Kotak suara untuk Pemilu 2024. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengklarifikasi adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada masalah pengawasan distribusi logistik Pemilu. Sebab, muncul dugaan adanya penghalangan pengawasan langsung di sejumlah daerah.
“Selain itu, menurut temuan Bawaslu, KPU juga dianggap tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog) dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik kepada Bawaslu,” kata Ketua Bidang Administrasi THN Amin Mirza Zulkarnain kepada wartawan, Rabu (10/1).
Jika diduga terjadi kesalahan prosedur serta pelanggaran dalam pengiriman distribusi logistik, sambung Mirza, meminta KPU untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan terhadap kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan di sejumlah daerah tersebut. Serta menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada publik.
Merujuk data Bawaslu, lanjut Mirza, diduga terjadi sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, baik tahap pertama pada 13 September – 11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023 – 14 Januari 2024 mendatang.
Pada tahap pertama distribusi logistik dilakukan di 514 Kabupaten/Kota, dalam temuan tersebut terungkap kotak suara rusak di 177 Kabupaten/Kota, bilik suara rusak di 61 Kabupaten/Kota, tinta yang rusak di 124 Kabupaten/Kota, segel yang rusak di 30 Kabupaten/Kota, dan kesalahan tempat tujuan distribusi logistik di 10 Kabupaten/Kota.
Sedangkan, pada pada tahap kedua distribusi logistik ditemukan surat suara rusak di 127 Kabupaten/Kota termasuk di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, kemudian jumlah surat suara yang belum sesuai di 61 Kabupaten/Kota.
Selain itu, ada juga pendistribusian logistik di luar negeri yang ditemukan jumlah surat suara yang tidak tepat di 29 PPLN, kelebihan surat suara di 32 PPLN, kelebihan surat suara untuk Kotak Suara Keliling (KSK) di 3 PPLN dan kelebihan surat suara untuk metode POS di 3 PPLN, kekurangan surat suara di 20 PPLN dan surat suara yang rusak di 39 PPLN.
“Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk bersama-sama memperbaiki kondisi tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya sebelum Pencoblosan Pilpres 2024 dilaksanakan, agar tercipta Pilpres 2024 yang jujur dan adil serta berintegritas dan tidak cacat secara konstitusi,” pungkas Mirza.(*)
Gubkepri Ansar Ahmad bersama Jenderal Purnawirawan AM Hendropriyono
batampos– Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima anugerah tanda kehormatan “Bintang Legiun Veteran RI” dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jakarta, Rabu (10/1). Surat Keputusan penganugerahan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI (Purn.) H.B.L. Mantiri.
Gubernur Ansar menerima anugerah tersebut karena dianggap telah menyumbangkan darmabaktinya untuk perkembangan dan kemajuan LVRI. Memang selama menjabat sebagai Gubernur Kepri, ia selalu memberikan perhatian penuh kepada para veteran yang telah sangat berjasa dalam eksistensi NKRI.
Gubernur Ansar melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan beberapa perhatian di antaranya melalui penyerahan hibah operasional berupa uang sebesar Rp 50 Juta pada Tahun 2022 dan Rp 150 Juta pada tahun 2023 yang lalu, serta menyerahkan bantuan mobil operasional LVRI pada tahun 2022 yang lalu.
Gubernur Ansar juga telah menyerahkan bantuan tali asih berupa uang tunai untuk 433 veteran yang berada di Kepulauan Riau yang tergabung dalam LVRI Kepri sebesar Rp1,299 miliar dan program ini akan berlanjut di tahun 2024 ini.
Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada LVRI atas anugerah ini. Menurutnya perhatian Pemprov Kepri terhadap LVRI tak terlepas dari kerja sama semua pihak, termasuk DPRD Kepri yang ikut mendukung upaya dalam menjalankan program kerja pemprov.
“Anugerah ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang menghormati dan menghargai jasa para veteran. Kami di Pemprov Kepri selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para veteran, baik dalam bentuk hibah, bantuan, maupun program-program lainnya. Kami juga berterima kasih kepada DPRD Kepri yang telah mendukung dan menyetujui anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut,” kata Ansar.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima anugerah tanda kehormatan “Bintang Legiun Veteran RI” dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jakarta, Rabu (10/1).
Gubernur Ansar juga menyampaikan harapannya agar para veteran dapat terus menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi muda dalam menjaga dan mempertahankan NKRI. Ia juga berjanji akan terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan LVRI, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami berharap para veteran dapat terus berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada generasi muda, agar mereka dapat menghargai dan mencintai tanah air. Kami juga berharap LVRI dapat terus bersinergi dengan Pemprov Kepri dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutur Ansar.
