batampos– Kegiatan sortir dan lipat surat suara Pemilu 2024 di Gudang KPU Kota Batam memasuki hari kedua, Jumat (5/1). Kegiatan pelipatan surat suara ini melibatkan lebih 400 orang pelipat. Salah satunya ialah Yanti, 42, warga Sekupang.

Ibu dua anak itu mengaku sengaja meninggalkan pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang makanan ringan di sekolah demi bisa melipat kertas surat suara Pemilu 2024.

Yanti mengaku, pemilu tahun ini merupakan kali kedua dirinya mengambil pekerjaan petugas sortir dan lipat suara untuk menambah penghasilan keluarganya. “Pemilu Tahun 2019 lalu juga ikut. Bisa tambah-tambah cari uang belanja,” ujarnya.

Bagi Yanti melipat surat suara ini memiliki tingkah kesulitan sendiri. Semisalnya, melipat surat suara anggota legislatif lebih lama dibanding dengan pemilihan presiden. “Kalau presiden kan cuma tiga kali lipat selesai. Tapi kalau legislatif bisa enam sampai tujuh kali lipat. Jadi dengan durasi waktu yang sama hasil yang dilipat pun berbeda, ” ungkap Yanti.

BACA JUGA: Antusias Masyarakat Menjadi Pelipat Surat Suara Tinggi, KPU Batam Tutup Pendaftaran

Namun begitu ia optimis bisa menyelesaikan sesuai target untuk mendapatkan upah maksimal.

“Kalau surat suara legislatif ini bisalah 600 sampai 700 surat sehari. Kalau surat suara presiden seperti tahun 2019 lalu bisa maksimal 900 surat suara, ” ungkap wanita berkerudung itu.

Hal senada dikatakan tenaga pelipat lain Desi. Ia mengaku sehari bisa menyelesaikan ratusan lipat surat suara. Bagi Desi, pekerjaan ini ia lakukan hampir setiap kali pemilihan presiden dan legislatif. Sehingga ia sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana melipat surat suara dengan benar dan cepat.

“Sudah biasa kita pak. Sehari itu kita harus memiliki target yang harus diselesaikan, ” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Muwardi menerangkan, pihaknya menerjunkan 411 orang petugas lipat surat suara. Pada hari kedua ini surat suara yang dilipat adalah DPD dan DPR RI. Jumlahnya sekitar 1,7 juta.

Menurutnya, proses pelipatan surat suara dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Sortir dan pelipatan surat suara dibagi dalam dua sesi. Tujuannya, agar menghindari jangan sampai logistik surat suara tercecer ataupun tertukar.

“Selama 14 hari ke depan kita rencanakan proses pelipatan surat suara ini selesai. Untuk tenaga pelipat kita ada sekitar 411 orang, ” ujar Mawardi.

Komisioner KPU Batam Bosar Hasibuan mengatakan, upah bagi tenaga lipat surat suara tergantung tingkat kesulitannya. Surat suara presiden diupah Rp 150 per lembar, surat suara DPD RI dan DPR RI diupah Rp 200 per lembar dan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota diupah Rp 250 per lembar.

“Tergantung tingkat kerumitannya. Kalau presiden kan cuma tiga kali lipat selesai. Sementara DPR dan DPR RI itu bisa lima kali lipat, DPRD bisa sampai enam kali lipat. Tingkat kesulitan ini juga menjadi bahan pertimbangan kami, ” kata Bosar.

Ditambahnya, upah melipat surat suara ini juga menyesuaikan upah minimum kota saat ini. Bila sehari petugas lipat mampu menyelesaikan 1.000 surat suara presiden misalnya, maka ia sehari akan bergaji Rp 150 ribu. Begitu pun dengan surat suara legislatif yang upahnya sebesar Rp 250 per lembarnya.

“Makanya kita sesuaikan dengan UMK, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga

batampos– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam kembali akan memasang 400 unit alat pemantau pajak atau Tapping box tahun 2024 ini.

Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan pemasangan Tapping box ini untuk menghindari penyelewengan dengan merekam setiap transaksi yang dilakukan pada bisnis.

Pemasangan alat ini juga guna mengoptimalkan capaian penerimaan daerah dari sektor pajak. Pengadaan 400 unit Tapping box ini bersumber dari APBD 2024, selain itu ada juga nanti bantuan dari Bank Riau Kepri yang selama ini sudah mendukung penerapan alat perekam transaksi ini.

