kontainer berisi mikol ilegal yang diamankan BC Batam
batampos– Penyidik Bea Cukai Batam menaikkan status kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp 6,9 miliar dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini dilakukan setelah penyidik meminta keterangan para saksi dan gelar perkara.
“Udah ditemukan peristiwa pidananya. Sehingga tim penyidik akan menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Rizki Baidilah, Minggu (11/2).
Ia menjelaskan dalam kasus ini sudah meminta keterangan 9 orang saksi. Pemeriksaan termasuk ke perusahaan pengangkut mikol dari Singapura tersebut.
“Rencana pemanggilan langsung penetapan (tersangka),” katanya
Informasi yang didapatkan, pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik terhadap perusahaan pengangkut, yakni PT Legend dengan pemilik wanita berinisial D.
“Tunggu waktunya, biar gak pada kabur orang-orang itu. Dan biar tidak menghilangkan bukti,” ungkap Rizki.
Diketahui, mikol ilegal produk Tiongkok ini sudah beredar di Batam selama 2 tahun. Mikol dipasok dari Singapura via kontainer.
Di Batam, mikol ini didistribusikan PT Buana Omega Sakti (BOS) beralamat di kawasan Komplek Town House Buana Central Park Clifton, Batu Aji. Pemilik mikol ini disebut merupakan pengusaha hiburan malam berinisial A.
“Ini menyangkut materi pemeriksaan saya belum bisa sampaikan,” tutup Rizki.
Sebelumnya, BC Batam menegah mikol tanpa dokumen senilai Rp 6,9 miliar. Dari pemeriksaan, mikol tersebut terdiri dari golongan A berupa bir dan golangan C berupa spirit dengan total 30.864 botol atau 10.057,8 liter.
Untuk golongan sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter). (*)
Gubkepri Ansar Ahmad bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Samadi saat meninjau infrastruktur untuk dukung Kepri jadi tujuan Wisata
batampos-Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Samadi menaruh perhatian khusus untuk pembangunan Provinsi Kepri seagai daerah wisata. Bagi mendukung ini, pihaknya akan mendukung lewat pembangunan-pembangunan strategis dibidang infrastruktur perhubungan.
“Bagi mendukung Provinsi Kepri sebagai destinasi wisata, Kemenhub akan turut terlibat lewat pembangunan-pembangunan infrastruktur terencana,” ujar Budi Karya Samadi saat berkunjung ke Tanjungpinang, Jumat (9/2) lalu.
Menurutnya, untuk tahun 2024 ini, pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun diharapkan dapat dilanjutkan. Dijelaskannya, penambahan panjang runway menjadi 2.000 meter adalah satu keharusan. Sehingga bandara ini bisa dimendaratkan peswat yang lebih besar.
“Dengan adanya penerbangan yang menggunakan pesawat lebih besar, masyarakat akan lebih mudah mencapai Tanjung Balai Karimun sehingga mendorong pariwisata dan industri di daerah ini,” jelasnya.
Kemudian, ia juga menyoroti keberadaan Pelabuhan Selat Lempa, Natuna. Apalagi letak wilayah Natuna sangat strategis, karena berada di jalur pelayanan internasional. Sehingga memiliki potensi sangat besar.
Sebagai daerah 3T (terpencil, terdepan, dan tertinggal) Natuna merupakan salah satu pintu masuk ke wilayah Indonesia karena dapat menghubungkan 9 negara. Ditegaskannya, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi daerah 3T mendapatkan pembangunan yang masif melalui program Indonesia Sentris, tidak terkecuali wilayah Kepulauan Natuna.
“Saya melihat bahwa Pelabuhan Selat Lampa dengan draft yang dalam dan air yang tenang, tentu potensial. Oleh karenanya, kami tadi bersepakat membangun terminal untuk penumpang kapal perintis dan juga menyiapkan lahan untuk container,” jelas Menhub.
Kemudian Menhub mengungkapkan permasalahan lain di pelabuhan Selat Lampa adalah aksesibilitas ke pelabuhan. Sehingga potensi dari fungsi pelabuhan ini belum terlalu maksimal. Oleh karenanya Menhub akan berbicara dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR untuk memperbaiki hal ini.
“Jadi kita tinggal mengidentifikasi aksesibilitasnya, lalu kita akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk memperbaikinya,” jelasnya lagi.