Anugerah Bintang Legiun Veteran RI merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh LVRI kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dalam membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan LVRI. Selain Gubernur Ansar, anugerah ini juga diberikan kepada beberapa tokoh lainnya, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (*)
batampos – Sektor properti masih cukup kuat dan akan terus berkembang di tahun 2024 ini. Pasca pandemi pertumbuhan properti berangsur tumbuh. Bahkan realisasi di tahun 2023 lalu pertumbuhan melebih 100 persen.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Achyar Arfan mengungkapkan, sektor properti Batam di tahun 2023 bisa menjadi cermin untuk geliat properti di tahun 2024 ini.
Meskipun tahun ini ada pelaksanaan pesta demokrasi, diharapkan hal ini tidak memberikan dampak peralatan terhadap investasi, terutama sektor properti.
Achyar mengatakan sejak tahun lalu, pembangunan properti di Batam memasuki wilayah lapis kedua. Misalnya daerah Nongsa, Tanjungpiayu, Tanjungriau, hingga Batuaji.
“Karena lapis utama sudah dibangun semua. Seperti daerah Batamcenter kan sudah terbangun. Jadi memang trennya di wilayah lapis ke dua,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejak akhir tahun 2023, terdapat beberapa proyek properti baru yang pembangunannya dilanjutkan di tahun 2024.
Tren properti di tahun ini, umumnya didominasi properti dengan target pasar kelas menengah dan menengah ke atas, contohnya, perumahan mewah Sanctuary di Sekupang, dan Permata Valley, Baloi.
Rumah tapak atau landed house masih mendominasi sektor properti tahun ini. Sementara kalau berbicara untuk harga rumah saat ini non subsidi sudah berkisar Rp400-500 juta per unit.
Ia mengakui untuk harga properti memang cenderung mengalami kenaikan setiap waktu. Bahkan per tiga bulan sudah ada hitungan untuk kenaikan harga rumah di Batam.
“Naik itu sepertinya sudah pasti. Namun tugas kami adalah memastikan kenaikan itu masih dalam batas wajar. Sehingga tidak menurunkan niat warga Batam untuk memiliki hunian,” ujarnya. (*)
Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, menyerahkan DPD kepada Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, Rabu (10/1/2024)
batampos– Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, menyerahkan daftar pelaksaan anggaran (DPA) semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.
Beberapa OPD yang memiliki DPA yang paling besar adalah Dinas Pendidikan sebesar Rp 270 miliar, Dinas Kesehatan Rp 152 miliar, Dinas PUPR Rp 69 miliar, Disperkim Rp 53 miliar, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rp 49 miliar.
Pj Wali Kota Tanjungpiang, Hasan, menyampaikan penyerahan DPA itu merupakan hal rutin setiap tahunnya.
Penyerahan itu sudah disesuaikan dengan regulasi dalam aturan perundang-undangan melalui persetujuan DPRD Tanjungpinang.
“Setelah diserahkan, selanjutnya kepala OPD mulai mempersiapkan regulasi awal terhadap perencanaan administratif pengelolaan keuangan tahun 2024,” kata Hasan, usai penyerahan DPA, Rabu (10/1).
DPA yang diserahkan itu memiliki nilai yang berbeda setiap OPD, namun programnya tetap mengacu pada prioritas pemerintah yang telah direncanakan seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan angka kemiskinan.
“Ini pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan di tahun ini,” sebutnya.
Penyerahan DPA itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan akan dilakukan evaluasi sesuai amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dapat dilakukan sesuai prosedur.
“Kami berpesan agar selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian, transparansi dan bertanggungjawab,” demikian Hasan. (*)
PT BBA di Kawasan Industri Tunas 2 Batam. F.Cecep Mulyana
batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam menurunkan tim untuk membantu penyelesaian hak karyawan PT BBA. Sebanyak 1.200 karyawan terdampak akibat berhentinya operasional perusahaan garmen tersebut.
Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan hampir seluruh pekerja merupakan tenaga kerja permanen. Sehingga diperlukan detail penyelesaian hak karyawan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.
“Ini kan PHK, nah dalam hal itu ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Itu yang akan dibahas nantinya. Pekan depan lah sudah ke sana tim dari Disnaker,” kata dia, Rabu (10/1).
