugatan Firli ini sudah dijadwalkan sidang perdana dan telah ditunjuk hakim yang akan memimpin.
Pencabutan gugatan ini dibenarkan oleh Pengacara Firli, Fahri Bachmid. “Iya betul,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (26/1).
Fahri belum merinci ihwal keputusan pencabutan gugatan ini. Dia hanya menyampaikan keterangan resmi akan disampaikan segera kepada publik.
“Ada beberapa alasan teknis,” jelas Fahri.
Sebelumnya, Firli Bahuri kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah kedua kalinya dia menggugat keabsahan penetapan tersangka dalam kasus pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Gugatan Firli telah masuk di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan per tanggal 22 Januari 2024. Gugatan teregister dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.
Tergugat dalam perkara ini yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Berbeda dengan gugatan sebelumnya, di mana Firli menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.
Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto membenarkan adanya gugatan ini. Gugatan kedua dilayangkan usai gugatan pertama ditolak hakim.
“Permohonan praperadilan Firli dimasukkan Senin, 22 Januari 2024,” kata Djuyamto saat dihubungi, Selasa (23/1).
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Estiono untuk memimpin persidangan. “Sidang pertama Senin 30 Januari 2024,” imbuhnya. (*)
batampos – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Batam melayani total 1.432 perizinan. Seribu lebih perizinan itu terdiri dari 16 sektor, sesuai dengan PP No 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berbasis Risiko.
Kepala BPMPTSP Batam, Reza Khadafi mengatakan ke 16 sektor perizinan itu terdiri dari pertanian, pertambangan, perdagangan, Industri, Kesehatan, Kontruksi, Pariwisata, Pendidikan, Tenaga Kerja, Infokom, Perikanan, Lingkungan, Kehutanan, PUPR, Sosial dan Berhubungan.
“Untuk jenis perizinan 1.432 dari 16 sektor,” ujar Reza, Kamis (25/1).
Untuk waktu pengurusan izin menurut Reza variatif, mulai sehari dan maksimal 3 hari. Tergantung dari jenis perizinan yang diurus, jika mengurus izin yang menggunakan tim ahli teknis, maka waktu pengurusan 3 hari.
“Kalau izin tanpa ahli teknis, sehari selesai asalkan semua syarat mereka lengkap. Namun jika tak lengkap maka akan kami minta lengkapi lagi. Untuk izin yang harus ada ahli teknis, itu tergantung waktu verifikasi di ahli,” ujar Reza.
Misalnya untuk pengurusan AMDAL, lanjut Reza. Saat izin masuk, pihaknya akan memastikan semua kelengkapan, saat kelengkapan siap. Maka pihaknya akan memberi berka itu ke tim ahli untuk verifikasi data dan peninjauan lapangan.
“Nah berapa lama waktu verifikasi ini tergantung ahli teknis. Untuk waktu itu ahli teknis karena harus survei dan peninjauan lapangan juga. Maksud tiga hari di kami itu, satu hari saat berkas terima, kemudian satu hari saat berkas kami terima dari ahli teknis (setelah mengajukan verikasi), dan hari ketiga setelah lengkap baru izin keluar. Jadi bukan tiga mentok di kami, semua balik lagi tergantung di tim teknis, yang dalam hal izin AMDAL ke DLH,” sebutnya.
Syarat pengurusan izin AMDAL diantaranya, KTP yang mengurus izin atau penanggung jawab, NPWP, surat permohonan izin usaha kepada Walikota Batam CC BPMPTSP, nomor induk berusaha, scan akta pendirian dan akta perubahan, dokumen Amdal, legalitas tempat usaha, SPPT serta bukti pembayaran PBB, pakta integritas, syarat kuasa pengurus bermaterai, PKKPR terverifikasi, andalalin, foto lokasi, persetujuan teknis pemilihan baku mutu emisi, persetujuan teknis pemilihan baku mutu air limbah.
“Intinya dalam hal ini, kami melakukan percepatan untuk pengurusan izin. Jika memang memenuhi syarat yang lengkap, maka proses ya juga akan cepat,” pungkas Reza. (*)
Fan meeting tour Yoona SNSD. (Instagram Bestie Entertainment)
batampos – Yoona SNSD akan menggelar Fan Meeting Tour di Jakarta. Fan
meeting dijadwalkan digelar di Beach City International Stadium pada 3
Maret 2024 mendatang.
Harga tiket acara Yoona SNSD dijual dari Rp1,8 juta hingga Rp2,9 juta.
Dengan harga segitu kita sudah bisa bertemu dan menyaksikan konser dari
Yoona SNSD.
Dilansir dari Instagram Goersapp, berikut adalah harga tiket dan benefit dari
Fanmeeting Yoona SNSD.
Fan Benefit :
– HI-BYE : Khusus VIP
– Hadiah eksklusif dari Yoona secara acak : VIP (70 Kuota), CAT 1 (20 Kuota),
dan CAT 2 (10 kuota).
– Poster bertanda tangan Yoona : VIP 40 kuota, dan 10 kuota untuk CAT 1.
– Kartu bertanda tangan dari Yoona : 40 kuota untuk VIP, dan 10 kuota untuk
CAT 1.
– Poster Official : Berlaku untuk semua kategori tiket.
– Photo card special : Berlaku untuk semua kategori tiket,
Saat ini penjualan tiket belum dibuka dibuka dan penggemar bisa menunggu
dengan waktu yang sudah ditentukan.
Tiket Presale dijual melalui S♡NE Membership (GL), bagi yang sudah
melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi Weverse pada 29
hingga 31 Januari 2024.
