batampos – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, memastikan tidak ada rencana Pemerintah untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar minyak atau bensin (BBM) dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Jodi untuk memberi penjelasan atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar yang mengatakan pemerintah berencana menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin.

“Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat,” kata Jodi dalam keterangan tertulis, Jumat (19/1).

Dia menjelaskan, kenaikan pajak kendaraan bermotor ini masih wacana. Utamanya, dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.

“Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu,” jelas Jodi.

Lebih lanjut, Jodi mengatakan, usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rapat koordinasi (rakor) sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

Termasuk juga dibahas mengenai insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

“Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat,” tutur Jodi.

“Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana menaikkan pajak motor BBM. Tujuannya agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik, dengan begitu bisa mengurangi polusi udara.

Alasan lain karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup bagus, belum pernah sepanjang sejarah di bawah 3 persen. Sepanjang 34 bulan berturut-turut, neraca ekspor Indonesia juga surplus. Hal ini, kata dia, mengindikasikan ekonomi di era Jokowi berhasil.

“Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” kata Luhut dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik Build Your Dream (BYD) asal China, Kamis (18/1). (*)

Reporter: JPGroup

batampos – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membantah isu sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) periode 2019 – 2024 mundur.

Budi menegaskan bahwa informasi yang ramai beredar di ruang digital tersebut tidak benar. “Bahwa isu mundurnya menteri bahkan jumlahnya sampai 15, terus sekarang turun jadi 5. Itu adalah isu yang sama sekali tidak benar,” tegas Budi Arie dalam konferensi Pers di pressroom Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).

Budi menambahkan, menteri KIM pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin tengah fokus bekerja seperti biasanya. “Kabinet Indonesia Maju tetap solid dan saat ini seluruh menteri tetap fokus, kerja fokus,” tegasnya.

Kemenkominfo juga menyatakan telah menghubungi sejumlah Menteri KIM guna memastikan informasi yang beredar tidak benar. “Termasuk saya sudah komunikasi dengan Bu Retno (Menteri Luar Negeri) yang sudah diisukan mau mundur. Beliau ini sedang mempersiapkan diri untuk debat di Dewan Keamanan PBB tentang Gaza dalam waktu ke depan ini,” ungkapnya.

Budi berharap masyarakat tidak perlu khawatir dan mudah percaya atas isu mundurnya sejumlah Menteri KIM. Budi meminta kepada awak media agar pemberitaan tersebut dapat diluruskan ke masyarakat.

“Jadi isu-isu ini tolong diluruskan ke masyarakat. Yang nyebarin isu ini sampai yang mikirin, yang buat, dan percaya isu ini dan kita publik disuruh percaya, padahal isu itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Dalam konferensi pers, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo, dan Staf Khusus Menteri Sugiharto. (*)

Reporter: JP Group

batampos  – Korea Utara pada Jumat mengatakan telah melakukan uji coba sistem senjata nuklir bawah air sebagai respons terhadap latihan militer gabungan oleh Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang.

“Kami tidak akan membiarkan histeria konfrontasi militer yang sembrono,” kata Kementerian Pertahanan Korut, merujuk pada latihan maritim ketiga negara selama tiga hari di Pulau Jeju, Korsel, yang berakhir pada Rabu.

Kementerian itu mengatakan bahwa ketiga negara sekutu itu “panik” sehingga “menggelar latihan militer provokatif sejak awal tahun ini”.

Untuk menanggapi latihan itu, Korut telah melakukan “uji coba penting sistem senjata nuklir bawah air ‘Haeil 5-23’ yang sedang dikembangkan” di Laut Timur, kata kementerian tersebut.

Latihan maritim trilateral oleh ketiga negara sekutu tersebut melibatkan kapal induk nuklir AS USS Carl Vinson dan kapal penjelajah USS Princeton yang dipersenjatai rudal dengan kendali Aegis

Korut mengatakan latihan gabungan itu menyebabkan situasi kawasan “semakin tidak stabil” dan “secara serius mengancam keamanan” wilayahnya.

“Kami mengecam keras AS dan pengikutnya atas tindakan gegabah mereka… dan dengan tegas memperingatkan mereka tentang konsekuensi bencana yang mereka timbulkan,” kata kementerian tersebut.

Kementerian itu juga mengatakan bahwa “postur pertahanan berbasis nuklir bawah air” Korut “semakin disempurnakan dan berbagai tindakan maritim dan bawah air yang responsif akan terus menghalangi manuver militer angkatan-angkatan laut AS dan sekutunya.”

Sementara itu, Korsel menyerukan “respons internasional” terhadap ancaman militer yang terus meningkat dari Korut dalam pertemuan NATO di Brussels.

Perwakilan militer Korsel Letnan Jenderal Hwang You-sung menghadiri pertemuan pejabat militer tertinggi NATO itu bersama pejabat-pejebat militer dari Australia, Jepang dan Selandia Baru. (*)

Reporter: Antara