Rudi menjelaskan dalam JKP itu ada bantuan dari pemerintah. Apakah nanti perusahaan dalam mendaftarkan untuk proses mendapatkan bantuan tersebut.
Rudi menjelaskan sejauh ini iklim industrial di Batam masih baik. Tidak semua manufaktur mengalami kesulitan. Tergantung bidang perusahaanya saja. Hanya saja, untuk sektor garmen ini tengah mengalami ujian dan lesu. Sehingga menutup perusahaan atau operasional adalah jalan terbaik saat ini.
“Ini ujian lah, waktu Covid-19 juga Batam diterpa dengan isu seperti ini. Sektor pariwisata juga pernah terdampak, tapi sekarang sudah kembali. Jadi saya rasa Batam masih cukup kuat dan stabil untuk iklim industrinya,” jelasnya.
Lanjutnya, perusahaan memiliki kemampuan cukup baik. Sebelumnya juga ada PHK, dan perusahaan mampu menyelesaikan dengan baik. Untuk itu, pihaknya optimis perusahaan juga akan bisa menyelesaikan urusan hak karyawan yang masuk gelombang PHK berikutnya.
“Saya yakin mereka bisa. Tapi tetap kami dampingi jika mereka butuh bantuan. Terutama soal penyelesaian hak karyawan ini,” sebutnya. (*)
Ilustarsi; Pembangkit Listrik Surya (PLTS). f. dokumentasi ESDM
batampos – Founder Bumi Global Karbon (BKG) Foundation, Achmad Deni Daruri optimistis, investor energi baru terbarukan (EBT) bakal deras masuk ke Indonesia. Pasalnya, selama ini, Indonesia adalah importir bersih bahan bakar fosil terbesar di dunia. Artinya, pasar EBT di dalam negeri sangat menggiurkan, seiring tingginya kesadaran publik akan energi ramah lingkungan.
“Sekitar 270 juta penduduk bergantung pada bahan bakar fosil dari negara lain, yang membuat Indonesia rentan terhadap guncangan dan krisis geopolitik. Sebaliknya, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah, namun potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan,” kata Deni, Jakarta, Rabu (10/1).
Deni juga menjelaskan, Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) memproyeksikan 90 persen pasokan listrik dunia berasal dari EBT. Artinya, pengembangan EBT di Indonesia, menjadi solusi untuk keluar dari ketergantungan impor.
Soal harga, Deni menilai, saat ini EBT merupakan pilihan daya termurah di sebagian besar dunia. Biaya listrik dari tenaga surya, turun 85 persen dalam 1 dekade (2010- 2020). Biaya energi angin darat dan lepas pantai, masing-masing turun 56 persen dan 48 persen.
“Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 99 persen orang di dunia menghirup udara yang melebihi batas kualitas udara, dan mengancam kesehatan mereka. Dan, lebih dari 13 juta kematian di dunia per tahun, disebabkan pencemaran, termasuk polusi udara,” ungkapnya.
Pada 2018, polusi udara dari bahan bakar fosil menimbulkan dampak ekonomi dan kesehatan, melahirkan kerugian hingga USD 2,9 triliun. Atau setara USD 8 miliar per hari.
Dengan transisi energi bersih, seperti angin dan matahari, tidak hanya membantu mengatasi perubahan iklim tetapi juga polusi udara dan kesehatan. Setiap dolar AS investasi dalam EBT menciptakan lapangan kerja sebesar 3 kali lebih banyak ketimbang industri berbahan bakar fosil.
“International Energy Agency (IEA) memperkirakan transisi menuju emisi nol bersih, mengarah kepada peningkatan keseluruhan dalam pekerjaan sektor energi. Sekitar USD 5,9 triliun dihabiskan untuk mensubsidi industri bahan bakar fosil pada 2020,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, sekitar USD 4 triliun per tahun perlu diinvestasikan dalam energi terbarukan hingga 2030, termasuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk memungkinkan pencapaian emisi nol persen pada 2050.
“Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus menjamin keberadaan strategi yang menunjang peluang investasi dalam EBT. Pemerintah harus menjalankan lima strategi,” kata Deni.
Lalu Apa saja kelima strategi itu? Pertama, kata Deni, pengaturan pasar di mana kebijakan harus menetapkan transparansi dan prediktabilitas, yang memberikan kepercayaan bagi investor dalam kemampuan untuk memulihkan investasi dalam pembangkit listrik.
Kedua, lanjutnya, memberikan insentif bagi energi bersih dan iklim tertentu yang menyusun strategi energi multi-tahun terintegrasi dengan target jangka pendek dapat menjadi langkah strategis.
