Polsek Batuaji saat menyambangi PPK Batuaji, Rabu (13/12).
batampos – Jajaran Polsek Batuaji menyambangi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batuaji dalam rangka memastikan dan menciptakan situasi kondusif menjelang pemilihan umum 2024, Rabu (13/12).
Dalam pertemuan dan koordinasi untuk kelancaran pemilu ini Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal dan jajarannya berdiskusi banyak hal terkait kelancaran dan keamanan pemilu nanti. Mulai dari pemetaan lokasi rawan hingga penempatan logistik pemilu yang aman.
Dalam arahannya Benny menyampaikan koordinasi dan kerja sama semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Jika ada kendala atau persoalan yang dihadapi yang dapat menghambat proses pemilu ataupun menganggu kamtibmas, polisi selalu siap siaga kapan saja untuk membantu.
“Jadi bapak ibu silakan berkerja dan terus berkoodinasi. Kalau memang ada hal yang perlu bantuan dari polisi segera sampaikan. Kita ingin semuanya berjalan aman dan tertib,” ujar Benny.
Begitu juga dengan masyarakat umum, Benny berharap agar tidak berlebihan dengan dukungan politiknya. Menurutnya boleh menyampaikan pendapat ataupun dukungan secara bijak dan sportif tanpa harus menyinggung atau mengganggu yang lain. Bermedia sosial harus bijak agar tidak menimbulkan persoalan lainnya.
“Semua aparat penegak terkait akan pantau itu. Jadi bijak lah bermedia sosial ataupun dalam memberikan dukungan dalam bentuk lain. Hindari benturan ataupun singgung menyinggung yang bisa menimbulkan perpecahan,” imbau Benny.
Ketua PPK Batuaji Efrianto Siregar dalam laporannya menyampaikan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif saat ini. Belum ada permasalahan atau ancaman berupa teror maupun intimidasi terhadap penyelenggara pemilu baik ditingkat PPK maupun PPS.
“Semua petugas penyelenggara pemilu sampai saat ini masih bekerja sesuai dengan tahapan tahapan pemilu,” ujarnya.(*)
Kepala UPT Pelabuhan Roro Parit Rampak Dishub Kabupaten Karimun, Purnama mengecek pelabuhan Roro. f. sandi
batampos– Salah satu sarana transportasi laut umum yang biasa digunakan untuk bepergian selain jenis kapal penumpang feri, di Karimun juga tersedia kapal roll on roll off (Roro). Khususnya untuk tujuan ke Riau daratan dan wilayah lainnya. Dalam menyambut libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 (Nataru) Pelabuhan Roro siap melayani penumpang yang akan berangkat.
”Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Seperti, Dishub, ASDP, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), KPPP, Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Karantina Pertanian dan Puskesmas yang membahas persiapan melayani penumpang yang akan menggunakan kapal Roro saat libur Nataru nanti,” ujar Kepala UPT Pelabuhan Roro Parit Rampak, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Purnama, Rabu (13/12).
Intinya, lanjut Purnama, semua stakeholder yang bertugas di Pelabuhan Roro Parit Rampak siap melayani penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal Roro KMP Tandeman. Dan sesuai dengan hasil rapat yang telah diputuskan bersama ada beberapa hal yang menjadi prioritas.
”Prioritas yang telah diputuskan adalah mendahulukan penumpang lanjut usia (Lansia), bayi dan disabilitas. Kemudian, juga akan memprioritaskan penumpang baik sendiri atau bawa sepeda motor dan kendaraan mobil pribadi. Termasuk juga yang prioritas truk pengangkut logistik Pemilu. Sedangkan, untuk kendaraan jenis truk jika memang tidak ada lagi kendaraan mobil pribadi atau sepeda motor baru kita izinkan naik,” paparnya.
Dikatakannya, untuk jadwal keberangkatan kapal Roro TMP Tandeman dengan tujuan ke Pelabuhan Selari, Kabupaten Bengkalis tidak ada perubahan. Artinya, tetap seminggu sekali, yakni setiap Rabu. Dan untuk keberangkatan malam nanti (Rabu malam, red) sudah ada antrian 14 kendaraan. Terdiri dari 13 mobil pribadi dan 1 truk.
