Elkan Banggot dengan Klub barunya. (Instagram Bristol Rovers FC)
batampos – Dua punggawa timnas Indonesia yaitu Elkan Banggot dan Shayne Pattynama resmi berlabuh ke klub baru.
Elkan Banggot secara resmi dipinjamkan oleh Ipswich Town ke klub kasta ketiga Liga Inggris Bristol Rovers FC. Elkan akan dipinjamkan sampai akhir musim.
Bristol Rovers FC merupakan klub sepakbola yang berasal dari kota Bristol di Inggris. Klub tersebut saat ini sedang menempati peringkat sebelas di League One (Kasta Tiga Liga Inggris).
Bristol Rovers FC didirikan pada tahun 1883 dengan nama Black Arabs FC. Kemudian berganti nama menjadi Bristol Rovers pada 1899.
Bristol Rovers FC memiliki julukan The Pirates atau Bajak Laut. Julukan tersebut dikarenakan logo klub mereka yang menampilkan gambar seorang bajak laut yang sedang membawa pedang.
Bristol Rovers FC bermarkas di Memorial Stadium Horfield yang terletak di kota Bristol dengan kapasitas 12.011 penonton.
Dalam sejarahnya Bristol Rovers FC belum pernah sama sekali meraih gelar juara. Pencapaian tertingginya terjadi pada musim 2006/07 ketika mereka berhasil mencapai final EFL Trophy. Namun, mereka kalah di partai final dan gagal meraih juara.
Sementara itu di Belgia, Shayne Pattynama resmi berlabuh ke KAS Eupen dengan durasi kontrak 2,5 musim.
KAS Eupen merupakan klub yang bermain di Jupiler Pro League (Kasta Pertama Liga Belgia). Mereka saat ini berada di posisi tiga belas klasemen.
KAS Eupen dibentuk pada 9 Juli 1945 dari penggabungan Jugend Eupen dan FC Eupen 1920. Klub ini bermarkas di Kehrweg Stadion yang berada di Kota Eupen dengan kapasitas 8,363 penonton.
Dalam sejarahnya KAS Eupen pernah meraih tiga kali gelar juara Divisi Tiga Liga Belgia yaitu pada musim 1969/70, 1975/76, 2021/02. Selain itu mereka juga pernah juara Divisi Empat Liga Belgia sebanyak dua kali yaitu pada musim 1968/69 dan 1994/95.
Shayne Pattynama bergabung dengan penggawa timnas lainnya yaitu Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan yang terlebih dahulu bermain di Belgia.
Menarik ditunggu kiprah Elkan Banggot dan Shayne Pattynama di klub barunya. Semoga penampilan mereka membaik dan sering diberi menit bermain.(*)
Masyarakat menyampaikan usulan saat musrenbang Kecamatan Bintan Utara 2025 di Gedung Nasional Tanjunguban, Kamis (1/2/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Untuk menarik wisatawan, masyarakat mengusulkan dibuat tempat singgah yang menarik di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara.
Warga Tanjunguban, Edi menyampaikan, setiap akhir pekan banyak warga Batam datang ke Tanjunguban.
Sayangnya, setelah tiba di Tanjunguban, rata-rata mereka melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata Lagoi dan Tanjungpinang.
“Setiap Sabtu Minggu, banyak orang dari Batam naik RoRo ke Tanjunguban. Tapi setelah sampai Tanjunguban, mereka langsung ke Lagoi atau Tanjungpinang,” katanya saat musrenbang Kecamatan Bintan Utara tahun 2025 di Gedung Nasional Tanjunguban, Kamis (1/2/2024).
Menurutnya, harus dibuat tempat singgah yang menarik di Tanjunguban agar wisatawan mau singgah dan berlama-lama di Tanjunguban.
Dia menyebut, ada lahan di sekitar Pelabuhan Bulang Linggi sampai Pertamina yang bisa dimanfaatkan menjadi seperti taman kota di atas laut.
“Kalau dari laut akan menarik. Mereka pasti singgah dan belanja, jadi ekonomi masyarakat ikut berputar,” katanya.
Warga lain, Anto mengakui di Tanjunguban sangat minim destinasi wisata dan tempat singgah. Sehingga, banyak wisatawan dari Batam langsung ke Lagoi atau ke Tanjungpinang.
Untungnya, katanya, ada destinasi wisata Patung Buddha Tidur di Vihara Dharma Shanti dan Pantai Sekera Tanjunguban.
Karena itu, harapannya, dibuat lebih banyak destinasi wisata untuk menarik wisatawan dari Batam agar mau singgah dan berlama-lama di Tanjunguban.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, ini menjadi masukan dan catatan bagi pemerintah daerah.
“Ini menjadi catatan dan masukan bagi kami, ada juga yang mengusulkan dibuat wisata becak motor berkeliling Tanjunguban, semoga bisa terealisasi,” katanya. (*)
Barang bukti kendaraan di unit lakalantas Polresta Barelang yang tidak diambil pemiliknya, Kamis (1/2). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Ratusan kendaraan roda dua maupun roda empat menumpuk di gudang Unit Laka Lantas Polresta Barelang. Kendaraan di gudang ini setiap harinya terus bertambah.
“Itu barang bukti ada dua, ada yang masih proses, dan ada yang titipan kejaksaan,” ujar Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Cut Putri Amelia Sari melalui KBO Sat Lantas Polresta Barelang, Ipda Yudhi Patra, Kamis (1/2).
Ia menjelaskan mayoritas kendaraan di gudang tersebut merupakan titipan dari kejaksaan. “Kejaksaan tidak ada tempat, jadi mereka numpang dan dititipkan ke kita,” katanya.
Yudhi mengaku untuk kendaraan atau barang bukti laka lantas mayoritas akan dikembalikan ke korban ataupun pihak keluarga. Biasanya, paling lama proses penyelidikan laka lantas selama 15 hari.
“Barang bukti kecelakaan selalu kita kembalikan. Kan yang kecelakaan itu ada keluarganya,” ungkapnya.
Diketahui, pemilik kendaraan yang ada di gudang biasanya enggan mengambil setelah menjalani proses persidangan. Sebab, kendaraan sudah lama terbengkalai sehingga biaya perbaikannya lebih mahal dari pada beli baru.
“Kalau ada yang mau ambil dari pemilik kendaraan, kita koordinasi dengan Kejaksaan,” tutupnya. (*)
batampos – PT Pertamina (Persero) resmi tidak melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU seluruh Indonesia yang berlaku mulai 1 Februari 2024. Dengan begitu, harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex masih dipatok dengan harga yang sama pada Januari 2024.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.
“Harga BBM non subsidi memang sesuatu yang dievaluasi berkala, penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku,” kata Irto dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2).
Untuk harga sendiri, saat ini harga Pertamax adalah Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Sementara untuk harga BBM subsidi masih tetap, dengan Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter dan Solar ditetapkan sebesar Rp 6.800 per liter.
Irto menambahkan, bagi Pertamina, keputusan ini adalah bentuk menjaga stabilitas harga BBM non subsidi yang terbaik dan terjangkau bagi masyarakat hingga pelosok negeri, tidak hanya kota besar.
“Ini adalah wujud penyaluran dan penyediaan BBM berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability, bagaimana Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menetapkan harga yang kompetitif bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi hingga pelosok negeri tetap dapat dilakukan dengan maksimal,” pungkas Irto
Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU Jakarta per 1 Februari 2024:
Desain terminal II Bandara Hang Nadim Batam yang sangat mencerminkan identitas Kota Batam. Foto BP Batam untuk Batam Pos.
batampos – Progres pembangunan terminal dua Bandara Hang Nadim Batam mendapat sorototan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang dinilai mengalami keterlambatan dari rencana awal pengembangan. PT Bandara Internasional Batam (BIB) menanggapi hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor.
Vice President Airport Marketing PT BIB, Stanly Suh, mengatakan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan BP Batam dalam waktu dekat untuk membahas keterlambatan pengembangan kawasan terminal dua Bandara Hang Nadim Batam.
“Ada masalah yang tidak bisa disampaikan ke publik tapi kami upayakan akan sesuai dengan target. Kami dalam waktu dekat akan diskusi dengan BP Batam terkait terminal dua ini,” kata Stanly Suh, Kamis (1/2).
Stanly menambahkan, saat ini PT BIB tengah fokus dalam melakukan pengembangan terminal keberangkatan yang telah tersedia di Bandara Hang Nadim Batam.
Selain itu, pihaknya juga tengah memfokuskan rute penerbangan internasional baru yang akan hadir.
“Fokusnya kami tetap akan maksimalkan terminal penumpang yang ada, rencananya akan ada penerbangan-penerbangan baru seperti ke Kuala Lumpur, China, Thailand dan Korea. Untuk tahun ini kami fokus ke situ dulu,” ujarnya.
Sementara itu dalam pengerjaan proyek terminal dua tersebut, diperkirakan bisa rampung pada Desember 2024 mendatang.
Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyoroti hal tersebut. Menurutnya hingga saat ini belum ada satupun progres yang dilakukan PT BIB dalam melakukan pengembangan.
“Saya minta segera dilaksanakan pengembangannya (terminal dua Bandara Hang Nadim) karena agak molor,” kata Rudi, kemarin.
Rudi menjelaskan, untuk mendukung pengembangan Bandara Hang Nadim Batam, pihaknya telah melakukan berbagai pengembangan infrastruktur dasar di seputar Bandara Hang Nadim Batam.
Dengan adanya keterlambatan tersebut, BP Batam akan memanggil PT BIB untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pengembangan terminal 2 Bandara Hang Nadim Batam.
“Kami akan panggil PT BIB, sebab kita sudah komitmen dan pengembangan terminal dua Bandara Hang Nadim harus segera jalan,” tutupnya. (*)
ILUSTRASI: Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang diperlukan sehingga suplai gas bumi dari produsen kepada konsumen di dalam negeri bisa terserap secara maksimal. f. Dok PGN
batampos – Era transisi energi menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi sektor hulu migas. Ditambah pula tingginya dorongan global menurunkan emisi karbon.
Untuk menangkap potensi besar itu, perlu kebijakan Pemerintah yang berpihak untuk mengembangkan potensi gas bumi di Indonesia. Supaya, potensi itu dapat segera dimonetisasi.
Menurut praktisi migas dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Widhyawan Prawiraatmadja, keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus dijaga hingga mencapai tahap monetisasi, setelah adanya temuan-temuan sumber daya baru seperti yang terjadi di Wilayah Kerja South Andaman, Aceh; dan Wilayah Kerja Geng North, Kalimantan Timur (Kaltim).
”Pertanyaannya, bagaimana supaya Indonesia bisa jadi tempat nyaman,” ungkap Widhyawan Prawiraatmadja, mengawali pembicaraan dalam diskusi yang digelar Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta pada Kamis (1/2).
Diskusi tersebut bertemakan, ”Menanti Arah Pemimpin Baru di Sektor Migas”.
Lebih jauh Widhyawan menuturkan, para investor migas melihat dari berbagai hal. Mulai dari sumber daya dan kemudahan berusaha. Hal itu menjadi sangat penting. Penemuan sumber daya gas bumi yang ada harus menjadi momentum bagi Pemerintah.
Tak bisa dipungkiri, jika gas bumi akan mendominasi temuan migas di Indonesia saat ini dan ke depannya. Jadi, gas itu isunya adalah monetisasi.
”Akan sangat berbeda keekonomiannya jika sebuah lapangan baru dapat dimonetisasi selama sepuluh tahun atau enam tahun,” sambungnya.
Widhyawan mengatakan, gas bumi dapat menjadi jembatan menuju era energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, tidak akan kaget jika kebutuhan gas bumi ke depannya akan terus meningkat. Namun, ada tantangan nyata yang harus dihadapi dalam konteks pengembangan gas bumi di Indonesia.
Saat ini tata kelola gas bumi dinilai belum menunjukkan adanya keberpihakan dari Pemerintah kepada sektor hulu. Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diberlakukan pemerintah untuk beberapa sektor industri.
”Kebijakan harga gas itu ada berbagai kepentingannya. Kita tahu LPG harganya dibuat murah, tetapi membuat distorsi karena harga hulu yang justru dibatasi,” ungkapnya.
Akademisi Ekonomi dan Energi dari Universitas Pertamina A. Rinto Pudyantoro menuturkan, Pemerintah ke depan wajib menjaga kondisi yang kondusif dan mengurangi polemik di sektor energi demi memastikan terjaganya iklim investasi yang baik di Indonesia.
”Keributan akibat aturan kontroversial pasti akan membuat investor berpikir ulang. Sektor migas itu nggak perlu ribut. Tenang-tenang saja selama lima tahun ke depan,” sebutnya.
Pemerintah pada lima tahun ke depan perlu melakukan sejumlah pembenahan atau perbaikan pada beberapa persoalan yang dianggap menganggu operasional, seperti perijinan dan tax treaty.
”Pemerintah memiliki kendali 100 persen terhadap kebijakan fiskal. Pemerintah bisa melakukan perubahan kebijakan apa saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seharusnya berdampak pada kemudahan berinvestasi,” ujarnya.
Rinto mengungkapkan, iklim investasi sektor hulu migas Indonesia memang mulai menunjukkan pergerakan yang positif. Menurut data SKK Migas, realisasi investasi hulu migas pada 2023 mencapai USD 13,7 miliar, naik dari dari tahun sebelumnya sebesar USD 12,1 miliar. Tahun ini, SKK Migas menargetkan nilai investasi hulu migas akan meningkat mencapai USD 17,7 miliar.
Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, temuan beberapa sumber daya gas bumi dalam jumlah besar belakangan ini, seharusnya bisa menimbulkan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha di tengah kondisi banyaknya lapangan tua dan target produksi migas yang terus menurun.
”Saya kok sekarang melihat sektor hulu migas Indonesia seperti sedang take off. Untuk itu, momen yang ada saat ini sangat penting dijaga dan didukung oleh berbagai kebijakan yang tepat dari pemerintah,” ujarnya. (*)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berinovasi meningkatkan pelayanan bagi seluruh pengguna jasa kepelabuhanan. Setelah sukses menerapkan e-ticketing di Terminal Ferry Domestik Batam, kini BP Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan melakukan pembenahan dalam pengelolaan parkir kendaraan dengan menggandeng penyedia layanan parkir swasta.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar menyebut, dengan adanya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan parkir, diharapkan layanan parkir di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur dan Sekupang akan semakin nyaman dan cepat karena telah mengakomodir digitalisasi pembayaran seperti kartu uang elektronik maupun dompet digital.
“Kita akomodir pembayaran non tunai sehingga memudahkan pengunjung untuk masuk dan keluar area pelabuhan. Hal ini membuktikan komitmen BP Batam untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman,” ujar Dendi dalam keterangan resminya, Senin, 29/1/2024.
Ia menambahkan, pengelolaan parkir di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur ini tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku, yakni Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan dan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Fasilitas di Luar Ruang Milik Jalan/Tempat Khusus Parkir.