“Ketiga, menjamin langkah-langkah ramah bisnis umum yang berupa beberapa kebijakan umum (yaitu, tidak harus spesifik untuk energi) yang dapat memfasilitasi investasi energi terbarukan,” ungkapnya.
Keempat, mekanisme pembiayaan yang inovatif dimana mekanisme pembiayaan dari berbagai jenis dapat berguna dalam mengurangi risiko, menawarkan potensi pengembalian tambahan, atau menciptakan lebih banyak peluang investasi. “Terakhir, asumsi risiko awal dimana beberapa proyek yang sukses termasuk sponsor awal yang bersedia menanggung berbagai risiko,” pungkasnya.
Besarnya potensi EBT yang dimiliki Indonesia, menjadi ‘barang seksi’ bagi investor. Mulai dari sinar matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi EBT Indonesia mencapai 442,4 GW.
Hanya saja yang baru dimanfaatkan sekitar 11,3 GW. Atau hanya 2,5 persen dari total potensi yang ada. Peluang investasi EBT di Indonesia sangat menarik bagi para investor baik dalam negeri, maupun luar negeri. Karena, Indonesia memiliki empat keunggulan komparatif, yaitu:
Pertama, kebijakan pemerintah sangat pro pengembangan EBT, seperti target bauran energi nasional 23 persen EBT pada 2025, insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor EBT, serta penyederhanaan perizinan dan regulasi.
Kedua, ketersediaan sumber daya EBT yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti sinar matahari mencapai 4,8 kWh/m2/hari, angin dengan kecepatan rata-rata 3-6 m/s, air dengan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 75 GW, biomassa dengan potensi produksi bioenergi sebesar 32.654 PJ/tahun, dan panas bumi dengan cadangan terbesar di dunia sebesar 28.910 MW.
Ketiga, permintaan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Indonesia, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi yang ramah lingkungan.(*)
batampos – Hujan dan angin kencang yang melanda Batam pada Rabu (10/1) sore menyebabkan pohon di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di sekitar SPBU Baloi Kolam tumbang.
Pohon ini menimpa satu unit mobil Daihatsu Ayla BP 1708 HE. Akibatnya, pengendara mobil tersebut tewas.
“Tadi kejadiannya saat hujan. Bencana alam, pohon tumbang,” ujar Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Yudi Arvian.
Yudi menjelaskan korban berjenis kelamin laki-laki. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Budi Kemuliaan.
“Korban sendirian di dalam mobil. Identitas korban belum kita dapatkan. Tapi keluarganya sudah di rumah sakit,” katanya.
Yudi menamnahkan usai kejadian tim gabungan dari kepolisian, damkar, DLHK membantu proses evakuasi mobil dan pemotongan pohon agar akses jalan kembali lancar.
Juru parkir mengatur kendaraan di Batam Center, Kamis (10/8) lalu. Rencana penerapan retribusi parkir dikelola pihak swasta belum terwujud. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim mengatakan masih mematangkan mekanisme atau penerapan inovasi apa yang cocok dipakai untuk mendukung penerapan kenaikan tarif parkir di Batam.
Ia melanjutkan, setelah Perwako rampung disusun, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kenaikan tarif parkir tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ia menyebutkan, dengan adanya penambahan tarif parkir ini, target pendapatan daerah Kota Batam dari tarif parkir naik sebesar Rp10 miliar per tahun.
“Target kita dua kali lipat dari pendapatan sebelumnya, sebesar Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar per tahun,” ungkapnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan sebelum penerapan tarif baru, pihaknya akan menggelar sosialisasi terlebih dahulu terkait adanya Perda terkait kenaikan tarif parkir ini.
“Besok (hari ini, red) kami ajak seluruh yang terkait untuk sosialisasi. Kami akan menyampaikan detail soal kenaikan tarif yang akan segera diterapkan di Batam,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto belum juga menandatangani Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tarif parkir di Kota Batam.
Sebelumnya, Pemko dan DPRD sepakat untuk menaikkan tarif parkir 100 persen dari tarif yang berlaku saat ini. Kendaraan roda dua Rp1 ribu, dan kendaraan roda empat Rp2 ribu per satu jam.
“Sudah semua prosesnya. Cuman saya masih mau dengar dari Dishub dulu lah. Apa yang mereka tawarkan. Perbaikan layanan seperti apa yang mereka kasih ke masyarakat, karena kenaikan tarif ini banyak dikawatirkan tidak berdampak,” kata Nuryanto, Rabu (10/1).