Selanjutnya, tiket juga bisa dibeli melalui aplikasi Goersapp atau di website
www.goersapp.com yang akan dijual untuk S♡NE Membership (GL) pada 6
Februari 2024 mendatang pukul 13.00 hingga 21.00 WIB
Tiket untuk umum dibuka pada 7 Februari 2024 pukul 17.00 WIB. (*)
Misri Hadi, Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat sidang di Pengadilan Negeri Batam, Jumat (26/1). Foto. Yashinta/ Batam Pos
batampos – Misri Hadi, Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dituntut 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Batam, Jumat (26/1). Pria berusia 50 tahun ini dinilai terbukti mencederai demokrasi karena melakukan kampanye di masjid.
Sebelum sidang dimulai, Misri Hadi tampak hadir mengenakan kemeja putih corak. Ia memakai kopiah berwarna hitam, memasuki ruang sidang yang dipimpin hakim David P Sitorus. Misri Hadi duduk di ruang sidang didampingi Richard Rando Sidabutar, selaku kuasa hukum.
Dalam amar tuntutan, yang dibacakan JPU Karya So Immanuel menegaskan, perbuataan Misri Hadi terbukti sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan melanggar pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf b UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dimana, terdakwa melakukan kampanye di area masjid dengan membawa alat peraga kampanye.
Namun sebelum tuntutan, Noel menyampaikan hal memberatkan dan meringankan perbuataan terdakwa Misri. Hal memberatkan perbuataan terdakwa mencederai demokrasi, sedangkan hal meringankan terdakwa bersikap sopan. “Menuntut terdakwa dengan 6 bulan penjara dan denda Rp 24 juta subsider 6 bulan,” ujar Noel menyelesaikan surat tuntutan.
Atas tuntutan, Richard kuasa hukum terdakwa meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyampaikan pembelaan pada Senin (29/1). Hakim David pun mengagendakan untuk pembacaan pledoi pada Senin sore.
Usai sidang, Misri Hadi mengaku telah dizolimi dalam perkara ini. Apalagi, niat awal ia berkampanye bukan di area masjid. Namun karena kondisi cuaca yang hendak hujan, ketua masjid pun mengizinkannya untuk ia pindah kampanye di teras Masjid
“Lokasi kampanye saya sudah ada. Tapi kenapa saat itu tak ada Panwaslu, yang seharusnya mendapati saya disana, bisa memperingati dengan membubarkan kampanye saya. Ini malah, kasus bergulir hingga ke pengadilan,” ujar Misri Hadi.
Sementara, Richard kuasa hukum terdakwa, menilai tuntutan hukuman terhadap terdakwa terlalu tinggi. Sebab perbuataan yang dilakukan kliennya tidaklah dengan sengaja.
“Kampanye di area masjid memang salah, namun itu diluar pengetahuan klien kami. Jadi tuntutan itu terlalu tinggi. Nanti lebih lengkap kami sampaikan saat pledoi,” pungkasnya. (*)
batampos – MH, caleg DPRD Kota Batam dapil VI Sekupang-Belakang Padang dari Partai PPP menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (24/1) dalam perkara kampanye di dalam Masjid Tiban Batam. MH terancam didiskualifikasi pada Pemilu 2024 apabila terbukti melanggar aturan kampanye di tempat ibadah.
Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itolaha Gaho mengatakan kasus caleg kampanye di Masjid, Tiban, beberapa waktu yang lalu telah menjalani sidang perdana di Pengadilan negeri Batam. Kasus tersebut sudah melalui Sentra Gakkumdu. “Sekarang udah dalam tahapan di pengadilan, ” ujarnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Immanuel Karya membacakan dakwaannya yang menerangkan bahwa, perbuatan terdakwa melanggar Pasalnya 521 Jo 280 UU pemilu. Ada 7 orang saksi yang dihadirkan diantaranya, Bawaslu, KPU dan kepolisian.
“Lagi proses di pengadilan. Seperti apa sanksinya itu nanti pengadilan yang akan memutuskan, ” ucap Antonius.
Disebutnya, apabila hasil putusan pengadilan ini memutuskan MH terbukti melanggar aturan kampanye dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrah) maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu sentak 2024.
“Saat ini kan masih proses, makanya kami dari Bawaslu masih menunggu hasil putusan pengadilan ini, ” tambahnya.
Antonius menyebutkan, sesuai aturan yang berlaku, tujuh hari setelah berkas di pengadilan sudah harus diputus. Lalu bagaimana jika nanti terbukti melanggar aturan sementara MH masih terdaftar di daftar calon tetap legislatif Kota Batam, ia menjawab, sesuai aturan jika benar terbukti bersalah dan melanggar aturan maka suara pemilihnya akan masuk partai.
“Hasil putusan pengadilan ini nantinya juga akan kita plenokan dan sekaligus sampaikan ke KPU Batam, ” pungkasnya.
Komisioner Kordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Kepri, Febri Adinanta mengatakan, kasus dugaan pelanggaran kampanye di rumah ibadah ini menunggu putusan inkrah di pengadilan. “Ya, jika di putus pidana dapat berpotensi calon tersebut didiskualifikasi sebagai peserta pemilu, ” ujar Febri.
Antonius menyebutkan, sejauh ini baru ada dua laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu Batam. Dugaan pelanggaran MH yang saat ini sudah di Pengadilan Negeri Batam dan kasus money politic calon DPD Batam.
“Baru dua ya, untuk pak Ria calon DPD masih tahap penelusuran di Bawaslu Provinsi. Termasuk juga caleg PKS yang dalam hal ini anaknya ikut berada di lokasi itu satu kesatuan yang sampai saat ini masih tahap penelusuran, ” pungkasnya. (*)