Menyinggung tentang tambahan trip kapal, Purnama menjelaskan, terkait ada atau tidak tambahan trip kapal Roro tergantung situasi di pelabuhan. ”Artinya, jika memang di pelabuhan terjadi penumpukan orang dan kendaraan bermotor, baik mobil dan sepeda motor yang signifikan, maka akan dilakukan penambahan trip,” jelasnya. (*)
batampos – Sejumlah pengurus harian PBNU diberhentikan. Pasalnya mereka masuk dalam pengurus partai politik (parpol). Diantara nama yang dicopot dari jabatannya adalah Nusron Wahid, yang kini menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud.
Nama lain yang diberhentikan dari kepengurusan harian PBNU adalah Nasyirul Falah Amru. Baik Nusron dan Nasyirul selama ini menduduki jabatan sebagai Ketua PBNU. Sosok lain yang diberhentikan dari pengurus harian PBNU adalah Subhan Makmun yang menduduki jabatan sebagai Rais PBNU.
Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi menjelaskan kebijakan yang diambil PBNU itu tidak bersifat politis. Karena pengurus yang diberhentikan tidak hanya dari satu kubu pasangan Capres-Cawapres saja. Selain dari Golkar, ada juga dari PDI Perjuangan dan lainnya.
“Tidak karena berseberangan dengan PBNU. (Aturannya) tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai,” katanya kemarin (13/12). Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu mengatakan, sejatinya keputusan pemberhentian sebagai pengurus harian sudah lama dikeluarkan.
Kepada tokoh-tokoh yang diberhentikan itu, diberikan waktu. Untuk memilih tetap di kepengurusan harian PBNU atau di Parpol. Tapi akhirnya memutuskan di Parpol. Sampai akhirnya keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh pimpinan PBNU. Kemudian saat ini momentumnya bersamaan dengan masa kampanye atau debat capres-cawapres.
Gus Fahrur menegaskan pemberhentian Nusron dan lainnya iti, bukan berarti benar-benar dicabut dari keluarga besar PBNU. Tetapi posisinya digeser di luar pengurus harian. Dia mencontohkan saat ini Nusron Wahid diberikan posisi sebagai Ketua Lembaga Pertanian PBNU. Lembaga ini semacam badan otonomo (banom). Gus Fahrur mengatakan jika di banom, tidak dilarang untuk jadi pengurus parpol.
“Jadi keputusan ini murni menegakkan aturan. Khittah NU harus dijaga,” jelasnya. Terlepas sebagai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, atau Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gus Fahrur mengatakan dari para pengurus harian yang diberhentikan itu, seluruhnya sudah legawa. Mereka meyakini bahwa keputusan itu adalah amanah dari aturan partai. Sejak beberapa waktu lalu, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan kepada jajarannya, tidak boleh menyeret-nyeret PBNU dalam kegiatan politik praktis atau politik kepartaian.
Sementara itu, Nusron Wahid menanggapi santai soal pemberhentiannya dari kepengurusan PBNU. Sebagai santri, Nusron akan mematuhi apapun keputusan yang diambil oleh para kiai. “Saya sami’na waatho’na. Keputusan para kiai kita ini di santri nggak boleh minta jabatan,” ujarnya.
Soal kiprahnya di NU di masa mendatang, Nusron pun menyerahkan pada kiai. Jika kelak diberikan amanah kembali, dia siap menjalankan. Namun jika tidak, itu juga tidak menjadi persoalan baginya.
Tapi yang jelas, kata Nusron, meski tidak masuk dalam struktur kepengurusan PBNU, dia berkomitmen untuk tetap mengabdi pada NU. Tentu dengan peran yang berbeda. “Tetap, akan berkontribusi terus,” pungkasnya. (*)
Tiga calon Legeslatif DPRD Kepri dapil 4 yaitu Asmin Patros , Yunanta dan Lhi Khai mengikuti debat caleg yang digelar Batam Pos di Hotel Four Points, Rabu (13/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Debat Calon Legislatif (Caleg) Batam Pos kembali digelar di Four Points by Sheraton, Rabu (13/12). Kali ini dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Batam Kota, Bengkong, Lubukbaja, dan Batuampar, di DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Debat Caleg Batam Pos ini sedikti berbeda dan menarik karena menghadirkan tiga caleg keturunan Tionghoa yakni Yuananta, Asmin Patros, dan Lik Khai.
