batampos – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah jadi isu panas yang mendapat sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. Namun, dia menegaskan penundaan itu hanya sementara hingga pemilu selesai. ”Saya setuju lebih baik (penyaluran bansos, Red) kita tunda sampai pemilu (selesai, Red),” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (2/1) malam.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menilai penyaluran bansos dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. Pemerintah atau negara harus menjamin bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri.

BACA JUGA: Mensos Tri Rismaharini Diminta Kawal Penyaluran Bansos Agar Tak Dipolitisasi

”Bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Dia menambahkan, anggaran bansos disahkan oleh DPR dari hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. ”Jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang,” imbuhnya.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meluruskan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. Melainkan meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu.

“TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” ujar Todung dalam keterangannya, kemarin. ”Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” imbuh mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut.

Todung menilai apa yang dilakukan Zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. ”Ini (politisasi bansos, Red) bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” tegas Todung.

Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Todung juga meminta agar tanggapan TPN Ganjar-Mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos.

Kontroversi terkait bansos tidak menghentikan Presiden Joko Widodo membanggikan. Dia menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan. Kemarin di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jokowi menekankan bantuan ini  untuk menekan harga  akibat kemarau panjang. “Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memastikan jika bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Jokowi pun menyebut bahwa bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret nanti.

Lebih lanjut, Jokowi pun menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. “Kalau nanti APBN nya saya hitung dulu memungkinkan nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi,” ungkapnya. Bantuan serupa juga diberikan  saat kemarin Jokowi berkunjung ke Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 443,4 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos).

’’Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp 443,4 triliun,’’ ujar Menkeu pada konferensi pers, Selasa (2/1).

Ani menjelaskan, belanja perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi Covid-19. Pada 2020, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar Rp 498 triliun. Kemudian, realisasinya sebesar Rp 468,2 triliun pada 2021 dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Nilai-nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019, yakni periode sebelum covid-19, yang tercatat sebesar Rp 308,4 triliun. ’’Jadi, ini naik lebih dari Rp 140 triliun dari sebelum precovid,’’ imbuh Bendahara Negara.

Ani melanjutkan, belanja perlinsos memang dijaga pada level yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi.

Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras. ’’Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial,’’ katanya.

Terkait kekhawatiran bansos dipolitisasi ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebetulnya sudah berulang kali memberikan tanggapannya. Dia menegaskan, bahwa bansos regular yang disalurkan pihaknya sudah tak lagi disalurkan berupa barang dan manual. Sejak 2021 lalu, penyaluran melalui e-warong untuk program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) pun sudah tak dilakukan.

Semua bantuan, kata dia, disalurkan melalui transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai. Sehingga, kalaupun ada celah itu sangat kecil.

”Itu karena penerima manfaatnya adalah langsung ke personilnya gitu bukan lewat siapa-siapa, baik bank pun rekeningnya juga langsung atas nama pribadi. Kemudian PT Pos juga langsung ke atas nama pribadi, secara pribadi,” jelasnya.

Dia menegaskan, tugas Kemensos adalah penyaluran bansos untuk masyarakat. Ada tidak ada pemilu, masyarakat miskin tetap butuh bansos. Sehingga, penyaluran harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tidak kesulitan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo akan menghadapi sidang pembacaan putusan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/1). Rencananya sidang akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB.

“Betul sesuai agenda sidang, hari ini (4/1) adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim atasnama terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/1).

Ali meyakini, Rafael Alun akan divonis bersalah sebagaimana tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Ia pun mempercayai, majelis hakim akan mengakomodir fakta-fakta persidangan.

“Berdasarkan fakta hukum hasil persidangan, kami sangat yakin terdakwa akan diputus bersalah,” tegas Ali.

Rafael Alun dituntut dengan hukuman 14 tahun penjara, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rafael Alun juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,” ucap Jaksa KPK membacakan tuntutan Rafael Alun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/12).

Ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 18,994.806.137. Apabila tidak membayar unag pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mncukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” ucap Jaksa KPK.

Jaksa KPK meyakini, Rafael Alun menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.