Ditambahkannya, pihaknya optimis daerah terdepan di Provinsi Kepri akan memberikana energi baru bagi pengembangan pariwisata kedepan. Sehingga dengan tersedianya infrastruktur pelabuhan yang didukung dengan saraan transportasi laut, tentu akan sangat membantu.
“Meskipun jauh, namun apabila transportasinya memadai, pasti akan menjadi tujuan wisata. Tentu teknisnya, kami menunggu saran dan masukan dari Pemerintah Daerah,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Kemenhub untuk pembangunan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Sehingga mendukung rencana strategis konektivitas Provinsi Kepri antar daerah.
“Kami akan menyusun rencana pembangunan strategis pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Provinsi Kepri. Selanjutnya akan kami sampaikan ke Kemenhub,” ujar Gubernur. (*)
Petugas mengecek jaringan gas di Kota Mojokerto, beberapa waktu lalu. F. dokumentasi JAWA POS
batampos– LEMIGAS Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyebutkan penggunaan gas bumi mampu menekan emisi bahan bakar elpiji dan minyak solar.
Kepala LEMIGAS Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi antara lain melalui program jaringan gas kota (jargas) dan gas terkompresi (compressed natural gas/CNG).
“Berdasarkan kalkulasi LEMIGAS, pemanfaatan jargas akan menurunkan emisi 12 persen dibanding elpiji. Sedangkan, di sektor industri, pemanfaatan gas bumi yang umumnya mensubstitusi solar, akan menurunkan emisi 23 persen,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2).
Di samping tentunya, lanjut Ariana, pemanfaatan jargas berpotensi mengurangi subsidi dan impor elpiji. Menurut dia, dari jargas, yang telah terpasang saat ini sekitar 900 ribu sambungan rumah (SR) dan diasumsikan menggantikan elpiji 3 kg, maka setara dengan penghematan subsidi elpiji sekitar Rp 1,6 triliun dan peng-hematan devisa sekitar 140 juta dolar AS.
“Ini tentu makin menguatkan posisi gas bumi sebagai pilihan utama di era transisi energi,” ujar Ariana Soemanto.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyatakan pemerintah berkomitmen terus meningkatkan konsumen gas bumi di dalam negeri. Pemerintah mencatat realisasi porsi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri pada 2023 mencapai 68,2 persen dan sisanya untuk ekspor.
Menurut dia, berdasarkan data realisasi pada 2023, pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sebesar 3.745 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) atau sebesar 68,2 persen dari total produksi nasional. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas untuk sektor industri sebesar 1.516 MMSCFD. Sedangkan, untuk jargas sekitar 16 MMSCFD dengan 900 ribu SR dan akan terus diperluas ke depannya.
“Pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sudah mencapai 68,2 persen. Jadi, sudah 2/3-nya untuk dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri,” ujar Tutuka beberapa waktu lalu. (*)
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat melepas logistik Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Karimun Mardanus. f,DISKOMINFO
batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, Minggu (11/2) pagi melakukan pendistribusian logistik Pemilu 2024. Pendistribusian logistik sendiri dilaksanakan, di dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, pendistribusian logistik oleh KPU Karimun ke TPS-TPS melalui PPK, PPS harus dapat dipastikan benar-benar aman.
” Selamat menjalankan tugas kepada para petugas KPU, Bawaslu maupun pihak ke polisian. Agar, sampai ditempat tujuan,” tuturnya.
Sementara itu Ketua KPU Karimun Mardanus mengungkapkan, pendistribusian logistik sendiri, pihaknya telah mempersiapkan 1 unit kapal besar untuk wilayah kecamatan Selat Gelam, Buru, Moro, Sugi Besar.
Kemudian, untuk logistik kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara dengan menggunakan truk melalui pelabuhan Parit Rempak menggunakan kapal Roro yang akan tiba di pelabuhan Selat Belia menuju gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing pada hari yang sama.
” Kita pastikan, logistik sampai ditujuan. Sedangkan, pengiriman logistik sendiri tetap ada pengawalan dari pihak kepolisian maupun bawaslu dan staf KPU Karimun dan komisioner,” terangnya.
Sedangkan, untuk wilayah pulau Karimun besar sendiri meliputi kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing akan dilaksanakan pada hari Senin (12/4) sore menuju gudang PPK masing-masing dengan menggunakan mobil truk.
