Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri menggelar workshop peningkatan kapasitas program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting bagi petugas lini lapangan dan tim pendamping keluarga.
Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Dwi Listyawardani mengapresiasi Pemprov Kepri yang selalu optimis dalam memaksimalkan peran seluruh lini lapangan dan tim pendamping keluarga (TPK) dalam pelaksanaan program bangga kencana dan pencegahan stunting.
“Diharapkan melalui workshop ini seluruh lini lapangan dan TPK dapat meningkatkan dan menguatkan keterlibatan peranan dan konvergensi mitra lini lapangan yang terkait dengan pendampingan calon pengantin dan keluarga berisiko stunting,” kata Dian, dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI.

Penyerahan piagam penghargaan di Pokja BKB saat workshop peningkatan kapasitas petugas lini lapangan dan TPK.
Ia mengatakan para mitra itu perlu ditingkatkan kapasitasnya dan berkolaborasi dalam pendampingan kepada calon pengantin bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan para mitra sesuai dengan jalur tupoksi dan jejaringnya.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengucapkan selamat datang pada peserta peningkatan kapasitas program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting bagi petugas lini lapangan dan TPK.
“Terimakasih BKKBN Kepri mengadakan kegiatan workshop dan telah mengundang 175 TPK dari seluruh kabupaten/kota di Kepri,” kata Gubernur.
Ansar meyakini TPK sebagai garda terdepan mempunyai peran penting dalam pencegahan stunting di Kepri sebagai pengambilan langkah preventif dan promotif, serta pemberian rujukan untuk mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.
“Sejak dibentuknya TPK yang diprakarsai oleh BKKBN, pendampingan terhadap keluarga berisiko mempunyai anak stunting akan menjadi lebih terarah dan tepat,” sebut Ansar.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, menambahkan TPK adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan keluarga.
“Tugasnya adalah penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial,” ujar Rohina.
Dalam berbagai kondisi, Rohina menyebut komposisi TPK dapat disesuaikan melalui kerjasama dengan bidan dari desa/kelurahan lainnya.
Dalam pelaksanaanya, pendampingan calon pengantin ini mengalami beberapa kendala diantaranya sulit kesulitasn untuk mendapatkan data calon pengantin sejak awal.
“Para mitra ini perlu ditingkatkan kapasitasnya dan berkolaborasi dalam pendampingan kepada calon pengantin bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan para mitra sesuai dengan jalur tupoksi dan jejaringnya,” tutup Rohina. (*)






batampos– Di Kabupaten Bintan, sudah ada 349 warga mengajukan pindah memilih jelang Pemilu 2024. Terdiri dari 191 pemilih pindah masuk dan 158 pemilih pindah keluar.


