batampos – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi pemerintah atas pencapaian APBN 2023. Menurutnya, capaian APBN di tengah tantangan global yang tidak menentu, merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang unggul dan bisa bekerja keras.

“Tahun 2020 lalu kita dihajar pandemi Covid-19, namun kita bukan bangsa yang mudah menyerah. Tahun 2021 ekonomi kita bangkit, bahkan pendapatan negara melampaui target. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, saat itu kita mengakhiri puasa penerimaan pajak rendah,” kata Said dalam keterangannya, Minggu (31/12).

Menurutnya, APBN 2023 tetap sehat meski situasi global tengah dirundung perang di berbagai kawasan yang membuat harga komoditas bergejolak, bahkan terjadi disrupsi pangan dan energi. Namun, target asumsi ekonomi makro tetap bisa dicapai.

“Kita masih bisa mempertahankan prestasi pencapaian pendapatan negara,” tegas Said.

Ia mengutarakan, selama tiga tahun berturut-turut sejak pandemi, pendapatan negara tembus di atas 100 persen. Bahkan, belanja negara terkelola dengan baik, serta realisasi defisit APBN juga lebih rendah dari target.

“Pencapaian ini makin meyakinkan saya, bahwa sesungguhnya kita adalah bangsa yang unggul, dan bisa bekerja keras. Apa yang kita capai dalam tiga tahun terakhir ini melampaui negara negara maju,” ucap Said.

Menurutnya, pada 2023 harga komoditas ekspor Indonesia tidak setinggi pada 2022 lalu. Namun, Indonesia masih berhasil surplus neraca perdagangan selama 44 bulan terakhir.

“Kita juga menjalankan reformasi struktural pada sektor perpajakan, kita sahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Situasi inilah yang membuat pendapatan negara 2023 mengulang kisah sukses sejak 2021 lalu,” papar Said.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut, dalam menghadapi situasi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat, melalui APBN 2023, dan 2024 memberikan perlindungan maksimal bagi keluarga miskin.

“Kita posisikan APBN sebagai shock absorber, berperan penahan guncangan.
Itu sebabnya anggaran perlindungan sosial kita tebalkan pada tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu kebijakan ini jangan disalah gunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa pemilu,” ujar Said.

Ia mengungkapkan, penebalan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) karena negata telah berhasil menjaga daya beli rumah tangga. Padahal, Indonesia pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar.

“Oleh sebab itu, inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu kita kendalikan cukup baik. Tren angka inflasi sepanjang 2023 terus turun, dari awal tahun inflasi mencapai 5,2 persen menjadi 2,9 persen pada Desember 2023,” tegasnya.

Meski Pemilu 2024 membuat dinamika baru di tengah situasi nasional, namun komitmen Badan Anggaran DPR tetap kukuh dan solid dalam mengawal seluruh kebijakan fiskal, dan target asumsi ekonomi makro, pendapatan serta belanja negara di 2023 dan 2024.

“Kami berpandangan, pemerintah adalah kawan strategis, kewajibannya tegak lurus pada pencapaian APBN sehat, memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kewajiban kami meletakkan kamera panoptikon atas pelaksanaan APBN. Sepemahaman kami, komitmen itu sama-sama kami buktikan selama ini,” pungkasnya.(*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki strategi khusus untuk memenangkan pasangan AMIN di Pilpres 2024.

Timnas AMIN memiliki target yang dinilai cukup realistis dan percaya diri bahwa pasangan AMIN bisa menang dua putaran di Pilpres 2024 mendatang.

“Dengan kalkulasi dan trending semua lembaga survei, kami yakin akan ada dua putaran, dan AMIN akan menang dari pertarungan dua putaran,” ujar Billy David, Juru Bicara Timnas AMIN dikutip dari Antara pada Minggu (31/12).

Ia menyebutkan bahwa pihaknya memiliki strategi untuk memenangi Pilpres 2024 dengan mempertebal selisih kemenangan di basis suara AMIN.

Lebih lanjut, pihaknya juga aktif memperbanyak kegiatan kampanye dengan cara yang kreatif, serta memperkenalkan program kerja isu sektoral untuk menjangkau pemilih bimbang (undecided voters).

Timnas AMIN juga juga telah menyiapkan aktivitas kampanye alternatif yang identik dengan generasi muda, seperti pertunjukan musik dan industri kreatif.

Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi puncak kampanye pada bulan Januari mendatang, selain program Desak Anies dan Slepet Imin yang telah gencar disosialisasikan.

Billy mengatakan pihaknya yakin pasangan AMIN yakin bisa mendapatkan suara di atas 40 persen di putaran pertama nanti.

“Targetnya keseluruhan sampai angka di atas 40 persen,” kata Juru Bicara Timnas AMIN tersebut.

KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kemudian, pemungutan suara dijadwalkan akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang di malam tahun baru pada Minggu (31/12).

Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,8 itu terjadi pada pukul 20:34 WIB.