Proses pendistribusian logistik dilakukan dengan menggunakan armada kapal kayu ke berbagai TPS yang meliputi Kecamatan Selat Gelam, Buru, Belat, Moro, dan Sugie Besar.
“Besok seluruh logistik ini sudah sampai di kecamatan atau PPK. Untuk ke TPS harus sudah sampai H-1 jelang pencoblosan,” kata Mardanus lagi.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun Muhammad Iskandar untuk proses tahapan pendistribusian logistik sendiri sudah sesuai aturan yang berlaku.
” Sudah cukup bagus. Nanti di kecamatan ada petugas kita Panwascam yang melakukan pengawasan logistik ditingkat PPK,” ucapnya.(*)
Ahmad Yuda, pembunuh istrinya dibawa dengan mobil usai ditangkap polisi, Selasa (14/11/2023) lalu. Kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejari Batam. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Ahmad Yuda, tersangka pembunuhan TRH, mantan Direktur RSUD Padangsidimpuan di Batuaji, Kota Batam, akhir tahun 2023 lalu, akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri (kejari) Batam, Rabu (7/1) lalu. Pria berusia 46 tahun ini terancam hukuman mati.
Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi, mengatakan, penyerahan tersangka adalah proses tahap 2. Dimana, sehari sebelumnya, perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU).
”Penyerahan tersangka adalah proses tahap 2 setelah berkas dinyatakan lengkap. Tersangka diserahkan oleh penyidik ke jaksa,” ujar Kasna di Kantor Kejari Batam, pertengahan pekan lalu.
Menurut dia, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan 340 tentang pembunuhan berencana. Bah-kan, saat wawancara dalam proses tahap 2, tersangka Ahmad Yuda mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan.
Selain tersangka, pada tahap 2 juga diserahkan barang bukti, berupa tabung gas, botol bekas yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, ember, pel dan alat-alat lainnya yang digunakan dalam pembunuhan.
”Kalau sudah tahap 2, untuk sementara tersangka kami titip di Rutan Batam. Sembari menyelesaikan proses administrasi untuk nantinya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam,” sebut Kasna.
Sementara, tersangka yang diserahkan penyidik Polsek Batuaji, tampak ditemani kuasa hukum, Rano. Saat diwawancara, Ahmad Yuda juga tak ingin berkomentar apapun. Ia memilih diam.
”Ya saya ditunjuk untuk mendampingi tersangka sampai proses persidangan hingga inkrah nanti,” ujar Rano.
Proses tahap 2 yang dilakukan penyidik sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, Yuda memakai kaos hitam berkerah dan celana pendek.
Diketahui, Ahmad Yuda disangka membunuh mantan Direktur RSUD Pandangsindimpuan yang tak lain merupakan istrinya sendiri, TRH. Motif perbuataan Ahmad Yuda karena sakit hati tak diizinkan maju sebagai calon bupati. Tak hanya itu, Ahmad Yuda diduga juga ingin menguasai harta korban. Dalam pembunuhan berencana itu, Ahmad Yuda juga melibatkan BU, istri sirinya yang masih remaja. Wanita yang masih berusia 17,6 bulan saat itu sudah divonis 7 tahun penjara atas perbuataan turut serta dalam pembunuhan berencana. Atas vonis hakim, BU melalui kuasa hukumnya langsung banding. (*)
SEJUMLAH peserta di Jakarta sedang mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).
batampos – Puluhan ribu siswa terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) masuk perguruan tinggi negeri (PTN) 2024. Hal ini lantaran sekolah luput melakukan finalisasi proses pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).
Waktu pengisian PDSS oleh sekolah sebetulnya cukup panjang. Nyaris satu bulan, dimulai dari 9 Januari 2024 sampai dengan 9 Februari 2024. ”Namun, berdasarkan evaluasi pengisian PDSS hingga penutupan pengisian PDSS pada 9 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, ditemukan adanya sekolah yang belum menyelesaikan tahap finali-sasi PDSS,” ujar Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 Ganefri. Hal ini, menyebabkan para siswa pada sekolah tersebut terancam tidak dapat melakukan pendaftaran SNBP.