“Anggarannya kalau tidak salah Rp2 miliar untuk pengadaan alat ini,” sebutnya.

Ia menjelaskan saat ini model alat transaksi yang digunakan di setiap objek pajak memiliki varian yang beragam. Sehingga pihaknya harus mendata terlebih dahulu objek pajak. Sehingga ketika alat ini tersedia, sudah cocok dengan mesin transaksi yang digunakan objek pajak.

BACA JUGA: Dorong Capaian Pajak, 2023, 176 Tapping Box Sudah Terpasang

“Rata-rata mereka menggunakan alat transaksi yang sederhana dan kekinian. Sehingga ini yang juga jadi tantangan bagi kami, ketika melakukan pemasangan alat,” ujarnya.

Azmansyah menyebutkan sebelumnya sudah terpasang kurang lebih 600 alat Tapping box. Diharapkan dengan pemasangan 400 alat di tahun ini bisa terus mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak.

Ia menyebutkan pajak restoran, kafe, rumah makan dan sejenisnya mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Sehingga perlu upaya untuk menarik pajak dari pelaku usaha ini.

“Penarikan pajak sesuai dengan aturan. Pendapatan di bawah Rp20 juta dibebaskan dari pajak sesuai dengan aturan terbaru. Sebelum memasang alat, tentu ada pendataan omzet dan lainnya,” terang Azman.

Tahun ini Batam berhasil mengumpulkan Rp128 miliar dari pajak restoran dan sejenisnya. Diharapkan tahun ini bisa lebih banyak lagi, seiring membaiknya sektor ekonomi di Batam.

“Pertumbuhan resto moderen, dan lainnya diharapkan bisa mendorong capaian penerimaan pajak. Tahun ini kami menargetkan Rp152 miliar. Pemasangan 400 alat ini juga akan membantu tentunya,” tambahnya. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mewanti-wanti pemilih Pemilu 2024 di Kota Batam untuk segera mengurus pindah memilih. KPU Kota Batam menyampaikan jika pindah memilih dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara atau selambat-lambatnya 15 Januari 2024 dapat mengurus pindah memilih untuk sembilan alasan.

Ada sembilan kondisi untuk pemilih dapat mengajukan pindah memilih yang dapat diurus sampai 15 Januari 2024.

Kondisi tersebut diantaranya menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, menjalankan rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba.

BACA JUGA: KPU Batam Antisipasi Keterlambatan Pendistribusian Logistik Pemilu

Kemudian, menjadi tahanan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (LP), atau terpidana yang tengah menjalani hukuman penjara, sedang menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam, dan bekerja di luar domisilinya. “Sembilan alasan itu selambat-lambatnya (pindah memilih) H-30, ” ujar Ketua KPU Batam Mawardi, Jumat (5/1).

Dari sembilan kondisi itu, empat di antaranya dapat mengajukan pindah memilih pada H-7 sebelum hari pemungutan suara. Maka, selambat-lambatnya, empat kondisi itu dapat mengajukan pindah memilih pada 7 Februari 2024, yaitu bertugas tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan atau lapas.

BACA JUGA:

Menurutnya, pemilih bisa mengurus pindah memilih kepada panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan, panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau KPU Kota Batam setiap hari pada jam 08.00-16.00 WIB. Pengajuan pindah memilih dapat di tempat asal atau tempat tujuan pindah memilih.

Saat pengajuan pindah memilih, pemilih dapat membawa dokumen berupa KTP, surat tugas belajar maupun surat tugas bekerja dari perusahaan, atau surat sakit bagi yang tengah merawat keluarganya yang sakit. “Nantinya, TPS pindah memilih akan ditentukan oleh KPU, ” terang Mawardi.

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, dimana jika pemilih punya form A Pindah Memilih, bisa ke (TPS) mana saja ke TPS tujuan. Sekarang tidak bisa, KPU yang tempatkan di mana pemilih akan menggunakan hak pilihnya di TPS mana.

