Batampos – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang perkara kecelakaan kerja (laka kerja) di galangan kapal  PT ASL Indonesia, Tanjung Uncang, yang terjadi pada Juni 2025 lalu. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut terpaksa ditunda lantaran saksi tambahan belum dapat dihadirkan, Senin (19/1).

Dua terdakwa, Ali Suhadak dan Preddy Hasudungan Siagian, hadir di ruang sidang dan duduk di hadapan Ketua Majelis Hakim Douglas Napitupulu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan bahwa saksi yang dijadwalkan memberikan keterangan belum bisa hadir dan akan dipanggil kembali pada persidangan pekan depan.

“Saksi tambahan belum bisa hadir dan akan dihadirkan pada sidang berikutnya,” ujar JPU di hadapan majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim Douglas Napitupulu meminta JPU memastikan kehadiran saksi pada sidang selanjutnya.

Ia juga membuka kemungkinan pemeriksaan saksi dilakukan secara daring apabila saksi berada di luar daerah.

“Jika saksi berada di Tanjung Uban, pemeriksaan bisa dilakukan secara virtual,” kata hakim di persidangan.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Aditya, disebutkan bahwa kedua terdakwa didakwa melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Ali Suhadak diketahui bekerja sebagai petugas HSE Safety di PT ASL Indonesia, sementara Preddy Hasudungan Siagian menjabat sebagai Safety Promotor.

Keduanya memiliki tanggung jawab memastikan keselamatan kerja, termasuk melakukan pemeriksaan kandungan gas serta menerbitkan izin kerja (permit) sebelum pekerjaan dimulai.

Pekerjaan yang dilakukan saat kejadian adalah pemotongan dan penggantian dinding pembatas di area COT I dan FPT Kapal Federal II. Pekerjaan tersebut tergolong berisiko tinggi karena melibatkan pekerjaan panas (hot work), ruang tertutup (confined space), serta lokasi kerja di ketinggian. Proyek itu dikerjakan oleh subkontraktor PT Mancar Marine Batam dan PT Ocean Pulse Solution.

JPU mengungkapkan, pada pagi hari 24 Juni 2025, pihak subkontraktor telah mengajukan izin kerja kepada terdakwa Ali Suhadak.

Sementara itu, terdakwa Preddy Hasudungan Siagian melakukan pemeriksaan gas menggunakan gas meter, kemudian melaporkan hasilnya dan memberikan persetujuan izin kerja.

Namun, menurut JPU, terdapat unsur kelalaian karena pekerjaan tetap dilakukan sebelum adanya pemeriksaan lanjutan di area COT. Kondisi tersebut diduga memicu terjadinya kebakaran dan ledakan di lokasi kerja.

“Akibat peristiwa tersebut, lima pekerja subkontraktor meninggal dunia, sementara empat pekerja lainnya mengalami luka berat,” ungkap JPU dalam dakwaannya.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam sebagian besar korban mengalami luka bakar derajat berat disertai tanda-tanda mati lemas akibat ledakan dan kebakaran.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa terancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mengalami luka berat. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (*)

Artikel Sidang Kecelakaan Kerja PT Asl Ditunda pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidikan kasus ledakan kapal Federal II di galangan PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, Batam, terus berlanjut. Hingga Senin (19/1), Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang memastikan seluruh tersangka dalam perkara tersebut telah menjalani pemeriksaan.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Debby Tri Andrestian, menyampaikan bahwa penyidik kini fokus pada tahap pelengkapan berkas perkara. “Tujuh tersangka sudah diperiksa. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas,” ujarnya.

Debby menjelaskan, dalam proses penyidikan terdapat permohonan dari penasihat hukum para tersangka agar klien mereka tidak dilakukan penahanan. Permohonan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Atas permohonan dari pengacara tujuh tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, dan atas pertimbangan penyidik karena para tersangka kooperatif, maka sesuai KUHAP untuk saat ini tersangka tidak dilakukan penahanan,” jelas Debby.

Meski tidak ditahan, Debby menegaskan status hukum ketujuh tersangka tetap berjalan dan mereka wajib memenuhi panggilan penyidik kapan pun dibutuhkan. Kepolisian juga memastikan proses hukum tidak akan terhenti dan tetap berjalan secara profesional serta transparan.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan tujuh tersangka dari unsur manajemen utama PT ASL Shipyard. Mereka berasal dari jajaran manajer dan pejabat terkait keselamatan serta produksi, sementara pihak subkontraktor hanya diperiksa sebagai saksi.

