Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad
batampos – Sebanyak 283 personil Polda Kepri dan Polres jajaran terdiri dari Perwira, Bintara dan PNS mendapat alih tugas jabatan dan dimutasi. Hal ini berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kepri Nomor : STR/718/XII/2023 dan STR/720/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.
“Surat telegram mutasi tersebut langsung ditandatangani oleh Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Deni S. Utomo, yang mengatasnamakan Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (14/12).
Beberapa pejabat yang dialihtugaskan yakni Kompol Meby Trisono, Pamen Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kasubditgakkum Ditlantas Polda Kepri.
AKP Giadi Nugraha, PS Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Lubukbaja Polresta Barelang dan digantikan oleh Kompol Yudi Arvian.
Pandra menuturkan bahwa mutasi personil Polda Kepri dan Polres jajaran merupakan hal biasa di tubuh Polri yang mana tidak lain untuk melakukan penyegaran di tubuh Polri serta juga dalam rangka kesiapan kesatuan wilayah dalam menghadapi Natal dan tahun baru 2024.
“Selain itu mutasi ini juga sebagai persiapan pengamanan Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi sesuai dengan perintah Kapolri,” ujarnya.
Menurutnya, tour of duty dan tour of area dilihat sebagai kebutuhan organisasi yang biasa dan wajar.
Dalam penyegaran organisasi sekaligus promosi jabatan sehingga mutasi atau alih tugas merupakan suatu hal yang dilakukan secara berkala yang bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
“Salah satunya sebagai bagian dari persiapan Polri dalam menghadapi agenda nasional pengamanan Natal 2023 dan tahun baru 2024 serta pengamanan rangkaian kegiatan pesta demokrasi tahun 2024,” tutupnya. (*)
batampos – Polres Sragen membenarkan adanya penangkapanterduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis.
“Iya, ada,” kata Kasatreskrim Polres Sragen AKP Wikan Sri Kadiyono di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis.
Menurut informasi sementara yang dia peroleh, penangkapan dilakukan pada Kamis pagi. Meski demikian, Wikan belum memperoleh info lebih lanjut terkait kabar penangkapan tersebut.
“Untuk info selanjutnya kami belum mengetahui secara pasti,” tambahnya.
Mengenai apa saja barang bukti yang diamankan Densus 88, Wikan juga mengatakan sampai saat ini belum memperoleh informasi pasti. Menurut dia, hingga berita kini masih dilakukan penggeledahan dan pengembangan.
“Informasi di lapangan masih dilakukan penggeledahan dan pengembangan,” ujar Wikan.
Sementara itu, informasi yang beredar dilakukan penangkapanterduga teroris di beberapa daerah lain di Solo Raya, Kamis, yakni di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali. (*)
Ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay menunjukkan logistik untuk Pemilu 2024 di gudang KPU Bintan, jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Bintan, baru-baru ini. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Sebagian logistik tahap kedua untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah tiba di kantor KPU Bintan di jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk, Toapaya.
“Logistik tahap kedua diantaranya perlengkapan TPS seperti spidol, paku, karet, busa, kantong plastik, lem dan lainnya sudah di gudang KPU Bintan. Yang belum datang, surat suara,” kata Ketua KPU Bintan, Haris Daulay.
Sedangkan untuk logistik tahap pertama, kata dia, sudah diterima semua di kantor KPU Bintan mulai dari 2.500 kotak suara, 1.984 bilik suara, 992 botol tinta, 12.896 segel plastik dan 47.782 segel sticker.
Terkait surat suara, informasi yang diterima sudah dalam proses pencetakan. Setelah selesai pencetakan, surat suara akan dikirim ke kantor KPU di kabupaten/kota.
Setelah semua logistik diterima, KPU Bintan akan mulai mendistribusikan logistik terlebih dahulu ke pulau-pulau terluar di Bintan.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan simulasi pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Tambelan.
KPU Bintan menjadwalkan pendistribusian logistik ke Kecamatan Tambelan pada minggu pertama Februari 2024.