Sebelum debat berlangsung, masing-masing caleg menyampaikan program-program mereka. Seperti pendatang baru, Yuananta dari Partai Politik Perindo, ia menyampaikan persoalan PMK 119 tahun 2019 yang di nilai membunuh sektor UMKM di Kepri.
“Sektor tersebut saya rasa menjadi anjlok dan gulung tikar karena kebijakan tersebut. Tentunya hal ini perlu diperjuangkan sebab dalam waktu 4 tahun terakhir belum ada solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang kembali. Oleh karena itu sektor UMKM menjadi fokus kedepannya.
“Sebab mendorong pertumbuhan UMKM ini harus fokus dilakukan,” sebutnya.
Sementara itu, caleg dari Partai Politik Nasdem, yang telah dikenal warga Batam sebagai ketua Komisi 1 DPRD Batam, Lik Khai, menyampaikan bahwa kinerja ia selama menjadi wakil rakyat Kota Batam memiliki karakter lebih langsung kepada eksekusi.
“Selama dua periode di DPRD Batam, saya melihat kekuatan legislatif ini terbatas. Jika nantinya terpilih di DPRD Kepri, inilah karakter saya yang tetap melekat. Misalnya ada persoalan banjir dan air mati di sinilah peran saya untuk bersuara dan membantu masyarakat,” terangnya.
Sementara itu dari caleg pertahanan (Incumbent), Asmin Patros dari Partai Politik Golkar, menyampaikan, baginya menjadi anggota DPRD Kepri ini suatu pilihan hidup.
“Sebagai anggota DPRD periode pertama, dan sejak awal sampai saat Ini saya bertugas di komisi keuangan dan anggaran,” ujarnya.
Mengenai program memang masih ada hal yang perlu dibenahi. Antara lain menyatukan program industri pariwisata yang ada di 7 kabupaten dan kota di Kepri serta membuat kalender event terkoneksi dengan baik.
“Koneksivitas satu kabupaten dengan lainnya masih ada kendala soal waktu jarak tempuh. Jika diizinkan mendapatkan amanah kembali, program ini akan kami selesaikan,” terangnya.
Kedua caleg yakni Lik Khai dan Yuananta juga memberikan kritikan kinerja Asmin Patros sebagai incumbet selama ini. Menurut keduanya, dari keseluruhan belum ada terlihat ada suatu pergerakan, salah satunya persoalan listrik dan air mati.
“Saya lihat dari DPRD Kepri dalam hal ini juga kurang bersuara. Sebagai wakil rakyat tugasnya ialah menyelesaikan masalah , maka tujuan saya maju ke DPRD Kepri karena ingin melihat apakah benar tidak bisa bersuara,” sebutnya.
Contoh yang paling krusial adalah persoalan air mati dan listrik yang kerap bersuara dalam hal ini hanya DPRD Batam.
Sementara itu, Yuananta, juga menyuarakan persoalan krisis air yang belakang ini menjadi atensi masyarakat.
“Terutama saat ATB tidak mengelola lagi air di Batam diambil alih oleh SPAM justru banyak menimbulkan masalah,” kata dia.
Alasan dari pengelola air saat ini selalu tentang pipa yang rusak akibat excavator. Ia menduga hal ini bentuk kesengajaan.
“Harusnya dari kontraktor bisa mendeteksi jarak pipa dengan pelajari jalan yang dikerjakan. Masalah air mati ini menjadi persoalan yang perlu diselesaikan,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Asmin Patros, mengatakan masalah air mati memang benar semenjak diputuskan kerja sama dengan PT ATB, pelayanan air saat ini ke masyarakat langsung menurun atau dibilang gagal.
“Sebagai konsumen selalu mengalami kerugian ini terus menerus. Tentunya dari kami di DPRD Kepri juga menyuarakan, mungkin memang beda penyampaiannya saja,” sebutnya.
Sebab, dalam hal ini lingkup kerja DPRD Kepri dan Kota Batam memang berbeda untuk menangani persoalan air ini.
“Kalau strategis tentu di kota, karena bersinggungan langsung berdampak ke masyarakat, sekali lagi persoalan menangani air ini ialah kerja bersama,” pungkasnya (*)
batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang berikan sosialisasi dan edukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada warga desa binaan di Bintan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Aditya Agung Nugroho, menjelaskan desa binaan imigrasi itu dibentuk oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada tahun 2023 untuk menghindari TPPO.
Foto : Peri Irawan/Batam Pos. Sosialisasi dan edukasi informasi keimigrasian kepada warga desa binaan imigrasi Tanjungpinang di Bintan, Kamis (14/12/2023).
“Karena antara TPPO, penyalahgunaan penempatan, dan penyelundupan manusia itu hampir sama, yang berbeda adalah ekaploitasi. Jadi banyak kasus yang tidak ekspliotasi tapi masuk ke TPPO,” kata Aditya, Kamis (14/12).
Aditya menyebut, pihaknya butuh informasi dan pencerahan dari intansi terkait yang menangani kasus-kasus tersebut, seperti kepolisian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan kejaksaan.
Sementara itu, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepri, Adi Purwanto mengatakan dengan sosialisasi itu diharapkan mampu menekan kasus TPPO yang selama ini banyak terjadi di Kepri.
“Di Kepri ini bisa dikatakan banyak, tapi seperti kasus penyelundupan manusia itu sudah kita lakukan penyelidikan,” sebutnya.
Pegawasan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak seseorang mengajukan permohonan paspor, mulai dari persyaratan, dan tahap wawancara.
Pemberian data diri jangan sampai melakukan manipulasi atau pemalsuan. Saat terjadi permasalahan akan merugikan yang bersangkutan.
Kepala Seksi (Kasi) Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Ryawantri Nurfatimah menambahkan yang menjadi peserta itu adalah warga, tokoh masyarakat, dan kepala desa.
“Setelah ini akan mengedukasi warganya jangan sampai menjadi korban TPPO,” kata Rya.
Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri itu sebenarnya tidak dilarang. Akan tetapi yang bersangkutan harus bekonsultasi terlebih dahulu dengan BP2MI yang mengetahui prosedur yang benar.
“Kepala desa ini bisa mengarahkan warganya nanti untuk menemui BP2MI supaya mengetahu informasi yang benar,” tambahnya. (*)
batampos – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sirajudin Nur, meminta Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperbaiki data kemiskinan dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS).
F. TIM SIRAJUDIN NUR UNTUK BATAM POS ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur.
Pasalnya, ia masih menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam DTKS, baik sebagai penerima manfaat program keluarga harapan (PKH), maupun bantuan pangan non tunai (BPNT), serta program kesejahteraan sosial lainnya.
”Saya menerima banyak pengaduan dari masyarakat, baik saat bertugas ke daerah, maupun ketika sedang reses. Mayoritas keluhannya adalah proses pendataan yang kurang tepat sasaran. Masih banyak warga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS,” ujar politikus PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri selama dua periode berturut-turut dari Batam ini.
Artinya, lanjut Sira, panggilan akrabnya Sirajudin Nur, masih banyak warga miskin di Kepri ini yang tak dapat mengakses program pemerintah, seperti misalnya saja beasiswa, jaminan kesehatan, dan masih banyak lainnya.
Untuk itulah, Sirajudin Nur mendorong agar Dinsos melakukan perbaikan sistem pendataan yang lebih akurat dan akuntabel, termasuk meningkatkan profesionalitas SDM pencacah.
”Masyarakat masih mengeluhkan proses pendataan warga miskin yang terkesan tebang pilih di lapangan. Belum lagi pelayanan yang kurang profesional, hingga keterbatasan informasi mengenai tata cara pendaftaran fakir miskin,” tegas Sirajudin Nur.
Perbaikan data sendiri, sangat penting dilakukan agar program bantuan pemerintah, bisa disalurkan tepat sasaran, dan target kinerja bidang kesejahteraan sosial, bisa maksimal pencapaiannya.
Maka dari itu, Sirajudin Nur, mendesak Dinsos Provinsi Kepri agar memperkuat sinergitas dengan kabupaten/kota di Kepri untuk memastikan data kemiskinan akurat dan berkualitas, mengingat kewenangan pendataan di tingkat kelurahan, berada di pemerintah kota/kabupaten.
