batampos – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menawarkan dukungannya untuk Lebanon guna memediasi negara tersebut dengan Israel, menurut pernyataan dari kantor perdana menteri pada Senin (15/1).

Saat menelepon Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, Meloni mengemukakan tentang cara meningkatkan upaya mediasi yang sedang berlangsung antara Lebanon dan Israel, serta menggarisbawahi komitmen penuh Italia untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat.

“Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa Italia sepenuhnya berkomitmen terhadap stabilitas Lebanon,” kata kantornya dalam sebuah pernyataan.

Keduanya juga sepakat mengenai perlunya menghindari perluasan konflik di Gaza, di mana perang telah berlangsung selama lebih dari 100 hari.

“Kedua pemimpin juga sepakat untuk terus berkoordinasi (dalam pengambilan keputusan) terkait perkembangan krisis ini,” kata kantornya.

Kelompok Hizbullah Lebanon pada Senin terlibat baku tembak lintas batas dengan pasukan Israel, menjadi tanda terbaru meningkatnya eskalasi di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel.

Ketegangan telah meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel sejak tentara Israel meluncurkan serangan militer di Jalur Gaza, menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober.

Ketegangan juga meningkat di tengah baku tembak lintas batas antara Hizbullah dan pasukan Israel, yang menjadi bentrokan paling mematikan sejak kedua belah pihak melancarkan serangan skala penuh pada 2006. (*)

Reporter: Antara

batampos – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami aliran dana dari luar negeri ke 100 calon anggota legislatif (caleg). Serta menyerahkannya ke aparat penegak hukum terkait temuan tersebut.

“Ya pertama PPATK harus menelusuri lebih lanjut dan kemudian menyampaikan kepada aparatur penegakan hukum untuk kemudian melihat apakah ada peristiwa tindak pidananya atau tidak, terkait pencucian uang dan sebagainya,” kata Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Namun, pria yang karip disapa Tobas itu belum bisa merinci berapa besaran aliran dana yang diterima anggota calon legislatif dari luar negeri tersebut. Karena itu, ia meminta PPATK untuk segera membuka data tersebut.

“Kalau misalnya bisa segera menindaklanjutinya tentu masyarakat bisa menjadi lebih jelas, siapa yang dimaksud, apa saja, dan kemudian termasuk besarannya, termasuk apakah itu transaksi yang wajar atau tidak. Sehingga sebelum sampai kepada kejelasan, ya sebaiknya ditindaklanjuti terlebih dahulu,” tegasnya.

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang Pemilu 2024.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, transaksi luar negeri itu meningkat dari total 8.270 transaksi pada tahun 2022 menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. Bendahara partai politik yang dimaksud termasuk bendahara partai di berbagai daerah. Namun, Ivan tidak memerinci lebih jauh bendahara partai mana saja yang terlibat.

“Ini bendahara di wilayah-wilayah segala macam. Dari 21 partai politik, pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi,” pungkas Ivan dalam acara Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 beberapa waktu lalu. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Tahun 2024 menjadi begitu penting bagi masa depan Indonesia dengan adanya pemilihan presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang.

Warga Indonesia yang memiliki hak pilih akan menentukan pengganti Presiden Joko Widodo dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mereka adalah Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Namun ternyata, tidak hanya Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan presiden, melainkan 60 negara lain di dunia juga akan melakukan pemilu nasional di 2024.

Dilansir JawaPos.com dari Horizon Geopolitics, tahun 2024 menjadi tahun yang penting bagi lebih dari 60 negara di dunia terkait pelaksanaan pemilu yang membawa masa depan bangsa.

Diketahui, 7 di antara 60 merupakan, merupakan negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan paling menyedot perhatian publik.

Negara yang menjadi sorotan adalah Amerika Serikat, yang akan melaksanakan pemilihan presiden antara Presiden petahana Joe Biden dan kemungkinannya untuk berhadapan dengan mantan Presiden Donald Trump.

Pemilihan presiden di Amerika Serikat tentunya menjadi sorotan karena akan berdampak pada konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, Gaza, Amerika, dan hubungan mereka dengan Tiongkok.

Dari Amerika Latin, Meksiko juga akan mengadakan pemilu nasional pada 2 Juni 2024 dan bersiap untuk membawa dampak signifikan.

Dampak signifikan tersebut adalah hubungan Meksiko dengan Amerika Serikat dalam hal perdagangan, imigrasi, dan kerjasama keamanan.

Rusia juga akan menyelenggarakan pemilu yang hampir pasti akan menyaksikan kembalinya Vladimir Putin sebagai Presiden dan kelanjutan lintasan geopolitik negara tersebut saat ini.

Kemudian dikutip dari AP News, Bangladesh sudah mengadakan pemilihan pemimpin negara di awal Januari 2024.

Perdana Menteri Sheikh Hasina kembali terpilih memenangkan masa jabatan keempatnya berturut-turut dan menjadi pemimpin perempuan terlama di dunia.

Sedangkan India yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, juga akan mengadakan pemilihan umum pada pertengahan 2024.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, juga diprediksi akan melanjutkan masa jabatannya untuk ketiga kalinya.

Baca Juga: Election Anxiety Berkaitan dengan Pemilu, Kenali Gejala dan 3 Cara Atasi Kecemasan agar Tidak Semakin Parah

Hampir mirip dengan Bangladesh dan India, El Salvador juga kemungkinan akan memiliki presiden yang sama, yang akan ditentukan pada 4 Februari 2024 mendatang.