Dia mengatakan, ada dua alternatif pengiriman logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Tambelan. Alternatif pertama menggunakan kapal baik kapal RoRo atau kapal penumpang KM Sabuk Nusantara.
“Kalau tidak ada kapal laut, kita gunakan alternatif kedua dengan menggunakan pesawat,” kata dia.
Logistik Pemilu, kata dia, akan dikirim ke kantor Pemerintah Kecamatan Tambelan dengan pengawalan aparat kepolisian.
“Pengiriman logistik akan dikawal aparat Kepolisian,” kata dia. (*)
Pengurus PWI Kepri bersama narasumber dari Polda Kepri foto bersama usai kegiatan
batampos- Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) melalui bidang Multimedia Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) akan melakukan antisipasi terkait penyebaran hoaks jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Polda Kepri juga terus melakukan upaya utama, yakni mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial (medsos).
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., lewat Pejabat Sementara (Ps) Perwira Urusan (Paur) II Sub Bidang (Subbid) Multimedia Bidhumas Polda Kepri, Ipda Ronald Hasudungan Simanjuntak mengatakan, perlunya kewaspadaan dini mengingat Indonesia khususnya Provinsi Kepri tengah berada di tahun Politik. Sehingga diprediksi akan banyak bermunculan berita hoaks di medsos.
“Terus melakukan utamanya adalah tindakan preemtif dan persuasif dengan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bijak menggunakan medsos,” sebut Ronald di Melawa Premium Cafe & Resto Teh Tarik Belakang Padang, kawasan Golden City, Bengkong, Batam, Kamis (14/12/2023).
Menjadi narasumber utama pada agenda peningkatan kapasitas dan kompetensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri ini, Ronald juga meminta masyarakat menyaring terlebih dahulu apabila menerima sebuah informasi, khususnya dari media sosial.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman lebih, lanjut Ronald, pihaknya akan mengedepankan upaya melalui edukasi. Polri akan mengingatkan masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk bijak menggunakan media sosial guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Ia berharap masyarakat tidak termakan pemberitaan ujaran kebohongan serta tidak terkena pelanggaran.
“Hal inilah yang menjadi tantangan kami dalam meredam berita hoaks, dan peran insan jurnalis juga medianya tentunya sangat penting dalam menjaga kondusivitas maupun keseimbangan informasi melalui pemberitaan yang akurat serta terkonfirmasi kebenarannya,” ungkapnya didampingi Anggota Subbid Multimedia Bidhumas Polda Kepri, Briptu Sandika.
Nantinya, kata dia, edukasi ini akan dilakukan melalui platform dunia maya dan secara langsung kepada masyarakat. Edukasi lewat media sosial akan dilakukan melalui akun resmi kepolisian baik di tingkat markas besar (Mabes) Polri hingga Polda.
“Tentu kita mengedepankan edukasi untuk melakukan pencegahan dan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat. Bagi anggota di lapangan kita bisa menggunakan babinkamtibmas dan binmas,” imbuhnya.
Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim menyampaikan, dengan banyaknya program peningkatan kapasitas dan kompetensi bisa menghasilkan wartawan yang berkompeten.
“Perusahaan pers/media harus sehat secara bisnis agar bisa berkelanjutan. Oleh karenanya, ia harus dikelola secara modern dan profesional. Keuangannya harus prudent, akuntable dan dapat di pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Karena dia berbadan hukum, maka melekat didalamnya persyaratan sebagai sebuah perseroan dan diatur beberapa Undang-Undang,” ujarnya.
Dalam acara yang diselenggarakan ini, tampak kehadiran penuh dari Pengurus dan Anggota PWI Kepri, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Kepri Richard Nainggolan, Anggota Subbid Multimedia Bidhumas Polda Kepri Briptu Sandika., Sekretaris PWI Kepri Novianto, Bendahara PWI Kepri Andi Gino, Panitia Pengarah (SC) PWI Kepri dan Ketua Panitia Pelaksana (OC) Konferprov PWI Kepri Dedy Suwadha.
