batampos – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survei publik terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana Pilkada DPRD. Sementara itu, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju.
“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen publik menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan kecil, tapi masif dan sistemik,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).
Menurut Ardian, dalam kajian opini publik, tingkat persetujuan atau penolakan yang melampaui 60 persen menandakan dampak yang besar dan kuat. Ia menegaskan, penolakan tersebut datang dari responden yang tersebar di berbagai segmen masyarakat.
Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga terjadi lintas gender. Baik responden laki-laki maupun perempuan sama-sama menolak jika Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung.
Selain itu, penolakan juga datang dari masyarakat di wilayah desa maupun perkotaan. “Isu ini bukan hanya milik masyarakat kota, tapi juga masyarakat desa,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Ardian menyebut penolakan muncul baik dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah maupun tinggi. Bahkan, kelompok berpendapatan lebih tinggi tercatat sebagai segmen yang paling kuat menolak wacana Pilkada DPRD.
Jika dilihat dari kelompok usia, generasi Z menjadi kelompok yang paling keras menentang. Sebanyak 84 persen responden Gen Z menyatakan menolak. Disusul generasi Milenial sebesar 71,4 persen, Generasi X sebesar 60 persen, dan Baby Boomer sebesar 63 persen.
“Secara sistemik, penolakan ini tidak hanya terjadi pada satu generasi saja, tapi di seluruh generasi, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata Ardian.
Survei tersebut dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Pengambilan data dilakukan pada periode 19–20 Oktober 2025.
Menurut Ardian, jumlah responden tersebut dinilai cukup representatif untuk menggambarkan opini masyarakat Indonesia secara nasional.
Ia menambahkan, hasil survei LSI dengan jumlah responden serupa dalam pemilu sebelumnya terbukti memiliki tingkat akurasi yang mendekati hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). (*)
Artikel Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD pertama kali tampil pada News.
