batampos – Usai penindakan penegahan dari Bea Cukai Batam terhadap dua orang yang diduga membawa 455 ponsel bekas ketika berada di area ruang tunggu Bandara Hang Nadim. PT Bandara Internasional Batam (BIB) mengambil langkah atas peristiwa tersebut.

Vice President Corporate Secretary, Aidhil P Julian, menerangkan berdasarkan regulasi yang berlaku, penanggung jawab tunggal keamanan bandara adalah Kepala Bandara.

“Namun, kami telah menjamin keamanan di area kerjasama yang diserahkan. Area kerjasama ini meliputi area sisi udara dan sisi darat yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan,” ujarnya, Rabu (27/12).

Baca Juga: 455 iPhone Diamankan di Bandara Hang Nadim, BC Batam: Hasil Joki IMEI

Adapun area lain yang merupakan wilayah pengelolaan non BIB, maka tanggung jawab berada pada pengelola zona yang ditentukan dengan berkoordinasi kepada BIB.

“Kami beberapa kali melakukan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran keamanan penerbangan. Kegiatan penindakan ini dilakukan oleh personel keamanan penerbangan (avsec) BIB yang memiliki kualifikasi dan kompetensi,” ujarnya.

Mengenai lolosnya barang tersebut hingga ke ruang tunggu, ia menyampaikan bahwa hal tersebut kewenangan penyidik, karena terkait barang objek pajak.

“Saya kira pemeriksaan pasti sedang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai,” jelasnya.

Baca Juga: BPOM Batam Sita 6.560 Item Obat dan Makanan Ilegal, Segini Nilai Ekonomisnya

Lanjutnya, pengendalian keamanan di Bandara Hang Nadim dilakukan dengan sistem kemanaan mencakup seluruh aspek keamanan bandara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

“Apabila PAS Bandara disalahgunakan, maka pelaku dapat diproses sesuai hukum,” ujarnya.

PAS Bandara merupakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Bandara untuk mengatur berbagai aspek keamanan bandara.

“PAS Bandara ini harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkepentingan di bandara, termasuk, petugas, dan pengelola zona,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Longsor terjadi di Jalan Brigjen Katamso Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (28/12). Longsor ini menutup badan jalan sehingga tidak bisa dilalui orang dan kendaraan baik roda dua dan maupun roda empat.

Longsor tepatnya di depan PT Batamec, Tanjunguncang. Longsor dari sebelah kanan jalan menutupi badan jalan. “Kejadian longsor ini pukul 01.00 Wib dini hari kata,” Sultan, warga sekitar.

Baca Juga: Polisi Tangkap 4 Joki IMEI bersama Pemilik Ponsel di Pelabuhan Batamcentre

Masih kata Sutan, longsor terjadi saat angin kencang dan hujan begitu lebat melanda Batam tadi malam. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Tetapi sempat membaut macet karena banyak pekerja tidak tahu ada longsor.

Sebab jalan ini satu-satunya akses keluar masuk pekerja galangan kapal.

Sekitar pukul 07.00 Wib, RT/RW setempat dan pihak kelurahan tiba di lokasi. Begitu juga alat berat yang mengeksekusi jalan tertutup tersebut.

Baca Juga: Hasilnya Menggembirakan, Bapenda Batam akan Lanjutkan Program Relaksasi Pajak awal Tahun 2024

Lurah Tanjunguncang, Sutrisna Wijaya mengatakan, akses jalan saat ini sudah bisa dilalui. “Kita mendatangkan alat berat dari PT Pax Ocean Batam dan dari Dinas Bina Marga Kota Batam,” katanya.

“Saat ini lagi rawan longsor dan musim angin dan hujan deras. Bagi warga yang ingin beraktifitas diharapkan berhati hati apalagi jalan posisi berbukit rawan longsor, ujarnya lagi. (*)

Reporter : Dalil Harahap

batampos – Perkara dugaan perbuatan melawan penegak hukum dalam aksi solidaritas untuk Rempang telah bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Sidang perkara yang menyeret 35 orang ini dijadwalkan kembali pada 3 Januari mendatang.