Acara yang dipimpin moderator Ketua DKP PWI Kepri, Richard Nainggolan mengusung tema PWI Mengawal Demokrasi, Menangkal Hoax Membangun Kepri ini merupakan pelaksanaan hari kedua dengan pembagian dua sesi, yakni siang kemarin, Rabu (13/12) pukul 13.00 WIB dan pagi 08.00 WIB hingga selesai. (*)
beberapa produk kecantikan yang mengandung bahan dilarang/berbahaya non merkuri
batampos – Sebanyak 46 produk kecantikan telah terkonfirmasi mengandung bahan dilarang/berbahaya non-merkuri selama periode September 2022 hingga Oktober 2023 ini.
Pernyataan tersebut diumumkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui dirilisnya laporan pengawasan BPOM periode September 2022 hingga Oktober 2023, pada Minggu (10/12).
Bahan dilarang/berbahaya yang terkandung dalam 46 produk kecantikan itu diantaranya pewarna k3, asam retinoat, hidrokuinon dan pewarna merah K10.
Dilansir dari sib3pop.menlhk.go.id, bahan-bahan yang dilarang/berbahaya tersebut dalam kosmetika dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan.
Misalnya pewarna Merah K3 dan Merah K10 yang sering disalahgunakan pada sediaan tata rias (eyeshadow, lipstik, perona pipi) memiliki sifat karsinogenik dan dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
Selain itu hidrokinon, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, padahal bahannya dapat menyebabkan iritasi kulit dan menimbulkan ochronosis(kulit berwarna kehitaman).
Kebanyakan produk tersebut tercatat memang tidak berizin BPOM, hanya terdapat satu produk saja yang sudah pernah mengurus izin edar namun telah dicabut izin edarnya.
Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Non Merkuri Menurut BPOM
Berikut daftar 135 kosmetik yang mengandung bahan dilarang/berbahaya non merkuri berdasarkan hasil pengawasan BPOM periode September 2022 hingga Oktober 2023:
1. Miss Girl Eyeshadow + Blush On No.1: Kandungan bahan berbahaya berupa Pewarna merah K3
2. Xi Xiu Eyeshadow & Blusher 03: Eyeshadow 03 (Xi Xiu) dan Blusher 03 (Xi Xiu): Kandungan bahan berbahaya: Pewarna merah K3.
3. Xi Xiu Eyeshadow & Blusher 02: Eyeshadow 02 (Xi Xiu) dan Blusher 02 (Xi Xiu) Kandungan bahan berbahaya: Pewarna merah K3.
4. Xi Xiu Eyeshadow & Blusher 01: Eyeshadow 01 (Xi Xiu) dan Blusher 01 (Xi Xiu) Kandungan bahan berbahaya: Pewarna merah K3.
5. BG Skincare Night Cream Luxury Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
6. Beauty Glow Night Cream Luxury Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
7. Ratu Glow Brightening Night Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
8. Wasila Cosmetic Perfect Night Glowing Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
9. Asumi Beauty Care Smooth Lotion Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
10. Baby 88 Whitening Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
11. Babyface Solution 3 Hidroquinon Tretinoin Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
12. Beautilink Tretinoin Hydroquinone Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
13. Beauty Glow Platinum Triple 3 Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
14. Body Whitening Platinum Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
15. Brilliant Skin Essential Hydroquinone Tretinon Rejuv Topical Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
16. Brilliant Skin Essential Hydroquinone Tretinon Rejuv Topical Solution Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