Kondisi ini pun pernah terjadi di tahun 2023 lalu. Setidaknya, ada 1.387 sekolah yang belum memfinalisasi PDSS hingga penutupan pada 9 Februari 2023. Akibatnya, ribuan siswa terancam tak bisa mendaftar SNBP lantaran datanya tidak terbaca.
Merespons situasi ini, Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2024 memutuskan untuk memperpanjang masa finalisasi PDSS dengan sejumlah ketentuan. Yakni, kesempatan menyelesaikan pengisian PDSS ini hanya untuk sekolah yang sudah melakukan finalisasi siswa eligible tahap kedua, namun belum menyelesaikan finalisasi kurikulum tahap ketiga dan finalisasi nilai (finali-sasi akhir pengisian PDSS).
Artinya, bagi sekolah yang diluar kriteria tersebut tidak bisa mengikuti perpanjangan waktu untuk finalisasi. Termasuk, untuk para sekolah yang sudah melakukan tahapan finalisasi sampai dengan 9 Februari 2024, pukul 15.00 WIB. Mereka tidak diperkenankan melakukan pembata-lan finalisasi (unfinalize) untuk perubahan data.
Lebih lanjut, Wakil Ketua II Tim Penanggung Jawab SNPMB Eduart Wolok mengatakan, kesempatan pengisian PDSS bagi sekolah sesuai dengan kriteria tersebut diberikan mulai Sabtu (10/2) pukul 08.00 WIB sampai Senin, 12 Februa-ri, pukul 15.00 WIB.
”Perpanjangan lebih untuk memberikan kesempatan sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi kurikulum dan finali-sasi nilai siswa,” paparnya.
Hingga Minggu (11/2) sore, Eduart mengungkapkan, setidaknya lebih dari 10 ribuan siswa yang akhirnya bisa dipastikan mendaftar SNBP 2024. Kesempatan ini muncul usai sekolah melakukan finalisasi data PDSS-nya.
Diharapkan jumlah ini bisa bertambah mengingat masih ada waktu hingga Senin (11/2), pukul 15.00 WIB. Bagi sekolah yang masih terkendala terkait finalisasi ini diimbau untuk menghubungi helpdesk SNPMB BPPP di halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id atau call center snpmb 0804 1 450 450.
Di sisi lain, perpanjangan masa pengisian PDSS ini tidak mengakibatkan perubahan pada jadwal Pendaftaran SNBP. Sebagai informasi, pendaftaran SNBP 2024 diagendakan mulai 14-28 Februari 2024. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi SNBP 2024 dijadwalkan pada 26 Maret 2024. (*)
Warga membeli ayam segar. (F. Dalil Harahap/batam Pos)
batampos – Harga ayam potong segar di pasaran Batam mencapai Rp 41 ribu per kilogramnya. Tingginya harga ayam potong ini ternyata sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sedangkan untuk harga ayam potong es dijual Rp 33-35 per kg.
Di pasar Botania Batamcenter, harga ayam potong segar dijual Rp 39-41 ribu per kg. Risman, pedagang ayam potong mengatakan harga ayam potong segar sudah tinggi sejak tahun baru lalu. Kalau pun sempat turun, itu harganya tak jauh beda.
“Tahun baru sempat Rp 42 ribu per kg, kemudian turun. Tapi sekarang kadang Rp 38, kadang Rp 40 ribu,” ujarnya.
Meski tinggi, menurutnya minat warga membeli ayam potong sama seperti biasa. Apalagi ia memiliki pelanggan tetap dari pedagang ayam penyet
“Untuk harga ukuran ayam penyet beda, kami hitungnya perekor. Kalau sekarang Rp 30-33 ribu perekor. Berat 7-8 ons,” sebutnya.
Begitu juga di Pasar Mustafa Batamcenter, harga daging ayam potong segar juga terpantau naik. Rata-rata harga daging ayam segar dijual Rp 39-40 ribu per kg.
Eti warga Nongsa yang sehari-hari berjualan lauk pauk mengeluhkan tingginya harga ayam. Tingginya harga ayam menurutnya cukup berat, karena harga lauk pauk yang dijualnya berbeda dengan harga di warung-warung. Karena itu, beberapa waktu belakangan, ia pun terpaksa menaikan harga jualannya, karena harga ayam yang naik cukup tinggi.