Nuryanto menyampaikan kenaikan tarif ini tija soal optimalisasi capaian pendapatan daerah semata. Kenaikan tarif ini jangan hanya ditarget capaian penerimaan dua kali lipat. Seharusnya lebih dari itu. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah menutup kebocoran. (*)
Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo menyampaikan hasil kinerja sepanjang 2023
batampos– Selain bertugas mencari penerimaan negara, Kanwil DJBC Khusus Kepri juga menjadi pelindung untuk masyarakat dari barang-barang ilegal.
”Sebagai community protector atau melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal BC Kepri berhasil menerbitkan 558 surat bukti penindakan. Yakni pendidikan atas hasil tembakau yang paling banyak mendominasi selama 2023. Jumlahnya 346 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 41,63 juta batang rokok,” ujar Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo, Rabu (10/1).
Kemudian, lanjutnya, selain penindakan terhadap rokok ilegal, sepanjang 2023 BC Kepri juga berhasil melakukan penindakan atas minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebanyak 34 kasus. Jumlah barang buktinya sebanyak 2,5 juta botol dan dengan nilai barang sebesar Rp1,6 miliar. Untuk potensi kerugian negara mencapai Rp3,5 miliar.
”Pada tahun lalu, BC Kepri juga berhasil melakukan dua kali penindakan atas penyelundupan baby lobster atau benur jenis mutiara dan pasir. Total barang buktinya sebanyak 250.000 ekor dengan nilai barang sebesar Rp37 miliar. Terhadap baby lobster hasil penindakan tersebut telah dilaksanakan pelepasliaran di perairan Tanjung Balai Karimun. Kegiatan ini disaksikan Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP). Juga ikut dalam pelepasliaran tersebut PSDKP Kabupaten Karimun,” paparnya.
Termasuk juga, kata Priyono, tahun lalu BC Kepri menggagalkan 5 kasus penyelundupan jenis barang narkotika psikotropika dan prekursor (NPP). Rinciannya, untuk sabu sebanuak 2.671,5 gram dan 10.027 butir pil ekstasi. Total nilai kedua jenis NPP tersebut Rp10,33 miliar.
”Dari jajaran kapal patroli milik Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarops) BC Tipe A Tanjung Balai Karimun yang turut serta dalam operasi gabungan berhasil menggagalkan 6 upaya penyelundupan NPP. Yakni, 679 kg sabu dan 61.200 butir pil ekstasi dengan nilai Rp600,96 miliar,” ungkapnya.
Perlu diketahui, tambah Priyono, keberhasilan BC Kepri dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena adanya sinergi dan kolaborasi antar Kanwil dan Kantor Pelayanan Utama di lingkungan DJBC. Termasuk juga dukungan aparat penegak hukum dan masyarakat umum yang ada di wilayah Kepulauan Riau.
Menyinggung tentang pemusnahan barang bukti hasil penindakan atau penangkapan, Priyono menyebutkan pada 2023 BC Kepri sudah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap.
”Yakni, rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.036.367. Kemudian 23.878 botol MMEA, 50 karung pupuk dan ditambah 100 karung garam ilegal. Potensi kerugian negara atas barang yang dimusnahkan jika tersebut sebesar Rp38,8 miliar,” terangnya. (*)
batampos – Fenomena digital sejak beberapa tahun terakhir ini berdampak buruk terhadap masyarakat kalangan bawah. Di antaranya kecanduan bermain judi online.
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengungkapkan fakta miris. Puluhan juta orang Indonesia main judi online. Berdasarkan catatan yang didapatnya, sebanyak 80 juta orang Indonesia per hari bermain judi online.
“80 juta orang Indonesia main judi online. Ini berbahaya sekali aktivitas digital ini. Belum yang pinjaman online (pinjol),” kata Mahfud MD saat bertandang ke Surabaya dalam #TabrakMahfud, Rabu (10/1).
Pria kelahiran Sampang Madura itu menyebut, mayoritas yang bermain judi online adalah kelompok masyarakat ekonomi bawah. Salah satunya tukang becak.
“Nilai judolnya tidak besar tapi per hari Rp 100 ribu. Itu tiap hari ini angka 80 juta orang Indonesia bermain judol,” tegas Mahfud yang didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Mantan Menteri Pertahanan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu meminta masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam aktivitas digital.
Maka dari itu, dirinya bersama Ganjar Pranowo memiliki komitmen memperhatikan kelompok dengan ekonomi minoritas. (*)