17. Brilliant Skin Essential Sun Screen Gel Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
18. Brilliant Skin Essential Whitening Facial Cream Maintenance Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
19. Cream Super Glowing Night Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
20. Farma Skincare Whitening Day Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
21. Farma Skincare Whitening Night Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
22. FF Toner Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
23. Glowing Original Beauty Care Day Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
24. Glowing Original Beauty Care Night Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
25. HB Dr. Whitening Dosting Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
26. HB Whitening Super Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
27. Hengfang Lipstick Kandungan bahan berbahaya: Pewarna merah K3.
28. Hq5 T 0,05 Dex 0,1 Hyco Cream Pot 10 g Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
29. Imqween Skin Perfect Exfoliating Toner Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
30. Karite Velvet Liquid Matte Mousse 06 Kandungan bahan berbahaya: Pewarna merah K3.
31. LC Beauty Ultra Toner Whitening Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
32. LT Glow Fleck Solution Whitening Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
33. Malebbi Cosmetics Face Toner Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
34. Neo Ljk Clear Pore Cream Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
35. Night Cream SPC 0.05 Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
36. NRL Toner Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
37. Pelicin Premium Crystal With Extra Liposome Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
38. Pudaier Lip Gloss Kandungan bahan berbahaya: Pewarna merah K10.
39. Rclinic Gell Booster Pelicin Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
40. Salep Flek Night New Formula Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
41. SYR Face Toner (Paket Super) Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
42. Tabita Skin Care Smooth Lotion Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
43. Toner Pelicin Ekstrak Lemon Kandungan bahan berbahaya: Hidrokuinon.
44. Tretinoin Hydroquinone Maxi Peel 3 Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
45. Tunjung Biru Glowing Night Cream Flek Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat.
46. Zam Zam Toner Kandungan bahan berbahaya: Asam retinoat dan Hidrokuinon.
Polsek Batuaji saat menyambangi PPK Batuaji, Rabu (13/12).
batampos – Jajaran Polsek Batuaji menyambangi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batuaji dalam rangka memastikan dan menciptakan situasi kondusif menjelang pemilihan umum 2024, Rabu (13/12).
Dalam pertemuan dan koordinasi untuk kelancaran pemilu ini Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal dan jajarannya berdiskusi banyak hal terkait kelancaran dan keamanan pemilu nanti. Mulai dari pemetaan lokasi rawan hingga penempatan logistik pemilu yang aman.
Dalam arahannya Benny menyampaikan koordinasi dan kerja sama semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Jika ada kendala atau persoalan yang dihadapi yang dapat menghambat proses pemilu ataupun menganggu kamtibmas, polisi selalu siap siaga kapan saja untuk membantu.
“Jadi bapak ibu silakan berkerja dan terus berkoodinasi. Kalau memang ada hal yang perlu bantuan dari polisi segera sampaikan. Kita ingin semuanya berjalan aman dan tertib,” ujar Benny.
Begitu juga dengan masyarakat umum, Benny berharap agar tidak berlebihan dengan dukungan politiknya. Menurutnya boleh menyampaikan pendapat ataupun dukungan secara bijak dan sportif tanpa harus menyinggung atau mengganggu yang lain. Bermedia sosial harus bijak agar tidak menimbulkan persoalan lainnya.
“Semua aparat penegak terkait akan pantau itu. Jadi bijak lah bermedia sosial ataupun dalam memberikan dukungan dalam bentuk lain. Hindari benturan ataupun singgung menyinggung yang bisa menimbulkan perpecahan,” imbau Benny.
Ketua PPK Batuaji Efrianto Siregar dalam laporannya menyampaikan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif saat ini. Belum ada permasalahan atau ancaman berupa teror maupun intimidasi terhadap penyelenggara pemilu baik ditingkat PPK maupun PPS.
“Semua petugas penyelenggara pemilu sampai saat ini masih bekerja sesuai dengan tahapan tahapan pemilu,” ujarnya.(*)
Kepala UPT Pelabuhan Roro Parit Rampak Dishub Kabupaten Karimun, Purnama mengecek pelabuhan Roro. f. sandi
batampos– Salah satu sarana transportasi laut umum yang biasa digunakan untuk bepergian selain jenis kapal penumpang feri, di Karimun juga tersedia kapal roll on roll off (Roro). Khususnya untuk tujuan ke Riau daratan dan wilayah lainnya. Dalam menyambut libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 (Nataru) Pelabuhan Roro siap melayani penumpang yang akan berangkat.
”Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Seperti, Dishub, ASDP, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), KPPP, Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Karantina Pertanian dan Puskesmas yang membahas persiapan melayani penumpang yang akan menggunakan kapal Roro saat libur Nataru nanti,” ujar Kepala UPT Pelabuhan Roro Parit Rampak, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Purnama, Rabu (13/12).