“Biasanya cuma Rp 35 ribu per kg, tapi sekarang-sekarang ini masih Rp 38, dan naik lagi jadi Rp 41 ribu. Tak turun-turun harga ayam,” ujar Eti.
Ia berharap, harga ayam dan kebutuhan lainnya bisa kembali normal. Apalagi ditengah kebutuhan masyarakat yang memang sedang sangat sulit.
“Tak bisa dibilang sekarang, serba susah rasanya. Harga-harga pada naik, sementara kondisi seperti ini, serba susah,” imbuhnya dengan berat.
Sementara, Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Kota Batam, Aryanto belum bisa dikonfirmasi terkait tingginya harga ayam potong. (*)
Gabungan Petugas dari KPU Kota Makassar dan Aparat Kepolisian,TNI dan Bawaslu saat melakukan penjagaan dan pengantaran distribusi Logistik ke Wilayah Kepulauan Sangkarrang diberangkatkan dari Pelabuhan Paotere, Makassar, Minggu (11/2/2024). (Nurhadi/Fajar)
batampos – Guna membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Angkatan Laut turut mengerahkan kapal dan pasukan untuk mendistribusikan logistik pemilu. Utamanya logistik pemilu untuk daerah kepulauan. Misalnya pulau-pulau terdepan di Papua dan Maluku. Akhir pekan lalu (10/2) TNI AL menggerakan KRI Teluk Wondama-527. Kapal yang biasa dipakai untuk mendaratkan tank itu dikirim ke Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Komandan KRI Teluk Wondama-527 Letkol Laut (P) Sriadi menyampaikan bahwa tugas itu mereka laksanakan sesuai perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Panglima Komando Armada (Koarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan. ”Dalam rangka mendukung pendistribusian logistik di 13 wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ungkap dia melalui keterangan resmi yang diterima oleh Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), kemarin (11/2).
Letkol Sriadi menyebut, kapal yang dia komandani bertolak Dermaga Tawiri, Ambon. Dari titik itu, kapal tersebut berlayar untuk mengantar logistik pemilu. KPU meminta bantuan TNI AL lantaran daerah-daerah itu tidak dapat diakses melalui jalur darat maupun jalur udara. Sriadi memastikan, distribusi logistik pemilu menggunakan kapal Angkatan Laut turut melibatkan petugas dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain itu tim dari Badan Kesatuan Bangsan dan Poltik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Barat Daya, personel Kodim 1511/Pulau Moa, serta personel Polres Kabupaten Maluku Barat Daya juga ikut dalam pelayaran. Diakui oleh Sriadi, logistik pemilu yang mereka angkut tidak seluruhnya diturunkan di dermaga pulau-pulau tujuan. ”Karena tidak semua dermaga memadai untuk disandari kapal besar, pendistribusian dibantu perahu-perahu kecil atau patkamla dan speed boat,” ujarnya.
Tidak hanya di Maluku, TNI AL juga sudah mendapat permintaan bantuan dari KPU di Sulawesi Utara. Persisinya dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Sangihe. Untuk mendistribusikan logistik pemilu ke beberapa pulau di Sulawesi Utara, mereka mengerahkan KRI Kakap-811. Berdasar data dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), kapal perang milik Angkatan Laut itu sudah membantu distribusi logistik pemilu ke Pulau Marore, Pulau Matutuang, Pulau Lipang, dan pulau-pulau lainnya.
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa instansinya akan membantu KPU untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu. Selama dibutuhkan, TNI AL siap mengerahkan kapal dan pasukan untuk mengirim logistik pemilu ke daerah yang sulit dijangkau. ”Pasti kami siap libatkan KRI untuk mengirim logistik pemilu ke pulau-pulau terluar dan daerah terpencil yang sulit dilakukan pesawat udara atau lewat darat” kata Laksamana Ali.
Karena itu, Angkatan Laut tidak pernah putus berkoordinasi dengan KPU, KPUD, maupun pemerintah daerah. Tidak hanya KRI, Ali menyampaikan bahwa kapal-kapal TNI AL yang lebih kecil seperti Kapal Angkatan Laut (KAL) juga bisa digerakkan untuk mengirim logistik pemilu. ”TNI AL juga melibatkan prajurit untuk ikut serta mengamankan proses pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia,” ucap mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I itu.