Rafael bersama Ernie juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.

Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.

Rafael dituntut melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Rafael juga dituntut melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sepanjang 2023, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 2.774,3 triliun. Nilai realisasi itu setara dengan 112,6 persen dari target awal atau 105,2 persen dari target yang direvisi melalui Perpres 75/2023. Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp 2.155,4 triliun. Penerimaan itu terdiri atas pajak senilai Rp 1.869,2 triliun serta kepabeanan dan cukai senilai Rp 286,2 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 605,9 triliun.

Kondisi penerimaan negara tahun 2024 diproyeksi tidak akan secerah pada tahun 2023. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, proyeksi itu didasarkan pada boom harga komoditas yang berakhir di 2023.

’’Pendapatan negara terutama dari PNBP dan penerimaan pajak harus dicermati, karena tahun 2024 ini tidak ada lagi bonanza komoditas,’’ ujarnya, Rabu (3/1).

BACA JUGA: Transaksi Mencurigakan Pemilu, Tunggu Respon KPU dan Bawaslu

Bhima menjelaskan, kondisi berakhirnya boom harga komoditas akan membuat harga minyak mentah cenderung rendah. Hal itu juga akan berkorelasi pada pundi-pundi pendapatan negara yang berasal dari batubara, nikel, migas, dan sektor tambang lainnya. ’’Sehingga windfall profit yang dinikmati APBN 2024 jauh akan lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Bahkan PNBP-nya bisa anjlok cukup dalam,’’ imbuhnya.

Kondisi itu, lanjut Bhima, tercermin dari kinerja ekspor yang terus menurun. Salah satunya pemicunya adalah penurunan harga komoditas. BPS mencatat, harga batubara turun 5,25 persen dan CPO turun 6,29 persen yoy. Penurunan ekspor batu bara sepanjang kuartal III-2023 mencapai sebesar 47,32 persen (yoy) dan ekspor CPO sebesar 27,15 persen (yoy).

Ditambah lagi, negara-negara mitra dagang RI, termasuk Tiongkok, belum mengalami pemulihan ekonomi di tahun 2024. Ekonomi Tiongkok juga belum membaik hingga pada level prapandemi. ’’Itu akan membawa pengaruh pada kinerja ekspor non migas dan migas kita,’’ imbuh Bhima.

Pada saat yang sama, pelaku usaha juga masih belum bisa banyak berekspansi. Hal itu terlihat dari geliat industri manufaktur yang masih terganjal oleh naiknya biaya impor bahan baku. Di saat yang sama, permintaan konsumen khususnya kelompok menengah juga belum pulih. Permintaan konsumen sedikit terganggu karena tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras hingga cabai rawit.

’’Jadi 2024 ini akan mempengaruhi penerimaan pajak dari industri apalagi industri manufaktur menyumbang 30 persen dari total penerimaan pajak. Ini sangat penting,’’ jelasnya.

Di sisi lain, masyarakat juga masih resisten pada kebijakan PPN yang diwacanakan akan naik dari 11 persen ke 12 persen. Bhima menyebut, resistensi konsumen itu dikhawatirkan bisa makin menurunkan daya beli konsumen. Padahal, lanjut dia, pemerintah ingin mendorong tarif PPN yang lebih tinggi agar bisa menambal penerimaan pajak yang diproyeksi tidak sebaik pada 2023.

Bhima melanjutkan, tantangan lain APBN pada 2024 adalah dari sisi belanja dan utang. Terlebih, tahun 2024 banyak proyek infrastruktur yang akan dipercepat penyelesaiannya.

’’Tahun 2024 juga adalah tahun yang cukup populis dengan kenaikan anggaran perlinsos, subsidi energi pasti akan dijaga untuk menjaga stabilitas politik. Dan berkaitan dengan kenaikan anggaran belanja pegawai khususnya gaji ASN, TNI/Polri yang naik. Itu imbasnya beban belanja negara makin berat, utang bertambah,’’ jelas Bhima.