Intinya, lanjut Purnama, semua stakeholder yang bertugas di Pelabuhan Roro Parit Rampak siap melayani penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal Roro KMP Tandeman. Dan sesuai dengan hasil rapat yang telah diputuskan bersama ada beberapa hal yang menjadi prioritas.
”Prioritas yang telah diputuskan adalah mendahulukan penumpang lanjut usia (Lansia), bayi dan disabilitas. Kemudian, juga akan memprioritaskan penumpang baik sendiri atau bawa sepeda motor dan kendaraan mobil pribadi. Termasuk juga yang prioritas truk pengangkut logistik Pemilu. Sedangkan, untuk kendaraan jenis truk jika memang tidak ada lagi kendaraan mobil pribadi atau sepeda motor baru kita izinkan naik,” paparnya.
Dikatakannya, untuk jadwal keberangkatan kapal Roro TMP Tandeman dengan tujuan ke Pelabuhan Selari, Kabupaten Bengkalis tidak ada perubahan. Artinya, tetap seminggu sekali, yakni setiap Rabu. Dan untuk keberangkatan malam nanti (Rabu malam, red) sudah ada antrian 14 kendaraan. Terdiri dari 13 mobil pribadi dan 1 truk.
Menyinggung tentang tambahan trip kapal, Purnama menjelaskan, terkait ada atau tidak tambahan trip kapal Roro tergantung situasi di pelabuhan. ”Artinya, jika memang di pelabuhan terjadi penumpukan orang dan kendaraan bermotor, baik mobil dan sepeda motor yang signifikan, maka akan dilakukan penambahan trip,” jelasnya. (*)
batampos – Sejumlah pengurus harian PBNU diberhentikan. Pasalnya mereka masuk dalam pengurus partai politik (parpol). Diantara nama yang dicopot dari jabatannya adalah Nusron Wahid, yang kini menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud.
Nama lain yang diberhentikan dari kepengurusan harian PBNU adalah Nasyirul Falah Amru. Baik Nusron dan Nasyirul selama ini menduduki jabatan sebagai Ketua PBNU. Sosok lain yang diberhentikan dari pengurus harian PBNU adalah Subhan Makmun yang menduduki jabatan sebagai Rais PBNU.
Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi menjelaskan kebijakan yang diambil PBNU itu tidak bersifat politis. Karena pengurus yang diberhentikan tidak hanya dari satu kubu pasangan Capres-Cawapres saja. Selain dari Golkar, ada juga dari PDI Perjuangan dan lainnya.
“Tidak karena berseberangan dengan PBNU. (Aturannya) tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai,” katanya kemarin (13/12). Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu mengatakan, sejatinya keputusan pemberhentian sebagai pengurus harian sudah lama dikeluarkan.
Kepada tokoh-tokoh yang diberhentikan itu, diberikan waktu. Untuk memilih tetap di kepengurusan harian PBNU atau di Parpol. Tapi akhirnya memutuskan di Parpol. Sampai akhirnya keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh pimpinan PBNU. Kemudian saat ini momentumnya bersamaan dengan masa kampanye atau debat capres-cawapres.
Gus Fahrur menegaskan pemberhentian Nusron dan lainnya iti, bukan berarti benar-benar dicabut dari keluarga besar PBNU. Tetapi posisinya digeser di luar pengurus harian. Dia mencontohkan saat ini Nusron Wahid diberikan posisi sebagai Ketua Lembaga Pertanian PBNU. Lembaga ini semacam badan otonomo (banom). Gus Fahrur mengatakan jika di banom, tidak dilarang untuk jadi pengurus parpol.
“Jadi keputusan ini murni menegakkan aturan. Khittah NU harus dijaga,” jelasnya. Terlepas sebagai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, atau Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gus Fahrur mengatakan dari para pengurus harian yang diberhentikan itu, seluruhnya sudah legawa. Mereka meyakini bahwa keputusan itu adalah amanah dari aturan partai. Sejak beberapa waktu lalu, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan kepada jajarannya, tidak boleh menyeret-nyeret PBNU dalam kegiatan politik praktis atau politik kepartaian.