Kasus ledakan kapal Federal II yang terjadi pada 15 Oktober 2025 menewaskan 14 pekerja dan melukai belasan lainnya. Tragedi tersebut memicu sorotan luas publik terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di industri galangan kapal Batam.

Publik berharap penanganan kasus ini menjadi titik balik penegakan hukum dan perbaikan sistem keselamatan kerja agar tragedi serupa tidak kembali terulang.(*)

Artikel Semua Tersangka Sudah Diperiksa, Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Ledakan Kapal Federal II pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Asosiasi Driver Online (Adov) Kota Batam melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai hingga kini belum mendapat kejelasan. Audiensi tersebut digelar di Gedung Pemko Batam, Senin (19/1) siang.

Dalam pertemuan itu, Adov membawa tiga tuntutan utama, yakni penerapan tarif ojek online sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau tahun 2024, persoalan pengawasan transportasi di Bandara Hang Nadim, serta implementasi jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online.

Ketua Adov Batam, Djafri Rajab, mengatakan pihaknya meminta perhatian dan bantuan langsung dari Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, serta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Leo Putra, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Terkait tarif, Djafri menyebut hingga saat ini aplikator belum menjalankan ketentuan tarif sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur yang terbit pada 2024 lalu. Padahal, aturan tersebut sudah seharusnya menjadi acuan pembayaran jasa pengemudi.

Persoalan kedua yang disoroti adalah dugaan pelanggaran operasional taksi bandara. Djafri menegaskan bahwa berdasarkan aturan Badan Pengelola Bandara (BIB), taksi bandara tidak diperbolehkan mengambil penumpang di luar kawasan bandara.

“Ketika menerima orderan di bandara dan mengantar penumpang ke luar, taksi itu seharusnya kembali masuk ke bandara. Bukan malah mengambil orderan di luar,” ujar Djafri kepada Batam Pos usai audiensi.

Menurutnya, praktik tersebut berdampak langsung pada pendapatan pengemudi ojek dan taksi online di luar bandara. Sementara pengemudi online dilarang menjemput penumpang di dalam bandara, taksi bandara justru diduga bebas mengambil penumpang di luar area bandara.

“Pendapatan teman-teman di luar bandara menurun. Kami tidak boleh jemput di dalam bandara, tapi taksi bandara boleh jemput di luar. Ini yang kami pertanyakan,” tegasnya.

Selain itu, Adov juga menyoroti implementasi Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 30 Tahun 2025 tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online. Djafri menyebut meski aturan tersebut telah terbit sejak April 2025, hingga awal 2026 masih banyak pengemudi yang membayar iuran BPJS secara mandiri.

“Masih banyak teman-teman ojol yang BPJS Ketenagakerjaannya dibayar sendiri, belum ter-cover pemerintah,” ujarnya.

Ia bahkan mengungkapkan adanya pengemudi ojek online yang meninggal dunia pada 17 November 2025 di kawasan Legenda Malaka, namun ternyata belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Kalau besok ada ojol yang meninggal lagi, bagaimana nasib keluarganya?” kata Djafri dengan nada tegas.

Menurutnya, penerapan BPJS Ketenagakerjaan bagi ojol bukan semata persoalan administrasi, melainkan menyangkut aspek kemanusiaan. Ia mengapresiasi Pemko Batam yang telah mengeluarkan regulasi, namun meminta agar pelaksanaannya dipercepat dan benar-benar dirasakan oleh pengemudi.

Usai audiensi, Adov berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan akan ada rapat lanjutan dengan instansi terkait untuk mencari solusi bersama. “Mudah-mudahan ada titik temu. Kami apresiasi pemerintah dan BPJS, semoga persoalan ini bisa cepat selesai,” ujarnya.

Menanggapi audiensi tersebut, Pemerintah Kota Batam yang diwakili Kepala Dishub, Leo Putra menyampaikan bahwa sejumlah poin yang disampaikan Adov akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Untuk persoalan tarif ojek online, Leo menyebut kewenangannya berada di tingkat provinsi. Namun demikian, Pemko Batam tetap akan melakukan koordinasi karena operasional pengemudi berada di wilayah Batam. Sementara terkait dugaan pelanggaran operasional taksi bandara, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan pengelola Bandara Hang Nadim.