Kondisi itu, lanjut Bhima, akan berdampak pada pembayaran bunga utang yang makin meningkat. Diperkirakan Rp 550 triliun akan digelontorkan untuk membayar bunga utang pemerintah.

Bhima menyebut, pembayaran bunga utang yang sangat jumbo akan mengganggu likuiditas perbankan dan masyarakat. Sebab, pembayaran utang akan membuat adanya penerbitan utang baru. Otomatis, utang baru itu akan lebih banyak menyerap likuiditas dari perbankan.

’’Itu harus dijaga. Jangan sampai karena beban belanja besar, pendapatannya sedikit turun, maka efeknya adalah mencari utang secara agresif, dan ini akan menekan berbagai sektor khususnya penyaluran kredit ke sektor riil. Bahasa ekonominya terjadi crowding out,’’ tuturnya.

Pada bagian lain, pemerintah tengah menyiapkan portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan diantaranya digital id, data interoperability dan digital payment di tahun ini. Dengan integrasi ini, pemerintah bisa menghemat hampir 30 persen SDM. Artinya, bisa menghemat APBN ke depan dan tentunya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Sehingga, layanan digital tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Selain itu, layanan akan berorientasi pada user/citizen centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark.

”Untuk IKD pada Kemendagri, menjadi Foundational Digital ID (Identitas Digital Dasar) yang dibutuhkan pada semua layanan pemerintah dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi,” ujarnya usai rapat bersama Mendagri, kemarin.

Jika transformasi digital ID dilaksanakan, maka masyarakat tidak harus memegang KTP Fisik. Masyarakat cukup menggunakan IKD, selaras dengan pembangunan ekosistem identitas digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut pun selaras dengan Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam Perpres telah diterapkan setidaknya 9 Aplikasi SPBE Prioritas. Adapun aplikasi tersebut meliputi layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.

Semua proses ini akan diakselerasi setelah Peraturan Presiden No. 82/2023 ditetapkan pada Desember 2023. Di mana, di dalamnya ada regulasi soal hadirnya “GovTech” atau tim pengelola digital yang akan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan “whole of government”. Sehingga dapat meningkatkan secara signifikan terhadap kualitas layanan pemerintah yang berbasis kebutuhan masyarakat (citizen centric), bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini.

”Pada Perpres yang diteken Presiden pada 18 Desember kemarin diatur bahwa penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dijalankan oleh Perum Peruri sebagai Govtech, dengan tugas melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas, pendalaman kebutuhan Pengguna SPBE, dan perancangan solusi tepat guna,” paparnya.

Kehadiran GovTech sangat penting agar digitalisasi layanan pemerintah bisa terpadu dan terintegrasi. Selama ini, kata dia, layanan digital pemerintah masih belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi. Sebagai contoh, ketika akan mengakses urusan A, warga harus unduh aplikasi A dan isi data sejak awal. Ketika kemudian mengurus urusan B, harus kembali unduh aplikasi B, dan kembali mengisi data. Prosesnya belum efisien dan masih rumit.

Sementara itu,Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap rencana SPBE Digitalisasi Government dimana leading sektor-nya dari Kementerian PANRB. Setidaknya ada tiga tugas yang diemban Kementerian Dalam Negeri, yaitu memperkuat digital ID yang menjadi basis data SPBE.

Tugas selanjutnya digital payment yang akan mengkoordinir payment di daerah-daerah melalui Dirjen Dukcapil. Terakhir, mendorong para kepala daerah untuk mengintegrasikan aplikasi ke dalam satu portal.

Saat ini, menurut dia,  inovasi di daerah sangat banyak, dimana hal tersebut membuat masyarakat bingung. Oleh sebab itu pihaknya akan mendorong daerah untuk terintegrasi ke dalam satu portal. Pihaknya akan mengeluarkan surat edaran khusus sebagai landasan pemda mengintegrasikan aplikasinya.

“Nanti satu portal ini akan diintegrasikan secara nasional oleh bapak Menpan RB dan kami mendukung sepenuhnya. Nanti ada sistem digitalisasi government pusat dan daerah secara nasional,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group