Sementara itu, sejumlah WNI di luar negeri (LN) mulai nyoblos di TPS, kemarin (11/2). Salah satunya, para WNI yang berada di Malaysia.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia (Dubes) Hermono mengungkapkan, di Kuala Lumpur (KL), pencoblosan dipusatkan di World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur. Semua WNI yang sudah terdaftar di Indonesia bisa membawa surat pindah untuk memberikan hak pilihnya.
”Ada sekitar 800 ribu DPT di seluruh Malaysia. Untuk DPT KL 447 ribu,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Hermono mengungkapkan, antusiasme para WNI untuk nyoblos sangat tinggi. Hingga siang, kondisi di WTC masih sangat padat. Bahkan, di antara TPS lainnya di negara-negara bagian Malaysia yang lain, kondisi di KL disebutnya paling hot antusiasmenya.
Setidaknya, ada enam TPS dibuka Minggu ini untuk proses pemungutan suara bagi pemilih yang terdaftar di Malaysia. Adapun keenamnya meliputi dengan WTC Kuala Lumpur yang melibatkan 222.945 pemilih, Johor Bahru 2.684 pemilih, Penang 5.375 pemilih, Kota Kinabalu 2.811 pemilih, Tawau 20.247 pemilih, dan Kuching 2.988 pemilih.
Selain TPS, pelaksanaan pemilu melalui kotak suara keliling juga telah dilakukan sejak 1 Februari 2024 lalu. Kemudian, Panitia Pemilihan Luar Negeri Indonesia (PPLN) juga melakukan pemungutan suara melalui pos yang dikirimkan ke alamat 156.367 pemilih di Malaysia pada 2 Januari 2024. Tim PPLN bekerja sama dengan Pos Malaysia dalam proses pengirimannya.
Diakuinya, proses pemungutan suara di Malaysia kerap mendapat perhatian besar karena melibatkan jumlah pemilih luar negeri terbesar. Yakni, 47,55 persen dari total 1,75 juta pemilih dalam daftar pemilih luar negeri.
Antusiasme WNI di KL ini turut diamini Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Dia mengaku tengah berada di kerumunan ribuan calon pemilih dalam pemilu awal di KL. ”Di Kuala Lumpur pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024, dan ada sekitar 223 TPS. TPS ini melayani 223 ribu pemilih,” paparnya.
Menurutnya, jumlah WNI yang hendak berpartisipasi dalam Pemilu RI 2024 di KL membludak. Terlebih, banyak WNI yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) yang tetap datang agar bisa memberikan hak pilihnya. Diperkirakan ada kurang lebih 150 ribu WNI yang belum masuk DPT ini.
”Banyak pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia datang ke TPS, tapi ternyata tidak terdaftar di DPT,” katanya.
Wahyu pun sempat mengungkapkan adanya fenomena jual beli surat suara Pemilu untuk WNI yang berada di Malaysia. Harga surat suara itu dibanderol dengan harga 25 sampai 50 ringgit atau kisaran Rp 81.900 hingga Rp 163.800.
Dia menduga, praktik ini merupakan fenomena tahunan yang kerap terjadi saat pemilu Indonesia di Malaysia. ”Mereka itu makelar suara. Motif utama dari makelar ini adalah uang,” ujarnya.
Menurutnya, para oknum tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan surat suara yang berasal dari surat suara metode pos. Mereka menggunakan surat suara yang tidak terdistribusi dengan baik, sehingga tidak diterima oleh WNI di Malaysia.
”Mereka (makelar, red) ngambilin dan kemudian terkumpul banyak,” ungkapnya. Setelahnya, dijual jika ada yang membutuhkan.
Fenomena ini dinilainya sebagai pelanggaran pemilu. Tapi sayangnya, penuntasan masalah tersebut terkendala lantaran dari sisi yurisdiksi hukum pelanggaran ini terjadi di Malaysia.
Manager Program Migrant Care Mulyadi menambahkan, makelar surat suara bergerilya dengan mendatangi kotak pos di apartemen-apartemen WNI. Setelah itu mereka menimbun surat suara pos. ”Ketika ada yang membutuhkan, mereka bargaining position, tawar-menawar antara 25-50 ringgit (per surat suara),” paparnya. (*)
Tata Cara pemungutan suara sesuai dengan peraturan KPU./kpu.go.id
batampos – Pemungutan suara di pemilu 2024 akan segera dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Bagi warga Negara Indonesia (WNI) ini adalah kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan dipilih sesuai dengan hak masing-masing.