Adapun untuk BPJS Ketenagakerjaan, Leo menegaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu prioritas Wali Kota Batam. Pemko Batam, kata dia, telah menyiapkan anggaran untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi online.

“Dengan iuran sekitar 10 ribu driver, Pemko sanggup membayarkan. Kami sudah mengalokasikan kuota untuk 10 ribu driver online,” ujar Leo.

Namun dalam pelaksanaannya, ia mengakui masih terdapat kendala sinkronisasi data antara sistem BPJS Ketenagakerjaan dan data pada masing-masing aplikator. Hal inilah yang menyebabkan belum semua pengemudi terdaftar dan ter-cover.

“Itu yang sedang kami cocokan. Karena setiap aplikator sudah punya sistem dan kerja sama masing-masing dengan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Leo menambahkan, pihaknya akan segera menggelar rapat lanjutan dengan instansi terkait agar seluruh pengemudi online di Batam dapat segera terdaftar dan terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan prioritas Pemko Batam. (*)

Artikel Asosiasi Driver Online Audiensi ke Pemko Batam, Ini yang Dibahas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sidang perkara kepabeanan dengan terdakwa Samin kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (19/1). Sidang bernomor perkara 1081/Pid.B/2025/PN Btm itu menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli kepabeanan, dengan agenda pemeriksaan keterangan di hadapan ketua majelis hakim Douglas.

Dalam persidangan, saksi Syafandi (Safandi) mengakui dirinya sebagai anak buah kapal (ABK) pada kapal yang dinakhodai terdakwa Samin.

Ia menjelaskan, awal kejadian bermula saat terdakwa menyewa kapal untuk mengangkut barang-barang yang disebut telah berada di pelabuhan dan diyakinkan aman untuk dibawa.

“Saya sebagai ABK, nahkodanya Samin. Saya disuruh ikut mengantar barang, upah saya Rp500 ribu dan terdakwa Rp700 ribu. Saya tidak tahu soal aturan bea cukai terkait pengiriman barang dari Batam ke luar daerah,” ujar Syafandi di persidangan.

Syafandi menuturkan, saat kejadian di atas kapal terdapat tiga orang. Mereka kemudian ditangkap petugas Bea Cukai ketika kapal melintas. Seluruh awak kapal lalu dipindahkan ke speedboat Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Setelah kejadian itu saya tidak lagi berkomunikasi dengan Didin,” tambahnya.

Sementara itu, saksi ahli kepabeanan yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pelanggaran Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Menurut ahli, pengeluaran barang dari kawasan pabean tanpa melalui proses kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan.

“Barang yang dikeluarkan dari Batam seharusnya melalui tahapan pemasukan dengan pengajuan dokumen FTZ. Tanpa proses itu, negara berpotensi dirugikan,” jelas saksi ahli.

Ia menyebut nilai kepabeanan barang mencapai sekitar Rp10 miliar, dengan potensi kerugian negara ditaksir sekitar Rp2 miliar. Terhadap barang sitaan berupa ratusan paket, undang-undang membuka kemungkinan untuk dirampas negara guna dimusnahkan atau dilelang.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Gilang, terdakwa Samin didakwa telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 21 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Perairan Batu Besar, Batam.

Jaksa menguraikan, terdakwa berperan sebagai nahkoda Kapal Nasya GT 6 dan menerima perintah pengiriman barang dari seorang bernama Acok Cung yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Sekitar 266 koli barang campuran, terdiri dari berbagai barang asal China dalam kondisi baru dan bukan baru, dimuat tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.

Saat mengetahui adanya patroli Bea Cukai, terdakwa sempat memutuskan kembali ke Pelabuhan Batu Besar. Namun kapal tersebut akhirnya diperiksa dan seluruh muatan dinyatakan tidak memiliki dokumen resmi. Jaksa menegaskan, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebanyak dua kali dengan upah Rp700 ribu sekali jalan, serta menimbulkan potensi kerugian negara tak tertagih sebesar Rp2,75 miliar.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Selain itu, jaksa juga menyusun dakwaan alternatif Pasal 104 huruf a UU Kepabeanan terkait perbuatan mengangkut barang hasil tindak pidana kepabeanan.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.(*)

Artikel Hanya Diupah Murah, ABK Nekat Angkut 266 Koli Barang Campuran Tanpa Dokumen Resmi pertama kali tampil pada Metropolis.