Selain itu, lanjutnya, Dinas Sosial Provinsi Kepri juga perlu membuka layanan pengaduan atau call center. Sebab, dengan layanan tersebut, masyarakat yang belum terdata, bisa mendaftar secara individu.
”Untuk memudahkan warga menyampaikan keluhan dan masukan untuk kepentingan pendataan, maka dinsos perlu menyediakan call centre atau pusat pengaduan. Sebab, DTKS sendiri merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya mengakhiri. (*/adv)
batampos – Alfazil alias Fadil, terpidana kasus narkoba divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Pria berusia 35 tahun ini, dinilai tidak jera melakukan tindak pidana karena kembali terlibat kasus narkoba.
Dimana ia yang tengah menjalani hukuman seumur hidup penjara di Lapas Batam, dan kini terbukti mengendalikan peredaran sabu dari tahanan.
Majelis hakim yang dipimpin Edi Sameaputty menegaskan pihaknya sependapat dengan jaksa penuntut umum. Bahwa perbuatan Alfazil tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Apalagi perbuataan terdakwa dilakukan saat menjalani masa tahanan di penjara.
“Menyatakan terdakwa Alfazil terbukti sah dan menyakinkan bersalah, sehingga sudah seharusnya dihukum sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Edi membaca amar putusan.
Menurut Edi, hal yang memberatkan perbuataan terdakwa karena sedang menjalani masa tahanan di Lapas Batam . Kemudian tidak mengikuti program pemerintah dalam hal pemberantarasaan narkotika.
“Menjatuhkan pidana terhadap Alfazil dengan hukuman mati,” tegas Edi.
Usai menjabarkan isi putusan, hakim Edi menjelaskan terdakwa punya kesempatan selama satu pekan untuk menerima atau banding terhadap putusan itu.
“Saudara berhak menerima atau banding terhadap putusan ini. Waktu satu minggu sejak putusan dibacakan,” jelas Edi.
Mendengar putusan itu, Alfazil pun tampak terdiam. Ia yang menjalani sidang online hanya mengangguk mendengar putusan hakim.
Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Darmawan mengatakan pihaknya juga pikir-pikir terhadap putusan. “Karena ini hukuman mati, kami juga memberikan untuk terdakwa menyatakan sikap terhadap putusan hakim tadi,” jelas Arif.
Diketahui, Alfazil terpidana kasus narkoba 3,6 kg sabu yang tengah menjalani tahanan seumur hidup penjara. Meski di dalam penjara, Alfazil ternyata masih bisa mengendalikan sabu.
Melalui dua terdakwa lainnya Efrizal dan Dandy, terpidana Alfazil mengendalikan peredaran sabu sebanyak 2 kg yang dibagi ke dalam 10 paket. Atas perbuataanya itu, Alfazil dituntut hukuman mati. Sedangkan Efrizal dan Dandy dituntut 20 tahun penjara. Ketiga terdakwa didampingi kuasa hukum dari LBH Suara Keadilan Cristopher. (*)
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menerima penghargaan di ajang IGA sebagai Daerah Perbatasan Terinovatif Nasional Kategori Daerah Perbatasan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri pada Selasa (12/12/2023). F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Kabupaten Bintan meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Innovative Government Award (IGA) sebagai Daerah Perbatasan Terinovatif Nasional Kategori Daerah Perbatasan.
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI diterima langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri pada Selasa (12/12/2023).
Ini merupakan penghargaan untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2020 diraih Kabupaten Bintan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, penghargaan ini dipersembahkan untuk masyarakat Bintan.
“Alhamdulillah, hasil kolaborasi dari semuanya. Ini kado terindah untuk seluruh masyarakat Bintan,” kata dia.
IGA Award 2023 menempatkan Roby sebagai kepala daerah termuda yang berhasil membawa daerah Kabupaten Bintan memenangkan penghargaan ini.
Pada gelaran IGA 2023, Kabupaten Bintan mengusung inovasi unggulan “Bintan Peduli Lansia”.
Dia mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada inovasi digital tetapi pelayanan publik inklusif juga dilakukan dengan inovasi nondigital yang menyentuh langsung masyarakat.
Dia mengatakan, program BLT Lansia dilaksanakan sejak 2021 dan menjangkau 4.200 kepala keluarga (KK) penerima manfaat.