Pengajuan pindah memilih di Kota Batam sejauh ini didominasi oleh pemilih yang pindah domisili dan bekerja di luar domisili. Oleh karena itu KPU Kota Batam menghimbau kepada pemilih di Kota Batam untuk secara aktif memeriksa hak pilihnya, dapat dilakukan secara daring melalui input NIK di laman cekdptonline.kpu.go.id. (*)

Reporter: Rengga

batampos– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menargetkan pengurangan tonase sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir hingga 30 persen di 2025 mendatang.

Kepala DLH Batam, Herman Rozie mengatakan tahun ini pihaknya membangun satu tempat pembuangan sementara (TPS) berbasis 3R di daerah Sagulung.

“Jadi konsep TPS ini adalah untuk mengurangi tonase sampah ke TPA. Target kita 30 persen, dan itu harus dimulai dari sekarang. TPS 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Kita pilah sampah yang masih bernilai dan bisa dimanfaatkan di TPS tersebut sebelum dikirim ke TPA Punggur,” jelasnya, Jumat (5/1).

Herman menyebutkan saat ini setiap hari, DLH mengangkut kurang lebih 850 ton sampah dari sumber ke TPA. Pemilahan baru dilakukan setelah sampah tiba di sana. Hal ini yang ingin diubah, dengan kondisi TPA saat ini mengurangi tonase sampah adalah solusi memperpanjang usia TPA.

“Untuk menghindari over load atau kelebihan muatan dengan kondisi saat ini, penting sekali upaya. Salah satunya adalah memilah sampah sebelum dikirim ke TPA,” sebutnya.

BACA JUGA: Normalisasi Drainase Rampung, Masyarakat Diminta Untuk Tertib Buang Sampah

Berada di lahan seluas 47,8 hektare, tentunya dengan jumlah tonase sampah yang mencapai 850 ton setiap hari, perlu ada tindakan agar sampah tetap bisa tertampung.

“Selain mengupayakan kerjasama melalui pemanfaatan teknologi yang belum kunjung ada, kami galakkan dulu pilah sampah dari sumber, termasuk keberadaan dan fungsi TPS 3R ini,” jelas Herman.

TPS 3R ini akan dibangun di atas lahan milik Pemko Batam, pihaknya menyiapkan anggaran kurang lebih Rp636 juta dari APBD Batam tahun 2024 ini.

TPS3R ini akan menampung sampah yang masih bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat. Sehingga target 30 persen pengurangan sampah ke TPA bisa terwujud.

“Petugas sekarang juga sudah belajar memanfaatkan limbah sampah ini menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai. Ini yang terus kita dorong,” imbuh mantan camat Lubuk Baja ini. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos– Produk obat-obatan dan kosmetik dari Tiongkok masih mendominasi di pasar offline dan online di Batam, Kepulauan Riau. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Batam akan menindak tegas pelaku usaha yang masih menjual produk tanpa izin edar dan tidak tmemenuhi ketentuan tersebut.

“Untuk beberapa kosmetik yang masuk dari Tiongkok kurang lebih memang ada sekitar 60 sampai 70 persen, untuk menekan produk itu beredar dan tahun ini kami telah memberlakukan aturan border bagi produk impor kosmetik,” ujar Kepala Balai POM di Batam, Musthofa Anwari, Jumat (5/1).

Musthofa menyebut kolaborasi dengan lintas sektoral baik itu Bea Cukai dan Kepolisian. Hasilnya di tahun lalu berhasil menyita ratusan bahkan ribuan produk yang tidak memiliki izin edar.

“Dan kasusnya sudah naik ke pro justitia semoga cepat selesai,” jelasnya

Untuk pencegahan di tahun ini maka pengawasan dan penelusuran secara online maupun offline di sarana dan pra sarana dengan berkoorodinasi dengan instansi terkait dilakukan tidak hanya pada produk pangan obat dan kosmetik.

“Memang Batam berada di daerah perbatasan dan pintu masuk jalur internasional,” jelasnya.

Imbauan kepada pelaku usaha importir produk kosmetik melewati prosedur Surat Keterangan Impor (SKI) dan harus dilengkapi dan dipenuhi regulasi tersebut.

Apabila masyarakat menemukan produk yang dicurigai tidak memiliki izin edar bisa langsung menghubungi BPOM Batam di unit layanan pengaduan konsumen.

“Kami akan lakukan verifikasi dan menindak lanjuti pengecekkan di lapangan ,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis