batampos – Menjelang masa sidang DPR, dukungan terhadap digunakannya hak angket Pemilu 2024 terus bergulir. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menyerahkan proses politik itu kepada DPR.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat bahwa melalui hak angket, DPR bisa memutuskan Pemilu 2024 tidak sah dan harus diulang jika memang terbukti ada kecurangan. Bukan hanya itu, anggota dewan juga disebut bisa mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) pemilu.
Bivitri pun menegaskan, keputusan paslon yang didiskualifikasi berdasar keputusan angket itu harus dijalankan KPU. ”Hak angket itu tidak perlu ke MK lagi, langsung menjadi keputusan DPR sebagai institusi,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Batam Pos) kemarin (4/3).
Menurut Bivitri, hak angket bisa berujung ke MK jika DPR memutuskan adanya pemakzulan terhadap presiden. Nanti MK yang akan memutuskan apakah pemakzulan bisa dilakukan atau tidak. Jika MK menyatakan presiden bersalah, MPR akan menggelar sidang pemberhentian presiden. Syarat pemakzulan adalah disetujui dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang.
Bivitri menuturkan, hak angket diperlukan untuk membuat terang dugaan kecurangan
pemilu. Dia menegaskan, hak tersebut bukan bertujuan untuk memakzulkan presiden maupun menjegal Prabowo-Gibran. Namun untuk mencegah kecurangan terulang di kemudian hari.
Terpisah, Presiden Jokowi enggan berkomentar terkait hak angket yang digulirkan
untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Menurut Jokowi, hal itu bukan urusan
presiden. ”Itu urusan DPR, silakan tanya ke DPR,” ujarnya kemarin. (tyo/lyn/c9/bay)
Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi solidaritas bela Palestina di Kedutaan Besar Mesir untuk Indonesia, Jakarta, Senin (4/3). Pendemo mendesak pemerintah Mesir agar segera membuka pintu perbatasan Rafah agar bantuan untuk warga Palestina bisa tersalurkan. (F. Muhammad Ali/Jawa Pos)
batampos – Perundingan gencatan senjata masih berlanjut. Kemarin (4/3) perundingan yang digelar di Kairo memasuki hari kedua. Para mediator masih terus membahas hal itu. Mediasi tersebut diupayakan agar tercapai gencatan senjata pada awal bulan suci Ramadan pekan depan.
Dilansir dari Agence FrancePresse (AFP), mediator dan utusan Hamas disebut telah membuat kemajuan signifikan menuju gencatan senjata di Gaza. Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat (AS) telah mendorong gencatan senjata dalam agresi Israel yang telah berlangsung hampir lima bulan. Dalam perundingan kemarin, dibahas proposal terbaru yang menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan termasuk langkah pembebasan sandera kedua pihak.
Hal itu juga diamini Wakil Presiden AS Kamala Harris. Dia menyerukan bahwa gencatan senjata selama enam pekan harus segera dilakukan. ”Mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera setidaknya selama enam minggu ke depan. Dan itulah yang saat ini sedang dibahas,” ujarnya seperti dilansir dari Al Jazeera.
Harris mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi di Gaza. Dia menyatakan sedih melihat warga Palestina, terutama di Gaza, harus berjuang dan terpaksa memakan pakan ternak untuk bertahan hidup. Hal itu akibat Israel yang terus membatasi akses bantuan kemanusiaan.
”Kita telah melihat laporan keluarga yang makan daun-daunan atau pakan ternak, perempuan melahirkan bayi yang kekurangan gizi, dengan sedikit atau tanpa perawatan medis, serta anak-anak meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi,” ungkap mantan senator California tersebut.
Harris menekankan, tragedi kemanusiaan ini memaksa seluruh pihak untuk segera mengambil tindakan. Dia pun menegaskan kembali komitmen Presiden AS Joe Biden untuk segera memberikan lebih banyak bantuan. Demi menyelamatkan nyawa warga Palestina yang tidak bersalah dan membutuhkan. Meski tidak bisa dimungkiri, AS masih memberikan bantuan militer untuk Israel.
Israel juga didorong untuk membiarkan bantuan kemanusiaan masuk lebih banyak bagi warga Gaza. ”Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, jumlah warga Palestina tidak berdosa yang tewas terbunuh sudah terlalu banyak,” tutur Harris.
Kemarin, petinggi kabinet perang Israel Benny Gantz dijadwalkan bertemu dengan Harris untuk membahas upaya gencatan senjata dan peningkatan bantuan kemanusiaan.