Jumlah ini, kata dia, terus bertambah hingga 2022 mencapai 4.289 KK.
“Komitmen ini terus berlanjut hingga tahun 2023,” kata dia.
Pada Semester 1 tahun 2023 Pemkab Bintan melalui APBD telah menyalurkan BLT Lansia kepada 5.450 KK atau total selama 3 tahun kepemimpinannya terdapat 13.939 KK yang dipastikan menerima bantuan.
Dia mengatakan sebagai kepala daerah ini merupakan bukti bakti dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelompok- kelompok masyarakat rentan dengan inovasi inklusif.
Tidak hanya itu, inovasi Bintan Peduli Lansia juga didukung dengan integrasi jaminan kesehatan berobat gratis menggunakan KK atau KTP Bintan, Rumah Bahagia Lansia hingga adanya kader lansia bersama tenaga kesehatan rutin yang melakukan cek kesehatan.
“Inilah inovasi kolaboratif antara perangkat daerah dan masyarakat tentang Bintan Rumah Ramah bagi Lansia,” ujarnya.
Salah satu inovasi unggulan lainnya mengarah pada penekanan angka pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
Pandemi covid-19 jadi momentum lahirnya slogan “Bintan Bangkit” untuk merespon tingginya angka pengangguran yang menyentuh angka 8 persen. Perlu cara extraordinary untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Silancar kemudian lahir memberikan dampak massive.
Hasilnya pada tahun 2022 pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Bintan meningkat 4.735 orang, serapan tenaga kerja meningkat dari 69.950 menjadi 76.483 atau berjumlah 6.553 orang. (*)
KM Kelud saat berlabuh di Pelabuhan Batuampar Batam, Minggu (10/12). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pelabuhan KM Kelud di Batuampar yang merupakan milik PT Pelni saat ini sudah tidak layak bagi calon penumpang.
Kondisi ini sering menjadi keluhan dari warga yang kerap menjadikan kapal milik PT Pelni sebagai transportasi utama dan andalan.
“Saya lihat memang sudah tak layak. Kasihan warga Batam yang mau berangkat. Harus dihadapkan dengan kondisi pelabuhan yang cukup memprihatinkan tersebut,” kata Rudi.
Ia mengatakan rencana pemindahan pelabuhan Pelni atau KM Kelud ke Pelabuhan Bintang 99 sudah diusulkan sejak lama. Keluhan masyarakat mendasari pemindahan pelabuhan tersebut ke lokasi yang lebih layak.
“Informasinya masih menunggu izin dari kementerian. Sebelum pindah harus dilakukan uji labuh sandar kapal di lokasi baru. Karena pemindahan ini tidak bisa sembarangan. Maka dari itu harus ada uji coba labuh sandar dulu,” kata Rudi, Rabu (13/12).
Rudi mengakui pemindahan adalah suatu keharusan. Hal ini karena BP Batam ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, bagi penumpang KM Kelud.
“Kita mau pindahkan biar dikelola oleh swasta, biar jadi lebih baik. Kalau kita lihat sekarang ini sudah cukup parah kondisinya. Ditambah lagi dengan arus mudik Nataru yang akan segera berlangsung. Kasih warga saya,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera bersurat kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut, agar proses uji labuh sandar ini bisa segera dilaksanakan.
BP Batam, lanjutnya, akan membantu kebutuhan dokumen perpindahan labuh sandar pelabuhan PT Pelni tersebut.
“Saya akan panggil Pak Dendi untuk sediakan dokumen yang dibutuhkan pusat. Agar pemindahan pelabuhan ini bisa segera. Kalau bisa tahun depan sudah pindah, biar lebih layak untuk calon penumpang,” harapnya.
Sementara itu, Kabid lalu Lintas dan Angkutan Laut Tata Kelola Kepelabuhan KSOP Batam, Dedy Hermanto mengatakan untuk pemindahan harus melalui uji coba labuh sandar terlebih dahulu.
Pihaknya menjelaskan, kedalaman alur menjadi perhatian, sebelum pemindahan pelabuhan dilaksanakan. Keamanan kapal, dan kelancaran proses labuh sandar adalah hal utama sebelum beroperasi.