Sebagai gambaran, bagi pengendara kendaraan roda empat akan dikenakan tarif sebesar Rp 7.000,- untuk dua (2) jam pertama dengan rincian Rp 2.000,- untuk tarif pass masuk kendaraan sesuai Perka BP Batam Nomor 4 Tahun 2023, dan Rp 5.000,- untuk tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Adapun untuk jam berikutnya dikenakan tarif Rp 2.000,-/jam.
Sementara itu, besaran tarif parkir inap roda empat per 24 jam/kendaraan sebesar Rp 60.000,- dan pass masuk kendaraan sebesar Rp 2.000,-
Sedangkan untuk kendaraan roda dua akan dikenakan tarif Rp 3.000,- untuk dua (2) jam pertama dengan rincian Rp 1.000,- untuk tarif pass masuk kendaraan sesuai Perka BP Batam Nomor 4 Tahun 2023, dan Rp 2.000,- untuk tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Adapun untuk jam berikutnya dikenakan tarif Rp 1.000,-/jam.
Sementara itu, besaran tarif parkir inap roda dua per 24 jam/kendaraan sebesar Rp 30.000,- dan pass masuk kendaraan sebesar Rp 1.000.-.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024, pengendara kendaraan roda empat m dan roda dua akan dibebaskan dari tarif parkir untuk drop off selama 5 menit pertama dan hanya dikenakan tarif pass masuk kendaraan.
“Penerapan pengelolaan parkir oleh pihak swasta ini ditargetkan akan terlaksana pada Februari 2024,” tandas Dendi. (*)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berinovasi meningkatkan pelayanan bagi seluruh pengguna jasa kepelabuhanan. Setelah sukses menerapkan e-ticketing di Terminal Ferry Domestik Batam, kini BP Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan melakukan pembenahan dalam pengelolaan parkir kendaraan dengan menggandeng penyedia layanan parkir swasta.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar menyebut, dengan adanya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan parkir, diharapkan layanan parkir di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur dan Sekupang akan semakin nyaman dan cepat karena telah mengakomodir digitalisasi pembayaran seperti kartu uang elektronik maupun dompet digital.
“Kita akomodir pembayaran non tunai sehingga memudahkan pengunjung untuk masuk dan keluar area pelabuhan. Hal ini membuktikan komitmen BP Batam untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman,” ujar Dendi dalam keterangan resminya, Senin, 29/1/2024.
Ia menambahkan, pengelolaan parkir di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur ini tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku, yakni Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan dan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Fasilitas di Luar Ruang Milik Jalan/Tempat Khusus Parkir.
Sebagai gambaran, bagi pengendara kendaraan roda empat akan dikenakan tarif sebesar Rp 7.000,- untuk dua (2) jam pertama dengan rincian Rp 2.000,- untuk tarif pass masuk kendaraan sesuai Perka BP Batam Nomor 4 Tahun 2023, dan Rp 5.000,- untuk tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Adapun untuk jam berikutnya dikenakan tarif Rp 2.000,-/jam.
Sementara itu, besaran tarif parkir inap roda empat per 24 jam/kendaraan sebesar Rp 60.000,- dan pass masuk kendaraan sebesar Rp 2.000,-
Sedangkan untuk kendaraan roda dua akan dikenakan tarif Rp 3.000,- untuk dua (2) jam pertama dengan rincian Rp 1.000,- untuk tarif pass masuk kendaraan sesuai Perka BP Batam Nomor 4 Tahun 2023, dan Rp 2.000,- untuk tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Adapun untuk jam berikutnya dikenakan tarif Rp 1.000,-/jam.
Sementara itu, besaran tarif parkir inap roda dua per 24 jam/kendaraan sebesar Rp 30.000,- dan pass masuk kendaraan sebesar Rp 1.000.-.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024, pengendara kendaraan roda empat m dan roda dua akan dibebaskan dari tarif parkir untuk drop off selama 5 menit pertama dan hanya dikenakan tarif pass masuk kendaraan.