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi menegaskan banyak isu bola liar terkait perkara Rempang yang bergulir di masyarakat. Bahkan, beberapa informasi juga ada yang menyudutkan Kejaksaan Negeri Batam.

“Banyak isu yang berkembang di masyarakat. Saya tegaskan, penanganan perkara ini kami tak diintervensi pihak manapun,” tegas Kasna Dedi di Kantor Kejari Batam, Rabu (27/12).

Baca Juga: Polisi Tangkap 4 Joki IMEI bersama Pemilik Ponsel di Pelabuhan Batamcentre

Menurut Kasna, dalam proses hukum untuk ke 35 terdakwa yang telah disidang di PN Batam, pihaknya akan berjalan sesuai KUHAP. Pihaknya juga punya pertimbangan sendiri terhadap apa yang menjadi dakwaan dipersidangan.

“Untuk perkara Rempang, kami pastikan berjalan sesuai KUHAP,” sebut Kasna.

Dikatakan Kasna, kehadirannya langsung sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan lalu untuk memastikan proses sidang berjalan lancar.

“Saya hadir sebagai JPU, juga memastikan proses sidang perdana itu berjalan baik,” imbuh Kasna.

Diketahui, sidang dugaan perbuatan melawan penegak hukum yang menyeret 35 orang dalam aksi solidaritas Rempang mulai bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (21/12). Sidang tersebut dipimpin David P Sitorus didampingi hakim Anggota Benny Dharma dan Monalisa.

Proses persidangan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Sejumlah pengunjung sidang, yang mayoritas diisi awak media dan polisi tampak memenuhi ruangan persidangan. Puluhan polisi berseragam lengkap dan berpakaian preman tampak berjaga di setiap sudut Kantor PN Batam.

Baca Juga: 455 iPhone Diamankan di Bandara Hang Nadim, BC Batam: Hasil Joki IMEI

Ada 3 dakwaan terpisah yang dibacakan tim jaksa penuntut umum (JPU) bergantian yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi.

Diantaranya, 34 terdakwa dalam dua berkas didakwa dengan dugaan pengrusakan hingga kekerasan, sedangkan satu terdakwa dalam satu berkas terpisah, di dakwa atas penghasutan atau ujaran kebencian saat demo berlangsung.

Usai pembacaan dakwaan, sidang ditunda dengan agenda eksepsi dari kuasa hukum para terdakwa. Sidang tersebut diagendakan berlangsung pada 3 Januari 2024 mendatang.(*)

Reporter: Yashinta

batampos – Sejumlah masyarakat Batam masih mengeluhkan susahnya mendapatkan gas 3 Kg. Gas yang seyogyanya untuk masyarakat tidak mampu tersebut dinilai banyak dimanfaatkan oleh pihak yang seharusnya tidak memakai gas subsidi lagi.

“Bisa kita lihat di warung makan ataupun restoran yang besar nyatanya masih memakai gas melon subsidi ini. Imbasnya apa, masyarakat kurang mampu menjadi tidak dapat kebagian gas LPG 3 kg ini,” ujar Anwar, salah seorang warga Batam.

Tidak tepat sasarannya penyaluran gas LPG 3 kg ini juga dapat terlihat dipangkalan-pangkalan. Banyak pangkalan yang mengatakan jika gas subsidi mereka habis, namun nyatanya gas tersebut banyak diperjualbelikan di tingkat pengecer.

Baca Juga: Dikunjungi Saudara dari Malaysia di Rutan Batam, Bang Long Dibawakan Makanan Kesukaan

“Artinya ini apa, pangkalan ini hanya memikirkan bagaimana menjual cepat gas LPG-nya. Apakah pembelinya tepat sasaran atau tidak, mereka tidak pikirkan. Padahal jelas, gas subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” sesalnya.

