batampos – Jumlah pekerja informal di Indonesia tergolong besar, bahkan dapat disebut mendominasi dibandingkan segmen pekerja formal. Namun besarnya jumlah pekerja informal belum dibarengi kepesertaan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan mayoritas pekerja informal di Indonesia maka program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamsostek sudah amat penting diterapkan. Mereka yang bekerja di sektor informal sejauh ini juga tidak mendapatkan jaminan keberlangsungan upah dari pekerjaannya,” ujar Kurniasih Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.

Kurniasih menyebut, bila PBI Jamsostek terealisasi secara baik maka para pekerja informal di Indonesia hidupnya bisa lebih terjamin karena memiliki perlindungan jika mengalami risiko saat bekerja.

“Program PBI Jamsostek harus didukung dan didorong terlaksana secara optimal. Agar semua pekerja informal mempunyai jaminan sosial dalam kehidupan dan pekerjaan dilakoninya,” ujar Kurniasih.

Pentingnya skema PBI Jamsostek diterapkan, ungkap Kurniasih, karena pekerja informal tidak memiliki jumlah penghasilan tetap seperti dirasakan pekerja formal. Namun dari sisi lapangan kerja, justru pekerja informal yang paling terbuka kesempatannya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial sehingga mampu mengembangkan diri sebagai manusia bermartabat.

Implementasi amanat tersebut melalui sistem jaminan sosial yang salah satunya di bidang ketenagakerjaan sebab dirasa penting mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi terhadap pekerja.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, penerapan PBI Jamsostek membutuhkan dukungan dari DPR RI agar regulasi skemanya dapat. (*)

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, inflasi RI pada Desember 2023 sebesar 2,61 persen secara tahunan (yoy). Angka ini tercatat terjaga stabil dalam range sasaran target 3 +/- 1 persen.

Menurutnya, inflasi RI sebesar 2,61 persen itu jauh lebih rendah dibandingkan negara G20, Rusia hingga Amerika Serikat. Sedangkan negara yang setara inflasinya dengan RI yaitu Saudi Arabia, Itali dan China.

Hal ini disampaikan Menko Airlangga usai menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

“Kita lihat dibandingkan negara lain, kita menjadi salah satu negara dengan inflasi rendah. Dibawah kita hanya Jepang. Yang angkanya mirip dengan kita, Saudi, Itali dan China. Dibanding negara G20 lain, kita lebih baik Argentina, Turki, Rusia, India bahkan Amerika Serikat (AS),” kata Airlangga.

Secara angka, inflsi di Argentina (211% yoy), Turki (64,77% yoy), Rusia (7,40% yoy), India (5,69% yoy), Afrika Selatan (5,10% yoy), Inggris (4,00% yoy) dan Amerika Serikat (3,40% yoy).

Menurut Airlangga, inflasi RI yang rendah didukung oleh mayoritas inflasi gabungan kota IHK (provinsi) yang masuk dalam kisaran sasaran.

“Kami mengapresiasi kepada Gubernur Bank Indonesia, Menkeu, Mendagri dan para Pimpinan K/L lainnya atas koordinasi dan sinergi kuat sehingga kita berhasil mengembalikan inflasi Indonesia pada kisaran sasaran,” imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terkendali, namun inflasi volatile food (VF) masih cukup tinggi, sedangkan inflasi inti dan administered price (AP) menurun. Komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi tahun lalu yakni beras (0,53 persen) dan cabai merah (0,24 persen).

Berbagai kebijakan intervensi pasar mampu menahan kenaikan harga pangan lebih jauh, di antaranya melalui pemberian bantuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BLT El Nino, penyaluran beras SPHP, masifnya operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di daerah, dan bantuan biaya logistik melalui fasilitasi distribusi pangan.

“Optimalisasi intervensi pasar tetap menjadi prioritas untuk dilanjutkan di 2024 guna menjaga stabilitas harga pangan, termasuk bantuan pangan maupun BLT Mitigasi Risiko Pangan sebagai kelanjutan BLT El Nino,” tandas Menko Airlangga. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kandasnya jeratan tersangka terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. KPK secara prinsip menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menerima permohonan praperadilan Eddy Hiariej.

“Pada prinsipnya sikap kita semua terhadap setiap putusan Majelis Hakim itu menghormatinya. Termasuk dalam sidang praperadilan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham Sdr. EOSH,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (30/1).

BACA JUGA: PN Jaksel Terima Permohonan Praperadilannya, Penetapan Tersangka Eddy Hiariej Dinyatakan Gugur

Namun demikian, KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan Eddy Hiarie lebih dahulu. KPK akan mempelajari guna menentukan langkah-langkah hukum berikutnya.