“Kita lihat dulu, kedalaman alur, apakah aman bagi kapal besar. Untuk menghindari terjadinya kandas ketika sudah beroperasi nanti,” jelasnya.(*)
Ilustrasi. Warga mengurus pendaftaran ibadah haji. (Asep Fathulrahman/Antara)
batampos – Inovasi baru dalam pembiayaan haji akhirnya bisa dirasakan para calon jemaah haji (CJH). Mereka kini mulai bisa melakukan pelunasan cicilan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sehingga nanti saat masa pelunasan dibuka oleh Kementerian Agama (Kemenag), tanggungannya tidak terlalu besar.
Pengumuman dibukanya skema pelunasan cicilan Bipih itu disampaikan juru bicara Kemenag Anna Hasbie di Jakarta tadi malam (13/12). Dia menegaskan skema pelunasan cicilan itu, hanya dibuka untuk CJH yang masuk kuota pemberangkatan musim haji 2024. Jadi bukan untuk semua CJH yang ada di daftar antrian atau waiting list.
Kemenag tidak menentukan besaran setoran untuk pelunasan cicilan tersebut. Artinya CJH bisa menyetor nominal berapapun. Misalnya Rp 5 juta, Rp 10 juta, atau nominal lainnya. “Waktu pelunasan Bipih secara cicil sampai dengan waktu pelunasan dimulai yang akan ditentukan di kemudian hari,” kata Anna.
Seperti diketahui Kemenag bersama DPR menetapkan rerata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta. Dari jumlah tersebut, rerata tanggungan jemaah atau Bipih sebesar Rp 56,04 juta dan sisanya subsidi dari pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Jika saat pendaftaran haji dulu sudah menyetor uang muka Rp 25 juta, maka pelunasan Bipih tinggal Rp 31,04 juta per jemaah. Nominal ini bisa berbeda-beda sesuai dengan embarkasi pemberangkatan masing-masing. Ketetapan nanti diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres). Dengan adanya skema pelunasan cicilan itu, CJH tidak harus melunasi sekaligus dalam jumlah besar.
Anna mengatakan, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag sudah mengirim surat kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia pada 4 Desember 2023 lalu. Tujuannya, menginformasikan bahwa jemaah haji Reguler yang masuk alokasi kuota haji 2024 sudah dapat mencicil pelunasan biaya hajinya.
Skema cucilan itu, kata Anna, baru diberlakukan sekarang. Selama ini, proses pelunasan biaya haji tidak dicicil. Pembayarannya baru bisa dilakukan setelah terbitnya Keppres tentang BPIH. “Tujuannya untuk memudahkan jemaah. Silakan ini untuk dimanfaatkan,” jelasnya.
Sementara itu pengamat haji Ade Marfudin mengatakan skema pelunasan Bipih harus lebih fleksibel. Artinya tidak hanya dibuka untuk skema cicilan saja. “Tetapi bagi yang punya uang, silahkan melunasi total sekaligus,” paparnya.
Menurut dia, pelunasan cicilan yang hanya berjarak 3-4 bulan dari pemberangkatan haji, tidak terlalu signifikan dampaknya. Mungkin hanya bisa dirasakan orang-orang yang memiliki penghasilan bulanan tetap. Bukan untuk petani, yang panennya tiga atau empat bulan sekali.
Lebih dari itu, Ade mengusulkan tabungan haji di BPKH jangan dijadikan rekening mati. Artinya seluruh CJH yang ada di waiting list, diperbolehkan menambah uangnya. Misalnya bagi yang masih antre lima atau sepuluh tahun. Mereka diperbolehkan menambah tabungan dengan nominal sesuai dengan kemampuan. Sehingga kelak saat waktunya berangkat, tidak terlalu besar bebannya.
“Biaya haji akan terus naik. Jangan berharap turun,” katanya. Apalagi kegiatan pengelolaan dana haji oleh BPKH juga belum menghasilkan return yang tinggi. Return dana haji oleh BPKH masih sekitar bunga deposito.
Sebagai informasi, kuota haji Indonesia 2024 sebanyak 221 ribu. terdiri atas 203.400 jemaah haji reguler dan 17.600 jemaah haji khusus. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mendapat kuota tambahan sebesar 20 ribu dari Arab Saudi. (*)