“Penerapan pengelolaan parkir oleh pihak swasta ini ditargetkan akan terlaksana pada Februari 2024,” tandas Dendi. (*)
Ketua Sentra HAKI Tanjungpinang Andi Suryanto (kanan) menerima penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Kepri. F. Disbudpar Tanjungpinang
batampos– Pemko Tanjungpinang Melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Tanjungpinang kembali menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri.
Pemko Tanjungpinang mendapatkan penghargaan karena telah memfasilitasi pendaftaran merek melalui akun operator Dinas di Tanjungpinang.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Sentra Hak kekayaan intelektual Tanjungpinang Andi Suryanto di Kanwil Kemenkumham Kepri.
Andi mengatakan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Tanjungpinang telah memfasilitasi 21 permohonan merek pada tahun 2023 lalu.
Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Tanjungpinang yang menjadi salah satu operator juga memfasilitasi pengajuan Hak Kekayaan Intelektual sebanyak 293 pengajuan.
“Pengajuan tersebut dirasa masih cukup rendah. Kami juga telah membuka peluang untuk mengajukan permohonan,” jelas Andi yang juga Kabid Ekonomi Kreatif Disbudpar Tanjungpinang , Kamis (1/2).
Andi menjelaskan salah satu manfaat pengajuan merek adalah operator bisa langsung mengontrol proses dan tarif biaya pendaftaran merek.
Jika melalui rekomendasi dari Disbudpar, pemohon dapat hemat Rp 500 ribu rupiah. Dari yang seharusnya Rp 1,8 juta jadi Rp 1,3 juta,” jelas Andi.
Menurutnya beberapa hal yang dianggap tantangan dalam pendaftaran merk yaitu kurangnya kesadaraan pelaku usaha akan pentingnya merek.
Selain itu, kurangnya pemahaman akan merek, kurangnya literasi digital, pengurusan pendaftaran dan biaya.
“Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan merek, bisa datang langsung ke Disbudpar agar mendapat bantuan lagsung dari operator kami,” imbau Andi. (*)
KM Kelud saat berlabuh di Pelabuhan Batuampar Batam, Minggu (10/12). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Masyarakat pengguna KM Kelud mengeluhkan kondisi Pelabuhan Batuampar yang dinilai tidak layak untuk sebuah pelabuhan umum. Fasilitas pelabuhan yang dinilai sangat minim membuat para penumpang selalu tidak nyaman terutama pada saat naik ataupun akan turun dari kapal.
“Kemarin katanya mau dipindah ke Pelabuhan Bintang 99, namun sampai hari ini tak kunjung terealisasi. Memang sudah tidak layak. Selain itu adanya aktivitas bongkar muat tentu saja membahayakan penumpang,” keluh Dohar, warga Baruaji, Kamis (1/2).
Dohar menilai, Pelabuhan Batuampar ini sangat jauh berbeda dengan Pelabuhan Belawan Medan. Dimana ruang tunggu yang sangat nyaman bagi para penumpang. “Sekelas Batam aja seperti ini pelabuhannya, jauh dari kata layak,” sesalnya.
Winda, penumpang lainnya mengaku prihatin melihat kondisi ruang tunggu pelabuhan Pelni saat ini. Sangat jauh dari kata layak. Terlebih lagi pada saat berangkat ke Belawan, Medan, ia membawa tiga orang anaknya yang harus berpanas-panasan di halaman ruang tunggu keberangkatan pelabuhan.
“Ruang tunggu tidak memadai, apalagi terkadang kami harus berjalan ke dalam. Semua orang pasti kecewa lah kalau fasilitas pelabuhannya jauh dari kata layak seperti ini,” ujarnya.
Kepala Pelni cabang Batam, M Iqbal menyebutkan pergeseran sandar pelabuhan Pelni masih dalam proses, ia juga belum bisa memastikan jadwal pasti pemindahan pelabuhan Pelni itu.