Ali menegaskan, dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah dipatuhi.

“Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya,” tegas Ali.
PN Jaksel secara tegas menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah.

“Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya,” ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1)

“Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara,” sambungnya.

Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.

Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.

Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.

KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.

Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pernyataan kontroversial disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro. Dia menyebut, sekitar 400 ribu aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam kategori miskin sehingga berhak mendapat zakat.

Sontak saja, pernyataan tersebut langsung dibantah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagi MUI, personel ASN memiliki penghasilan minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Karena itu, mereka tidak masuk kategori miskin dan berhak menerima dana zakat (mustahik).

BACA JUGA: 2 Hari Lagi, Gaji PNS Naik 8 Persen Akan Cair

Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah M. Cholil Nafis mengatakan, secara umum orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin.

”Miskin itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari kebutuhannya,” katanya di sela menghadiri Halaqah Harlah Ke-101 NU di Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Jogjakarta, kemarin (29/1).

Cholil mengatakan, ASN di level terendah sekalipun sudah berpenghasilan di atas UMK. Menurut dia, ketika nominal UMK itu sudah ditetapkan, artinya sudah mencukupi kebutuhan seseorang. Dia menegaskan, miskin itu ketika kebutuhan lebih banyak ketimbang pendapatan. Bukan daftar keinginan.

”Makanya kalau Rp 7 juta, di tempat saya di Madura sudah lebih sekali,” katanya. Tetapi, nominal gaji Rp 7 juta untuk ASN di Jakarta tidak miskin, namun pas-pasan. Jadi, bukan berarti ASN yang gajinya Rp 7 juta masuk golongan yang boleh menerima zakat. Di sisi lain, ASN dengan gaji sebesar itu belum masuk dalam kelompok yang wajib membayar zakat. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas memastikan gaji PNS yang naik 8 persen dan gaji pensiunan 12 persen akan cair dalam dua hari lagi.

“Saya belum dapat info (pastinya) dari Kementerian Keuangan, (tapi) mestinya sudah bisa cair 1-2 hari ini,” ucap Anas, sapaannya, di Kantor Kementerian,” ujar Anas saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/1).

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menaikkan gaji PNS tahun 2024 sebesar 8 persen. Kenaikan gaji ini berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri.

BACA JUGA: Gaji TNI dan Polri Resmi Dinaikkan, Ini Besaran Jumlahnya

Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan ini, gaji terendah PNS pada golongan I ditetapkan sebesar Rp 1.685.700-Rp2.522.600. Angka ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800.

Adapun gaji tertinggi PNS diperoleh mereka yang termasuk dalam Golongan IV E sebesar Rp 6.373.200. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp 5.901.200.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan rapel kenaikan gaji PNS baru akan cair apabila Peraturan Pemerintah (PP) telah diterbitkan.

Prastowo belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan selesai. Hanya saja ia memastikan bahwa pemerintah akan segera membayar penuh selisih gaji PNS yang naik 8 persen tersebut.

“Nanti dihitung sejak Januari sampai dengan kapan pembayaran dilakukan sesuai PP. Jika PP rampung Februari, maka dibayarkan selisih Januari plus Februari secara penuh,” kata Prastowo kepada JawaPos.com, Kamis (4/1).

Sebelum itu, Prastowo juga mengakui bahwa ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepadanya terkait rencana kenaikan gaji PNS, anggota TNI, anggota Polri, hingga Pensiunan tersebut.

Terlebih, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, pada Agustus yang lalu, bahwa kenaikan gaji di tahun 2024 berlaku untuk PNS/anggota TNI/anggota Polri/Pensiunan dan tunjangan Veteran/PPPK sejak 1 Januari 2024.

Namun hal tersebut tidak bisa buru-buru dinikmati PNS lantaran hingga saat ini pemerintah sedang merampungkan serangkaian aturan yang cukup banyak. Terdiri dari PP gaji PNS, PP ⁠gaji TNI, PP ⁠gaji Polri, PP gaji pensiun PNS, PP gaji pensiun TNI, PP gaji pensiun Polri, PP tunjangan Veteran, dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk gaji PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Mohon tetap tenang. Hak tetap dibayarkan sejak 1 Januari 2024 melalui mekanisme rapel seperti yang sudah pernah dilakukan,” ujar Prastowo dalam akun X resmi, @prastow, dikutip Kamis (4/1).

Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberi perhatian terhadap hal ini. Ke depan, dirinya berharap bahwa pelayanan publik di tanah air bisa semakin baik.

“Terima kasih kepada semua pihak yang memberi perhatian. Semoga di tahun 2024 kerja2 pelayanan publik semakin baik,” tandasnya. (*)

Sumber: JP Group