Sementara itu, Nusron Wahid menanggapi santai soal pemberhentiannya dari kepengurusan PBNU. Sebagai santri, Nusron akan mematuhi apapun keputusan yang diambil oleh para kiai. “Saya sami’na waatho’na. Keputusan para kiai kita ini di santri nggak boleh minta jabatan,” ujarnya.
Soal kiprahnya di NU di masa mendatang, Nusron pun menyerahkan pada kiai. Jika kelak diberikan amanah kembali, dia siap menjalankan. Namun jika tidak, itu juga tidak menjadi persoalan baginya.
Tapi yang jelas, kata Nusron, meski tidak masuk dalam struktur kepengurusan PBNU, dia berkomitmen untuk tetap mengabdi pada NU. Tentu dengan peran yang berbeda. “Tetap, akan berkontribusi terus,” pungkasnya. (*)
Tiga calon Legeslatif DPRD Kepri dapil 4 yaitu Asmin Patros , Yunanta dan Lhi Khai mengikuti debat caleg yang digelar Batam Pos di Hotel Four Points, Rabu (13/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Debat Calon Legislatif (Caleg) Batam Pos kembali digelar di Four Points by Sheraton, Rabu (13/12). Kali ini dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Batam Kota, Bengkong, Lubukbaja, dan Batuampar, di DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Debat Caleg Batam Pos ini sedikti berbeda dan menarik karena menghadirkan tiga caleg keturunan Tionghoa yakni Yuananta, Asmin Patros, dan Lik Khai.
Sebelum debat berlangsung, masing-masing caleg menyampaikan program-program mereka. Seperti pendatang baru, Yuananta dari Partai Politik Perindo, ia menyampaikan persoalan PMK 119 tahun 2019 yang di nilai membunuh sektor UMKM di Kepri.
“Sektor tersebut saya rasa menjadi anjlok dan gulung tikar karena kebijakan tersebut. Tentunya hal ini perlu diperjuangkan sebab dalam waktu 4 tahun terakhir belum ada solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang kembali. Oleh karena itu sektor UMKM menjadi fokus kedepannya.
“Sebab mendorong pertumbuhan UMKM ini harus fokus dilakukan,” sebutnya.
Sementara itu, caleg dari Partai Politik Nasdem, yang telah dikenal warga Batam sebagai ketua Komisi 1 DPRD Batam, Lik Khai, menyampaikan bahwa kinerja ia selama menjadi wakil rakyat Kota Batam memiliki karakter lebih langsung kepada eksekusi.
“Selama dua periode di DPRD Batam, saya melihat kekuatan legislatif ini terbatas. Jika nantinya terpilih di DPRD Kepri, inilah karakter saya yang tetap melekat. Misalnya ada persoalan banjir dan air mati di sinilah peran saya untuk bersuara dan membantu masyarakat,” terangnya.
Sementara itu dari caleg pertahanan (Incumbent), Asmin Patros dari Partai Politik Golkar, menyampaikan, baginya menjadi anggota DPRD Kepri ini suatu pilihan hidup.
“Sebagai anggota DPRD periode pertama, dan sejak awal sampai saat Ini saya bertugas di komisi keuangan dan anggaran,” ujarnya.
Mengenai program memang masih ada hal yang perlu dibenahi. Antara lain menyatukan program industri pariwisata yang ada di 7 kabupaten dan kota di Kepri serta membuat kalender event terkoneksi dengan baik.
“Koneksivitas satu kabupaten dengan lainnya masih ada kendala soal waktu jarak tempuh. Jika diizinkan mendapatkan amanah kembali, program ini akan kami selesaikan,” terangnya.
Kedua caleg yakni Lik Khai dan Yuananta juga memberikan kritikan kinerja Asmin Patros sebagai incumbet selama ini. Menurut keduanya, dari keseluruhan belum ada terlihat ada suatu pergerakan, salah satunya persoalan listrik dan air mati.