Gantz juga diagendakan bertemu secara terpisah dengan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan. Salah seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya menjelaskan, Gantz juga diagendakan bertemu dengan Menlu AS Antony Blinken.
Kepergian Gantz ke AS kabarnya memantik emosi dari PM Israel Benjamin Netanyahu. Gantz merupakan rival politik Netanyahu. Menurut seorang pejabat Israel, kepergian Gantz ke AS menunjukkan makin terkuaknya perpecahan dalam kepemimpinan negara Zionis itu hampir lima bulan setelah perang dengan Hamas. Perjalanan Gantz ke AS juga kabarnya tidak mendapatkan izin dari Netanyahu.
”Tuan Gantz, masuknya Anda ke dalam pemerintahan dimaksudkan untuk menciptakan persatuan di saat darurat, bukan untuk menjadi kuda Troya,” kata Menteri kerja sama Regional Israel Doudi Amsellem melalui postingan di X. (*)
warga bersama pemuda Batilu Putih kelurahan Gadingsari kecamatan Kundur secara swadaya menimbun jalan yang rusak
batampos– Kesal akibat jalan tidak kunjung diperbaiki, warga Batu Putih Kelurahan Gadingsari Kecamatan Kundur, beramai-ramai menimbun jalan yang rusak dengan tanah merah. Aksi tersebut dilakukan secara swadaya masyarakat, dan dikerjakan dengan gotong royong.
Sunar, salah seorang warga mengaku jika masyarakat selama ini sudah lama menunggu perbaikan jalan. Namun belum ada upaya pemerintah daerah memperbaiki jalan yang kurang dari dua kilometer tersebut. Sementara aktifitas masyarakat cukup ramai kondisi jalan rusak.
“Semoga dengan aksi positif yang dilakukan warga mengetuk hati pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang rusak,” ujar Sunar, Minggu (3/3).
Budi, seorang pemuda mengaku prihatin dengan kondisi jalan di kepungnya. Terlebih saat melihat anak-anak pagi hari berangkat sekolah dan aktivitas masyarakat.
“Kondisi jalan rusak sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Kami pemuda bersama masyarakat secara swadaya menimbun jalan yang berlubang itu,” sebutnya. (*)
Sebanyak 34 dokter dari berbagai daerah di wilayah Kepulauan Riau mengikuti pelatihan ATLS (Advanced Trauma Life Support) di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, selama dua hari Sabtu dan Minggu. (F. Azis Maulana / Batam Pos)
batampos – 34 dokter dari berbagai daerah di wilayah Kepulauan Riau mengikuti pelatihan ATLS (Advanced Trauma Life Support) di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, selama dua hari Sabtu dan Minggu . Sejumlah tenaga atau instruktur pengalaman dihadirkan untuk memberikan materi bagi para dokter agar dapat menangani pasien dalam kondisi trauma.
“Peserta yang mengikuti pelatihan ini ada 34 orang dokter di seluruh wilayah Kepulauan Riau, selama dua hari ini Sabtu dan Minggu dan kami melibatkan instruktur dari 10 dokter berasal dari Kepri, Riau, dan Jakarta ,” ujar Instruktur dr. April Hidayat, Sp.B,MH.Kes
Minggu (3/3).
dr. April menyebut ATLS atau disebut penanganan pasien yang trauma ialah pasien yang mengalami pada pernafasan (breathing), dan sirkulasi udara apakah pasien itu mengalami trauma atau syok yang perlu diatasi dilihat dari tingkat kesadaran.
April menyebut tujuan dari pelatihan ini ialah melatih dengan cara perocobanan menggunakan boneka dalam pelatihan ATLS dan seekor kambing yang dibedah untuk mempelajari anatomi nya.
“Diharapkan nantinya bisa diterapkan kapada pasien untuk penanganan nya terutama di IGD , dan Puskesmas,”ujarnya.
Karena dokter yang bertugas pada setiap Instalasi Gawat Darurat (IGD) mesti memiliki sertifikasi ATLS.
Selain itu tujuan lainnya agar pasien-pasien trauma mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat dalam hitungan detik sehingga pasien dapat terselamatkan dan mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi.
Dalam pelatihan ATLS ini ditekankan pentingnya penanganan yang sistematis dan fleksibel yaitu ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) untuk pasien trauma.
“Sehingga dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan korban trauma,” jelasnya.
Pihaknya kedepan merencenakan adanya latihan ini secara berkelanjutan.
“Rencananya pelatihan ini akan diadakan secara reguler sekitar dua atau tiga kali. Dan ini terbuka secara umum , artinya tidak membantai dari mana,” tutupnya. (*)
Kepala Bea Cukai Batam Rizal bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri, Kapolresta Barelang, Kejari Batam dan undangan memberikan keterangan penindakan minuman mengandung etil alkohol saat konferensi pers di kantor Bea Cukai Batam Senin (4/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Rizal membantah adanya keterlibatan oknum polisi dalam kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal sebanyak satu kontainer beberapa waktu lalu. Rizal menegaskan informasi tersebut hanya isu belaka.
“Apapun yang kami lakukan itu berdasarkan bukti dan alat bukti yang ada tidak berdasarkan asumsi. Saya tegaskan tidak ada (keterlibatan aparat),” tegas Rizal didampingi Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah di Kantor BC Batam Batuampar, Senin (4/3).
Sementara Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah turut memberikan apresiasi terhadap kinerja BC Batam.
“Pengungkapan ini merupakan sebuah upaya dari kantor BC Batam untuk tidak membiarkan barang-barang ini masuk tanpa melengkapi dokumen,” katanya.
Ia juga menampik adanya keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Menurut dia, munculnya nama oknum aparat karena adanya hubungan teman dengan pelaku.
“Sebatas teman dan perkenalan saja, tidak ada bisnis. Kita terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.
Dalam kasus ini, BC Batam sudah menetapkan 2 orang tersangka. Yakni AN, pemilik mikol dan TS, sebagai broker atau yang mencarikan importir untuk memasukkan mikol ke Batam, serta memalsukan dokumen.
Atas perbuatannya, para pelaku melanggar pasal 102 huruf f dan/atau pasal 102 huruf h dan/atau pasal 103 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan UU 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau pasal 50 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan pidana denda sebesar maksimal Rp 5 miliar. (*)
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung KPU RI. (ANTARA/Aprillio Abdullah Akbar)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebab, KPU berencana menggelar PSU di Kuala Lumpur pada 9-10 Maret 2024.
“Karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan ke presiden, kami mohon bantuan fasilitasi supaya ada pembicaraan. Katakanlah pada tingkat tinggi, presiden dengan Perdana menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi, sehingga bisa digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/3).
Hasyim menjelaskan, PSU di Kuala Lumpur menggunakan dua metode, yakni tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK). KPU juga telah menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Kuala Lumpur, pada Minggu (3/2) malam.
Rapat pleno itu termasuk jumlah pemilih yang akan dilayani dengan metode TPS dan pemilih yang dilayani menggunakan metode KSK. Adapun basis data yang digunakan untuk PSU ini pada 20 dan 21 Juni 2023.
Menurutnya, jumlah pemilih di Kuala Lumpur awalnya sebanyak 447.258. Jumlah itu dalam tiga metode, untuk TPS berjumlah 222.945, KSK 67.946 dan Pos sebanyak 156.367. Namun pada faktanya, ketika pemilu metode TPS, yang hadir dari jumlah DPT itu hanya 2.264.
“Itu berarti, kan, cuma sekitar 1 persen dari 220 ribu pemilih,” ucap Hasyim.
Sementara, yang hadir dari DPTb berjumlah 5.117, DPK sejumlah 16.996. Sehingga, jumlah yang hadir paling banyak pemilih tidak terdaftar di DPT.
Selanjutnya, untuk KSK dari 67.946 pemilih DPT, yang hadir hanya 903. Kemudian, DPTb hanya 2.051. Lalu, daftar pemilih khusus yang hadir 27.309. Adapun untuk metode pos, dari 156.367 pemilih yang mengirimkan surat suara untuk dicoblos hanya 23.360.
“Nah, pemilih yang hadir dengan berbagai macam daftar pemilih tadi dijumlahkan ketemunya adalah pada angka 78.000,” ungkap Hasyim.
Lebih lanjut, Hasyim mengutarakan jumlah itu menjadi basis data untuk pemutakhiran yang dicek dengan tiga kategori. Pertama, apakah alamatnya valid dan dikenali.
“Kalau nggak valid dan nggak dikenali, maka dikeluarkan dari daftar itu,” papar Hasyim.
Kedua, analisis kegandaan, termasuk dengan DPT dalam negeri atau tidak. Bila ada yang ganda, maka akan dicoret. Ketiga, validitas NIK dan nomor paspor. Sehingga, jika NIK dan nomor paspor tidak valid akan dikeluarkan.