Gempa bumi tektonik yang mengguncang Kota Tahu, disebutkan berlokasi pada jarak 2 km timur laut Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Melansir catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat, gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang pada malam pergantian tahun ini terjadi pada titik kordinat 6.85 LS dan 107.87 BT.

“Pusat gempa berada di darat 2 kilometer timur laut Kabupaten Sumedang,” demikian laporan resmi BMKG, pada Minggu (31/12).

Akibat gempa bumi susulan yang mengguncang Sumedang itu membuat masyarakat cemas dan khawatir dengan adanya gempa yang lebih besar.

BMKG pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu, BMKG menyampaikan agar masyarakat bisa terus memantau perkembangan kondisi terkini dengan memperhatikan imbauan pihaknya.

Sementara itu, dari beberapa foto dan rekaman amatir yang beredar luas, tampak sejumlah bangunan seperti rumah dan rumah sakit (rs) ambruk serta puluhan pasien berhamburan keluar.

BMKG pun terus mengimbau agar masyarakat selalu waspada mengingat segala sesuatu bisa saja berubah.

Meskipun informasi terkini masih bisa saja berubah namun langkah-langkah kewaspadaan dan persiapan harus selalu diambil untuk menghadapi potensi gempa susulan yang bisa saja terjadi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah membentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerja kementerian tersebut.

“Alhamdulillah, sejak 2021 hingga 2023 ini Itjen Kemenag berhasil mengawal terbentuknya 187 UPG. Ini ada di tingkat pusat hingga Kementerian Agama kabupaten/kota,” ujar Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/12).

BACA JUGA: Di Awal Tahun, Pertamina Resmi Turunan Harga BBM, Berikut Rinciannya

Faisal menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya melakukan proses percepatan pembentukan UPG. Pada 2021, baru terbentuk 67 UPG pada Eselon I, Kanwil Kemenag Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, UPT, dan unit kerja lainnya di Kemenag.

Jumlah UPG makin bertambah pada 2022, mencapai 106 UPG. Tahun 2023 ini bertambah lebih banyak yakni 71 UPG sehingga totalnya sebanyak 187 UPG.

“Kita akan terus mendorong agar semakin banyak satuan kerja yang memiliki UPG,” kata Faisal.

Menurut dia, progres positif ini merupakan cermin keseriusan Kementerian Agama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Ia berharap pembentukan UPG dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian Agama, menjaga kebersihan dan transparansi lingkungan kerja, serta mendorong partisipasi aktif pencegahan gratifikasi.

“Pembentukan UPG merupakan upaya untuk mengintensifikasi budaya dan pemahaman pegawai tentang antikorupsi serta penguatan struktur tata kelola Unit Pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja,” kata Faisal.

Ia juga mengungkapkan ada dua cara untuk melaporkan gratifikasi. Pertama, melaporkan gratifikasi secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor dapat datang langsung, atau mengirimkan laporan via pos, surat elektronik, atau aplikasi KPK.

Kedua, melaporkan gratifikasi melalui UPG Satuan Kerja dan meneruskannya ke UPG Instansi Pusat.

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi. Regulasi ini antara lain mengatur tentang gratifikasi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan.

“Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai. Sedangkan, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Jelang pemilu 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (30/12). Konsolidasi ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo, pengurus KPU dari berbagai provinsi, serta sejumlah pihak dari lembaga negara, seperti Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Kepolisian Negara RI (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta Kejaksaan Agung RI.

Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam kesempatan ini menyatakan bahwa KPK turut andil dalam pelaksanaan pemilu 2024, khususnya dalam tugas pencegahan tindak pidana korupsi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan anti-politik uang. KPK telah menjalankan sejumlah program demi mewujudkan pemilu yang berintegritas yang turut melibatkan KPU dan Bawaslu.

“Untuk mencegah tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilu, KPK telah menyiapkan tiga program, yaitu melalui Politik Cerdas Berintegritas (PCB), kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, dan aplikasi JAGA Pemilu,” kata Nawawi dalam keterangannya, Minggu (31/12).

Program PCB yang dijalankan KPK dilakukan melalui tiga rangkaian, yakni penandatanganan deklarasi antikorupsi partai politik (Executive Briefing), pemberian materi integritas dan dana kampanye dari KPU, serta pemberian materi E-Learning politik dengan pengurus partai politik sebagai pesertanya.

KPK juga gencar menyerukan ‘Hajar Serangan Fajar’ di berbagai daerah sebagai upaya untuk mendukung kampanye anti-politik uang. Kampanye ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar menolak segala bentuk suap menjelang pemilu 2024.

Tak hanya itu, dalam tugas pencegahan korupsi di pemilihan umum, KPK turut bekerja sama dengan KPU Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan segala hal yang mereka lihat yang merupakan penyimpangan atau kecurangan di pelaksanaan pemilu,” jelas Nawawi.

“Tiga program ini sudah kami jalankan bersamaan sejak terbentuknya KPU pemilu 2024, beserta dengan tahapan-tahapan kegiatan pemilu sampai pada hari ini dan lima hari ke depan. Kami ada bersama-sama KPU dan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu tahun depan,” pungkas Nawawi. (*)

Reporter: JP Group