Negara-negara besar lain yang akan mengadakan pemilu antara lain Inggris, Jerman, Brasil, Turki, Iran, Taiwan, Afrika Selatan, Korea Selatan, Senegal, Ukraina, Uruguay, Ghana, dan Pakistan.

Pemilihan presiden dan legislatif di negara-negara besar mempunyai implikasi besar terhadap hak asasi manusia, perekonomian, hubungan internasional dan prospek perdamaian di dunia yang bergejolak. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Arab Saudi bakal mengoperasikan taksi terbang untuk mengangkut jemaah haji dan umrah dari Jeddah ke Mekkah. Taksi terbang itu bakal dioperasikan oleh Saudi Arabian Airlines. Taksi terbang itu berencana mengangkut jemaah haji dari Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah ke hotel-hotel di Mekkah.

Dilansir dari Saudi Gazzete News pada Selasa (16/1), Saudi Arabian Airlines sebagai maskapai akan memesan sebanyak 100 pesawat untuk mengoperasikan layanan ini.

Direktur komunikasi perusahaan dan juru bicara Saudi Group Abdullah Al Shahrani mengatakan, pihaknya saat ini sedang bernegosiasi dan membuat persiapan untuk menggunakan taksi terbang ini agar moda transportasi baru ini bisa menjadi opsi para jamaah di musim haji.

Al Shahrani berujar, pihak Saudia Group sudah menyepakati kontrak pembelian 100 jet Lilium, pesawat bertenaga listrik buatan Jerman itu dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal.

Kendaraan itu ditujukan untuk mengantar jemput jemaah antara bandara Jeddah dan lapangan terbang di hotel-hotel Mekkah di dekat Masjidil Haram serta tempat-tempat suci lainnya.

“Pesawat listrik jenis Lilium ini adalah pesawat yang pertama yang beroperasi sepenuhnya dengan tenaga listrik,” kata Al Shahrani dilansir dari Middle East News

“Setelah menyelesaikan pengauran yang diperlukan, pesawat ini akan terbang bersama tamu Allah selama musim haji dan umrah,” tambahnya

Al Shahrani mengatakan, satu taksi listrik mampu membawa empat sampai enam penumpang. Taksi ini didesain ramah lingkungan karena rendah emisi karbon.

Baca Juga: Layanan Fast Track Jemaah Haji Bakal Diterapkan di Embarkasi Solo dan Surabaya

“Hal itu yang menjadikannya salah satu kemungkinan untuk mempertahankan perjalanan udara dan mempersingkat waktu penerbangan dibandingkan dengan jalur darat” ujarnya

Al Shahrani menjelaskan taksi terbang ini juga dilengkapi kabin unik untuk beberapa pilihan pengaturan kursi penumpang. Taksi itu juga memiliki ruang yang luas sehingga bisa memenuhi kebutuhan para tamu elite yang mencari perjalanan terbaik.

“Ini adalah langkah penting bagi Saudi Arabia dalam kerangka upaya untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan untuk merangsang keberlanjutan di sektor pariwisata Kerajaan melalui penerbangan bebas emisi,” tutupnya

Kendati begitu, perlu dicatat bahwa taksi terbang ini adalah pesawat komersial kecil yang melakukan penerbangan pendek sesuai dengan permintaan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Permohonan perkara uji formil tersebut diajukan oleh Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.

“Mengadili: dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon; dalam pokok permohonan, menolak pokok permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa.

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar mengajukan petitum provisi dan petitum pokok permohonan pada perkara yang teregistrasi dengan Nomor 145/PUU-XXI/2023 ini.

Dalam provisi tersebut, di antaranya para pemohon meminta MK menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana yang telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kemudian, menyatakan menangguhkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pasal dimaksud.

Berikutnya, dalam pokok permohonan, para pemohon meminta MK menyatakan pembentukan pasal digugat tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.

Selain itu, Denny dan Zainal juga meminta MK memerintahkan penyelenggara pilpres 2024 untuk mencoret peserta pemilu yang mendaftar berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dimaknai Putusan MK Nomor 90 atau menetapkan agenda tambahan khusus bagi peserta pemilu yang terdampak untuk mengajukan calon pengganti.

Namun, menurut MK, permohonan provisi dan pokok permohonan Denny dan Zainal tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum; pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap Suhartoyo membacakan konklusi.

Para pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dimaknai dengan Putusan MK Nomor 90 tidak memenuhi syarat formil karena ada kecacatan formalitas dalam penyusunan dan pemberlakuan sebuah norma.

Terkait dalil tersebut, mahkamah menegaskan bahwa MK tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah meskipun dalam proses pengambilan putusan terbukti salah seorang hakim yang ikut memutus perkara tersebut melanggar etik.

“Hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan putusan tersebut tidak sah atau batal,” kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Selanjutnya, para pemohon mendalilkan agar MK dapat melakukan judicial activism dan menggunakan hukum progresif sebagai pendekatan utama dalam mengadili perkara yang diajukan. Terhadap dalil ini, MK juga menolaknya.

“Permohonan para pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 90 tidak mengandung kecacatan formil, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Guntur.

Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih menyatakan memiliki alasan berbeda (concurring opinion). (*)

Reporter: Antara