“Setelah kita lakukan analisis dari 78.000 itu kemudian kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan DPT luar negeri untuk pemungutan suara ulang Kuala Lumpur jumlahnya 62.217 pemilih,” pungkas Hasyim. (*)
Kepala Bea Cukai Batam Rizal bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri, Kapolresta Barelang, Kejari Batam dan undangan memberikan keterangan penindakan minuman mengandung etil alkohol saat konferensi pers di kantor Bea Cukai Batam Senin (4/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal sebanyak 1 kontainer hingga kini masih bergulir di Bea Cukai Batam. Setelah menetapkan 2 tersangka, BC Batam tengah membidik tersangka baru.
Dalam kasus ini, BC Batam sudah menetapkan 2 orang tersangka. Yakni AN, pemilik mikol dan TS, sebagai broker atau yang mencarikan importir untuk memasukkan mikol ke Batam, serta memalsukan dokumen.
“Masih pengembangan, dan memang ada pihak swasta yang masih dalam pengejaran kami,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Rizal didampingi Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah di Kantor BC Batam Batu Ampar, Senin (4/3).
Rizal menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari Kantor Pusat Bea Cukai tentang akan adanya pengiriman mikol ilegal dari Singapura ke Batam dengan menggunakan kontainer pada 23 Januari kemarin. Kontainer tersebut dengan nomor LEGU4500028.
“Kami melakukan pendalaman dan analisa terhadap informasi tersebut dan dicurigai ada salah satu muatan kontainer,” kata Rizal.
Dari kontainer tersebut, kata Rizal, laporan dokumennya atau pemberitahuan manifes kapal berisikan minuman jenis Rio Sparkling Drink. Namun, dari pengecekan petugas, muatan kontainer tersebut juga berisikan jenis mikol lainnya.
“Tim melakukan pengawasan melekat atas kontainer sejak diturunkan dari kapal sampai ditimbun di pelabuhan, menunggu proses pengeluaran barang,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada Januari petugas Bea dan Cukai menerima dokumen PPFTZ-01 dan SPPB atas kontainer tersebut dengan pemberitahuan Rio Sparkling Drink.
“Dokumen ini diserahkan oleh agen suruhan saudara TS, dan diyakini bahwa dokumen tersebut palsu,” tegas Rizal.
Dari pemeriksaan, kontainer tersebut berisikan 24.360 botol mikol. Terdiri dari 1313 merm Rio Sparkling, 6.000 bitol merk Qimghaihu, 384 botol merk Johnnie Walker, dan 120 botol merk Macallan. Mikol ini bernilai Rp 4,9 miliar dengan kerugian negara Rp 3,8 miliar.
“Mikol ini rencananya akan ditimbun dulu, dan rencananya memang diedarkan di Batam dan tidak menutup kemungkinan ke luar (Batam),” katanya.
Disinggung adanya keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini, Rizal menegaskan informasi tersebut hanya isu belaka.
“Apapun yang kami lakukan itu berdasarkan bukti dan alat bukti yang ada tidak berdasarkan asumsi. Saya tegaskan tidak ada (keterlibatan aparat),” terangnya.
Rizal juga mengakui pengiriman mikol ilegal masih marak ke Batam karena banyaknya pintu masuk dan berdekatan dengan negara tetangga. Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi lainnya.
Atas perbuatannya, para pelaku melanggar pasal 102 huruf f dan/atau pasal 102 huruf h dan/atau pasal 103 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan UU 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau pasal 50 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan pidana denda sebesar maksimal Rp. 5 miliar. (*)
Petugas bersiaga tak jauh dari lokasi ledakan di Markas Brimob, Surabaya usai terjadi ledakan, Senin (4/3). (SURYANTO/RADAR SURABAYA)
batampos – Warga Kota Surabaya mendadak geger Senin (4/3) sekitar pukul 10:19 WIB. Musababnya, mereka dikejutkan dengan bunyi ledakan cukup keras, yang bersumber dari kantor Sub Den Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim Jalan Gresik, Kelurahan Morokrembangan, Krembangan, Surabaya.
Akibat bunyi ledakan yang membuat bangunan dan satu mobil rusak tersebut, pengguna lalu lintas di Jalan Gresik Surabaya pun ikut terkejut.
Terkait insiden itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, memastikan tidak ada korban meninggal dunia akibat ledakan tersebut. Imam menyebut 10 anggotanya menjadi korban dalam ledakan itu. Beruntung 10 korban tersebut hanya mengalami luka ringan.
“Lagi penanganan (terhadap korban, Red),” ujar salah satu sumber internal, Senin (4/3).
Selain itu dari pantauan, setelah masuk ruang IGD para korban mendapat penanganan medis.
Sementara di IGD RS Bhayangkara ada beberapa anggota Brimob Polda Jatim mendampingi korban luka dan berjaga. (*)
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan alasan pihaknya melakukan upaya pembubaran terhadap aksi solidaritas Palestina yang dilaksanakan di kawasan Car Free Day (CFD), Minggu (3/3).
batampos – Upaya pembubaran aksi solidaritas Palestina dilakukan Satpol PP DKI Jakarta dalam pelaksanaan car free day (CFD) pada Minggu (3/3). Aksi solidaritas Palestina itu dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS).
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan, upaya pembubaran itu dilakukan pihak Satpol PP saat aksi solidaritas Palestina dilangsungkan di kawasan CFD, Bundaran HI, Jakarta Pusat.
“Sebenarnya gak ada pembubaran paksa, itu upaya pembubaran,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (4/3).
Meski begitu, Dimas menyayangkan adanya upaya pembubaran aksi solidaritas Palestina tersebut. Padahal, menurutnya aksi itu tak mengganggu dan melanggar aturan di CFD.
“Bentuk aksi itu juga tidak mengganggu jalannya CFD gitu ya. Jadi kami juga tidak memblokade jalan, kami juga tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu pengguna jalan untuk CFD,” ungkapnya.
Oleh karenanya, ia menyatakan bahwa di lapangan, pihaknya sempat cekcok dengan pihak Satpol PP terkait upaya pembubaran aksi solidaritas Palestina tersebut.
Tak hanya itu, Dimas juga menyebut bahwa ada upaya dari pihak Satpol PP untuk menggulung banner solidaritas Palestina yang dibawa massa aksi.
“Jadi memang kita argumentasikan agak alot di awal sampai memang ada video viral teman-teman Satpol PP coba menggulung banner dan juga alat peraga kampanye,” terangnya.
Namun begitu, aksi solidaritas Palestina yang diselenggarakan sekitar pukul 08.00-09.30 WIB itu tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kemudian dialog segala macem sampai akhirnya diperbolehkan. Aksi berlangsung penyampaian pendapat penyampaian solidaritas dilakukan dan aksi sampai akhir lancar,” ungkapnya.
“Cuma ketegangan di awal ada perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang untuk menerjemahkan perda soal HBKB,” tandas Dimas. (*)
Keluarga mengangkat jenazah Messa Sembiring, karyawan PT Fuyuan Plastik Industry, Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji yang tewas tertimpa mesin produksi. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Kecelakaan kerja yang terjadi di dua perusahaan galangan kapal, tepatnya di Batuampar dan Kabil, menyita perhatian kalangan pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid.
Menurutnya, persoalan kecelakaan kerja di Batam haruslah menjadi perhatian serius seluruh stakeholders di Batam.
“Seringnya terjadi kecelakaan kerja di Batam akan menimbulkan preseden buruk di kalangan investor,” ujarnya, kepada Batam Pos, Senin (4/3).
Rafki menyebut saat ini para investor di dunia sangat concern terhadap perlindungan tenaga kerja, termasuk perlindung dari kecelakaan kerja di dalamnya.
“Jadi sebaiknya kita sama-sama menjaga agar kecelakaan kerja ini bisa ditekan seminimum mungkin,” imbuhnya.
Caranya adalah dengan menegakkan K3 secara disiplin di perusahaan masing-masing. Kedisiplinan ini tidak hanya berlaku untuk pengusaha saja, tapi juga bagi para pekerja.
Kelalaian dalam bekerja yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja, juga terkadang datang dari keengganan karyawan dalam mematuhi SOP K3 yang berlaku di perusahaan.
Jadi semua pihak yang ada di dalam perusahaan, baik pengusaha atau pekerja haruslah menerapkan K3 dengan sungguh-sungguh dan disiplin.
“Kami sudah seringkali menghimbau para pengusaha untuk menjaga penerapan K3 secara baik dan benar di perusahaan,” ujarnya.
Karena ketika kecelakaan kerja terjadi, yang rugi tidak hanya para pekerja, melainkan juga pengusahanya.
“Rata-rata perusahaan anggota kami sudah cukup disiplin menjalankan dan menerapkan K3 di perusahaan masing-masing,” katanya.
Melalui kesempatan ini, ia kembali ingin menghimbau agar setiap perusahaan di Batam untuk senantiasa menjaga penerapan K3 di perusahaan masing-masing agar benar-benar disiplin.
“Sehingga tingkat kecelakaan kerja dapat dicegah dan diminimalisir di perusahaan masing-masing,” tutupnya. (*)
batampos – Menjelang masa sidang DPR, dukungan terhadap digunakannya hak angket Pemilu 2024 terus bergulir. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menyerahkan proses politik itu kepada DPR.
