batampos – Polda Metro Jaya menilai alasan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai hal yang tidak patut dan tidak wajar. Oleh karena itu, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang.

“Penyidik menilai bahwa alasan yang disampaikan dalam surat tersebut dinilai bukan merupakan alasan yang patut dan wajar, dengan demikian penyidik akan menerbitkan dan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (21/12).

Ade tak merinci alasan apa yang dilampirkan Firli dalam surat yang diberikan kepada penyidik. Dia hanya memastikan alasan tersebut tidak dapat diterima.

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.

“Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.

Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.  (*)

Reporter:  JP Group

Suatu hari di bulan Oktober 1985. Kota Medan diguyur hujan, jalan-jalan tergenang air. Seorang warga Medan (G. Hutabarat), mengendarai sepeda motor sambil membonceng cucunya. Tiba tiba saja motor yang dikendarai nenek tersebut terperosok ke dalam lubang jalan yang tertutup air hujan.
Akibatnya bisa ditebak, nenek dan cucunya mengalami luka-luka yang cukup berat. Kesal dengan insiden tersebut, melalui kuasa hukumnya, nenek ini mengajukan gugatan perdata kepada pemerintah kota dan menuntut ganti rugi. Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Hutabarat dan menghukum Walikota Medan.

Tidak puas dengan putusan PN Medan, Walikota Medan saat itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan lagi-lagi harus menelan pil pahit karena Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Hingga akhirnya Walikota Medan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung pun akhirnya juga menolak memori kasasi Walikota Medan tersebut dan menyatakan Walikota Medan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (onrechmatige overheidsdaad).

Inilah salah satu fakta, bahwa banyak kerugian yang harus dialami masyarakat jika banjir sudah melanda. Mulai dari kendaraan yang rusak terkena banjir, ancaman penyakit, kecelakaan lalu lintas, dan rusaknya sarana dan prasarana masyarakat.

Benarkah fenomena banjir musiman ini bukan merupakan kelalaian pemerintah atau suatu kehendak alam yang berada diluar kemampuan kita mengatasinya? Mari kita cermati fakta berikut ini :

Fenomena Banjir dan Persoalannya

Banjir sebenarnya merupakan dampak dari pembangunan kota yang kurang memperhatikan keselarasan ekosistem dan lingkungan. Dimana banyak hutan lindung dan kawasan resapan air yang berfungsi sebagai tangkapan air di “sulap” menjadi kawasan perdagangan baru, pemukiman, perumahan dan industri.

Selain buruknya sistem drainase kota yang tidak terencana dengan baik, banyak juga saluran air (drainase) yang berubah fungsi menjadi tong sampah. Inilah kemudian yang menyebabkan air kehilangan tempat bersembunyi, sehingga hujan yang terjun langsung dari langit begitu cepat menggenangi daratan.

Semakin luasnya areal tanah yang tertutup oleh bangunan menyebabkan fungsi resapan air menjadi berkurang, sehingga memudahkan terjadinya genangan air.

Penyelesaian persoalan banjir yang selama ini terkesan parsial dan dadakan dilakukan pemerintah seolah tidak ada hasilnya dan tidak efektif dilakukan. Penanganan persoalan banjir ini selayaknya harus dilakukan secara terencana dan sistematis yang meliputi; aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

Masyarakat sebagai stakeholders perlu dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program penanganan banjir musiman ini, karena bagaimanapun masyarakat harus mengetahui strategi-strategi pencegahan yang dilakukan pemerintah.

Tanpa adanya manajemen penanganan yang baik, sulit diharapkan banjir musiman ini dapat teratasi. Salah satu solusi efektif barangkali dengan cara meningkatkan kapasitas tampungan badan air penerima, atau melakukan bypass ke laut, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan, menjamin bahwa masyarakat mentaati aturan tentang tata ruang dan tata kota, dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaku-pelaku pembangunan agar mentaati aturan-aturan tentang bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Minimnya kesadaran hukum masyarakat, menyebabkan Pemerintah terkesan tidak serius mengatasi persoalan banjir ini. Padahal, warga masyarakat dengan instrument hukum yang ada, dapat mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah kota melalui gugatan kelompok (class action), akibat kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian masyarakat.

Selain itu juga dapat mengajukan gugatan PTUN, jika kemudian terbukti Pemerintah memberikan izin lahan yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau memberikan alokasi lahan kepada pengembang di lokasi yang berada di wilayah reservasi air.

Pihak pengembang juga dapat dituntut jika kemudian mengalih fungsikan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial menjadi lahan komersial, atau melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana site plan perumahan yang diajukan ke Dinas Tata Kota untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Barangkali saat ini Pemerintah dan pengembang belum merasa perlu untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat, mengingat sampai saat ini belum ada satupun gugatan class action yang dilakukan masyarakat Batam terkait perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemerintah dan Pengembang.

Karena itu, kita harapkan kedepan masyarakat bisa lebih mengerti tentang haknya sebagai warga masyarakat yang dilindungi undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku, untuk kemudian dapat menggunakan media-media hukum sebagai solusi dari kekecewaan dan kerugian-kerugian yang dialami. Rakyat Cerdas, Pemerintah Awas! (*)

Sirajudin Nur
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri