batampos – Tol Kediri – Tulungangung merupakan tol yang sangat penting sebagai akses utama menuju bandara Doho, Kabupaten Kediri. Selain itu, Tol Kediri – Tulungagung juga diyakini mampu menjadi solusi atas permasalahan akses non – tol yang dirasa masih belum memadai meski sudah diperbaiki sedemikian rupa.

Dilansir dari kpbu.kemenkeu.go.id, jalan Tol Kediri-Tulungagung ini nantinya akan menghubungkan tiga wilayah yang berada di sekitar Bandara Dhoho Kediri. Diantaranya, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung.

Jalan tol yang merupakan lanjutan dari Tol Kediri – Kertosono ini, diketahui akan dibangun melalui sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha) atas prakarsa dari PT Gudang Garam Tbk, yang merupakan penyuntik dana utama Bandara Dhoho Kediri.

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Laga Sengit Antara Dewa United menghadapi Barito Putera Pada Pekan 24 BRI Liga 1 Musim 2023/2024

Untuk menunjang aksesbilitas ke Bandara Dhoho Kediri, PT Gudang Garam pun rela menyuntik dana tambahan untuk proyek pembangunan jalan tol yang akan jadi akses utama ke bandara tersebut.

Tak main – main, untuk membangun jalan Tol Kediri-Tulungagung sepanjang 44,52 kilometer itu, PT Gudang Garam rela menggelontorkan dana sebesar Rp 10,256 Triliun, dengan 50 tahun masa konsesi.

Adapun tahapan proyek yang akan dilakukan, mulai dari pendanaan pembebasan tanah, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk keseluruhan ruas jalan.

Baca Juga: Bandara Dhoho Kediri Lakukan Uji Coba Operasional, Sudah Dibuka untuk Umum Meski Belum Layani Penerbangan

Sebagai informasi, hingga saat ini proses pembangunan Tol Kediri – Tulungagung ini masih mandek di pembebasan tanah. Sehingga, pembangunan fisik yang direncanakan akan dimulai pada Februari pun belum terlaksana. (*)

batampos – Pameran PKP 3C Berlangsung Meriah, PKP Ucapkan Selamat Kepada Para Pemenang Undian Pameran Properti PKP 3C yang digelar sejak tanggal 5 Januari hingga 4 Februari telah selesai dilaksanakan dengan meriah. Pameran dengan Promo PKP 3C itu ditutup dengan acara pengundian hadiah total 100 juta bagi konsumen PKP yang beruntung.

Pengundian dilakukan di lokasi pameran yaitu Atrium BCS Mall pada Hari Minggu 4 Februari 2024 pada Pukul 09.00 WIB. Turut hadir pada acara tersebut Notaris Dr. Markus Gunawan, perwakilan Dinas Sosial Kota Batam dan Kepulauan Riau serta perwakilan dari pihak Kepolisian.

Pada acara penarikan undian kali ini, kupon dengan nomor 00399 yang merupakan konsumen perumahan The Home keluar sebagai pemenang utama dan berhak atas hadiah senilai Rp. 50 juta.

Hadiah kedua senilai Rp. 20 juta dimenangkan oleh konsumen dengan nomor kupon 00223 yang membeli unit Dreamland 2.

Hadiah ketiga, keempat dan kelima senilai masing-masing Rp. 10 juta dimenangkan oleh konsumen dengan nomor kupon 00442 yang membeli unit rumah Wonderland, konsumen dengan nomor kupon 00606 yang membeli unit rumah Noble Cove dan konsumen perumahan The Home dengan nomor kupon 00419.

Usai acara pengundian dan penutupan Pameran PKP 3C, Rio Naldi Selaku Manager Promosi PKP menyampaikan, “selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah senantiasa memilih produk properti dari PKP”. Disampaikan juga bahwa para pemenang akan dipotong pajak undian sebesar 25% yang dibayarkan ke negara.

Developer Properti PKP dikenal sejak lama mengembangkan banyak produk properti di Kota Batam. Total 23 proyek yang sedang dipasarkan PKP saat ini, tersebar di beberapa wilayah, seperti Batam Center, Baloi, Tiban, Batu Aji, Marina, Bandara dan Nongsa yang terdiri dari Rumah, Ruko dan Apartment.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai seluruh produk PKP, bisa mengunjungi PKP Store yang ada di 4 lokasi, yakni PKP STORE OPBC (Ruko OPBC, Fly Over Simpang Jam), PKP STORE ABC (Ruko ABC, Batu Aji), PKP STORE MEGA LEGENDA (Ruko Mega Legenda 2, Batam Center) dan PKP STORE PASIR PUTIH (Ruko Trikarsa Ekualita, Pasir Putih) yang beroperasi setiap hari pada pukul 09.00 s.d 18.00 wib. (*/rilis)

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) me-ngenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR.

“OJK terus memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS),” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa di Jakarta, Sabtu (3/2).

Aturan yang pertama, yakni POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/2023) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dikeluarkan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam.

Aman menjelaskan, POJK 28/2023 merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019.

POJK tersebut memuat penyesuaian pengaturan mengenai antara lain status dan jangka waktu pengawasan BPR dan BPRS, tugas pengawasan OJK, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). POJK 28/2023 mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023.

Kemudian aturan baru yang kedua, POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing tinggi dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha, khususnya pengelolaan aset.

“Dua POJK dimaksud merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” ujar Aman.

POJK 1/2024 juga merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu,

• Pertama penyelarasan peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan UU P2SK.
• Kedua, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025.
• Ketiga, hasil evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pascapandemi Covid-19.
• Keempat, penyelarasan de-ngan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Aman melanjutkan, pokok pengaturan POJK 1/2024 terdiri dari perluasan cakupan aset produktif, penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif, kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, serta kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan para guru besar dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi adalah seruan moral yang harus direspons positif oleh pemerintah dan penye-lenggara Pemilu 2024.

Ia mengatakan bahwa seruan pernyataan dari guru besar dan civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi itu merupakan wujud kepedulian mereka terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia. Maka dari itu sudah seharusnya seruan itu direspons secara positif juga oleh pemerintah.

“Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif baik itu oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024,” ujarnya di Yog-yakarta pada hari Sabtu (3/2) seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga: Capres Anies Sebut Kebudayaan Bukan Hanya Dipertahankan, tapi Harus Ditingkatkan

Meskipun demikian, ia juga menanggapi dan menegaskan bahwa pernyataan beberapa perguruan tinggi yang me-ngatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu.

Diketahui sebelumnya para guru besar dan akademisi dari beberapa universitas negeri dan swasta di berbagai daerah mengeluarkan pernyataan terbuka yang menyoroti kondisi bangsa dan situasi demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan dalam pesan singkat di Jakarta pada hari Jumat (2/2) menyatakan bahwa dalam negara demokratis memang kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan aksi, petisi, dan kritik tetap harus dihormati.

“Bapak Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa freedom of speech adalah hak demokrasi,” ujarnya. (*)

Sumber: JP Group