Pemerintah, kata Anwar, seharusnya dapat memastikan gas subsidi ini dapat didistribusikan pada pihak yang seharusnya. Memastikan tidak ada lagi usaha yang dinilai beromset besar yang masih memakai gas 3 Kg. Sebab jika ini masih terus dibiarkan, maka kelangkaan gas tentu akan tetap terjadi.

“Kan sudah ada kuotanya dan itulah yang akan disalurkan. Kalau kuota ini tidak tepat sasaran tentu masalah kelangkaan seperti ini tentu tidak akan terjadi lagi,” ungkap Anwar.

Seharusnya, lanjut dia, ini yang harus dipastikan oleh pemerintah. Kemana saja penyalurannya apakah sudah benar tepat sasaran atau tidak. Tidak dapat dipungkiri masih banyak restoran yang beromset besar, kedai-kedai kopi dan cafe besar dan bahkan hotel-hotel yang masih memakai gas 3 Kg.

“Mungkin sekali-kali bisa ditanya itu restoran besar, cafe dan kedai kedai kopi besar di Batam ini, apakah mereka masih menggunakan gas melon subsidi apa tidak,” pungkas Anwar.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Tidak Bisa Menindak Joki IMEI Ponsel, Ini Penjelasannya

Sementara itu Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria saat dikonfirmasi Batam Pos, menegaskan jika penyaluran gas LPG 3 Kg di Batam sudah sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

“Untuk penyaluran kita gak ada kendala. Kita salurkan sesuai dengan kuota, ” ucap Satria.

Menurutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Pertamina sudah melakukan penyaluran ke setiap pangkalan pangkalan sesuai dengan jadwal dan kuota dari pangkalan tersebut.

“Saya mensinyalir masih banyak sektor-sektor usaha yang seharusnya tidak menggunakan LPG 3 Kg tetapi masih menggunakannya seperti contoh binatu, restoran besar, ” kata Satria. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Peredaran obat dan makanan ilegal masih marak di Batam. Dari hasil pengawasan rutin Balai POM di Batam selama 2023 ada sebanyak 6.560 item atau 12.018 pcs produk obat dan makanan ilegal disita dengan nilai ekonomi Rp 381 juta.

“Produk tersebut adalah kosmetik, pangan yang tidak memiliki izin edar ataupun kedaluwarsa, dan produk tersebut akan dimusnahkan,” ujar Kepala Balai POM Batam, Musthofa Anwari, Rabu (27/12).

Dari temuan kosmetik yang masuk rata-rata dari Tiongkok sekitar 70 persen dan saat ini kasusnya dinaikkan ke pro justitia.

Baca Juga: Berenang di Pantai Mubut Darat, Wanita 24 Tahun Tewas Tenggelam

Selama 2023, ditemukan pula sebanyak 70 sarana produksi pangan dan 4 sarana produksi kosmetik. Dari pengawasan tersebut terdapat 9 sarana tidak memenuhi ketentuan terhadap pengujian.

Kemudian di saat momen hari besar dan keagamaan Natal dan Tahun Baru, Balai POM di Batam juga intensif mengawasi pangan olahan. Terdapat 46 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 16 sarana tidak seusai ketentuan.

“Sebagian pelanggaran ialah peredaran pangan tidak memiliki izin edar dengan tidak lanjut produk itu dilakukan pemusnahan. Temuan produk sebanyak 283 item, 3.817 pcs dengan nilai ekonomis Rp 102 juta,” terangnya.

Baca Juga: Insentif Perangkat RT/RW Naik Jadi Rp 1 Juta

Untuk sarana yang tidak seusai ketentuan, ada sanksi peringatan sampai dengan penutupan sementara kegiatan.

“Dan yang kami lakukan dari sarana atau pelaku usaha harus memberikan perbaikan dari hasil temuan, dan lengkapi pengurusan data perizinan lalu sampaikan kami,” terangnya. (*)

Reporter: Azis Maulana