“Saya lihat dari DPRD Kepri dalam hal ini juga kurang bersuara. Sebagai wakil rakyat tugasnya ialah menyelesaikan masalah , maka tujuan saya maju ke DPRD Kepri karena ingin melihat apakah benar tidak bisa bersuara,” sebutnya.
Contoh yang paling krusial adalah persoalan air mati dan listrik yang kerap bersuara dalam hal ini hanya DPRD Batam.
Sementara itu, Yuananta, juga menyuarakan persoalan krisis air yang belakang ini menjadi atensi masyarakat.
“Terutama saat ATB tidak mengelola lagi air di Batam diambil alih oleh SPAM justru banyak menimbulkan masalah,” kata dia.
Alasan dari pengelola air saat ini selalu tentang pipa yang rusak akibat excavator. Ia menduga hal ini bentuk kesengajaan.
“Harusnya dari kontraktor bisa mendeteksi jarak pipa dengan pelajari jalan yang dikerjakan. Masalah air mati ini menjadi persoalan yang perlu diselesaikan,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Asmin Patros, mengatakan masalah air mati memang benar semenjak diputuskan kerja sama dengan PT ATB, pelayanan air saat ini ke masyarakat langsung menurun atau dibilang gagal.
“Sebagai konsumen selalu mengalami kerugian ini terus menerus. Tentunya dari kami di DPRD Kepri juga menyuarakan, mungkin memang beda penyampaiannya saja,” sebutnya.
Sebab, dalam hal ini lingkup kerja DPRD Kepri dan Kota Batam memang berbeda untuk menangani persoalan air ini.
“Kalau strategis tentu di kota, karena bersinggungan langsung berdampak ke masyarakat, sekali lagi persoalan menangani air ini ialah kerja bersama,” pungkasnya (*)
batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang berikan sosialisasi dan edukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada warga desa binaan di Bintan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Aditya Agung Nugroho, menjelaskan desa binaan imigrasi itu dibentuk oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada tahun 2023 untuk menghindari TPPO.
Foto : Peri Irawan/Batam Pos. Sosialisasi dan edukasi informasi keimigrasian kepada warga desa binaan imigrasi Tanjungpinang di Bintan, Kamis (14/12/2023).
“Karena antara TPPO, penyalahgunaan penempatan, dan penyelundupan manusia itu hampir sama, yang berbeda adalah ekaploitasi. Jadi banyak kasus yang tidak ekspliotasi tapi masuk ke TPPO,” kata Aditya, Kamis (14/12).
Aditya menyebut, pihaknya butuh informasi dan pencerahan dari intansi terkait yang menangani kasus-kasus tersebut, seperti kepolisian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan kejaksaan.
Sementara itu, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepri, Adi Purwanto mengatakan dengan sosialisasi itu diharapkan mampu menekan kasus TPPO yang selama ini banyak terjadi di Kepri.
“Di Kepri ini bisa dikatakan banyak, tapi seperti kasus penyelundupan manusia itu sudah kita lakukan penyelidikan,” sebutnya.
Pegawasan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak seseorang mengajukan permohonan paspor, mulai dari persyaratan, dan tahap wawancara.
Pemberian data diri jangan sampai melakukan manipulasi atau pemalsuan. Saat terjadi permasalahan akan merugikan yang bersangkutan.
Kepala Seksi (Kasi) Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Ryawantri Nurfatimah menambahkan yang menjadi peserta itu adalah warga, tokoh masyarakat, dan kepala desa.
“Setelah ini akan mengedukasi warganya jangan sampai menjadi korban TPPO,” kata Rya.
Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri itu sebenarnya tidak dilarang. Akan tetapi yang bersangkutan harus bekonsultasi terlebih dahulu dengan BP2MI yang mengetahui prosedur yang benar.
“Kepala desa ini bisa mengarahkan warganya nanti untuk menemui BP2MI supaya mengetahu informasi yang benar,” tambahnya. (*)