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan melalui berbagai tahapan sebelum pemungutan suara berlangsung.
Tahapan tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 tahun 2023.
Ada 4 tahapan dalam sebelum pemungutan suara yakni persiapan, pemeriksaan, rapat hingga pelaksanaan.
Masing-masing tahapan memiliki prosedur yang harus dijalani oleh petugas KPPS baik yang di dalam maupun luar negeri.
Dilansir dari laman KPU, Senin (12/2), berikut ini adalah tata cara pemungutan suara sesuai peraturan KPU.
Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS
Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih
Anggota KPPS Keempat yang duduk di dekat pintu masuk:
1. Menerima pemilih dan memeriksa Model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokan dengan DPT, DPTb dan DPK.
2. Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.
3. Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih (DPT/DPTb/ DPK/DPKTb), dan jenis kelamin.
4. Menulis nomor urut kedatangan pada Model C6, memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan.
5. Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan.
6. Memberikan Model C6 kepada Ketua KPPS secara berkala.
7. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/ tidak memperoleh Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lainnya.
8. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPKyang membawa/menunjukan KTP atau KK atau identitas lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau Passport pemilih satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan mencatat dalam Model A.T khusus.
Langkah 2: Pemberian Surat Suara
Anggota KPPS Kedua dan Ketiga:
1. Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara.
2. Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani.
Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama):
1. Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Model C6, dan memisahkan Model C6 berdasarkan jenis kelamin. Apabila pemilih yang telah menyerahkan Model C6 namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir.
2. Menandatangani surat suara.
3. Memberikan empat jenis surat suara kepada pemilih.
4. Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.
5. Membantu memasukkan surat suara DPD ke dalam alat bantu coblos tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara atau template, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara kedalam alat bantu tunanetra.
Langkah 3: Memberikan Suara di Bilik Suara
Anggota KPPS Kelima:
• Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara.
• Membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkut.
Langkah 4: Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara
Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali surat suara, pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara.
Anggota KPPS Keenam :
1. Membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara mulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukan ke dalam kotak suara.
3. Mempersilakan pemilih menuju tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh dekat pintu keluar TPS.
Langkah 5: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih
Anggota KPPS Ketujuh:
1. Mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut.
2. Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya
3. Mempersilakan pemilih untuk keluar TPS. (*)
penumpang arus mudik Imlek yang baru tiba di pelabuhan Tanjungbatu terpaksa menyeberangi genangan banjir rob
batampos– Di awal tahun baru Imlek 2575 penumpang disambut banjir pasang rob ( pasang keling) pada Minggu 11/2. Air laut meluber hingga menggenangi jalan menuju pelabuhan domestik dan ruang tunggu penumpang pelabuhan Tanjungbatu.
Sejumlah penumpang mudik Imlek yang baru tiba di pelabuhan disambut genangan air laut di pelabuhan Tanjungbatu. Penumpang terpaksa menyeberangi genangan air yang merendam jalan di sekitar pelabuhan.
Seperti disampaikan MUI Peng seorang warga mengaku banjir rob sering datang diawal tahun baru Imlek. Pada tahun sebelumnya pernah terjadi di awal tahun baru Imlek banjir rob terjadi seperti sekarang ini. Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas di pelabuhan terutama bagi penumpang.
” Iya banjir rob tahun ini lumayan besar hingga menggenangi ruang tunggu penumpang. Bahkan jalan menuju pelabuhan juga terendam banjir rob,” terangnya.
Erdi salah satu petugas pelabuhan mengakui jika banjir rob (pasang keling) terjadi setiap akhir tahun hingga awal tahun. Banjir rob kali ini meluapan hingga menggenangi area parkir, jalan di pelabuhan Tanjungbatu dan ruang tunggu. Biasanya banjir rob tidak lama namun tetap mengganggu aktifitas penumpang. (*)
“Saya melihat bahwa Pelabuhan Selat Lampa dengan draft yang dalam dan air yang tenang, tentu potensial. Oleh karenanya, kami tadi bersepakat membangun terminal untuk penumpang kapal perintis dan juga menyiapkan lahan untuk container,” jelas Menhub.
